Langgam.id — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor untuk mengendalikan penjualan komoditas sumber daya alam dinilai dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi memunculkan monopoli rente apabila tidak disertai tata kelola yang transparan dan pengawasan yang ketat.

Ekonom Universitas Andalas (UNAND) Syafruddin Karimi, mengatakan negara memang memiliki hak untuk memperkuat kontrol terhadap komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi fero alloy karena berkaitan dengan devisa, energi nasional, serta kesejahteraan masyarakat.

“Kedaulatan ekonomi memang penting. Namun, negara harus belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika satu lembaga diberi hak eksklusif tanpa transparansi dan pengawasan independen, kebijakan stabilisasi bisa berubah menjadi monopoli rente,” kata Syafruddin Karimi, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, inti persoalan bukan terletak pada keterlibatan negara dalam perdagangan komoditas, melainkan pada desain kelembagaan yang akan dibangun pemerintah. Jika entitas baru hanya menjadi pintu tunggal ekspor tanpa audit publik, perlindungan produsen, dan keterbukaan data perdagangan, maka kebijakan tersebut berisiko melahirkan praktik serupa Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Orde Baru.

Sebaliknya, apabila entitas di bawah supervisi Danantara Indonesia mampu menjaga transparansi harga, membuka data perdagangan, mengawasi devisa hasil ekspor, serta membatasi ruang rente perantara, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Pandangan itu muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membentuk BUMN Khusus Ekspor untuk mengelola penjualan komoditas sumber daya alam Indonesia.

Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyampaikan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor sumber daya alam sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan ekspor komoditas nasional.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam Indonesia mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, BUMN Khusus Ekspor itu akan berfungsi sebagai fasilitas pemasaran sekaligus instrumen pengawasan untuk memberantas praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam sehingga Indonesia tidak terus tertinggal dibandingkan negara lain dalam optimalisasi pendapatan ekspor. (HER)

The post Ekonom UNAND Ingatkan Risiko Monopoli Rente di Balik Rencana BUMN Khusus Ekspor appeared first on Langgam.id.

Dalam laporan Badan Komunikasi Pemerintah, pasar rakyat di tiga provinsi tersebut kembali beroperasi. Kemudian, transaksi UMKM digital iuga meningkat, hingga layanan publik berangsur pulih pasca terdampak bencana besar akhir 2025.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari mengatakan, pemulihan tersebut terlihat dari berbagai indikator ekonomi dan sosial yang kini mulai bergerak positif.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dari total 210 pasar rakyat, sebanyak 196 pasar atau 93,3 persen kini sudah kembali aktif melayani masyarakat. Di Sumbar, seluruh 26 pasar rakyat telah kembali berjalan normal.

Di Provinsi Aceh, sebanyak 114 dari 127 pasar atau sekitar 89 persen telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatra Utara, 56 dari 57 pasar atau 98,2 persen pasar telah aktif kembali.

Meski demikian, pemerintah masih mencatat terdapat 13 pasar di Aceh dan satu pasar di Sumatra Utara yang hingga kini belum kembali beroperasi.

Selain aktivitas perdagangan konvensional, pemulihan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya aktivitas UMKM berbasis digital. Pemerintah mencatat total transaksi e-commerce UMKM di tiga provinsi terdampak mencapai Rp13,2 triliun selama periode 22 Januari hingga 23 April 2026.

Angka tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa roda ekonomi masyarakat mulai bergerak kembali setelah terdampak bencana.

Pemerintah juga mengidentifikasi sebanyak 193.703 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun per 10 Maret 2026. Data itu digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan restrukturisasi kredit serta pendampingan pemulihan usaha bagi pelaku UMKM.

Di sektor sosial dan keagamaan, pemulihan juga terus berlangsung. Sebanyak 1.558 dari total 1.593 rumah ibadah atau 97,8 persen telah kembali digunakan masyarakat.

Kementerian Agama turut menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala senilai Rp5 miliar untuk 132 unit rumah ibadah. Khusus di Sumut, dua unit bantuan masih dalam proses penyaluran karena lokasi rumah ibadah sedang direlokasi ke kawasan yang lebih aman.

Qodari menyebut, secara keseluruhan terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak bencana.

“Secara keseluruhan, ada empat capaian mendasar yang sudah dirasakan masyarakat terdampak,” katanya.

Pertama, kepastian ekonomi keluarga dinilai tetap terjaga melalui tiga instrumen bantuan keuangan dengan total nilai lebih dari Rp1,42 triliun.

Kedua, layanan dasar seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, listrik, dan BTS disebut hampir sepenuhnya pulih. Pemulihan konektivitas digital bahkan disebut mendekati 100 persen di wilayah terdampak.

Ketiga, konektivitas nasional yang sempat terganggu kini kembali tersambung sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik berjalan normal.

Keempat, aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak kembali. Hal itu ditandai dengan transaksi UMKM yang mencapai Rp13,2 triliun dan beroperasinya kembali 196 pasar rakyat di tiga provinsi terdampak.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 19.312 unit hunian sementara dari target 20.338 unit telah selesai dibangun.

Selain itu, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana juga terus berjalan dengan total lebih dari 39 ribu unit rumah permanen yang telah disiapkan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (ICA)

The post Ekonomi Sumbar Pascabencana Bergeliat, Pasar Rakyat hingga UMKM Kembali Bergerak appeared first on Langgam.id.

Setiap Ramadan, ada satu pemandangan yang selalu berulang dan nyaris tak pernah gagal menghadirkan rasa hangat: orang-orang berhenti sejenak dari kesibukan, menepi di masjid, musala, atau pinggir jalan, menunggu waktu berbuka dengan sekotak takjil di tangan. Isinya mungkin sederhana yakni kolak, kurma, air mineral, atau teh manis, namun nilainya terasa jauh lebih besar dari sekadar makanan pembuka.

Takjil bukan tentang kemewahan. Ia tentang ketepatan, kecukupan, dan niat baik. Dan tanpa disadari, di balik praktik sederhana itu, tersimpan filosofi bisnis yang relevan, terutama di tengah dunia usaha yang hari ini kerap terjebak pada ambisi berlebihan, pertumbuhan instan, dan obsesi viralitas.

Ramadan, lewat takjil, seakan mengingatkan bahwa tidak semua yang bernilai harus besar, mahal, atau rumit. Kadang, yang dibutuhkan justru sesuatu yang hadir di waktu yang tepat, dengan porsi yang pas, dan tujuan yang jelas.

Takjil memiliki satu ciri utama: ia dibutuhkan pada waktu tertentu. Terlalu pagi, tak ada yang mencarinya. Terlalu malam, ia kehilangan fungsi. Ketepatan waktu adalah jantung dari keberadaan takjil. Prinsip ini, jika ditarik ke dunia bisnis, menjadi pelajaran penting tentang relevansi dan momentum.

Banyak bisnis gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena ia datang di waktu yang salah atau menyasar kebutuhan yang belum atau sudah tidak relevan. Dunia usaha hari ini sering tergoda menciptakan produk yang “terlihat besar”, penuh fitur, dan kompleks, namun lupa bertanya: apakah konsumen benar-benar membutuhkannya sekarang?

Takjil mengajarkan bahwa produk yang baik bukanlah yang paling lengkap, melainkan yang paling tepat guna. Segelas air putih saat azan magrib bisa lebih berharga daripada hidangan mewah satu jam kemudian. Dalam konteks bisnis, solusi sederhana yang menjawab masalah nyata sering kali lebih bertahan dibanding inovasi berlebihan yang jauh dari kebutuhan pasar.

Kesederhanaan takjil juga mengandung pesan tentang efisiensi. Tidak ada pemborosan bahan, tidak ada kemasan berlebihan, tidak ada porsi yang melampaui kebutuhan. Semua secukupnya. Dunia bisnis modern justru sering bergerak sebaliknya: produksi berlebih, ekspansi tergesa-gesa, dan pengeluaran yang tidak seimbang dengan kemampuan.

Ramadan mengingatkan bahwa mengetahui batas adalah bagian dari kebijaksanaan. Bisnis yang sehat bukan hanya yang mampu tumbuh, tetapi juga yang tahu kapan harus menahan diri. Menahan diri dari ekspansi yang terlalu cepat, dari promosi yang tidak jujur, dan dari ambisi yang melampaui kapasitas.

Pasar takjil Ramadan memberikan gambaran ekonomi yang jujur dan membumi. Di sana, pedagang kecil mengatur waktu dengan cermat, menyiapkan dagangan menjelang sore, dan berhenti saat hari gelap. Tidak ada dorongan untuk berjualan sepanjang malam demi keuntungan tambahan. Ada kesadaran bahwa ada waktu bekerja, dan ada waktu berhenti. Konsep ini semakin relevan di era bisnis 24 jam yang sering mengorbankan kesehatan mental dan nilai kemanusiaan.

Makna, Kepercayaan, dan Bisnis yang Berumur Panjang

Takjil bukan hanya soal apa yang dibagikan, tetapi juga tentang niat di baliknya. Banyak orang membagikan takjil tanpa pamrih, tanpa pencitraan, bahkan tanpa ingin dikenali. Ironisnya, justru dari ketulusan inilah kepercayaan sosial tumbuh.

Dalam bisnis, kepercayaan adalah aset tak berwujud yang nilainya sering kali melampaui modal finansial. Konsumen mungkin datang pertama kali karena promosi, tetapi mereka akan kembali karena rasa percaya. Takjil mengajarkan bahwa memberi dengan jujur tanpa manipulasi menciptakan hubungan yang berkelanjutan.

Fenomena takjil gratis di pinggir jalan, masjid, atau komunitas sosial juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak selalu harus ditukar dengan uang. Ada nilai reputasi, nilai kebersamaan, dan nilai keberkahan yang tidak bisa diukur dengan laporan laba rugi. Bisnis yang memahami hal ini cenderung memiliki umur panjang, karena ia dibangun di atas relasi, bukan sekadar transaksi.

Di sisi lain, takjil juga mengajarkan tentang tanggung jawab. Makanan yang dibagikan harus layak konsumsi, bersih, dan aman. Sekali saja orang kecewa atau dirugikan, kepercayaan bisa runtuh. Prinsip ini sejalan dengan etika bisnis: kualitas bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Pasar takjil Ramadan juga memperlihatkan bagaimana UMKM bertahan dengan mengandalkan konsistensi. Banyak pedagang yang muncul setiap tahun di tempat yang sama, dengan menu yang sama, dan rasa yang sama. Mereka tidak viral, tidak ekspansif, tetapi stabil. Konsumen datang karena tahu apa yang akan mereka dapatkan. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, konsistensi justru menjadi pembeda.

Takjil juga mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga memberi. Memberi ruang bagi orang lain, memberi manfaat sosial, dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Di tengah tren bisnis yang sering mengagungkan pertumbuhan tanpa henti, Ramadan menghadirkan jeda untuk merenung: apakah bisnis yang kita jalankan hanya menumpuk keuntungan, atau juga menghadirkan kebaikan?

Menariknya, takjil tidak pernah dimaksudkan untuk mengenyangkan sepenuhnya. Ia hanya pembuka. Setelah itu, orang berhenti, salat, dan melanjutkan dengan porsi yang lebih seimbang. Ini adalah metafora kuat bagi bisnis: tidak semua peluang harus diambil, tidak semua pasar harus dikuasai. Ada kalanya berhenti adalah bentuk kecerdasan.

Di tengah hiruk-pikuk dunia usaha yang mengukur kesuksesan dari angka omzet, valuasi, dan pangsa pasar, Ramadan menawarkan ukuran lain: makna. Bisnis yang bermakna bukan berarti anti-keuntungan, tetapi menempatkan keuntungan dalam kerangka yang lebih luas sebagai alat, bukan tujuan akhir.

Takjil, dalam kesederhanaannya, mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil, jika dilakukan dengan tepat dan tulus, bisa memberi dampak besar. Barangkali, bisnis yang mampu bertahan lama pun dibangun dengan prinsip yang sama: sederhana dalam konsep, tepat dalam eksekusi, dan penuh makna dalam tujuan.

Dan mungkin, di situlah letak pelajaran terbesar Ramadan bagi dunia usaha bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan.

*(Motivator Bisnis & Pengusaha)

The post Takjil dan Bisnis Selama Ramadan appeared first on Langgam.id.

Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,1–5,2 persen. Potensi peningkatan menuju 5,2–5,3 persen tetap terbuka apabila tekanan eksternal mereda dan reformasi struktural semakin memperkuat keyakinan pelaku usaha dan konsumen.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan prospek pertumbuhan tetap terjaga dengan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi sebagai motor utama. Namun, dinamika perdagangan global, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi Tiongkok tetap menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi.

“Kebijakan domestik harus dikelola secara hati-hati agar dukungan terhadap pertumbuhan tetap sejalan dengan stabilitas makroekonomi, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar dan biaya pendanaan di pasar keuangan,” ujarnya.

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sekitar 5,1 persen secara tahunan. Pada triwulan IV-2025, pertumbuhan mencapai kisaran 5,3–5,4 persen, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan konsisten mencatat surplus, sementara neraca pembayaran juga menunjukkan kinerja positif yang memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah.

Secara lapangan usaha, industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto tumbuh 5,40 persen secara tahunan pada triwulan IV dan 5,30 persen sepanjang 2025. Kinerja ini mencerminkan daya tahan sektor manufaktur di tengah perlambatan global.

Sektor perdagangan juga menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan 6,10 persen secara tahunan pada triwulan IV. Permintaan domestik yang stabil serta pemulihan perdagangan otomotif menjadi faktor pendorong utama. Peningkatan mobilitas masyarakat turut mendorong sektor transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi pada periode yang sama.

Sektor pertanian membaik, terutama didorong peningkatan produksi peternakan dan perikanan guna mendukung program Makanan Bergizi Gratis. Di sisi lain, sektor pertambangan masih menghadapi tekanan akibat pelemahan ekspor batu bara dan gangguan produksi di sejumlah lokasi.

PIER menilai ruang pelonggaran kebijakan moneter pada 2026 masih terbuka secara terbatas. Inflasi inti yang relatif terjaga serta prospek penurunan suku bunga global yang berlangsung lebih gradual memberikan ruang bagi stabilitas kebijakan. Meski demikian, tekanan harga pangan yang bersifat musiman serta risiko pelemahan nilai tukar perlu diantisipasi agar inflasi tetap terkendali.

Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai tetap krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengelola volatilitas pasar keuangan, serta mempertahankan persepsi risiko yang sehat di pasar domestik. Pada saat yang sama, transmisi kebijakan ke pembiayaan sektor produktif perlu dipastikan berjalan efektif agar momentum pertumbuhan tetap terjaga.

Dengan kombinasi konsumsi domestik yang kuat, dukungan belanja pemerintah, serta stabilitas eksternal yang relatif baik, ekonomi Indonesia dinilai memiliki fondasi yang cukup kokoh memasuki 2026. Namun, kewaspadaan terhadap dinamika global tetap diperlukan agar pertumbuhan yang dicapai tetap berkelanjutan dan seimbang.

The post Tahun Ini, PIER Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen appeared first on Langgam.id.

Guru Besar Pemerhati Gambir

Berdasarkan data dari World Bank, Indonesia mengimpor tanin sebesar 16.536.900 kg pada tahun 2020 dari India. Impor ini terdaftar dengan kode HS 320190 yang mencakup “ekstrak penyamak dari nabati; tanin dan turunannya”. Penting untuk dicatat bahwa data impor bisa berbeda tergantung tahun dan negara asal. Selain itu, sumber lain juga menyebutkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor tanin. Jika Anda membutuhkan informasi yang lebih spesifik atau terkini, disarankan untuk mencari data impor terbaru melalui situs web resmi: Demikian hasil searching online.

Dari data tersebut impor tanin Indonesia diasumsikan 16.537 ton untuk tanin dan turunannya.Jika melihat angka ekspor gambir Sumatera Barat tahun 2024 sebanyak 25.818 ton maka kelihatan gambir sangat berpeluang mengambil segmen pasar bahan penyamak kulit di negeri sendiri. Gambir sudah dikenal sebagai bahan penyamak kulit sedari tahun 1949 menurut Gnamm dan juga menggolongkan sebagai zat samak kulit terbaik. Hasil penyamakan dengan gambir memberikan warna kuning menarik, lembut dan jika dipegang terasa ringan dan halus.

Pada Ullmann’s Encyclopedia menyatakan bahwa gambir berasal dari daun dan ranting tanaman belukar yang banyak tumbuh di Cina, India dan Indonesia. Yang digunakan adalah ekstrak padat yang diolah setengah industri. Gambir menghasilkan kulit tersamak yang lunak, lembut dan berwarna terang.  Penggunaan gambir sebagai penyamak kulit beberapa tahun terakhir telah menurun dengan sangat cepat tepatnya sejak awal tahun 70-an.  Secara global diketahui bahwa jumlah produksi tanin dunia tiap tahunnya adalah 250.000 ton. Sekitar 90% dari tanin yang dihasilkan merupakan jenis tanin kondensasi yang didominasi oleh tanin Quebracho dan tanin Mimosa. Tanin sebahagian besar digunakan untuk penyamakan kulit dimana 80%-90% tanin digunakan untuk kegiatan dimaksud.

Gambir Sumatera Barat mengandung tanin 12% hingga 37%. Berdasarkan hasil  penelitian sendiri telah diketahui bahwa syarat gambir untuk penyamakan kulit yang  dapat menghasilkan kulit tersamak yang memenuhi SNI adalah berkadar tanin minimal 25%. Persyaratan lainnya adalah kadar air maksimal 14%, kadar abu maksimal 3% dan ukuran tepungnya lolos ayakan 60 mesh. Tanin yang diimpor Indonesia juga merupakan tepung dengan nama dagang Quebracho dan Mimosa dalam kemasan 25 kg.

Di Sumatera Barat telah ada UPTD Industri Kulit tepatnya di kota Padang Panjang.Bahan penyamaknya juga tanin dan porsi sedikit senyawa khrom. Untuk senyawa tanin digunakan merek dagang Quebracho dan Mimosa sebagaimana lazimnya di Indonesia. Pada tanggal 11 Nopember 2013 telah dilakukan uji coba penyamakan kulit kambing skala industri pada UPTD Industri Kulit Padang Panjang. Acara ketika itu dihadiri oleh Ketua Dewan Riset Daerah Sumatera Barat, Ketua Bappeda tk I, Perwakilan Pemda 50 Kota, Pemda Pessel, Ketua LPPM Unand dan Wartawan Media Cetak. Pendanaan dari DIKTI melalui Hibah MP3EI. Hasil penyamakan terlihat sama dengan tanin impor namun dengan karakteristik tidak menimbulkan bau selama proses, kulit tersamak lembut, enak diraba, berwarna terang dan terasa halus

Istilah yang tepat mungkin : Mambangkik Batang Tarandam. Yang dulunya gambir telah populer sebagai bahan penyamak kulit hewan, kemudian hilang sejak tahun 70-an dan saatnya dimunculkan kembali.

Gerakan penyamakan kulit hewan dengan menggunakan gambir perlu mulai dicanangkan sebagai salah satu bentuk hilirisasi cepat gambir Tentu perlu gerakan yang masif dan sistematis sehingga gambir dapat merebut ceruk pasar bahan penyamak kulit di Indonesia.

Hal ini sebagai salah satu cara untuk tidak menggantungkan gambir hanya pada pasar ekspor. Beberapa persiapan tentu perlu seperti inventarisasi lokasi penghasil gambir dengan kasar tanin diatas 25% dan kelembagaan yang akan menangani. Teknologi pengolahan gambir menjadi setara dengan produk impor barang sejenis juga tak kalah pentingnya. Peran Pemda Sumbar sangat diharapkan untuk pencapaian dimaksud.

Semoga saja terealisir.

The post Hilirisasi Cepat Gambir appeared first on Langgam.id.

Beritanya tentang Mahyeldi, atau daripada saya kena marah mending saya pakai saja gelar Buya, karena orang banyak memakaikan gelar itu padanya, Buya Mahyeldi Gubernur Sumatra Barat, dan tentu saja pasangannya yang selalu jadi bumbu viral, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy yang lebih dikenal di dunia maya sebagai “Wagub paling populer se-Indonesia.”

Isi beritanya sederhana, tapi punya daya ledak tersendiri dalam ruang publik yang sudah jenuh dengan retorika moral dan simbol religius.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025. Angka untuk Sumatra Barat: 3,94 persen, menempatkannya di urutan ke-31 dari 38 provinsi. Artinya, Sumbar hanya lebih baik dari segelintir daerah, sementara tetangga dekat seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Riau melesat di atas 4,5 persen.

Nah, di titik inilah muncul sebuah komentar dari netizen bernama Arisman Trisno, yang menjadi bahan renungan sekaligus tawa saya. Ia menulis dengan:

“Yang penting pak gubernur kami rajin kamasajik dan pak Wagub kami nomor satu ngonten se Indonesia kategori pejabat, itu sebuah prestasi yang sangat kami banggakan sebagai orang Sumatera Barat. Masalah ekonomi, pengangguran dan kemiskinan nanti biar dibicarakan dalam ceramah-ceramah dan bahan ngonten berikut-berikutnya.”

Sarkasme ini menampar halus, bahkan mungkin lebih dalam dari sekadar kritik biasa. Perkataan yang sangat sadar dituliskan oleh Trisno itu bukan sekadar komentar spontan, tapi bisa saja kita anggap dari representasi yang bermuara pada kekecewaan ia barangkali atau sebagian masyarakat terhadap simbolisme dalam politik lokal.

Mari kita bedah dengan pendekatan ringan tapi ilmiah, supaya tidak hanya berhenti di tawa.

Dalam kacamata sosiologi politik, apa yang dilakukan Arisman adalah bentuk resistensi simbolik, pasti. Ia tidak menolak figur Mahyeldi atau Vasko secara personal, tapi mengkritik politik performatif yakni kecenderungan pejabat publik untuk menampilkan kesalehan dan keaktifan media sebagai simbol keberhasilan kepemimpinan.

Dalam literatur budaya, ini disebut politik representasi, di mana penampilan dan pencitraan menjadi substansi baru dari kekuasaan. Aduh, saya pribadi jadi teringat sebuah peristiwa: bahwa dahulu salah satu proses kampanye di Lima Puluh Kota ada yang memberikan jilbab ke ibu-ibu dan si pemberi berkata ”kalau Indak ibu pilih si anu, badoso lah,” ibu-ibu itu pun mengangguk saja dan menerimanya. Mungkin ada yang bertanya maksud saya apa? Tidak ada maksud kok, hanya ingat saja bahwa begitu kuatnya narasi agama sebagai alat kemenangan politik di negeri yang teramat Madani sejak dalam pikiran ini.

Balik ke topik, bahwa sampai hari ini Mahyeldi dikenal religius, dengan citra “Buya” yang melekat kuat. Sementara Vasko, sang wakil gubernur, punya persona dekat dengan anak muda dan ranah digital serta enerjik, dan sangat sadar kamera. Di tahap ini, Sumatra Barat memiliki kombinasi unik sebenarnya: seorang pemimpin spiritual dan seorang influencer pemerintahan. Secara teoretis, pasangan ini ideal untuk menjembatani politik lama dan politik baru. Namun, data BPS menunjukkan hal sebaliknya: pertumbuhan ekonomi stagnan, angka kemiskinan sulit ditekan, dan daya saing Sumbar kian tertinggal.

Komentar Trisno dengan sarkasnya menelanjangi paradoks itu. Ia menyinggung “rajin kamasajik” kalau saya coba menyelami pikiran kawan itu, dia sebenarnya bukan karena membenci religiusitas, tapi karena aktivitas keagamaan dijadikan komoditas politik moral, semacam performa rutin yang tidak otomatis berbanding lurus dengan kebijakan konkret.

Kalau kita tarik ke kajian komunikasi politik kontemporer, hal ini disebut dengan simbolic governance: kekuasaan yang dikelola melalui tanda, ritual, dan narasi kesalehan, bukan melalui hasil terukur.

Lalu datanglah “pak Wagub kami nomor satu ngonten se Indonesia kategori pejabat” Kalimat Trisno ini kalau dibaca jelas terdengar mengundang tawa, tapi menyimpan analisis serius. Aktivitas Vasko yang produktif di media sosial sejatinya bagian dari strategi mediatization of politics, yaitu kecenderungan politik untuk hidup dalam ruang digital, di mana citra dan engagement lebih penting daripada indikator kinerja. Tapi, seperti yang pernah diingatkan Pierre Bourdieu, modal simbolik tanpa modal ekonomi dan sosial hanyalah kapital yang menggantung di udara. Ia indah, tapi tidak memberi makan rakyat.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana Tuah Politik Minangkabau Modern mengalami pergeseran nilai, ini pandangan saya silahkan setuju silahkan pula tidak. Dulu, kepemimpinan dihormati karena “kato bijak dan tangan berisi,” kini cukup dengan “feed Instagram yang bersih dan caption religius.” oiya, saya lupa: dan beberapa anak muda influencer pendukung, dah cukup itu saja.

Dalam ruang digital yang serba cepat hari ini, kesalehan dan profesionalisme dijadikan konten; bahkan kemiskinan-kemiskinan struktural bisa kita jadikan di materi khotbah-khotbah selanjutnya.

Namun yang paling menggelitik adalah bagaimana masyarakat menanggapi ini. Kolom komentar di postingan itu tidak hanya berisi kritik, tapi juga pembelaan militan. Seperti dari akun Doni Bentrock yang mengatakan, ”Lihat saja 3 tahun ke depan, Sumatera Barat Sejahtera di bawah pimpinan beliau berdua. Contohnya sekarang, pejabat-pejabat Pusat silih berganti datang ke Sumbar. Gerindra Jaya, Sumbar Sejahtera!.”

Selanjutnya, dalam pandangan ilmuwan sosial seperti Max Weber, agama seharusnya melahirkan etika kerja, bukan sekadar ritualisme simbolik. Weber menyebutnya “Protestant Work Ethic”, tapi jika diterjemahkan ke konteks lokal, mestinya kita punya “Etika Kerja Minang” kesalehan yang melahirkan produktivitas, bukan sekadar slogan.

Dalam kasus Sumatera Barat hari ini, kesalehan tampak dominan di ruang publik, tapi belum berhasil menggerakkan mesin ekonomi daerah. Angka pertumbuhan 3,94 persen seakan jadi bukti empiris bahwa spiritualitas tanpa strategi ekonomi hanyalah kesalehan yang statis.

Arisman Trisno dengan kalimatnya yang jenaka sebenarnya mengungkapkan sebuah realitas sosial juga kepada kita: politik simbolik di Sumbar tengah mengalami saturasi. Masyarakat sudah mulai lelah dengan retorika moral, tapi belum menemukan bentuk baru dari politik rasional, tapi banyak juga kok yang suka dengan konten-konten tersebut.

Komentar-komentar itu bisa membuat kita tertawa ketika membacanya, tapi di balik tawa itu ada peringatan serius juga. Ketika pejabat publik terlalu sibuk tampil saleh dan viral, ruang rasional untuk membahas kemiskinan dan pengangguran menjadi sempit. Ketika “konten” menggantikan “konsep,” dan “ceramah” menggantikan “rencana pembangunan,” maka yang tersisa hanyalah citra. Tapi dengan catatan: bagi yang sadar.

Namun, barangkali ini memang cermin zaman. Politik hari ini di tanah tempat lahirnya anak Rangkayo Sinah bernama Ibrahim Dt. Tan Malaka itu bukan lagi soal gagasan, tapi soal branding eksistensial. Gubernur bukan hanya kepala daerah, tapi juga figur publik yang harus tampil saleh sejak dalam pikiran. Wagub bukan sekadar wakil rakyat, tapi juga seleb media sosial. Dan rakyat? Menjadi audiens yang menilai bukan dari hasil kerja, tapi juga mungkin dari frekuensi tayangan. Dengan catatan juga: bagi masyarakat yang sadar.

Mungkin Trisno sendiri tak bermaksud sefilosofis itu, dan tak juga pernah membayangkan komentarnya bakal di sukai banyak orang dan direspon oleh berbagai pengguna Facebook hari itu. Dan sepertinya, ia hanya menulis dengan spontan, menumpahkan kejengkelan di ruang maya. Tapi seperti banyak hal lain di dunia sarkas, kebenaran paling pahit sering kali bersembunyi di balik tawa paling keras. Dan dari tawa itu, kita bisa belajar bahwa Sumatra Barat butuh lebih dari sekadar rajin kamasajik dan produktif ngonten ia butuh kepemimpinan yang bekerja, bukan hanya tampil dan insight jutaan begitu juga likes yang ribuan. (*)

Penulis: Habibur Rahman (Alumnus Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi). Aktif sebagai pegiat media sosial dengan konten memori kolektif ketokohan Tan Malaka.

The post Antara Mimbar, Kamera, dan Statistik: Narasi Kepemimpinan Zaman Klik appeared first on Langgam.id.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan tertulis dilansir dari Infopublik, Minggu (19/10/2025).

Pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12 persen, salah satu tertinggi di antara negara G20. Menkeu optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun.

“Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu.

Inflasi juga terjaga rendah di 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56 persen dari PDB. Masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menjelaskan, pencapaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp200 T di Bank Himbara yang bertujuan produktif mendukung aktivitas ekonomi.

“Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu.

Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.

Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah.

Pasar modal pun merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025. Menurut Menkeu, hal ini mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

“Walaupun sekarang ada koreksi naik sebentar-sebentar ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ekonomi yang akan kita ciptakan ke depan, bukan cuman sesaat. Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada yang sudah belajar selama berapa tahun,” pungkas Menkeu.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal ini disampaikan dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Rabu (16/10).

“Kementerian Keuangan itu mengerjakan APBN, mengelola APBN. APBN-nya kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. APBN yang kita kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi,” kata Wamenkeu Suahasil.

Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil menjelaskan, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan.

“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur. Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi,” ujar Wamenkeu Suahasil dikutip dari lamaan Kemenkeu.

Di sisi lain, Wamenkeu menjelaskan 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara sebesar 14 persen berasal dari APBN. Untuk itu, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut. APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.

Menutup diskusi, Wamenkeu menegaskan bahwa kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, tapi juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.

“Ini kita lakukan semua dengan otoritas-otoritas terkait untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya,” ujar Wamenkeu. (*/Yh)

The post Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pemerintah Klaim Perekonomian Catatkan Capaian Positif appeared first on Langgam.id.

Salah satu pedagang, Aldo (22), membeberkan penurunan omzet yang dialaminya. Pedagang beras ini kini hanya mampu meraih pemasukan Rp3,8 juta per bulan, jauh berbeda dari angka normalnya yang mencapai Rp7 juta hingga Rp13 juta.

“Penurunan jual beli sudah terasa sejak bulan Mei. Penyebabnya memang ekonomi lagi sulit, dan pasar sepi juga salah satu penyebabnya,” ujar Aldo, Rabu (8/10/2025).

Menurut Aldo, harga beras sempat sedikit melandai dari sebelumnya paling rendah Rp150.000 menjadi Rp145.000 per karung, namun penurunan harga tersebut tidak serta merta mendongkrak daya beli masyarakat.

Keluhan serupa disampaikan Eka (37), pedagang lain di Pasar Raya. Ia menyebut masalah penurunan daya beli sudah merosot tajam semenjak setahun terakhir.

“Ekonomi menurun, pasar sepi saat ini kuncinya pada ekonomi. Kalau ekonomi naik, pasar juga akan ramai,” ujar Eka.

Dampak Kenaikan Harga Sembako

Selain sepinya pengunjung, kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun semakin memukul daya beli masyarakat dan menekan omzet pedagang.

Devi (48), pedagang telur, mengonfirmasi kenaikan harga telur yang dipicu oleh permintaan dari luar daerah.

“Untuk telur, tiga hari ini baru naik. Menjelang akhir tahun biasanya memang ada kenaikan. Yang biasanya harganya Rp48.000, sekarang sudah menjadi Rp52.000,” ungkap Devi.

Dampak kenaikan ini juga dirasakan oleh pembeli, seperti Eni (61), yang mengeluhkan bahwa uang Rp100.000 kini tidak lagi cukup untuk belanja kebutuhan pokok.

“Biasanya Rp50.000 sudah cukup, tapi sekarang Rp100.000 saja tidak cukup. Cabai saja 1 kg Rp80.000, belum minyak, ikan, bawang yang harus dibeli, semuanya mahal,” tambah Eni.

Pembeli lain, Bahar (68), merasa kesulitan membeli sembako karena pemasukan ekonomi yang susah, kondisi yang disebutnya sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir.

Sementara itu, pedagang juga harus memutar otak untuk bertahan. Eka (37) mengatakan terpaksa mengurangi pengeluaran pribadinya.

“Karena saya juga pedagang, biasanya belanja Rp2 juta. Jadi jika jual beli saya hanya untung sedikit, maka pengeluaran juga harus diakal,” tutup Eka.

Adapun, laju inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Provinsi Sumatera Barat pada September 2025 tercatat sebesar 4,22 persen, didorong utamanya oleh kenaikan harga komoditas pangan, khususnya cabai merah yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Sugeng Arianto, menyampaikan bahwa inflasi ini disebabkan oleh lonjakan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas bahan makanan, di antaranya cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

“Cabai merah menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi tahun ke tahun pada September 2025, yakni sebesar 1,30 persen. Kenaikan harga dipicu oleh faktor pasokan dan cuaca yang kurang mendukung,” ujar Sugeng, Rabu (1/10/2025) lalu.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Barat pada bulan tersebut tercatat sebesar 110,60, naik dari 106,12 pada September tahun sebelumnya. Secara bulanan (month-to-month), Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 0,85 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 3,46 persen.

Sugeng menjelaskan, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dengan capaian 6,38 persen, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Padang sebesar 3,52 persen. Adapun dua wilayah lainnya, yakni Kabupaten Dharmasraya dan Kota Bukittinggi, masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,61 persen dan 4,40 persen.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi tertinggi secara tahunan, yakni sebesar 8,14 persen, dengan andil sebesar 2,66 persen terhadap inflasi umum. Selain cabai merah, komoditas lain yang memberikan tekanan inflasi signifikan antara lain bawang merah (0,29 persen), emas perhiasan (0,51 persen), sigaret kretek mesin (0,20 persen), minyak goreng, dan daging ayam ras.

Guna menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat mendorong intensifikasi Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mengendalikan inflasi daerah yang pada September 2025 tercatat sebesar 0,85 persen (mtm), dipicu oleh lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Andy Biwado, menjelaskan bahwa inflasi bulan September sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 2,02 persen (mtm) dengan andil 0,68 persen terhadap total inflasi. Kenaikan signifikan pada cabai merah, yang mencapai 54,50 persen (mtm), menjadi pemicu utama.

“Penurunan pasokan dari sentra produksi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat musim kering berkepanjangan menjadi penyebab utama melonjaknya harga cabai merah,” ujar Andy.

High Level Meeting TPID Sumbar pada 2 Oktober 2025 menghasilkan beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah intensifikasi penyelenggaraan pasar murah di seluruh daerah. Selain itu, TPID juga mendorong perluasan informasi melalui media massa dan media sosial, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra provinsi untuk menjamin pasokan, serta menghidupkan kembali gerakan tanam cabai di pekarangan rumah.

“Kami mendorong agar GPM lebih masif, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan dan akhir tahun. Selain itu, kampanye tanam cabai di pekarangan juga harus dihidupkan kembali sebagai solusi jangka menengah,” kata Andy. (Maulina Hanifa, Nada Astul Husna, Khaira Ummah)

The post Tertekan Inflasi dan Daya Beli, Omzet Pedagang Pasar Raya Padang Anjlok hingga 70 Persen appeared first on Langgam.id.

Namun, realitas membuktikan bahwa hujan itu tidak pernah benar-benar sampai ke tanah tempat rakyat kecil berpijak. Airnya justru tertahan di atap-atap megah kelompok elite, menetes perlahan bahkan terkadang tidak menetes sama sekali. Teori ini akhirnya lebih sering menjadi ilusi pembangunan, angka pertumbuhan melonjak, pusat perbelanjaan bertambah, kawasan industri membesar, tetapi kemiskinan masih bertahan dan ketimpangan melebar. Fenomena ini tergambar jelas dalam data Gini Ratio di berbagai daerah yang justru meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi.

Dengan kata lain, Trickle-Down Effect lebih pantas disebut sebagai “mitos yang gagal menetes”, janji manis yang dalam praktiknya jarang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan memang terjadi, tetapi distribusinya timpang. Yang bertambah kaya adalah mereka yang sudah berada di puncak piramida, sementara mereka yang di bawah hanya mendapat remah atau malah tidak mendapat apa-apa.

Di banyak daerah, pertumbuhan justru hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Akibatnya, kemiskinan tetap bertahan bahkan kesenjangan semakin melebar, karena itu, strategi pembangunan tak bisa lagi semata mengandalkan logika pertumbuhantinggi. Yang dibutuhkan adalah pertumbuhan inklusif, yakni pertumbuhan yang manfaatnya menjangkau secara nyata dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengalaman pembangunan di berbagai negara berkembang maupun di sejumlah provinsi di Indonesia membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan penurunan kemiskinan. Mari kita bandingkan kinerja makro Sumatera Barat dengan beberapa provinsi terkemuka di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten), dua provinsi hebat di Pulau Sumatera (Sumatera Selatan dan Sumatera Utara), serta satu provinsi maju di kawasan timur (Sulawesi Selatan).

Hasilnya cukup kontras. Ada provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi angka kemiskinannya masih besar. Sebaliknya, ada daerah dengan pertumbuhan relatif rendah namun kemiskinan lebih terkendali. Fakta ini menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan jauh lebih penting dibanding sekadar tingginya angka pertumbuhan. 

Contohnya, Jawa Timur mencatat pertumbuhan 4,93% pada 2024, dengan struktur ekonomi sangat bergantung pada industri pengolahan padat modal yang menyumbang lebih dari 30% PDRB-nya. Namun, angka kemiskinan 2025 tercatat oleh BPS masih 9,50 persen. dengan Gini Ratio 0,369.

Hal yang sama terjadi di Jawa Barat, pertumbuhan 4,95 persen tetapi kemiskinan 7,08 persen dan Gini Ratio 0,430 merupakan tertinggi dibanding provinsi lain dalam kajian ini. Banten pun menghadirkan gambaran serupa dengan pertumbuhan 4,79 persen dan PDRB per kapita Rp 70,28 juta, tetapi kemiskinan masih 5,63 persen, lebih tinggi dari Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa industri padat modal cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu tanpa menciptakan pemerataan.

Di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, kondisi tak jauh berbeda. Kedua provinsi ini masih mengandalkan perkebunan skala besar, pertambangan, danindustri ekstraktif yang padat modal. Hasilnya, pertumbuhan tinggi (5,03 persen) tidak sejalan dengan penurunan kemiskinan. Sumsel mencatat angka kemiskinan 10,51 persen dengan Gini Ratio 0,331, sementara Sumut 7,36 persen dengan Gini Ratio 0,295. Pertumbuhan berbasis komoditas memang mengerek pertumbuhan ekonomi, tetapi karena padat modal dan dimiliki hanya kelompok tertentu sehingga kurang mampu menciptakan manfaat luas bagi masyarakat miskin.

Sulawesi Selatan memperlihatkan kasus berbeda. Pertumbuhannya cukup tinggi (5,02 persen) dengan kontribusi besar dari pertanian, perikanan, dan jasa. Namun, kemiskinan masih 7,60 persen dengan Gini Ratio 0,363. Meski sektor pertanian padat karya, rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses pasar membuat dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan belum signifikan.

Contoh terdekat pernah terjadi pada salah satu Kota di Sumatera Barat yaitu Kota Tambang Sawahlunto sebelum era tahun 2000-an di mana gemerlap pertambangan BUMN yang padat modal, saat itu menggerek pertumbuhan ekonomi kota tersebut melebihi 6 persen, namun tingkat kemiskinan nomor dua tertinggi di Sumatera Barat yang berada di atas 10 persen.

Bandingkan dengan Sawahlunto saat ini, BUMN tersebut telah meredup digantikan oleh banyak perusahaan tambang yang dimiliki oleh penduduk lokal dengan pola padat karya dan menggeliatnya kegiatan pariwisata yang dikelola langsung oleh pemerintah dan masyarakatnya, sehingga tingkat kemiskinannya dalam 15 tahun terakhir menurun dengan tajam dan saat ini merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan nomor dua terendah di Indonesia di bawah 2,5 persen. 

Sebaliknya, Sumatera Barat saat ini memberikan bukti nyata bahwa pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi sekalipun dapat lebih efektif menekan kemiskinan bila ditopang struktur ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan Sumbar 4,36 persen pada 2024, meningkat ke 4,66 persen pada triwulan I 2025, lalu turun ke 3,94 persen pada triwulan II 2025. PDRB per-kapita hanya Rp 57,04 juta. Namun tingkat kemiskinan Sumbar dari data BPS justru paling rendah (5,35 persen) dengan Gini Ratio 0,282 terendah di antara semua provinsi pembanding.

Keberhasilan ini ditopang struktur ekonomi Sumbar yang masih kuat pada sektor pertanian (22 persen PDRB), perdagangan menengah dan kecil, transportasi, akomodasi, dan UMKM berpola padat karya. Sektor-sektor ini terbukti mampu menciptakan lapangan kerja luas bagi masyarakat menengah ke bawah. Walaupun laju pertumbuhan tidak setinggi provinsi lain, manfaatnya lebih merata dan langsung dirasakan rumah tangga miskin maupun rentan.

Dari gambaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menentukan bukanlah seberapa tinggi angkanya, melainkan seberapa inklusif dampaknya. Pertumbuhan yang bertumpu pada industri besar dan ekstraktif yang padat modal cenderung memperlebar ketimpangan, sementara pertumbuhan berbasis sektor padat karya seperti pertanian, perdagangan menengah dan kecil serta UMKM lebih efektif menekan kemiskinan serta menjaga pemerataan.

Arah Strategi Sumatera Barat

Untuk meningkatkan pertumbuhan sekaligus menjaga inklusivitas, Sumatera Barat perlu menempuh strategi pembangunan berikut:

Pertama sektor pertanian dan pangan, kebijakan Alokasi anggaran minimal 10 persen harus difokuskan pada peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas unggulan, dan pengembangan agroindustri lokal. Petani perlu didorong tidak hanya menjual hasil mentah, tetapi juga mendapat nilai tambah dari hilirisasi. Akses teknologi, pupuk, pembiayaan, serta pasar digital harus diperluas.

Kedua sektor UMKM dan ekonomi kreatif, Program Nagari Creative Hub perlu diperkuat sebagai motor ekonomi rakyat. Dukungan berupa akses modal, pelatihan manajemen, sertifikasi halal dan mutu, hingga integrasi digital akan memperkuat daya saing UMKM. Industri kreatif berbasis budaya Minangkabau, kuliner, kerajinan, dan jasa bisa menjadi keunggulan khas Sumbar.

Ketiga pariwisata inklusif. Potensi wisata berbasis budaya dan alam (geopark, wisata halal, desa wisata) harus dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal. Sektor ini bisa menciptakan rantai lapangan kerja dari transportasi, akomodasi, hingga produk kreatif seperti kerajinan dan atraksi budaya.

Keempat pendidikan dan kesehatan. Sumbar dikenal sebagai lumbung SDM unggul. Dengan memperkuat peran sebagai pusat pendidikan dan kesehatan regional, Sumbar berpeluang menarik mahasiswa, tenaga ahli, hingga wisatawan medis dari provinsi sekitar.

Kelima kebijakan pro-rakyat dan tata kelola, perlindungan sosial, dukungan perantau, akses pembiayaan inklusif, serta infrastruktur dasar (Jalan Usaha Tani, irigasi, internet) harus diperluas hingga ke daerah terpencil. Digitalisasi layanan publik dan tata kelola transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan strategi tersebut, Sumatera Barat berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tanpa kehilangan prinsip inklusivitas. Pertumbuhan yang berkualitas, berpihak pada masyarakat kecil, menciptakan lapangan kerja luas, dan meratakan manfaat pembangunan akan memastikan bahwa penurunan kemiskinan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Medi Iswandi adalah Mahasiwa Program Doktor FEB Universitas Andalas

The post Trickle-Down Effect: “Mitos yang Gagal Menetes” appeared first on Langgam.id.

Kelompok pekerja lepas tanpa kontrak, seperti pengemudi ojek online (ojol), menjadi salah satu yang diuntungkan.

“Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, Rabu (17/9/2025).

Ia menjelaskan, salah satu program akselerasi dalam paket stimulus ekonomi 2025 adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja transportasi online/ojol, ojek angkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik selama enam bulan. Diskon iuran ini mencapai 50 persen dengan target penerima hingga 731.361 orang.

Selain itu, pemerintah juga memberikan program perbaikan kualitas permukiman bagi pekerja lepas (gig worker). Beberapa daerah akan menjadi proyek percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.

“Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak,” ucap Fithra dilansir dari rilis Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Ia mengatakan, insentif stimulus ekonomi merupakan paket komplet yang tidak hanya mencakup kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

Tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru melalui program magang, serta penyerapan tenaga kerja lewat program unggulan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Jadi ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern masyarakat yang sempat mengemuka dalam beberapa pekan terakhir,” sebut Fithra.

Ia mengungkapkan bahwa paket stimulus ekonomi ini menjadi saluran kebijakan setelah pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank nasional.

“Jadi memperbaiki likiditas sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil. Karena kan percuma kalau kita membanjiri likiditas tapi sektor riilnya itu belum bergeliat. Makanya pemerintah melakukan akselerasi ini untuk melakukan penciptaan ruang-ruang ekonomi,” ujar Fithra. (*)

The post Stimulus Ekonomi 2025, Ojol dan Pekerja Lepas Dapat Perhatian Khusus dari Pemerintah appeared first on Langgam.id.