“Pembukaan ACC Syariah Bukittinggi ini juga sekaligus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan keuangan syariah di Bukittinggi” ujar Farauk di sela acara peresmian.

Kantor ACC Syariah Bukittinggi ini akan memberikan pelayanan syariah penuh untuk masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya. ACC Syariah Bukittinggi akan menyediakan produk dan layanan berbasis syariah seperti pembiayaan mobil baru dan bekas, fasilitas dana serta pembiayaan haji sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bukittinggi.

Masyarakat Bukittinggi yang ingin mendapatkan layanan dan produk ACC Syariah juga dapat mengakses Website ACCONE di www.acc.co.id. Masyarakat dapat memilih berbagai produk dan layanan syariah sesuai kebutuhannya secara digital. Layanan digital dari ACCONE ini terkoneksi secara online ke berbagai value chain Astra seperti Auto2000, Astra-Daihatsu, Asuransi Astra, Astralife, Moxa, Astra Pay dan lain-lain.

Bersamaan dengan acara peresmian kantor, ACC Syariah Bukittinggi juga melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa “Workshop Optimalisasi Gizi Seimbang”.  Workshop ini dilaksanakan untuk 20 anak PAUD dan TK serta 40 Ibu dan Kader Posyandu. Kegiatan diselenggarakan di Wali Nagari Ladang Laweh bekerja sama dengan organisasi nirlaba Filantra.
 
Workshop diselenggarakan dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah edukasi optimalisasi gizi seimbang untuk anak melalui dongeng dan juga lomba mewarnai untuk anak. Sesi kedua adalah workshop optimalisasi gizi seimbang dan olahan makanan sehat bergizi untuk Ibu dan Kader Posyandu. Acara diakhiri dengan lomba memasak olahan menu sehat dan bergizi.

Peluncuran Produk Haji Khusus

Mengikuti produk Haji Reguler yang sudah launching terlebih dahulu, kali ini ACC Syariah juga meluncurkan Produk Haji Khusus, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan haji kepada customer yang ingin langsung mendapatkan nomor porsi haji khusus dari Kementerian Agama. ACC Syariah bekerja sama dengan travel Haji yang telah memiliki ijin resmi dari Kementerian Agama dan juga berpengalaman dalam pengelolaan jamaah haji dan umrah secara profesional. Dengan diluncurkannya Produk Haji Khusus ini diharapkan customer ACC Syariah dapat merasa nyaman dan aman dalam menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
 
Produk Haji Khusus memberikan kemudahan bagi customer dalam menunaikan ibadah haji karena memiliki waktu tunggu lebih cepat yaitu 6 hingga 7 tahun dibanding Haji Reguler. Haji Khusus akan didukung oleh fasilitas akomodasi premium seperti penginapan di Hotel Bintang 4 dan 5. Penginapan ini berjarak kurang dari 500 meter dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan juga disediakan tenda premium di Arafah dan Mina sehingga memudahkan customer. Produk Haji Khusus ini juga dilengkapi dengan bimbingan ibadah haji secara kontinyu dan mendalam.
 
Masyarakat Bukittinggi yang ingin menunaikan ibadah Haji Khusus dengan perencanaan pembiayaan haji yang nyaman dapat langsung menghubungi kantor ACC Syariah Bukittinggi. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran melalui website www.acc.co.id dengan membuka fitur ACC Syariah Haji. Selain di Bukittinggi, masyarakat juga bisa mendapatkan layanan ACC Syariah Haji di kantor cabang ACC di seluruh Indonesia.

ACC Syariah sebagai bagian dari ACC memiliki jaringan yang luas meliputi 76 kantor cabang dan kantor pelayanan. Dengan tersedianya lebih dari 76.000 titik pembayaran di seluruh Indonesia akan membuat pelanggan lebih mudah melakukan pembiayaan di ACC Syariah.

ACC sebagai perusahaan multifinance yang solid dan telah menerima pengakuan berupa penghargaan dari berbagai pihak secara kontinyu. Di tahun 2023 ini ACC telah menerima penghargaan Indonesia’s Popular Digital Products Awards 2023, Indonesia Syariah Awards 2023, Top Brand Awards 2023, Indonesia Sharia Finance Awards 2023, The HR Asia Best Companies to Work For in Asia Awards 2023 dan Infobank Multifinance Awards 2023.

The post ACC Resmikan Kantor Cabang Syariah di Bukittinggi appeared first on Langgam.id.

Ma’ruf mengungkapkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah di Sumbar hingga 10 persen dengan Rp15 triliun lebih. Ia meyakini, dengan kebijakan, strategi, dan program yang tepat, maka tekad Sumbar menuju produsen halal dunia tidak akan sulit terealisasi.

Selain itu, terang Ma’ruf, sektor industri halal di Sumbar memiliki potensi yang sangat besar. Hal itu terbukti dengan banyaknya produk halal khas Sumbar atau Minang yang mudah dijumpai di pasaran.

“Berkembangnya sektor industri halal ini tentu selaras dengan falsafah kearifan lokal Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” kata Ma’ruf dikutip dari laman Facebook Humas.Sumbar, Jumat (8/9/2023).

Kemudian, terang Ma’ruf, kekayaan sumber daya alam (SDA), keunikan budaya, ragam kuliner halal, destinasi wisata halal, serta ragam jenis produk halal UMKM di Sumbar, turut menopang kemajuan industri halal di Ranah Minang.

“Segenap potensi yang sudah ada itu mesti terus dikembangkan,” harapnya.

Menurut Ma’ruf, Sumbar harus menjadi contoh dan menularkan semangat positifnya. Hal ini agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dapat juga terwujud di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terima kasih atas dukungan dan dorongan Wapres Ma’ruf Amin agar Sumbar bisa menjadi pusat produksi industri halal di Indonesia, bahkan dunia.

“Banyaknya agenda terkait keuangan syariah dan industri halal di Sumbar, diharapkan bisa mempercepat terwujudnya provinsi ini sebagai daerah terdepan dalam hal implementasi industri halal, serta ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” harap Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berusaha maksimal mempersiapkan Sumbar ntuk segera menjadi daerah produksi utama industri halal.

Yaitu, dengan terus melakukan edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal, serta terus melakukan pendampingan bagi pelaku industri halal.

“Sebelumnya, sejumlah program terkait pengembangan industri halal juga telah diluncurkan di Sumbar. Seperti, Program Minangkabau Berwaqaf, pembentukan Perda Wisata Halal, pembentukan Kawasanan Halal Lifestyle di Masjid Raya Sumbar, serta tengah mengupayakan Perda konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah,” bebernya.

Selain itu, sebut Mahyeldi, pihaknya juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung bagi industri halal. Seperti, Lembaga Sertifikasi Halal, Pendampingan Industri Halal, membentuk Rumah Potong Hewan Halal sekaligus SDM operasionalnya hingga mempersiapkan kebijakan terkait perbankan. (*/yki)

The post Wapres Sebut Sumbar Pelopor Ekonomi Syariah di Indonesia appeared first on Langgam.id.

Akhir Januari 2023, Wahyu sudah mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah di kantor pusat Bank Indonesia.

Penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi dari KDEKS Sumbar atas dedikasi dan kontribusi aktif yang telah dilakukan oleh Wahyu Purnama A dalam menggerakkan ghirah ekonomi syariah di Sumatra Barat.

“Penghargaan ini sangat pantas diberikan kepada beliau, karena melalui beberapa kegiatan dan event yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, ekonomi syariah semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumatra Barat,” ujar Ahmad Wira, Direktur Eksekutif KDEKS Sumbar, dalam keterangan resmi, Rabu (1/2/2023).

Melalui kegiatan Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (Fesmina 2021) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021, Bank Indonesia dan Pemprov Sumatra Barat meluncurkan Gerakan Minangkabau Berwakaf sebagai bentuk implementasi gerakan Wakaf Uang yang telah diluncurkan oleh Presiden RI.

Tentunya, gerakan ini menjadi cikal bakal lahirnya beberapa Nazhir Wakaf yang produktif dan profesional di Sumatra Barat. Selain itu potensi perantau dan juga masyarakat minang yang mulai melirik instrument Wakaf sebagai media atau sarana untuk membangun Sumatra Barat.

Pada Ajang Fesmina 2022 pun, Bank Indonesia yang dinakhodai oleh Wahyu kembali memperlihatkan perhatian besar dalam pengembangan Ekonomi Syariah, dengan menghadirkan stand bazar dari UMKM Syariah Binaan Bank Indonesia Kpw Sumbar.

Kemudian, pemilihan lembaga Ziswaf terbaik, pemilihan wirausaha muda berbasis syariah dan berbagai kegiatan lain yang menjadi media edukasi dan literasi syariah kepada masyarakat.

Bukan itu saja, proses finalisasi hadirnya Komite Daerah Ekonomi Syariah Sumatera Barat juga menjadi salah satu peran penting yang dilakukan oleh Wahyu.

Mungkin karena beberapa kontribusi aktif beliau dalam mengembangkan Ekonomi Syariah di Sumatera Barat melalui Bank Indonesia akhirnya beliau pindah tugas menjalani amanah baru di Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah Kantor Pusat Bank Indonesia.

Gusti Candra (Direktur Jasa Keuangan Syariah KDEKS Sumbar) yang hadir pada penyerahan penghargaan tersebut menyampaikan bahwa Wahyu adalah salah satu putra terbaik Sumbar.

“Beliau merupakan salah satu Putra Terbaik Sumatra Barat, banyak sekali inovasi dan kontribusi serta tauladan yang beliau buat untuk Sumatra Barat” ujarnya.

Bukan itu saja, Jimi N Sharma, Direktur Industri Produk Halal KDEKS Sumbar mengatakan Sektor Industri Halal juga mendapatkan sentuhan serius oleh pria yang selama 3 tahun 10 bulan memimpin BI Sumbar itu dengan mengajak UMKM binaan Bank Indonesia untuk mendapatkan Sertifikat Halal yang telah diserahkan pada event Fesmina 2022.

“Kita berharap, keinginan beliau memberikan perhatian serius bagi pengembangan Ekonomi Syariah di Sumatera Barat bisa menjadi Legacy dan juga cikal bakal pengembangan sektor Keuangan dan Ekonomi Syariah di Sumatera Barat, tertitip pesan, agar semangat dan juga perhatian khusus tersebut tetap diberikan kepada Sumbar di saat beliau sudah berada di Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS),” kata Ustadz Sobri, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Sumbar. (*/FS)

The post Peduli Ekonomi Syariah, Wahyu Purnama A Terima Penghargaan KDEKS Sumbar appeared first on Langgam.id.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip langgam, Kamis (26/5/2022) mencatatkan sepanjang kuartal pertama tahun ini, aset perbankan syariah Sumbar tumbuh 16,44 persen dari Rp6,83 triliun tahun lalu menjadi Rp7.95 triliun.

Kinerja aset itu didorong optimalnya pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang tetap moncer di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah Sumbar tumbuh 15,51 persen menjadi Rp7,5 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,5 triliun. Pembiayaan juga tumbuh signifikan mencapai 18,59 persen dari Rp5,13 triliun menjadi Rp6,09 triliun.

Optimalnya kinerja pembiayaan juga dibarengi dengan membaiknya rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) di angka 1,86 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 2,71 persen. Rasio intermediasi bank atau rasio likuiditas (loan to deposit ratio/LDR) berada di angka 81,12 persen, di mana masih terbuka ruang yang cukup untuk memaksimalkan pembiayaan. Angka itu juga lebih baik dari rasio LDR perbankan syariah nasional yang berada di angka 79,96 persen.

Kepala Perwakilan OJK Sumbar Yusri mengatakan perkembangkan perbankan syariah Sumbar menunjukkan kinerja positif dan diprediksi akan terus membaik mengingat besarnya peluang pengembangan ekonomi syariah di daerah itu.

“Peluang perbankan syariah masih akan bagus, karena potensi pengembangan ekonomi syariah yang besar di Sumbar,” katanya.

Apalagi, komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi syariah cukup tinggi dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Sumbar, serta upaya konversi BPD ke syariah.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Aset Perbankan Syariah Sumbar Sentuh Rp7,95 Triliun appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan saat peresmian BTN Syariah Cabang Padang di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Selasa (28/12/2021). Keinginan Mahyeldi tersebut sejalan dengan harapan Pemerintah Indonesia saat ini.

“Kita akan berusaha untuk mewujudkan itu,” kata Mahyeldi. Langkah yang akan ditempuh, di antaranya dengan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pihaknya akan berkolaborasi bersama pengembang usaha, pengusaha dan perguruan tinggi di Sumbar. Keinginan menjadikan Sumbar sebagai garda terdepan penerapan ekonomi syariah, lanjutnya, akan terwujud jika semua pihak bekerja sama.

Diketahui, Gubernur Mahyeldi telah mendapat apresiasi di tingkat nasional lewat perhelatan Indonesia Awards 2021 atas komitmennya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Sumbar.

Pemerintah pusta mengakui Sumbar memiliki prospek terdepan dalam penerapan sistem perekonomian syariah. Hal ini dilatari oleh persentase penduduk muslim di sana mencapai 95 persen. Kemudian, Sumbar memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (adat bersendikan agama dan agama bersendi Al Quran).

Potensi tersebut dipercaya akan mempermudah penerimaan sistem keuangan dan perekonomian syariah. Atas alasan itu pula, Sumbar ditetapkan sebagai pilot project dalam pengembangan ekonomi syariah.

Di antara gebrakan Mahyeldi dalam memimpin Sumbar, yakni melakukan konversi Bank Nagari dari bank konvensional ke Bank Umum Syariah. Kemudian pelaksanaan program wakaf uang, di mana Bank Nagari ditunjuk sebagai lembaga keuangan pengelola wakaf. Sumbar juga diapresiasi karena pengembangan koperasi-koperasi berbasis syariah. (*)

The post Penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia, Mahyeldi Targetkan Sumbar Jadi Garda Terdepan appeared first on Langgam.id.

“Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah akan mengembangkan sejumlah sektor untuk mencapai target tersebut. Yakni, industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, hingga kewirausahaan syariah.

“Semuanya akan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” tuturnya.

Jokowi mengaku berulang-ulang menyebutkan hal tersebut agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Menurutnya, ekonomi syariah Indonesia saat ini berada di peringkat keempat di dunia. Posisi itu meningkat dari peringkat ke-9 pada 2014 lalu.

Presiden memperkirakan, jika tren pertumbuhannya itu bertahan, dalam 3-4 tahun ke depan, ekonomi syariah Indonesia akan berada pada posisi dua besar.

Jokowi juga menyampaikan, sejak 1 Desember 2021 Indonesia memegang keketuaan atau presidensi G20. Itu artinya, Indonesia menjadi pemimpin kelompok negara-negara maju dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang masuk dalam 20 besar dunia.

PDB Indonesia sendiri kini berada pada peringkat ke-16 di dunia. Merujuk predikisi sejumlah lembaga seperti McKinsey, Bank Dunia, hingga IMF, Presiden mengklaim Indonesia akan menjadi empat besar di 2040-2045.

“Tapi itu halangannya juga tidak kecil. Tantangannya juga bukan tantangan yang mudah,” ujarnya, sebagaimana dirilis situs resmi Presiden.

Sejumlah syarat perlu dipenuhi untuk mencapai posisi itu. Ia memperkirakan PDB kita saat itu 2040-2045 kurang lebih 23.000 sampai 27.000 income per kapita masyarakat kita. “Sebuah angka yang sangat besar sekali tentu saja. Tapi itu butuh kerja keras kita semuanya,” tuturnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas usai acara mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dan bersatu untuk mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas agar bisa tercapai lebih cepat, tidak di tahun 2040-205, tetapi di tahun 2030-2035.

“Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia,” katanya. (*/SS)

The post Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah pada 2024 appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumatra Barat, Buya Mahyeldi, mengatakan ranah minang memiliki potensi besar dalam hal ini, sehingga peran dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan khususnya dalam konversi Bank Nagari Syariah.

“Mudah-mudahan Sumbar dengan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan pilot project ekonomi syariah di tanah air bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia,” tutur Buya Mahyeldi usai mengisi talkshow di iNews, Senin (29/11/2021), sebagaimana dilansir dari rilis ADPIM Pemprov Sumbar.

Dalam talkshow yang berdurasi kurang lebih satu jam tersebut Buya Mahyeldi memaparkan berbagai peluang, strategi, maupun kendala penerapan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Jumlah penduduk dengan mayoritas beragama Islam seharusnya dapat memberikan kepastian dalam kesuksesan program tersebut. Namun dengan peluang tersebut kendala yang menghambat justru terletak pada kurang meratanya pemahaman masyarakat terkait ekonomi syariah.

“Harapannya melalui sosialisasi di berbagai kegiatan dan media yang terus dilakukan, akan memperkaya literasi dan wawasan masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki dasar falsafah ABS-SBK. Sehingga ketika diajak dalam perekonomian syariah, mayoritas masyarakat Minang langsung menyambut baik,” harap Gubernur.

Selain itu Buya Mahyeldi turut menyampaikan bahwa pemerintah Sumatera Barat telah mulai menjalankan program tersebut sejak 2010 silam. Mulai dari dibentuknya koperasi syariah, Baiyul Mal Watamil (BMT), berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, hingga saat ini dengan rencana konversi bank daerah menjadi bank syariah.

Disamping itu sistem ekonomi syariah dikatakan juga ramah investor jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Bahkan Buya Mahyeldi mengatakan di beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Jerman juga telah menerapkan sistem tersebut.

“Ekonomi syariah itu ramah investor. Kita sudah jalin komunikasi dengan dubes beberapa negara. Apalagi Sumbar berada di posisi pantai barat Pulau Sumatera, dekat dengan Timur Tengah dan Afrika,” ujar Mahyeldi.

“Kita siapkan proyek-proyek yang bisa dikerjasamakan, khususnya pertanian dan perdagangan. Tidak lupa saat ini kita juga tengah membangun sinergitas dengan provinsi-provinsi tetangga,” imbuhnya. (*/Fauziah)

The post Pemprov Sumbar Berencana Konversikan Bank Nagari Syariah appeared first on Langgam.id.

“Sumbar telah ditetapkan sebagai provinsi pilot project penerapan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu melalui momentum 1 Muharam ini, mari kita hijrah pada sistem ekonomi yang lebih berkah ini,” katanya saat membuka peringatan 1 Muharam tingkat provinsi di Padang, Jumat (13/8/2021).

Ia mengatakan penerapan sistem keuangan dan ekonomi syariah di Sumbar sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pusat sistem keuangan dan perekonomian syariah dunia.

Menurutnya banyak faktor yang mendasari keinginan itu di antaranya penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.

Di antara banyak provinsi di Indonesia, Sumatera Barat adalah yang memiliki prospek terdepan dalam penerapan sistem itu karena punya falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah atau adat bersendikan agama dan agama bersendi Al Quran.

Kemudian persentase penduduk muslim di Sumbar mencapai 95 persen sehingga diyakini akan mudah menerima sistem keuangan dan perekonomian Syariah.

“Sumbar juga pernah mendapatkan penghargaan secara internasional sebagai destinasi halal terbaik,” katanya.

Artinya Sumbar sudah memiliki perangkat untuk menerapkan sistem keuangan dan perekonomian syariah. Sumbar juga provinsi pertama yang ditunjuk sebagai pelaksana program wakaf uang.

Kemudian Bank Nagari juga ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga keuangan untuk pengelolaan wakaf.

Ke depan secara bertahap seluruh produk di Sumbar juga harus bersertifikat halal sebagai salah satu bentuk penerapan sistem keuangan dan perekonomian syariah.

The post Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Hijrah dengan Mendukung Ekonomi Syariah appeared first on Langgam.id.