Dalam laporan Badan Komunikasi Pemerintah, pasar rakyat di tiga provinsi tersebut kembali beroperasi. Kemudian, transaksi UMKM digital iuga meningkat, hingga layanan publik berangsur pulih pasca terdampak bencana besar akhir 2025.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari mengatakan, pemulihan tersebut terlihat dari berbagai indikator ekonomi dan sosial yang kini mulai bergerak positif.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dari total 210 pasar rakyat, sebanyak 196 pasar atau 93,3 persen kini sudah kembali aktif melayani masyarakat. Di Sumbar, seluruh 26 pasar rakyat telah kembali berjalan normal.

Di Provinsi Aceh, sebanyak 114 dari 127 pasar atau sekitar 89 persen telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatra Utara, 56 dari 57 pasar atau 98,2 persen pasar telah aktif kembali.

Meski demikian, pemerintah masih mencatat terdapat 13 pasar di Aceh dan satu pasar di Sumatra Utara yang hingga kini belum kembali beroperasi.

Selain aktivitas perdagangan konvensional, pemulihan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya aktivitas UMKM berbasis digital. Pemerintah mencatat total transaksi e-commerce UMKM di tiga provinsi terdampak mencapai Rp13,2 triliun selama periode 22 Januari hingga 23 April 2026.

Angka tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa roda ekonomi masyarakat mulai bergerak kembali setelah terdampak bencana.

Pemerintah juga mengidentifikasi sebanyak 193.703 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun per 10 Maret 2026. Data itu digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan restrukturisasi kredit serta pendampingan pemulihan usaha bagi pelaku UMKM.

Di sektor sosial dan keagamaan, pemulihan juga terus berlangsung. Sebanyak 1.558 dari total 1.593 rumah ibadah atau 97,8 persen telah kembali digunakan masyarakat.

Kementerian Agama turut menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala senilai Rp5 miliar untuk 132 unit rumah ibadah. Khusus di Sumut, dua unit bantuan masih dalam proses penyaluran karena lokasi rumah ibadah sedang direlokasi ke kawasan yang lebih aman.

Qodari menyebut, secara keseluruhan terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak bencana.

“Secara keseluruhan, ada empat capaian mendasar yang sudah dirasakan masyarakat terdampak,” katanya.

Pertama, kepastian ekonomi keluarga dinilai tetap terjaga melalui tiga instrumen bantuan keuangan dengan total nilai lebih dari Rp1,42 triliun.

Kedua, layanan dasar seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, listrik, dan BTS disebut hampir sepenuhnya pulih. Pemulihan konektivitas digital bahkan disebut mendekati 100 persen di wilayah terdampak.

Ketiga, konektivitas nasional yang sempat terganggu kini kembali tersambung sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik berjalan normal.

Keempat, aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak kembali. Hal itu ditandai dengan transaksi UMKM yang mencapai Rp13,2 triliun dan beroperasinya kembali 196 pasar rakyat di tiga provinsi terdampak.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 19.312 unit hunian sementara dari target 20.338 unit telah selesai dibangun.

Selain itu, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana juga terus berjalan dengan total lebih dari 39 ribu unit rumah permanen yang telah disiapkan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (ICA)

The post Ekonomi Sumbar Pascabencana Bergeliat, Pasar Rakyat hingga UMKM Kembali Bergerak appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Nurul Hasanudin, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini terjadi hampir di seluruh lapangan usaha, kecuali sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi sebesar 0,42 persen.

“Secara umum ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen. Salah satu pendorongnya adalah meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode Lebaran, yang berdampak pada konsumsi dan kunjungan wisata,” ujar Nurul, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan paling signifikan terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 17,77 persen. Peningkatan ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kunjungan wisatawan selama libur Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, sektor jasa lainnya tumbuh 9,10 persen dan jasa keuangan 7,94 persen. Sementara sektor dengan kontribusi besar seperti pertambangan dan penggalian tumbuh 7,57 persen serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 6,31 persen.

Menurut Nurul, peningkatan aktivitas pariwisata selama libur Lebaran juga berdampak luas terhadap sektor-sektor terkait, termasuk transportasi, perdagangan, serta usaha mikro kecil di sektor kuliner.

“Selama libur Lebaran, kunjungan wisata meningkat cukup signifikan. Ini mendorong konsumsi masyarakat, baik di sektor perhotelan, restoran, maupun transportasi, sehingga ikut mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Dari sisi struktur ekonomi, perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 22,03 persen. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,84 persen, transportasi dan pergudangan 10,69 persen, konstruksi 9,18 persen, serta industri pengolahan 8,51 persen.

Kelima sektor tersebut secara kumulatif menyumbang 67,24 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh 15,24 persen, diikuti konsumsi pemerintah sebesar 14,77 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 7,64 persen. Konsumsi rumah tangga juga tetap tumbuh sebesar 3,11 persen, seiring meningkatnya belanja masyarakat selama periode Lebaran.

Nurul menambahkan, meningkatnya berbagai kegiatan seperti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) di Sumbar turut memperkuat kinerja sektor pariwisata pada triwulan pertama tahun ini.

Dengan capaian tersebut, momentum Lebaran dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi jangka pendek, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi di Sumatera Barat.

The post Momen Lebaran Selamatkan Ekonomi Sumbar, Triwulan I Tumbuh 5,02 Persen appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat Nurul Hasanudin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 masih ditopang oleh kinerja sejumlah sektor jasa, meski beberapa lapangan usaha strategis justru mengalami kontraksi.

“Lapangan usaha Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni sebesar 15,58 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 11,96 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 11,66 persen,” kata Nurul Hasanudin, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatatkan pertumbuhan relatif baik sebesar 6,63 persen, seiring mulai pulihnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat. Namun demikian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan dalam struktur ekonomi Sumbar hanya tumbuh 1,37 persen.

“Pertumbuhan sektor pertanian yang relatif terbatas ini berpengaruh cukup besar terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan, mengingat kontribusinya masih sangat signifikan terhadap PDRB Sumatera Barat,” ujar Nurul.

Di sisi lain, sejumlah lapangan usaha justru mengalami kontraksi. Transportasi dan Pergudangan terkontraksi sebesar 4,10 persen, sementara sektor Konstruksi turun 2,03 persen. Adapun Perdagangan Besar dan Eceran, termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, hanya tumbuh 2,11 persen.

Berdasarkan komponen pengeluaran, Nurul menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan IV-2025 secara y-on-y juga dipengaruhi oleh dinamika perdagangan luar negeri. Komponen Impor Luar Negeri tumbuh sangat tinggi, yakni sebesar 71,00 persen. Namun, komponen ini merupakan faktor pengurang dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Peningkatan impor yang tinggi menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Sementara itu, komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 10,31 persen. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh 3,12 persen. Sebaliknya, Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami kontraksi tipis sebesar 0,05 persen, sedangkan Konsumsi Pemerintah (PK-P) terkontraksi 4,51 persen.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan aktivitas investasi, juga tercatat mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 5,55 persen. Menurut Nurul, penurunan PMTB menunjukkan masih tertahannya investasi di Sumatera Barat sepanjang akhir 2025.

“Kontraksi pada PMTB dan konsumsi pemerintah menjadi sinyal bahwa dorongan pertumbuhan dari sisi permintaan masih belum kuat,” ujarnya.

Dengan pertumbuhan yang hanya mencapai 1,69 persen pada triwulan IV-2025, Nurul menilai penguatan sektor produktif, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah menjadi kunci untuk mendorong perbaikan kinerja ekonomi Sumatera Barat ke depan.

The post Triwulan IV 2025: BPS Catat Ekonomi Sumbar Hanya Tumbuh 1,69 Persen appeared first on Langgam.id.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, Sumatera Barat pada Triwulan II (Q2) 2025 berada di peringkat ke-31 secara nasional dan peringkat ke-10 di Pulau Sumatera. Kondisi ini kontras dengan maraknya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pertambangan, di berbagai kabupaten dan kota.

Perlambatan tersebut terjadi secara bertahap. Pada Triwulan I (Q1) 2025, ekonomi Sumbar masih tumbuh sebesar 4,66 persen. Namun, angka itu turun menjadi 3,94 persen pada Q2 dan kembali merosot ke 3,36 persen pada Q3. Fakta ini mempertegas bahwa geliat ekonomi yang ada belum mampu menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menanggapi kondisi tersebut, putra asli Sumbar, Ulul Azmi, menilai maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) justru tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat maupun ekonomi daerah.

“Kalau PETI benar-benar menyejahterakan rakyat, logikanya pertumbuhan ekonomi kita tidak terus turun. Yang terjadi justru sebaliknya,” kata Ulul Azmi senin (12/1/2026).

Ulul Azmi dikenal sebagai insinyur sekaligus lulusan Magister Administrasi Bisnis. Ia aktif di dunia usaha dan organisasi, serta tercatat sebagai Ketua Bidang BPD HIPMI Riau dan Ketua Kompartemen di BPP HIPKA.

Menurutnya, PETI hanya menciptakan perputaran ekonomi semu, di mana keuntungan terkonsentrasi pada segelintir oknum, sementara masyarakat luas dan daerah justru menanggung dampak kerusakan.

“Ini bukan ekonomi kerakyatan. Ini kapitalisme sempit. Alam rusak, daerah tidak dapat apa-apa, rakyat hanya jadi penonton,” ujarnya.

Selain berdampak pada ekonomi, Ulul Azmi juga menyoroti ancaman serius PETI terhadap lingkungan dan keselamatan publik. Sumatera Barat merupakan wilayah rawan bencana, seperti banjir bandang, longsor, dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS).

“Aktivitas tambang ilegal merusak hutan, tanah, dan sungai. Kalau bencana datang, siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan soal untung-rugi, tapi soal nyawa,” katanya.

Ia menegaskan bahwa persoalan pertambangan ilegal bukan semata urusan hukum, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan daerah. Ketika alam dieksploitasi tanpa kaidah dan pengawasan, bencana hanya tinggal menunggu waktu.

Sebagai solusi, Ulul Azmi mendorong transformasi PETI menjadi tambang rakyat yang legal, terorganisir, dan transparan. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang pengelolaan sumber daya alam dari bawah, selama benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Negara harus hadir. PETI harus ditutup secara konsisten dan adil, tetapi di saat yang sama, tambang rakyat harus difasilitasi. Jangan rakyat dibiarkan liar tanpa aturan,” tegasnya.

Menurut Ulul, pemerintah perlu mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), perizinan tambang rakyat, serta pendampingan teknis yang mencakup keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan mitigasi bencana. Tata kelola yang transparan juga harus dijamin agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan daerah, serta terintegrasi dengan koperasi, UMKM, dan ekonomi lokal.

“Sumbar bukan miskin sumber daya. Yang kurang itu tata kelola, konsistensi kebijakan, dan keberanian menegakkan hukum,” ujarnya.

Ia menutup dengan peringatan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan keselamatan masyarakat dan masa depan Sumatera Barat.

“Tambang rakyat yang dikelola dengan benar bisa menjadi solusi pemerataan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan. Namun, jika dibiarkan ilegal, kita sedang menabung bencana,” pungkasnya. (*/Yh)

The post Ekonomi Sumbar Melambat di Tengah Maraknya PETI, Ulul Azmi: Ini Bukan Tambang Rakyat, Ini Kapitalisme Sempit appeared first on Langgam.id.

Menurut Syafruddin, pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya diletakkan di luar konteks fungsi indikator itu sendiri.

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi dirancang untuk mengukur kinerja ekonomi secara makro atau agregat, bukan dijadikan dasar untuk penilaian-penilaian lain yang tidak relevan.

“Mengapa memaksakan pertumbuhan ekonomi bukan untuk tujuannya ukuran itu dibuat. Tujuannya adalah untuk menilai kinerja ekonomi secara makro atau agregat, bukan untuk yang lain,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Syafruddin menjelaskan bahwa setiap aspek kesejahteraan masyarakat memiliki indikator tersendiri. Distribusi pendapatan diukur menggunakan Gini Rasio, tingkat kemiskinan diukur melalui garis kemiskinan, sementara pembangunan manusia memakai indeks IPM. Karena itu, menurutnya, menjadi janggal apabila IPM tinggi tetapi laju pertumbuhan ekonomi rendah dan terus menurun.

“Di IPM itu mestinya ada komponen laju pertumbuhan ekonomi, makanya jadi aneh kok IPM tinggi, laju pertumbuhan ekonomi rendah dan menurun,” kata Syafruddin.

Ia menambahkan, gini rasio yang rendah dan angka kemiskinan yang juga rendah tidak serta-merta menggambarkan kondisi positif. “Kalau gini rasio rendah dan kemiskinan rendah, jangan-jangan memang berarti kita merata miskin,” katanya.

Ia menyebut sinyal tersebut semakin kuat karena tingkat pengangguran di Sumbar juga masih tinggi. Menurutnya, rangkaian indikator ini memperlihatkan betapa seriusnya situasi makroekonomi Sumbar saat ini.

“Bagi saya, indikator yang tersedia tersebut memperlihatkan betapa seriusnya makroekonomi Sumbar,” ujar Guru Besar Departemen Ekonomi UNAND itu.

Syafruddin mendesak para pemimpin daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh menghadapi tantangan tersebut. Ia menilai diperlukan kerja keras yang menyeluruh agar Sumbar tidak tertinggal secara ekonomi.

Ia juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat. Pada 2029, Sumbar ditugaskan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Menurutnya, kegagalan mencapai target itu akan menjadi catatan buruk bagi daerah.

“Kalau Sumbar pada tahun 2029 nanti tak mampu capai laju pertumbuhan ekonomi 7,3 persen seperti ditugaskan presiden, apa kita tidak malu sebagai daerah yang dinilai kinerja ekonominya rendah,” ujar Syafruddin.

Adapun sepanjang 2025 kinerja pertumbuhan ekonomi Sumbar jeblok atau paling rendah di antara 10 provinsi di kawasan Sumatra. Secara nasional pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di posisi 34 dari 38 provinsi.

Pada triwulan I 2025 ekonomi Sumbar hanya tumbuh 4,85 persen, turun di triwulan II menjadi 3,94 persen, dan makin turun di triwulan III dengan hanya tumbuh 3,36 persen.

The post Tanggapi Soal Gini Rasio dan Kemiskinan Sumbar Rendah, Ekonom: Jangan-jangan Kita Memang Merata Miskin appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada triwulan III tahun 2025 tercatat hanya tumbuh 3,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/y-on-y). Angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya dan masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yaitu 3,94 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sumbar termasuk yang terendah di Pulau Sumatra, hanya lebih baik dari Bangka Belitung yang mencatatkan pertumbuhan 3,21 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Sugeng Arianto, mengatakan bahwa dari sisi perbandingan antartriwulan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Sumbar justru mengalami kontraksi sebesar 0,10 persen. “Dari sisi produksi, lapangan usaha industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,81 persen. Namun, sejumlah sektor utama mengalami pelemahan,” ujarnya di Padang, Rabu (5/11/2025).

Menurut Sugeng, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang turun hingga 21,04 persen. Sektor transportasi dan pergudangan juga terkontraksi sebesar 5,64 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan di perekonomian Sumbar turut turun 0,11 persen.

Meski demikian, secara tahunan (y-on-y), beberapa sektor jasa mencatatkan kinerja positif. “Lapangan usaha jasa lainnya tumbuh paling tinggi mencapai 10,10 persen, disusul industri pengolahan sebesar 9,06 persen dan jasa pendidikan sebesar 7,69 persen,” kata Sugeng.

Secara kumulatif hingga triwulan III-2025 (cumulative-to-cumulative/c-to-c), ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor jasa masih menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan tertinggi pada jasa lainnya sebesar 7,35 persen serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,78 persen.

Struktur ekonomi Sumatera Barat masih didominasi oleh lima lapangan usaha utama, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 21,79 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,10 persen, transportasi dan pergudangan 10,62 persen, konstruksi 9,65 persen, dan industri pengolahan 9,04 persen.

Dari sisi pengeluaran, Sugeng menjelaskan bahwa ekonomi Sumbar juga mengalami tekanan. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang mencakup lebih dari separuh PDRB, menurun 0,67 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah turun 3,63 persen, sedangkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya tumbuh 3,03 persen.

“Yang mencolok adalah impor luar negeri yang naik 34,32 persen. Namun, perlu diingat bahwa impor merupakan komponen pengurang dalam perhitungan PDRB,” jelasnya.

Secara spasial, posisi Sumatera Barat dalam struktur ekonomi Pulau Sumatera menempati urutan ketujuh dengan kontribusi 6,60 persen terhadap PDRB kawasan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2025 di Pulau Sumatera dicatat oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan 7,48 persen, diikuti Sumatera Selatan 5,20 persen, dan Lampung 5,04 persen.

Sugeng menambahkan, perlambatan ekonomi Sumbar pada triwulan ini disebabkan oleh melemahnya beberapa sektor utama dan belum pulihnya daya beli masyarakat. Namun, ia menilai kinerja sektor industri pengolahan dan jasa yang tetap ekspansif menjadi sinyal positif bagi prospek ekonomi daerah pada triwulan berikutnya.

“Ke depan, penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal serta peningkatan kualitas sektor jasa dapat menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tetap stabil,” ujar Sugeng.

Berdasarkan data BPS, PDRB Sumatera Barat pada triwulan III-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp88,31 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp51,65 triliun.

The post Triwulan III 2025, BPS Catat Ekonomi Sumbar Hanya Tumbuh 3,36 Persen appeared first on Langgam.id.

Guru besar ekonomi Universitas Andalas Profeser Syafruddin Karimi mengatakan Pemprov Sumbar harus menyiapkan kebijakan yang serius untuk mengatasi pelambatan laju ekonomi ini. “Pertumbuhan ekonomi 3,94 persen buat Sumbar adalah masalah serius yang mesti jadi PR serius buat pengambil kebijakan,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, perlu terobosan yang konkret untuk mengatasi persoalan ini dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD dan lintas pemerintahan kabupaten/kota. Terutama dalam mencari masalah fundamental dari lambatnya pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Kemudian, sambung Syafruddin Karimi menyusun rencangan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Setelah itu memastikan siapa yang bertanggung jawab dan mengawasi kebijakan tersebut.

“Kegiatan ekonomi apapapun baik besar maupun kecil harus dijamin kelancarannya. Ibarat got, jangan biarkan sampah mehalangi air mengalir. Harus ada yang memonitor, mengawasi dan mebersihkan semua sumbatan-sumbatan itu,” katanya.

Ia menambahkan, perlu adanya keseriusan dan fokus dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang membuat perekonomian tidak tumbuh dengan cepat. “Inti persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita susah membaik ada di dalam daerah sendiri,” katanya.

Syafruddin Karimi juga menyoroti upaya pemerintah daerah yang mempoles kondisi ekonomi Sumbar baik-baik saja. Mestinya Pemprov menyampaikan keadaan sebenarnya terkait permasalahan saat ini.

“Upaya poles-poles hingga menampilkan bahwa kita ini sesungguhnya hebat adalah resiko besar buat Sumbar. Gaya buzzer dan influencer tidaklah menguntungkan Sumbar. Kita harus di jalur menyampaikan kebenaran, tidak ada kecuali kebenaran buat kemajuan Sumbar,” katanya. (fx)

The post Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi, Ekonom: Pemprov Sumbar Harus Serius Berbenah appeared first on Langgam.id.

Jurnalis senior Khairul Jasmi menilai, pembangunan ekonomi tampak dari program-program pemerintah yang berdampak pada perekonomian secara menyeluruh. Terutama di tataran masyarakat yang menghadapi kondisi yang terbilang berat saat ini.

“Kehidupan masyarakat di pedesaan tidak seperti dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Petani ingin ke sawah harus berhadapan dengan pupuk yang mahal, masyarakat yang ingin bertanam kopi berhadapan dengan bibit yang susah. Sayangnya keluhan ini sudah bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat,” ujar Khairul Jasmi dalam diskusi 80 Tahun Sumbar, Sabtu (4/10/2025).

Khairul Jasmi menyebutkan, berbagai potensi pertanian Sumbar juga tidak tergarap dengan optimal sehingga tidak berdampak pada ekonomi masyarakat. Misalnya potensi gambir yang tidak diurus dengan baik, sehingga potensi ini lebih banyak menguntungkan India sebagai pemain di pasar global.

“Potensi-potensi yang kita miliki ini juga tidak dilakukan peremajaan oleh pemerintah yang bisa menambah nilai ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, Khairul Jasmi menyebutkan petani di Sumbar juga dihadapi dengan persoalan rantai pasok. Distribusi barang dari petani terhalang untuk bisa sampai ke pasar, akibatnya nilai margin yang diterima petani masih kecil. 

Ia menilai pertumbuhan ekonomi Sumbar dapat dilihat dari perputaran uang di masyarakat. Jika di masyarakat tidak ada perputaran uang, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi.

“Kita bisa lihat bagaimana ekonomi Sumbar pascagempa 2009 naik hingga 6 persen, karena saat itu masyarakat memegang uang, uang dari bantuan yang masuk ke Sumbar waktu itu. Karena di masyarakat terjadi perputaran uang, maka ekonomi tumbuh,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi di setiap daerah masing-masing. “Kalau ekonomi lancar, maka pendidikan akan lancar, pembangunan akan lancar, kota-kota tidak lagi rusuh. Ini indikatornya ekonomi tumbuh atau tidak,” ujarnya. (fx)

The post PR Pembangunan Ekonomi Sumbar di Usia 80 Tahun appeared first on Langgam.id.

Setidaknya ada dua pola argumen yang bisa diamati. Pertama, narasi yang menyentuh sisi emosional dan identitas kultural, misalnya mengutip adagium yang hidup dalam masyarakat Minang “jan kan ka kalah, podo se ndak namuah.” Orang Minang katanya tidak perlu pusing dengan data ekonomi tersebut karena aset yang dimiliki masih bisa membuatnya tegak dengan kokoh.

Kedua, narasi yang menampilkan data statistik lain, yang sekilas memberi kesan keberhasilan di sektor berbeda. Setidaknya, itu yang saya temukan dalam pamflet yang berjudul “80 tahun Provinsi Sumatera Barat.” Data pamflet itu diambil dari BPS dan Dikcapil Sumbar.

Sayangnya, dua pendekatan ini agak terkesan hanya sibuk merapikan bingkai cerita daripada masuk ke inti masalah. Narasi sentimental kultural gagal menjawab soal perlambatan ekonomi, walau agak berhasil menggugah kebanggaan emosional yang bersifat sesaat dan memainkan otak reptil pembaca. Akan tetapi, itu semua tidak lebih dari hiburan retoris.

Narasi statistik hanya mengalihkan sorotan dengan angka-angka lain yang tampak lebih cerah. Alhasil, publik dibawa berputar di lorong-lorong data yang semu dan mengaburkan inti persoalan. Kontra narasi seperti itu, “bak maeto kain saruang” saja. Sia-sia!!! Semakin dijawab semakin lucut ditampar fakta.

Darrel Huff dalam buku How to Lie with Statistik sudah mengingatkan bagaimana angka bisa dipakai untuk menipu. Angka tidak pernah bohong, tetapi orang yang memilih, mengolah, dan menyajikannya bisa dengan mudah membuatnya tampak sesuai keinginan. Strategi komunikasi politik yang jamak dilakukan seperti penggunaan grafik, pemilihan data yang menguntungkan, dan dikemas dengan narasi-narasi utopis. Publik yang awam dengan metodologi statistik pun akhirnya luluh, terpesona oleh tabel dan persentase. Namun, pada titik ini publik harus sadar, bahwa bukan data yang berbahaya, melainkan cara data dipakai untuk menutup kenyataan.

Mark Twain dalam Autobiography of Mark Twainmenyebutkan, “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.” Statistik bukan sekadar berfungsi sebgai alat penjelas saja, melainkan bisa berubah menjadi tirai-tirai lusuh yang menutupi kenyataan. Perlu dipupuk kewaspadaan bahwa data danangka apapun bisa dipoles, tetapi realita tak bisa ditipu selamanya. Statistik bisa dijadikan tirai untuk menyurukkan kenyataan dan itu penanda bahaya.

Padahal, inti persoalan bukan terletak pada angka dan data yang bisa dipilih seenaknya. Ini soal arah, kepemimpinan, dan keberanian menata prioritas. Pembangunan ekonomi tidak bisa disulap dengan postingan media sosial dan atau filosofi kultural yang diulang-ulang. Pembangunan harus diukur dari kerja nyata yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Perlu ada kebijakan yang tajam, prioritas yang jelas, dan keberanian untuk bekerja serius di ruang-ruang hening yang tidak disorot kamera.

Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Energi besar tercurah untuk mengelola citra, bukan mengelola tantangan nyata. Bahkan, tak jarang pula ada Aparatur Sipil Negara yang dieksploitasi untuk menjadi buzzergratisan. Diperintahkan untuk membuat postingan keberhasilan dan merapikan narasi pencitraan secara masif, alih-alih fokus pada tugas utamanya. Pemerintah akhirnya lebih mirip seperti jasa biro iklan. Atau lebih bahaya lagi, apakah budaya “asal bapak senang” masih bersemayam di dalam prilaku birokrasi kita?

Kontra narasi yang digulirkan pun sarat paradoks. Di satu sisi, publik diajak percaya bahwa orang Minang tidak pernah kalah, karena masih mampu membeli kendaraan bermotor dan memiliki sertifikat tanah. Di sisi lain, fakta tetap tak terbantahkan bahwa kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di papan bawah nasional. Filosofi budaya tidak bisa dijadikan alasan pembenar bagi kinerja yang kusut masai itu. Sampai kapan kita mau terjebak dalam glorifikasi, sementara kenyataan pahit terus menghentak?

Tulisan ini dibuat bukan untuk mendeskripsikan kebencian, melainkan sebagai bentuk kecintaan pada Sumbar dan pemimpinnya. Dengan alasan cinta itulah sepahit apapun nuansa batin harus disampaikan. Apalagi ketika pemerintah sendiri mengusung slogan “Gerak Cepat untuk Sumbar.” Gerak cepat itu seharusnya hadir dalam manajemen kepemimpinan dan berdampak pada pembangunan, keberanian mengubah prioritas, dan ketegasan melawan stagnasi. Gerak cepat itu bukan soal cepat menanggapi caruik saja, tetapi cepat menanggapi kebutuhan rakyat. Tak usah pula meracau dengan setiap kritikan yang datang.

Berhentilah berpura-pura bekerja di depan kamera, lalu panik setiap kali linimasa gaduh dengan “caruik” warganet. Mulailah bekerja serius di ruang-ruang yang sepi sorotan, tapi nyata dampaknya bagi rakyat. Popularitas tidak akan pernah bisa menjawab persoalan nyata. Citra manipulatif hanya menunda kekecewaan. Sekali kekecewaan itu meledak, pencitraan sehebat apapun hanyalah bahan ejekan.

Pada akhirnya, kita tidak butuh pemimpin yang lihai membantah dan beretorika. Publik sudah terlalu sering disuguhi angka dan kata-kata. Mungkin sudahsaatnya menunggu aksi nyata. Jangan biasakan menutupi minimnya prestasi dengan membangun mimpi yang tak akan pernah diwujudkan. Kita tidak butuh kelihaian dalam membantah fakta.

Disclaimer: Penulis bukan ekonom, bukan pula pengamat statistik. Hanya seorang yang ingin melihat daerahnya kembali dikenal karena prestasi nyata, bukan karena narasi kultural atau data yang dipoles sedemikian rupa.

The post Di Balik Prestasi Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

Pemerintah daerah mestinya tidak silau dengan angka-angka statistik yang menunjukkan kemajuan perekonomian saat ini. Sebab, kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Guru besar ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi menyebutkan masyarakat kini membutuhkan bukti nyata dari angka-angka pencapaian yang disampaikan oleh Pemprov Sumbar tersebut. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti riil.

“Sudah cukup lama juga rakyat menunggu bukti, benarkah pemerintah provinsi punya komitmen menaikkan kesejahteraan dalam arti riil? Kita jangan silau dengan angka-angka,” ujarnya, Selasa (1/10/2025).

Ia menyoroti beberapa data yang ditampilkan Pemprov Sumbar tersebut, yaitu angka gini ratio yang turun 0,35 persen dan tingkat kemiskinan yang rendah di angka 5,35 persen.

“Jangan-jangan kedua indikator yang ditampilkan hanya membuktikan bahwa kita di Sumbar mayoritas merata miskin. Tapi bila didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi sangat rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi, jangan-jangan kita ini sesungguhnya merata miskin,” katanya.

Menurut Syafruddin Karimi, perlu adanya sebuah gebrakan strategis dari pemimpin Sumbar untuk memotong lingkaran setan merata miskin saat ini. “Agak satu dua strategi saja cukup untuk kita pegang sebagai rakyat yang sudah cukup lama berharap,” katanya.

Sementara itu, di grafis capaian ekonomi yang turut diunggah oleh wakil gubernur Sumbar dalam instagram pribadinya diperlihatkan pencapaian Sumbar di usia 80 tahun ini. Seperti di sektor pariwisata yang mengalami kenaikan kunjungan mancanegara 29,28 persen dan kunjungan wisatawan domestik 25,1 persen sepanjang periode Januari-Juli 2025.

Kemudian pertumbuhan ekonomi di tahun 2025  yang beberapa sektor mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Seperti PDRB ADHB atau Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku naik 3,94 persen. Capaian ini juga diiringi dengan kenaikan inflasi sebesar 2,89 persen.

Selanjutnya, gini rasio pada 2025 turun 0,35 persen dibandingkan 2024, lalu persentase kemiskinan juga turun 10,39 persen, tingkat pengangguran terbuka turun 1,73 persen, dan nilai tukar petani naik 6,91 persen.

Selain itu juga ada pertumbuhan di sektor ekspor yang naik 36,96 persen dan impor 2,98 persen. Negara tujuan ekspor terbesar yaitu India senilai US$ 516,64 juta, Pakistan US$ 358,14 juta dan Banglades US$ 516,64 juta.  (fx)

The post Pemprov Sumbar Umbar Capaian Ekonomi, Pengamat: Jangan Silau dengan Angka-angka appeared first on Langgam.id.