Pada palang peringatan itu Kementerian ATR/BPN bahkan menyatakan bahwa bangunan itu tidak berizin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bangunan yang dimaksud adalah kerangka besi hotel, rest area yang dilengkapi dengan fasilitas masjid.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN 2024 mengungkpan sejumlah aturan yang dilanggar dari pembangunan kerangka hotel dan rest area tersebut. Mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, kemudian SK Menteri LHK nomor 6599 tahun 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi sumatera barat.

Walhi Sumbar juga mengidentifikasi sejumlah peraturan yang dilanggar dari pembangunan di sempadan sungai Lembah Anai itu. Diantaranya, Undang-Undang Cipta Kerja terkait pelanggaran terkait pendirian bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan (tata ruang).

Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan dugaan melanggar Pasal 40 Ayat (3) juncto Pasal 75 Ayat (1) mengenai larangan mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana.

“Bangunan ini melanggar pemanfaatan tata ruang karena membangun di kawasan sempadan sungai dan hutan lindung, serta diduga melanggar ketentuan larangan mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai Batang Anai, yang seharusnya difungsikan sebagai daerah resapan dan perlindungan lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Tommy Adam.

Selain itu, Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar menyebutkan pembangunan di sempadan Lembah Anai itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Diatur bahwa untuk sungai dengan panjang 500 km, maka dilarang adanya pembangunan minimal 50 meter di sisi kiri dan kanan sungai. Aturan ini dikecualikan untuk akses pembangunan jalan dari jaringan listrik.

“Area 50 meter dari sungai dilarang ada pembangunan. Jadi bangunan yang ada di Lembah Anai saat ini sudah menyalahi pemanfaatan tata ruang,” kata Ketua Forum DAS Sumbar Profesor Isril Berd.

The post Apa Saja Aturan yang Dilanggar Bangunan di Lembah Anai? appeared first on Langgam.id.

Tindakan korektif itu, tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang maladministrasi atas penundaan atau pembiaran pembongkaran bangunan yang melanggar tata ruang di kawasan Lembah Anai. Bangunan tersebut adalah kerangka hotel, masjid serta foodcourt milik PT HSH. 

“Ombudsman telah mengirim surat pada tanggal 10 Maret 2026 kepada gubernur dan tim koordinasi penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang Sumatera Barat untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukan berdasarkan koreksi-koreksi yang diberikan oleh Ombudsman” ungkap Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel, kepada langgam.id Selasa (6/5/2025).

Tindakan korektif yang harus dilaksanakan Pemprov Sumbar tersebut yaitu, penyusunan roadmap penegakan hukum, evaluasi pengawasan penataan ruang di Lembah Anai, serta pelaporan tertulis pelaksanaan tindakan korektif dalam waktu 30 hari kerja.

Adel menjelaskan, untuk penyusunan roadmap penegakan hukum, Pemprov Sumbar diminta untuk menyiapkan rencana penertiban seluruh bangunan yang ada kawasan Lembah Anai secara komprehensif dan berkesinambungan yang dapat meminimalisir risiko bencana alam di kawasan itu. Termasuk rencana pembongkaran paksa pada bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang di Lembah Anai. 

“Bangunan yang belum ditertibkan maka ditindak dengan mekanisme yang sama dengan pemberian SP 1, 2 dan 3, kemudian eksekusi pembongkaran mandiri lalu pembongkaran paksa,” ujar Adel. 

Pada 16 Februari 2026 lalu, Pemerintah Provinsi Sumbar telah membongkar paksa sejumlah bangunan di Lembah Anai, mulai dari tempat wisata wahana air, hingga rumah makan yang berada di sempadan sungai Batang Anai. Langkah itu diambil pasca banjir bandang yang menerjang Lembah Anai yang memicu korban jiwa dan lumpuhnya jalur strategis Padang-Bukittinggi.

Namun, terdapat dua bangunan yang batal dilakukan pembongkaran pada hari itu lantaran dalam sengketa hukum, yaitu kerangka hotel dan masjid serta satu kios foodcourt. Tiga bagunan tersebut berada di lahan milik Ali Usman Suib pengusaha besi di Padang Panjang. 

Ali Usman melalui kuasa hukum mengajukan gugatan kepada PTUN Padang atas Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 640-445-2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang memerintahkan pembongkaran mandiri kepada PT HSH selama lima bulan sejak terbitnya keputusan gubernur itu.

PTUN Padang kemudian menjatuhkan putusan sela pada 30 Januari 2026 dua minggu sebelum pembongkaran oleh Pemprov Sumbar. Putusan sela atas perkara Nomor: 53/G/LH/2025/PTUN.PDG memerintahkan Pemprov Sumbar menunda pembongkaran bangunan kerangka hotel serta masjid yang berada di tanah Ali Usman tersebut.

“Dalam hal ini Ombudsman tidak bisa lagi memproses laporan berkaitan dengan objek gugatan yang masuk ke pengadilan. Posisi Ombudsman tentu menghormati keputusan pengadilan,” katanya.

Meski ada putusan sela, Adel menambahkan, pemerintah provinsi masih bisa melakukan pembongkaran paksa pada bangunan yang tidak masuk sengketa hukum. Salah satunya kios foodcourt yang saat ini telah difungsikan sebagai warung kopi.

”Di samping masjid, ada bangunan yang kini jadi warung kopi. Jika itu melanggar tata ruang, bisa segera ditertibkan di luar hotel dan rest area yang digugat ke PTUN,” kata Adel. 

Dalam kasus ini Ombudsman juga telah mengungkap adanya maladministrasi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi lantaran lamban dalam membongkar bangunan yang menyalahi tata ruang di Lembah Anai. Diantaranya, dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam pengawasan penataan ruang, meskipun telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 60-445-2025 tentang pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran seluruh bangunan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

The post Setengah Hati Menindak Bangunan Bermasalah di Lembah Anai appeared first on Langgam.id.

Semen Padang FC mengawali musim bersama pelatih Eduardo Almeida. Namun, hasil yang kurang memuaskan membuat manajemen mengambil keputusan untuk melakukan pergantian. Dalam delapan pertandingan, Eduardo hanya mampu mengumpulkan 4 poin dengan 1 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 6 kali kekalahan.

Kemenangan yang diraih Edu saat menghadapi Dewa United dengan skor 2-0 di Gor Haji Agus Salim Padang Jumat (15/08/2025). Dan imbang ketika melawan PSM Makassar dengan skor 1-1 di Padang (22/08/2025).

Selanjutnya, posisi pelatih diambil alih oleh Dejan Antonic pada Oktober 2025. Di bawah asuhan pria asal Serbia ini, Semen Padang menjalani 16 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 9 kekalahan, sehingga membuahkan 13 poin. 

Kemenangan atas melawan Persijap Jepara (1-2), Persija Jakarta (1-0), dan Persita Tanggerang (1-0). Sedangkan hasil imbang dengan Bali United (3-3), PSM Makassar (0-0), Malut United (2-2), dan PSIM (0-0). Hasil tersebut belum mampu mengangkat posisi tim dari papan bawah.

Manajemen kemudian kembali melakukan perubahan dengan memecat Dejan Antonic dan menunjuk Imran Nahumarury sebagai pelatih pada Maret 2026. Pergantian pelatih ketiga kalinya ini diharapkan mampu menyelamatkan tim dari degradasi.

Pada awal debutnya, Imran sempat memberikan harapan dengan meraih kemenangan, ketika melawan PSBS Biak (0-2). Namun setelah itu, dalam beberapa pertandingan terakhir, Semen Padang justru mengalami enam kekalahan beruntun, dan hanya mampu mencetak tiga gol selama ditangani Imran.

Saat ini, Imran menyisakan tiga pertandingan sebelum musim berakhir, yaitu menjamu Persik Kediri pada Jumat (8/5/2025), Persebaya serta laga terakhir Persija yang akan menjadi pertandingan terakhir Semen Padang FC di Liga 1 sebelum turun ke Liga 2 pada musim depan. 

“Masih ada tiga pertandingan lagi. Saya akan terus dalam perjuangan. Apa pun kondisi, saya tidak mau menyerah,” ucap Imran.

Secara keseluruhan, pergantian pelatih ini berdampak pada ketidakstabilan tim, baik dari sisi taktik maupun mentalitas pemain. Adaptasi yang terus berubah menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga konsistensi performa.

Kondisi ini turut berkontribusi terhadap hasil akhir Semen Padang FC yang harus terdegradasi pada musim 2025/2026, setelah gagal bersaing dengan tim lain di papan bawah klasemen. (FIX)

The post Semen Padang FC Degradasi, Statistik Buruk Gonta-Ganti Pelatih appeared first on Langgam.id.

Di antara kerumunan itu, Oktavianus (54) dengan tubuh legam terbakar matahari berkilat oleh keringat. Tangannya yang kekar menggenggam sekop, mengayunkannya berulang kali ke dalam timbunan pasir setinggi lutut. 

Ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, tiga orang lain bekerja: satu menggali dengan cangkul, dua mendorong gerobak ke pinggir jalan, satu lagi memasukkan material ke dalam bak truk yang sudah menanti.

 “Bukan banting setir, tapi apa boleh buat. Yang penting halal. Kebetulan banyak material pasir dan batu kecil tertimbun di sawah, kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya kepada Langgam.id pada Jumat (19/04/2026).

Bagi Oktavianus dan puluhan warga Jorong Munggu Tanah, material galodo yang menimbun sawah mereka adalah dilema. Di satu sisi, material itu harus disingkirkan agar sawah bisa kembali ditanami. Di sisi lain, menyingkirkan material butuh biaya besar menyewa alat berat, membeli bahan bakar, membayar pekerja. 

Material yang menimbun sawah itu dimanfaatkan untuk dijual kepada sopir truk yang datang mencari muatan. Uang hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan, ironisnya, untuk membiayai pembersihan lanjutan sawah yang sama.

“Sawah yang dulu memberi kami beras, sekarang materialnya kami jual dulu agar bisa kembali menanam beras,” kata Oktavianus dengan senyum getir.

Dalam sehari, Oktavianus dan kelompoknya bisa menghasilkan sekitar empat hingga enam meter kubik material siap jual. Harga di tingkat pengumpul adalah Rp90.000 per meter kubik. Jika dibagi rata, setiap anggota kelompok bisa membawa pulang sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari.

“Lumayanlah untuk ganti uang yang sudah terpakai rehab sawah,” ujar Oktavianus.

Oktavianus tidak sendirian. Sejak awal Ramadan, ia bergabung dengan kelompok warga yang melakukan pembersihan material di sawah-sawah terdampak. Setiap hari, tubuhnya yang legam terbakar matahari harus berpacu dengan terik dan debu yang beterbangan.  

“Kemampuan kami cuma ini. Mau kerja apa lagi? Paling tidak, sambil membersihkan sawah sendiri, kami bisa dapat uang untuk makan hari ini,” katanya singkat.

Bagi Rido (27), sopir truk pasir keberadaan para “pembersih lahan” dadakan ini adalah berkah tersendiri. Sebelum bencana, ia biasa mencari muatan pasir di areal tambang yang berjarak puluhan kilometer dari Nagari Selayo. Antrean di sana bisa sangat panjang. Kadang, ia harus menunggu hingga dua hari hanya untuk mendapatkan satu truk penuh material.

The post Saat Petani Solok Bertahan Hidup dari Sisa Bencana appeared first on Langgam.id.

“Kita pastikan biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). 

Selain persoalan biaya haji, Prabowo juga berjanji akan memperjuangkan durasi antrean keberangkatan haji di Indonesia semakin singkat. Sebelumnya, hal ini sudah mulai tereduksi yang awalnya 48 tahun menjadi 26 tahun. 

Ia juga memaparkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia kini punya lahan di Makkah seluas 45 hektare yang akan menjadi perkampungan haji WNI. Rencananya, ada puluhan menara untuk menampung para jemaah haji asal Indonesia. 

“Ke depan, pemerintah berharap Indonesia juga punya terminal khusus di bandara Arab Saudi bagi jemaah WNI,” ucapnya.  

Terminal khusus ini, lanjut Prabowo, dirinya meminta izin dari Kerajaan Arab Saudi. Sehingga mobilitas keluar masuk para jamaah haji asal Indonesia bisa lebih cepat.  

Sementara itu, dalam rapat kerja Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan dalam ketetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, biaya rata-rata penerbangan per jemaah haji berkisar di angka Rp33,5 juta. 

Namun, saat ini terjadi kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi _war-risk_, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

“Biaya tersebut (penerbangan) meningkat dengan signifikan,” ujar Yusuf, Rabu.

Selain itu, dengan situasi geopolitik global saat ini, ada kemungkinan maskapai melakukan pengalihan rute (_rerouting_) untuk menghindari wilayah udara konflik. Dua maskapai yang menjalin kerja sama dengan pemerintah, yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, menyiapkan skema penambahan waktu perjalanan dan penambahan konsumsi avtur yang berdampak pada bertambahnya biaya penerbangan jemaah.

Melalui surat resmi, Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya penerbangan Rp7,9 juta dan Saudia Airlines USD480 (Rp8,1 juta) per jemaah berdasarkan rute alternatif yang mereka siapkan.

Yusuf menyebut dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara dengan skenario perubahan rute, biaya penerbangan haji naik tajam menjadi sekitar Rp50,8 juta atau meningkat hingga 51,48 persen.  

“Kondisi ini menekaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga berlanjutan pembiayaan haji,” ujar dia.

Ia menegaskan saat ini Kementerian Haji dan Umrah pun terus berkoordinasi dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudia Airlines untuk merespons perkembangan situasi saat ini.

The post Presiden Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 di Tengah Lonjakan Harga Avtur appeared first on Langgam.id.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Fuji Astomi, mengatakan saat ini terdapat dua unit mobil layanan pajak keliling yang beroperasi hampir setiap hari di berbagai lokasi strategis.

“Ada dua mobil layanan pajak keliling, yakni dari Samsat dan Bapenda. Keduanya bergerak beriringan di titik-titik yang telah ditentukan,” ujar Fuji saat ditemui di Lapangan Apeksi, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (8/4/2026).

Melalui layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak kendaraan bermotor. Kehadiran mobil layanan keliling tersebut dinilai efektif menjangkau warga, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat di kecamatan-kecamatan.

Fuji menjelaskan, jadwal dan lokasi layanan telah diatur secara bergilir. Pada Rabu, mobil layanan berada di kawasan Balai Kota Padang untuk melayani warga Koto Tangah dan sekitarnya. Selanjutnya, pada Kamis (9/4/2026), layanan dijadwalkan hadir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol sebelum berpindah ke kecamatan lain.

“Kami telah berkoordinasi dengan para camat terkait penentuan lokasi, sehingga layanan ini benar-benar menjangkau masyarakat,” katanya dikutip dari Kominfo.

Selain mendekatkan layanan, mobil pajak keliling juga menawarkan proses pembayaran yang cepat dan efisien. Warga hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit untuk menyelesaikan transaksi pembayaran.

Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB setiap harinya.

Menurut Fuji, kehadiran layanan pajak keliling merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

“Harapannya, dengan layanan yang semakin dekat dan mudah diakses, tidak ada lagi masyarakat yang terlambat membayar pajak atau dikenakan denda,” ujarnya.

Ia menambahkan, optimalisasi layanan ini juga diharapkan dapat mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak,” kata Fuji.

The post Permudah Wajib Pajak, 2 Mobil Layanan Keliling Hadir di Sejumlah Titik Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

“Selain menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, kebijakan ini diharapkan membuat birokrasi berjalan lebih efektif, efisien, dan berfokus pada dampak nyata untuk masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (8/4/2026).

Dalam aturan tersebut, ASN Pemprov Sumbar menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilakukan secara WFO.

Mahyeldi menegaskan, fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin tinggi dari setiap ASN.

“Fleksibilitas bukan berarti menurunkan kualitas kerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja berbasis output,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Pemprov Sumbar akan mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, hingga sistem manajemen kepegawaian menjadi bagian dari transformasi tersebut.

“Digitalisasi adalah kunci. Dengan teknologi, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” ujar Mahyeldi.

Ia memastikan, penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta menjamin layanan tetap berjalan optimal.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai ada keluhan karena perubahan pola kerja ini,” ucapnya.

Meski demikian, terdapat sejumlah kategori ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap bekerja dari kantor. Di antaranya pejabat pimpinan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), unit layanan kesehatan, hingga organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti dinas kependudukan dan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain mendorong fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk penghematan energi dan biaya operasional kantor.

Dalam implementasinya, setiap pimpinan perangkat daerah diminta menyusun rencana kerja harian ASN yang menjalankan WFH dengan target yang jelas dan terukur. Sistem pengawasan diperkuat melalui presensi digital serta pelaporan kinerja berbasis hasil.

Mahyeldi mengajak seluruh ASN menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi modern dan berdaya saing.

“Kita ingin ASN Sumatera Barat menjadi teladan dalam perubahan dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” tuturnya.

The post Pemprov Sumbar Terapkan Skema Kerja Kombinasi, ASN WFH Setiap Jumat appeared first on Langgam.id.

Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. Ia menilai, investasi terhadap manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

“Investasi terhadap SDM sama pentingnya dengan investasi infrastruktur. Paling utama adalah manusianya, mulai dari pelatihan, kemampuan manajerial, hingga penguatan kebersamaan pegawai,” ujar Fadly saat memberikan arahan di Balai Kota Padang, Selasa (7/4/2026).

Secara khusus, Fadly mendorong agar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang memiliki kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kemampuan ini dinilai penting untuk menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin modern, terbuka, dan terhubung dengan dunia internasional.

Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), agar memastikan program peningkatan kompetensi bahasa asing berjalan secara konsisten. Termasuk di dalamnya pelatihan intensif serta persiapan tes kemampuan bahasa seperti TOEFL.

“ASN yang memiliki kemampuan bahasa Inggris harus terus kita latih. BKPSDM perlu memastikan program training berjalan, termasuk TOEFL, agar kemampuan mereka terukur dan terus meningkat,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai strategi penting dalam memperkuat daya saing birokrasi Kota Padang. Dengan ASN yang memiliki kompetensi global, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih responsif, komunikatif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang melalui program unggulan “Padang Amanah”, yang menitikberatkan pada terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat.

The post Wako Padang Dorong ASN Miliki Kemampuan Bahasa Asing appeared first on Langgam.id.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tertanggal 7 April 2026. Langkah ini diambil setelah bank tersebut dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi keuangan, khususnya permodalan dan likuiditas.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, mengimbau masyarakat, khususnya nasabah, agar tetap tenang karena dana simpanan dijamin oleh negara melalui mekanisme penjaminan.

“Nasabah tidak perlu khawatir. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Sebelum pencabutan izin, OJK telah menetapkan BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) sejak 6 Maret 2025. Status tersebut diberikan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah ketentuan, yakni kurang dari 12 persen.

Namun, hingga batas waktu yang diberikan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu melakukan langkah penyehatan yang memadai. OJK kemudian meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 4 Maret 2026.

Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Nomor 52/ADK3/2026 tanggal 26 Maret 2026 menetapkan penanganan bank tersebut melalui skema likuidasi. LPS juga meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK resmi mencabut izin usaha bank dimaksud. Dengan keputusan ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah serta melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepentingan nasabah.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk memastikan simpanannya memenuhi syarat penjaminan, antara lain tercatat dalam pembukuan bank dan tidak melebihi batas maksimum penjaminan yang ditetapkan.

Dengan adanya jaminan dari LPS, nasabah BPR Sungai Rumbai diharapkan tetap tenang dan mengikuti proses penyelesaian yang tengah berjalan hingga likuidasi selesai dilakukan.

The post Cabut Izin BPR di Dharmasraya, OJK Minta Nasabah Tenang dan Pastikan Dana Aman appeared first on Langgam.id.

Maicon Souza merupakan pemain asing asal Brasil kelahiran 16 Maret 1996 dengan tinggi 1,75 meter. Pemain berkaki dominan kiri ini dikenal memiliki karakter permainan kreatif dan fleksibel.

Selain beroperasi sebagai sayap kiri, terkadang ia mampu menjalankan peran sebagai sayap kanan.

Ditilik dari laman transfermarkt.id, pemain bernilai pasar Rp 4,78 milyar ini telah mencatatkan 15 pertandingan, dengan torehan dua gol dan tiga assist saat membela Borneo FC di paruh musim Super League 2025/2026.

Sebelumny, Maicon dikenal memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub di Brasil dan Eropa. Sebelum berkostum Borneo FC, Maicon bermain di Naxxar Lions FC pada Januari 2025. Ia juga sempat membela klub seperti Duquecaxiense, Bangu AC, dan FC Tirsense di Portugal. 

Di musim terakhir bersama Naxxar Lions, Maicon tampil dalam 16 pertandingan, mencetak 3 gol dan 4 assist, menunjukkan kemampuannya sebagai winger yang eksplosif dan kreatif.

Rumor kepindahan Maicon ke Semen Padang FC diperkuat dengan informasi yang disampaikan Penasehat Semen Padang FC Andre Rosiade di akun resminya. Ia mengatakan ada satu pemain sayap asing anyar yang sebelumnya memperkuat Borneo FC telah resmi menandatangani offering letter.

Kata Andre, proses administrasi pemain tersebut disebut telah rampung dan tinggal menunggu tahapan lanjutan.

 “Alhamdulillah Winger Asing yang Baru dari Borneo sudah menandatangi Offering Letter,” tulis Anggota DPR RI itu, Sabtu (17/01/2026).

The post Sayap Kiri Borneo FC Maicon Bakal Gabung Semen Padang FC appeared first on Langgam.id.