Melalui Bagian Umum Pemerintah Kota Padang mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2026 ratusan juta untuk merenovasi rumah dinas serta pengadaan barang fasilitas walikota dan wakil walikota. Seperti pembelian videotron, karpet, gorden hingga mesin cuci.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Pengadaan tersebut diajukan melalui Bagian Umum Pemko Padang dalam APBD 2026. Salah satu alokasi anggaran terbesar yaitu renovasi rumah dinas Walikota Padang Fadly Amran dengan anggaran Rp400 juta. Rincianya, untuk perbaikan partisi kamar rumah dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan.

Kemudian anggaran untuk pengadaan kamar set di rumah kepala daerah sebesar Rp71 juta. Masih di rumah dinas walikota, Bagian Umum menganggarkan pengadaan kamar set anak dengan nilai Rp35 juta. 

Selain perbaikan, juga ada anggaran untuk pembelian sejumlah barang kebutuhan rumah tangga di rumah dinas Fadly Amran. Pertama pembelian videotron di rumah dinas Fadly Amran sebanyak delapan unit dengan anggaran Rp354 juta. Lalu pengadaan cleaner air atau alat pembersih udara tipe smoke buste Rp45 juta.

Selanjutnya Bagian Umum Pemko Padang mengajukan anggaran Rp204 juta untuk pembelian kursi tamu sebanyak dua. Kursi ini akan ditempatkan di rumah dinas walikota dan wakil walikota. Kemudian gorden Rp72 juta di rumah dinas walikota dan wakil walikota. 

Lalu anggaran pembelian peralatan dapur senilai Rp54 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah. Rp59 juta untuk pengadaan karpet untuk Kantor Balaikota Air Pacah Padang dan rumah dinas kepala daerah.

Masih untuk pengadaan di Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah, Bagian Umum mengajukan pengadaan sound system sebanyak dua unit Rp70,3 juta. Kemudian mesin cuci dua unit Rp45 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah.

Respon Pemko 

Kepada langgam.id, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Diko Eka Putra menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan realisasi belanja yang akan dilakukan pada tahun berjalan. 

“Data tersebut merupakan rencana pengadaan yang disusun pada tahun sebelumnya, sementara pelaksanaannya tetap harus melalui persetujuan kepala daerah,” ujar Diko, Kamis (18/6/2026).

The post Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana appeared first on Langgam.id.

Rencana tersebut disampaikan dalam peresmian Restoran Sederhana Singapura yang dilakukan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, di kawasan Kampong Glam, Singapura, Minggu (14/6/2026).

Ekspansi ke Melbourne menjadi bagian dari strategi pengembangan pasar global yang dilakukan PT Global Minang Ventura (GMV) sebagai pemegang lisensi dan pengelola merek Rumah Makan Sederhana.

Gerai baru tersebut direncanakan berlokasi di 207 Queen Street, Melbourne, salah satu kawasan strategis di pusat kota yang dikenal sebagai destinasi bisnis dan kuliner.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai langkah ekspansi tersebut menjadi bukti bahwa jenama kuliner Indonesia mampu bersaing di pasar internasional dengan mengandalkan kekuatan budaya lokal.

“Kami ingin melihat semakin banyak jenama Indonesia mendunia. Restoran Sederhana menunjukkan bahwa pegiat ekonomi kreatif Indonesia mampu memperluas pasar global dan menjadi contoh bagaimana kekayaan intelektual lokal dapat tumbuh menjadi juara di tingkat internasional,” ujarnya.

Rumah Makan Sederhana merupakan salah satu ikon kuliner Minang yang telah hadir sejak 1972. Berbekal cita rasa khas Minangkabau, jaringan rumah makan tersebut kini telah berkembang hingga sekitar 200 gerai di berbagai daerah.

Kehadiran cabang di Melbourne nantinya akan melengkapi langkah internasionalisasi yang diawali melalui pembukaan gerai di Singapura. Langkah tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas bagi kuliner Minang untuk dikenal masyarakat dunia.

President Director PT Global Minang Ventura (GMV), Nova Dana Eka Putri, mengatakan ekspansi ke luar negeri bukan hanya bertujuan memperluas bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas budaya Indonesia melalui kuliner.

Menurutnya, dukungan pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif turut berperan dalam mendorong jenama kuliner nasional agar mampu menembus pasar global.

“Berbagai dukungan dan semangat kolaborasi yang diberikan Kementerian Ekraf telah menjadi faktor penting bagi kami dalam membawa kuliner Indonesia ke panggung global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan budaya dan ekonomi kreatif dunia,” katanya.

Bagi masyarakat Minangkabau, ekspansi Rumah Makan Sederhana ke Australia menjadi kebanggaan tersendiri. Pasalnya, rendang, gulai, ayam pop, dendeng, dan beragam masakan khas Ranah Minang akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat internasional melalui jaringan restoran yang terus berkembang di berbagai negara. (HER)

The post Ekspansi Global, Rumah Makan Sederhana Bakal Buka Cabang di Melbourne Australia appeared first on Langgam.id.

Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini, yang masih menghadapi berbagai persoalan, terutama korban bencana ekologis yang hingga kini masih menempati hunian sementara atau huntara.  

“Kami mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah daerah. Sampai hari ini masih ada korban bencana yang tinggal di huntara, tetapi pemerintah justru mengalokasikan anggaran untuk renovasi rumah dinas pejabat,” ujar Maichel.  

Ia mengatakan, anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap, bagi masyarakat terdampak bencana dan pemulihan ekonomi warga.

“Kami  tidak menolak pembangunan fasilitas pemerintah. Namun, dalam kondisi saat ini, kebutuhan masyarakat dinilai harus menjadi prioritas utama dibandingkan renovasi fasilitas pejabat daerah,” ungkapnya.

Selain itu, massa mahasiswi juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar membuka secara transparan penggunaan APBD kepada publik.

“Kami ingin tuntutan diterima oleh gubenur dan wakilnya. Dan membuka soal anggran secara transparan,” katanya. (WAN) 

The post Mahasiswa Kecam Renovasi Rumah Dinas Pejabat di Sumbar: Korban Bencana Masih Tinggal di Huntara!  appeared first on Langgam.id.

Pengadaan itu diajukan melalui Biro Umum Pemprov Sumbar yang mewadahi keperluan fasilitas dan aset di pemerintahan daerah. Pada ABPD 2026, biro umum menyiapkan anggaran Rp162 juta untuk pengadaan barang rumah tangga dan elektronik di rumah dinas Mahyeldi. 

Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Dalam rincian pengadaan untuk anggaran Rp162 juta tersebut diketahui barang yang akan dibeli berupa mesin espresso, lalu coffee maker kapasitas 1,25 liter dua unit, microwave dua unit,  AC standing  2pk dua unit, dispenser lima unit, dan speaker portable 40 w.

Pemprov juga menganggarkan pembelian furnitur untuk rumah dinas Mahyeldi dengan anggaran Rp102 juta. Rinciannya, lemari kayu rumah dinas empat buah, lemari kayu guest house empat buah, jam dinding analog dua buah.

Kemudian pengadaan gorden di rumah dinas Mahyeldi dengan ukuran 80 m2 model klasik lengkap beserta rel anggaran Rp166 juta. Pengadaan tempat tidur ukuran 200 beserta dua unit nakas dengan anggaran Rp190 juta. Pengadaan bantal bed cover serta spray seharga Rp42,4 juta.

Setelah itu pengadaan bunga standing dengan anggaran Rp76 juta. Pembelian bunga meja sebanyak 20 buah di rumah dinas gubernur dengan anggaran Rp60 juta. Lalu juga ada anggaran untuk pembelian barang pecah belah senilaiRp70 juta.

Di samping itu, biro umum juga mengajukan pengadaan barang elektronik di rumah dinas Mahyeldi, seperti Macbook Pro M3 dengan anggaran Rp50 juta. Pengadaan handphone Rp33 juta. Pembelian Laptop dengan spesifikai 24 grapic AMD Radeon,16 gb ddr, 512 gb dengan anggaran Rp24juta. Kemudian juga ada pengadaan projector dan printer dengan anggaran Rp26 juta.

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Selain di rumah dinas, Pemprov Sumbar juga mengajukan pengadaan sejumlah barang di kantor gubernur. Seperti pengadaan dua komputer tipe Icove 17-700, memori 846, hdd 1 tb, display 23, 8 inch dengan anggaran Rp39,3 juta. Lalu pembelian dispenser sebanyak empat unit Rp31 juta. Pengadaan termos air panas sebanyak empat unit kapasitas 15 liter dengan anggaran Rp9,7 juta. 

Lalu pembelian 60 pot bunga hias dengan anggaran Rp30 juta. Pengadaan kursi kerja pejabat eselon II Rp24 juta. Pengadaan alas meja rapat dan meja tamu Rp23,9 juta dengan rincian masing-masing 20 buah. Pembelian rak buku ukuran 120cm x 60cm x 180cm dengan anggaran Rp23 juta.

Setelah itu juga ada pengadaan meja pimpong di kantor gubernur dengan anggaran Rp20 juta. Pengadaan 12 buah mukena beserta 24 kain sarung dengan anggaran Rp16juta.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani enggan menanggapi. Ia sempat menjawab saat ditanya terkait pengadaan meja pingpong Rp20 juta untuk pengadaan di Kantor Gubernur. “Benar ini ada, sebagai sarana olahraga lingkup kantor gubernur,” ujarnya.

Sementara itu untuk pengadaan barang lainnya, ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Jaka Erlanda.

The post Pengadaan Barang Mentereng di Rumah Dinas Gubernur Mahyeldi, dari Macbook Pro – Mesin Kopi appeared first on Langgam.id.

Alokasi ini menuai kritik lantaran kondisi Sumatra Barat pascabencana. Proses rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur terdampak juga belum rampung, seperti hunian tetap, jembatan dan sekolah. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menerapkan efesiensi.

Pada Maret 2026, DPRD Sumbar mengajukan kegiatan open house di rumah dinas Ketua DPRD Muhidi. Anggaran tersebut tercatat berupa jasa event organizer (EO) sebesar Rp185 juta.

Di samping itu Sekretariat DPRD juga mengajukan anggaran Rp146 juta untuk buka bersama puasa Ramadan 1447. Rinciannya, nasi prasmanan komplit VIP, minuman hidang dan buah-buahan.

Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Kemudian juga ada anggaran untuk kebutuhan pakan natura di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar sebesar Rp360 juta. Pakan natura adalah bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga seperti pangan dan sembako.

Pengadaan yang sama berupa pakan natura juga dialokasikan untuk DPRD Sumbar sebesar Rp385 juta. Rinciannya untuk pembelian teh celup, air mineral, gula pasir, kopi bubuk, minuman kaleng/botol, isi ulang tabung selama 12 bulan. 

Di samping itu, Sekretariat DPRD Sumbar juga menyiapkan anggaran konsumsi rapat sebesar Rp613 juta. Kemudian anggaran konsumsi tersendiri untuk rapat paripurna dengan alokasi Rp805 juta. Setelah itu juga ada anggaran untuk makanan jamuan tamu senilai Rp1,4 miliar.

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Anggaran selanjutnya yaitu pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Rp1,19 miliar. Rinciannya, pakaian dinas harian 65 stel, pakaian sipil harian 130 stel, pakaian sipil resmi 65 stel, pakaian sipil lengkap  65 Stel. Lalu juga ada anggaran untuk pakaian adat anggota DPRD Rp250 juta sebanyak 65 stel. 

Pada tahun ini, DPRD Sumbar mengajukan anggaran pengadaan mic conference senilai Rp945 juta dengan rincian battery charger, rechargeable lithium ion battery, tescom dan instalasi. Kemudian pengadaan AC Split Duct dengan anggaran Rp360 juta untuk pengadaan di lantai 6 DPRD.

DPRD Sumbar juga menyiapkan anggaran untuk pembelian gorden dengan anggaran Rp314 juta. Kemudian juga ada anggaran untuk pengharum ruangan senilai Rp189 juta. Bahkan juga ada anggaran sebesar Rp80 juta untuk alat kebersihan dan racun serangga. 

Selain pengadaan barang, tahun ini DPRD Sumbar juga mengajukan anggaran untuk renovasi sejumlah ruangan, seperti rehab interior dapur dan ruang konsumsi dengan anggaran Rp419 juta. Rehab interior Ruang PPID Rp407 juta. Kemudian pengecatan pagar beton luar gedung DPRD  Rp150 juta. Pengecatan atap dan gonjong gedung utama DPRD Rp303 juta.

Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Sumbar Muhidi masih belum merespon upaya konfirmasi. Langgam.id juga sudah menghubungi Sekariat DPRD Sumbar Maifrizon namun masih belum ada tanggapan.

Maifrizon sempat menjanjikan wawancara langsung dengan Langgam.id pada 22 Mei 2026. “Langsung ke saja kantor nanti, tapi jangan sekarang habis lebaran haji,” jawab Maifrizon melalui pesan singkat.

The post Anggaran Janggal Miliaran Rupiah DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

Melalui Biro Umum, Pemprov Sumbar mengajukan pengadaan gordyn (gorden) beserta lampu gantung dengan anggaran Rp256 juta. Pengadaan tersebut juga sudah masuk dalam katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP). Dalam pengajuan itu, gorden dan lampu gantung untuk pengadaan di rumah dinas wakil gubernur Sumbar Vasko.

Secara rinci, pengadaan gordyn berukuran 94 m2 dengan model klasik, kain impor, lengkap dengan rel. Semantara itu untuk lampu gantung jenis kristal fitting standar E27 sebanyak tiga unit. 

Pengadaan barang mewah di rumah dinas wakil gubernur selanjutnya yaitu sofa tamu dengan anggaran Rp199 juta. Spesifikasi pengadaannya yaitu, square look offers modern appearance dengan dilengkapi meja ukuran 120×40. Pengadaan bed cover, spray dan keperluan kamar lainnya Rp126 juta.

Selanjutnya pengadaan karpet kustom dengan luas 90 m2 untuk rumah dinas wakil gubernur dengan anggaran Rp144 juta. Pengadaan spring bed ukuran 200×200 dengan anggaran Rp78 juta. Pengadaan bunga meja 15 dan 4 bunga standing seharga Rp59 juta. Pengadaan ac split 2 pk Rp23 juta, serta pengadaan mesin cuci dengan anggaran Rp18 juta.

Kemudian juga ada pengadaan laptop dengan anggaran Rp109 juta untuk rumah dinas wakil gubernur. Spesifiknya yaitu dua unit laptop dengan procesor intel core i7-10750u, ram 16 gb, ssd 1 tbs , printer 2 unit dan dua unit komputer intelcore i7-9700 processor, 8gb ddr4,5in. 

Masih untuk rumah dinas wakil gubernur, biro umum juga anggarkan pembelian satu unit drone berserta 4 unit CCTV Rp55 juta. Lalu pengadaan kamera tipe sony alpha seri a7S III seharga Rp50 juta, pengadaan lensa kamera F/4 Rp29 juta.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar
Baca : Renovasi Rumah Dinas Vasko, Rp100 Juta untuk Kolam Ikan dan Gazebo

Pemprov Sumbar juga menganggarkan pengadaan modal alat komunikasi untuk rumah wakil gubernur berupa handphone 256Gb, 5G Ram, 12Gb dengan anggaran Rp66 juta. Kemudian pengadaan handy talky di tahun ini senilai Rp42 juta.

Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani enggan mengomentari pengadaan ini. Ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Jaka Erlanda.

Saat dikonfirmasi kepada Jaka, ia hanya membalas dengan mengirimkan rilis Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar terkait sorotan publik atas anggaran daerah. “Jawabannya sudah ada di sini,” kata Jaka melalui pesan singkat, Kamis (4/6/2026).

Dalam rilis itu, Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto mengatakan anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsip yang digunakan adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.

Anggaran Renovasi Rumah Dinas Vasko

Selain untuk pengadaan barang, Pempov Sumbar juga mengalokasikan anggaran perbaikan ataupun renovasi di rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy. Beberapa diantaranya yaitu pembuatan gazebo serta kolam ikan sebagai dekorasi di rumah temu Vasko dengan nilai anggaran sebesar Rp100 juta.

Pelaksanaan anggaran tersebut dibagi dalam dua mata anggaran, yaitu Rp50 juta untuk pembuatan gazebo, serta Rp50 juta untuk kolam ikan. Alokasi anggaran ini juga masih masuk di bawah Biro Umum Pemprov Sumbar. 

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

“Kolam ikan dibuat untuk memanfaatkan ruang terbuka di rumah temu wagub menjadi area hijau dengan konsep natural ponds. Tujuannya menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman sekaligus ruang penunjang pertemuan dalam menjamu tamu yang berkunjung, termasuk tamu dari pemerintah pusat,” kata Festika.

Kemudian juga ada anggaran untuk renovasi pagar belakang rumah temu Vasco senilai Rp165 juta, pemeliharaan rumah temu Rp105 juta, pemeliharaan rumah dinas wakil gubernur Rp137 juta, pemeliharaan taman rumah dinas wakil gubernur Rp80 juta. Serta renovasi ruang kerja wakil gubernur Rp169 juta

“Auditorium gubernur, rumah temu wakil gubernur menjadi alternatif ruang kegiatan resmi pemerintah provinsi,” ungkap Festika.

Penggunaan Pajak Rakyat Harus Bijak

Alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat harus mengutamakan azas kepentingan publik, dengan mengukur urgensi dan nilai manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat. Hal dasar ini dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Illahi mengatakan, pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Karena itu, ukuran legalitas tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran tersebut sudah masuk APBD atau tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah belanja itu benar-benar memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan memberikan manfaat yang sepadan bagi kepentingan publik,” kata Beni.

Beni, dalam praktik pengelolaan keuangan daerah sering muncul kesalahpahaman bahwa selama suatu kegiatan telah tercantum dalam dokumen anggaran, maka otomatis dapat dianggap layak. Padahal, hukum keuangan negara tidak hanya mengatur prosedur administrasi, tetapi juga menuntut adanya pertanggungjawaban atas pilihan kebijakan anggaran yang diambil.

The post Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy appeared first on Langgam.id.

Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani mengatakan anggaran Rp3,7 miliar tersebut digunakan untuk mendanai 65 orang satpam yang bertugas di lingkungan kantor gubernur. Setiap satu orang satpam mendapatkan gaji Rp3.182.955 per bulan. 

Pelaksanaan tugas tenaga keamanan bekerja dalam 7 hari kerja selama 24 jam/ hari yang dibagi menjadi dua shift. “Tenaga Keamanan tidak hanya untuk biro umum, melainkan tenaga keamanan untuk seluruh lingkungan kantor gubernur,” ujar Festika kepada Langgam.id.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Ia menjelaskan jasa keamanan tersebut juga diperuntukan  sembilan biro dan dua organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Kominfo dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang berada di komplek kantor gubernur.

Festika menambahkan, area gedung kantor gubernur meliputi berbagai gedung, yaitu kantor bagonjong, kantor bundar, kantor escape building, Masjid Baitul Auliya dan aula kantor gubernur.

Ia menyebutkan, aula kantor gubernur dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan biro umum tetapi juga untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan organisasi serta masyarakat luas juga ikut memanfaatkan ruangan tersebut.

“Dari data tersebut didapatkan bahwa nilai yang besar tidak hanya diperuntukan bagi biro umum internal, melainkan bagian dari tugas biro umum sebagai pelayan publik,” katanya.

Selain itu, pada tahun ini Pemprov Sumbar juga telah mengalokasikan anggaran Rp160 juta untuk membuat pos satpam baru di bagian belakang kompleks kantor gubernur. (FIX)

The post Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur appeared first on Langgam.id.

Pengadaan tersebut melalui Biro Umum Pemprov Sumbar dengan rincian pengecatan rumah dinas gubernur senilai Rp200 juta, perbaikan drainase di belakang rumah dinas Rp170 juta dan pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp200 juta.

“Sebagian besar anggaran merupakan kebutuhan pemeliharaan rutin dan pelayanan publik,” ujar Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani Jumat (29/5/2026).

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Selain di rumah dinas, Pemprov juga mengalokasikan anggaran ratusan juta untuk renovasi istana dan kantor gubernur. Seperti pemasangan lantai granit di lobby utama Kantor Gubernur Rp400 juta, lalu renovasi penggantian atap auditorium gubernur dengan anggaran Rp370 juta.

Selain renovasi, juga anggaran untuk pemeliharaan istana gubernur Rp200 juta, anggaran pemeliharaan taman gubernur Rp150 juta. Bahkan juga ada anggaran pembuatan pos satpam di bagian belakang komplek gubernur Rp160 juta.

Festika menyampaikan untuk pemasangan granit di lobby utama gubernur senilai Rp400 juta diajukan karen lantai ruang pertemuan tersebut hanya dilapisi karpet dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi.

Selama ini, Biro Umum harus mengeluarkan biaya Rp19 juta untuk mencuci karpet seluas 355 meter persegi tersebut. Menurut Festika, karpet tersebut minimal harus dicuci sekali dalam tiga bulan. Ia menilai dengan pemasangan granit di lobby utama gubernur tersebut merupakan efisiensi untuk jangka panjang.

Sementara itu, anggaran renovasi auditorium kantor gubernur sebesar Rp370 juta yang diajukan lantaran kondisi atap bangunan tersebut telah bocor. Menurutnya, atap auditorium tersebut sudah berusia tua 17 tahun lebih tidak pernah diganti.

“Kondisi cuaca ekstrem pada akhir 2025 disebut memperparah keadaan bangunan hingga menyebabkan kemiringan plafon yang dinilai membahayakan pengguna gedung,” tutur Festika. (fix)

The post Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur appeared first on Langgam.id.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026,  Pemprov mengalokasikan sejumlah anggaran untuk perbaikan, renovasi hingga pemeliharaan bangunan di lingkup pemerintahan. Seperti anggaran untuk pengecatan rumah dinas gubernur senilai Rp200 juta, kemudian pemasangan lantai granit di lobby utama Kantor Gubernur Rp400 juta, lalu renovasi penggantian atap auditorium gubernur dengan anggaran Rp370 juta.

Pemprov juga menyiapkan anggaran Rp170 juta untuk perbaikan drainase di belakang rumah dinas gubernur. Bahkan juga ada anggaran pembuatan pos satpam di bagian belakang komplek gubernur Rp160 juta.  Selain renovasi, juga anggaran untuk pemeliharaan istana gubernur Rp200 juta, anggaran pemeliharaan taman gubernur Rp150 juta. 

“Sebagian besar anggaran ini merupakan kebutuhan pemeliharaan rutin dan pelayanan publik yang berada dalam tanggung jawab Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani kepada langgam.id, Jumat (29/5/2026).

Festika menyampaikan sejumlah pertimbangan pemerintah provinsi menganggarkan proyek renovasi di lingkup kantor gubernur tersebut. Seperti pemasangan granit di lobby utama gubernur senilai Rp400 juta, dengan pertimbangan lantai ruang pertemuan tersebut hanya dilapisi karpet dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi. 

Selama ini, Biro Umum harus mengeluarkan biaya Rp19 juta untuk mencuci karpet seluas 355 meter persegi tersebut. Menurut Festika, karpet tersebut minimal harus dicuci sekali dalam tiga bulan. Ia menilai dengan pemasangan granit di lobby utama gubernur tersebut merupakan efisiensi untuk jangka panjang. 

Ia juga menjelaskan terkait anggaran renovasi auditorium kantor gubernur sebesar Rp370 juta yang diajukan lantaran kondisi atap bangunan tersebut telah bocor. Menurutnya, atap auditorium tersebut sudah berusia tua 17 tahun lebih tidak pernah diganti. Akibatnya, atap bangunan itu bocor, beberapa titik plafon juga ikut terdampak rusak.

“Kondisi cuaca ekstrem pada akhir 2025 memperparah keadaan bangunan hingga menyebabkan kemiringan plafon yang dinilai membahayakan pengguna gedung,” tutur Festika.

Ia menambahkan auditorium itu selama ini dipakai untuk kegiatan pemerintah dengan peserta 100 sampai 200 orang dan juga digunakan organisasi maupun kegiatan pendidikan.

“Pemerintah menilai pembenahan perlu segera dilakukan demi keamanan dan keselamatan publik,” imbuhnya.

Sementara itu, Festika menambahkan, untuk biaya pemeliharan yang mencapai ratusan juta rupiah merupakan anggaran rutin dengan ketentuan dilaksanakan jika terjadi kerusakan atau perbaikan di tahun berjalan. 

Anggaran pemeliharan yang menjadi sorotan tersebut yaitu pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp100 juta, pemeliharaan istana gubernur Rp200 juta, pemeliharaan taman gubernur Rp150 juta, dan pemeliharaan taman kantor gubernur Rp100 juta.

“Istana gubernur merupakan gerbang utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga harus dipastikan dalam kondisi baik karena sering menerima kunjungan pemerintah pusat,” terang Festika.

Kolam Ikan dan Gazebo di Rumah Dinas Wagub

Alokasi anggaran untuk perbaikan ataupun renovasi juga menjadi sorotan ditemukan pada rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy. Beberapa diantaranya yaitu pembuatan gazebo serta kolam ikan sebagai dekorasi di rumah temu Vasko dengan nilai anggaran sebesar Rp100 juta.

Pelaksanaan anggaran tersebut dibagi dalam dua mata anggaran, yaitu Rp50 juta untuk pembuatan gazebo, serta Rp50 juta untuk kolam ikan. Alokasi anggaran ini juga masih masuk di bawah Biro Umum Pemprov Sumbar. 

The post Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar appeared first on Langgam.id.

Tampak empat toren air berukuran cukup jumbo untuk menampung air bersih di huntara. Namun kata Yusnianti, toren itu sering kosong akibat mesin pompa air yang sering rusak.

“Seperti inilah kondisi kami, jangankan untuk mencuci pakaian hanya untuk mandi saja air susah kami dapatkan,” ujarnya kepada Langgam.id saat mencuci di toilet umum huntara. 

Yusnianti bersama dua anaknya telah tinggal di huntara sejak Januari lalu. Rumahnya di Batu Busuk Kota Padang hanyut diterjang banjir bandang pada akhir November 2025. Kini orang tua tunggal itu tengah menunggu kepastian kapan akan mendapatkan hunian tetap.

Ia berharap bisa segera menetap di hunian yang telah dijanjikan pemerintah. Sebab, selama di huntara Yusnianti bersama anaknya cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini kebutuhan keluarga Yusnianti bergantung sepenuhnya kepada anak yang kerja serabutan. 

Bantuan pun, sambung Yusnianti juga sudah jarang. Para penyitas bencana harus pintar-pintar untuk memutar otak agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

“Sejak selesai lebaran bantuan sudah jarang diberikan. Kalau ada bantuan yang datang saya bersyukur. Kalau tidak ada, saya hidup dari sisa-sisa bantuan yang ada,” katanya.

Hal sama juga diutarakan oleh penghuni huntara lainnya, Arizal (36). Bapak dua anak ini juga berharap bisa pindah ke hunian tetap, agar bisa merintis kembali peluang usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Arizal mengaku kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap setelah menjadi korban terdampak banjir. Kini ia kerja serabutan sebagai kuli bangunan. “Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan semakin sulit,” ujarnya.

Arizal mengaku yang paling berat baginya bukan hanya kehilangan rumah, melainkan rasa tidak pasti tentang masa depan keluarganya. “Saya hanya ingin punya rumah lagi, sederhana saja. Yang penting anak-anak bisa tidur tenang,”ujarnya.

Bergantung pada Rakit Darurat 

Selain pengerjaan hunian tetap yang masih berjalan, perbaikan sejumlah infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya, jembatan di Nagari Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang putus saat bencana November 2025.

The post Centang Parenang Setengah Tahun Penanggulangan Bencana Sumbar appeared first on Langgam.id.