Sebelumnya, Kejati Sumbar sudah memeriksa Bupati Solok Selatan Khairunas Rabu (8/5). Khairunas dicecar 25 pertanyaan selama sekitar 3 jam.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumbar Hadiman mengatakan, kasus ini dilaporkan masyarakat pada Maret lalu. Perintah penyelidikan keluar pada April 2024.

Kata dia, saat ini sudah ada 16 orang yang diperiksa. Termasuk Khairunas dan adin iparnya.

“Masih ada beberapa orang lagi yang akan dipanggil untuk diperiksa. Termasuk anak bupati,” ujarnya.

Namun, Hadiman enggan menyebutkan nama anak Bupati Solok Selatan tersebut. Nama anaknya ini pun baru muncul di kelompok tani dari hasil pemeriksaan. 

Ia mengatakan, pengelolaan hutan tanpa izin sudah dilakoni sejak 2004. Khairunnas bersama kelompok tani yang dikelola adik iparnya diduga menggunakan lahan hutan negara seluas 650 hektar untuk menanam sawit tanpa hak guna usaha (HGU).

Hadiman menegaskan kejaksaan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus. Dalam perkara ini, juga tidak ada tekanan dari pihak manapun. 

“Karena ini penegakan hukum. Tidak ada titipan. Memang ini tahun pilkada atau politik, tidak ada titipan. Saya selaku Aspidsus tidak kenal siapa dia, mau bupati atau pun siapa, saya tidak peduli, dan saya tidak mau kenal, itu komitmen saya,” ujarnya. 

Berdasarkan Wikipedia, Khairunas memiliki 3 orang anak, yaitu Yogi Pratama, Zigo Rolanda dan Zilga Ekha Regina.

Yogi Pratama terpilih sebagai anggota DPRD Sumbar periode 2024-2029 dalam Pileg 2024. Sedangkan Zigo Yolanda saat ini menjabat Ketua DPRD Solok Selatan dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu yg digelar 14 Februari 2024. (*/IS)

The post Anak Bupati Solok Selatan Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara yang Ditanami Sawit appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir Pimpinan DPRD Padang.

Langgam.id – Polisi dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) salah seorang pimpinan DPRD Kota Padang. Status kasus ini sebelumnya telah naik dari penyelidikan ke penyidikan.

“Dalam waktu dekat kami upayakan untuk penentuan gelar tersangkanya. Nanti kita lihat gelar perkaranya,” kata Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir, Jumat (22/4/2022).

Gelar perkara pertama untuk menemukan unsur pidana dalam kasus ini juga dilaksanakan di Polda Sumbar pada Juni 2021. Kasus ini telah bergulir di kepolisian sejak pertengahan 2021.

Selama penyelidikan, pihak kepolisian menemukan temuan adanya dugaan penyelewengan dana. Imran sebelumnya sempat mengungkapkan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Baca juga: Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Wakil Ketua DPRD Padang, Polisi: Kami Terkendala Saksi Ahli

Namun, lanjut Imran, dari laporan masyarakat, dana pokir anggaran 2020 ini ternyata diberikan tidak sesuai dengan aturan. Negara diduga mengalami kerugian hingga ratusan juta.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir Pimpinan DPRD Padang appeared first on Langgam.id.

KPK dikabarkan mengamankan beberapa pihak dalam operasinya. Di antaranya Bupati Kuansing Andi Putra.

“Informasi yang kami peroleh, benar ada kegiatan KPK dimaksud,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada langgam.id, Selasa (19/10/2021).

Namun, Ali belum bisa menjelaskan secara detail penangkapan tersebut. Ia mengaku tim KPK masih melakukan pemeriksaan saat ini.

“Nanti akan diinfokan lebih lanjut,” ujarnya.

Baca juga: Selama 2021, KPK Terima 43 Laporan Dugaan Korupsi di Sumbar

Andi Putra dilantik sebagai Bupati Kuansing pada 2 Juli 2021. Dia bersama Wakil Bupati Kuansing Suhardiman Amby diusung Partai Golkar, Partai Hanura dan PKS pada Pilkada 2020 lalu.

Saat ini Andi juga menjabat sebagai Ketua Golkar Kuansing. Dia pernah menjabat Ketua DPRD Kuansing. (A)

The post Bupati Kuansing Andi Putra Diduga Terjerat OTT, KPK: Masih Pemeriksaan  appeared first on Langgam.id.

Kejari Kota Padang pun telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat di KONI. Salah satunya, seperti Agus Suardi yang merupakan Ketua KONI Sumbar.

Namun sebelumnya, dalam kasus yang diusut ini ketika Suardi menjabat sebagai Ketua KONI Padang. Suardi membenarkan bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh Kejari Kota Padang.

“Kemarin saya menghadiri hanya menyampaikan keterangan, bagaimana proses pencarian (dana) di KONI, itu aja. Tidak ada yang lain-lain,” kata Suardi dihubungi langgam.id, Rabu (22/9/2021).

Ia menegaskan, bahwa tuduhan terkait dengan dugaan korupsi itu tidak ada. Pemeriksaan yang dilakukan Kejari hanya untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

“Tuduhan-tuduhan itu tak ada. Ini kan delik aduan, laporan orang mengatakan ada semacam korupsi. Tentu pihak Kejari mengundang (saya) sesuai laporan itu,” jelasnya.

Baca juga: Kejari Padang Panggil Sejumlah Pejabat KONI dan Dispora Soal Dugaan Korupsi

Kemudian dalam pemeriksaan, kata Suardi, dirinya telah memberikan keterangan terkait bagaimana proses pencairan dana hibah tersebut.

“Kemarin saya hadir bersama ayah Kennedi (bendahara) sebatas menyampaikan riwayat hidup sampai proses pencairan dana hibah. Kalau menjurus ke apa (korupsi) belum lagi,” jelasnya.

Selain itu, Suardi menegaskan, dalam persoalan penggunaan anggaran, pihaknya selalu sesuai aturan. Dana hibah itu dicairkan sesuai dengan permintaan.

“Masalah penggunaan dana kan sesuai aturan. Misalnya, dana dicairkan sesuai apa yang diminta. Pertama untuk kegiatan sekretariat, kegiatan pengurus, kegiatan cabor-cabor lebih banyak. Bantu-bantu untuk cabor,” tuturnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi yang dilaporkan ke Kejari Kota Padang adalah dana hibah tahun 2020. Kasus ini diselidiki sesuai surat penyelidikan bernomor 3877/L.3.10/Fd.1/09/2021 tertanggal 16 September 2021.

Kejari Kota Padang kemudian memanggil sejumlah pejabat di KONI Kota Padang terkait dugaan korupsi. Pemanggilan ini untuk dimintai klarifikasi.

Kepala Kejari Kota Padang, Ranu Subroto membenarkan pemanggilan sejumlah pejabat KONI tersebut. Hanya saja, kata dia, pemanggilan sekadar untuk klarifikasi.

The post Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah, Ketua KONI Sumbar: Tuduhan Itu Tak Ada appeared first on Langgam.id.

Kepala Kejari Kota Padang, Ranu Subroto membenarkan pemanggilan sejumlah pejabat KONI tersebut. Hanya saja, kata dia, pemanggilan sekadar untuk klarifikasi.

“Klarifikasi saja. Ada laporan, makanya diklarifikasi. Biasa itu, dimana-mana seperti itu. Bukan pemanggilan dalam arti saksi bukan, ini belum,” kata Ranu dihubungi langgam.id, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Terlapor Dugaan Investasi Bodong Mukena dan Selendang Penuhi Panggilan Polda Sumbar

Ranu menyebutkan, kasus ini baru dugaan dan dalam tahap klarifikasi. Jika ada indikasi temuan tindak pidana, maka akan status kasus ditingkatkan.

“Kasus ini baru tahap klarifikasi. Bagaimana kok ada laporan ini. Kalau memang ada potensi (tindak pidana) kita tingkatkan,” jelasnya.

Temuan ini diketahui berawal dari laporan masyarakat. Sebelumnya, surat pemanggilan sejumlah pejabat KONI Kota Padang terkiat dugaan korupsi ini beredar. Ranu membenarkan perihal surat tersebut.

“Kertas (surat) itu biasa. Kalau kita panggil tentu harus ada dasar dugaan,” ujarnya.

Dalam surat panggilan itu ditulis bahwa dugaan tindak pidana korupsi terkait dana hibah tahun anggaran 2020. Adapun sejumlah pejabat KONI yang dipanggil untuk klarifikasi pada waktu yang berbeda.

Selain itu, juga ada salah seorang pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Pertama pada hari Senin (20/9/2021) adalah Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang bernama Junaldi.

Selanjutnya pada hari Selasa (21/9/2021) yang dipanggil Ketua KONI Kota Padang Agus Suardi dan Bandara KONI Kota Padang Kennedi.

The post Kejari Padang Panggil Sejumlah Pejabat KONI dan Dispora Soal Dugaan Korupsi appeared first on Langgam.id.

“Namun laporan yang masuk itu kualitasnya masih jauh untuk ditindaklanjuti,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Pol Kumbul KS saat melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemberantasan korupsi di Padang, Selasa (14/9/2021).

Kumbul mengungkapkan, kegiatan ini sebagai upaya pencegahan dalam laporan masyarakat yang kualitasnya sulit untuk ditindaklanjuti.

“Karena laporan yang masuk dari yang susah komunikasi. Laporan ada sifatnya berupa surat kaleng,” ujarnya.

“Maka itu, bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kejahatan korupsi, dampak dan permasalahannya. Kemudian meminta masyarakat untuk berani melawan dan melapor,” sambung Kumbul.

Menurutnya, laporan korupsi ke KPK itu harus jelas pelakunya, modus dan dugaan kerugiannya. Sehingga tidak terjadi fitnah dalam laporan.

“Siapa saja yang terlibat dan bukti pendukung. Bukan hanya sekedar orang melapor. Pelapor berkualitas itu pelapor yang diam. Bukan berkoar kemana-mana usai melapor, itu tidak kita harapkan,” kata mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar itu.

Baca juga: KPK: Permintaan Sumbangan oleh Penyelenggara Negara Dapat Berimplikasi Korupsi

“Biar kami berproses, karena KPK menjaga kerahasiaan, masyarakat juga menjaga kerahasiaan. Itulah yang kami berikan pemahaman,” tambahnya.

Dalam setiap laporan yang masuk, KPK memiliki waktu selama 30 hari sejak laporan diterima. Setiap laporan masuk, pelapor harus menyampaikan identitas.

“Atau setidaknya minimal pelapor bisa diajak berkomunikasi usai melapor,” kata dia.

The post Selama 2021, KPK Terima 43 Laporan Dugaan Korupsi di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, penetapan tersangka dalam kasus ini masih menunggu gelar perkara kedua dilaksanakan. Gelar perkara sepenuhnya dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar).

“Menunggu gelar perkara di Polda Sumbar untuk status. Ini untuk penetapan tersangka,” kata Rico dihubungi langgam.id, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana Beri Klarifikasi Soal Dugaan Korupsi Dana Pokir 

Rico mengakui belum mengetahui kapan gelar perkara kedua tersebut dilaksanakan. Hal ini sepenuhnya tergantung penyidik di Polda Sumbar.

“Karena yang menentukan Polda. Soal kasus dugaan korupsi ini kan gelar perkaranya yang melakukan Polda Sumbar,” jelasnya.

Sebelumnya, gelar perkara pertama untuk menemukan unsur pidana dalam kasus ini juga dilaksanakan di Polda Sumbar pada Juni 2021. Kemudian, akan dilanjutkan gelar perkara kedua untuk penetapan tersangka.

“Tapi belum diketahui dan dipastikan Ilham Maulana yang tersangka, bisa yang lain. Tergantung hasil gelar perkara kedua nanti,” ujarnya.

Rico mengungkapkan selama penyelidikan, temuan dalam kasus ini adalah adanya penyelewengan dana. “Uang dana pokir yang disalurkan ke masyarakat tidak sesuai. Setiap orang dipotong Rp500 ribu sampai Rp1 juta, bervariasi. Total ada 100 lebih orang,” tuturnya.

Seperti diketahui, dari kasus ini, Polisi telah meminta keterangan saksi ahli pidana hingga saksi ahli dari pemerintah daerah. Begitupun memeriksa saksi-saksi lainnya.

Bahkan, sebelumnya Ilham Maulana juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang, meskipun sempat mangkir beberapa kali.

The post Penetapan Tersangka Kasus Dana Pokir DPRD Padang Tunggu Gelar Perkara appeared first on Langgam.id.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, Ilham Maulana akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan akan dilakukan dalam minggu ini.

“Surat pemanggilan sudah dilayangkan, pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan kalau tidak salah dilakukan Senin atau Selasa,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda dihubungi langgam.id, Minggu (22/8/2021).

Rico menyebutkan pihaknya sampai saat ini masih melengkapi keterangan saksi-saksi yang mencapai ratusan orang. Apabila sudah lengkap, maka akan dilakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Dari kasus yang menjerat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Padang ini, Polisi telah meminta keterangan saksi ahli pidana hingga saksi ahli dari pemerintah daerah.

Sebelumnya, Ilham Maulana juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang meskipun sempat mangkir beberapa kali. Dan gelar perkara juga dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar).

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir sebelumnya mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir ternyata diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Imran mengungkapkan dana pokir tersebut merupakan anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta.

“Kerugian negara ratusan juta. Kami klarifikasi, kami pastikan perbuatan itu terjadi apa tidak,” tuturnya.

The post Soal Dugaan Korupsi Dana Pokir, Polisi Akan Kembali Periksa Wakil Ketua DPRD Padang appeared first on Langgam.id.

Ilham Maulana mengatakan, untuk menghadapi kasus ini, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Demokrat hingga tingkat pusat. Kemudian diarahkan agar didampingi dengan pengacara.

“Saya memutuskan untuk menghadapi kasus ini dengan pengacara untuk mendampingi saya berdasarkan rekomendasi dari partai,” katanya di Padang, Sabtu (24/7/2021).

Sementara itu, kuasa hukum Ilham, Yul Akhyari Sastra mengatakan, tugas anggota DPRD adalah bagaimana nama yang diusulkan menjadi penerima bantuan bisa mendapatkan bantuan. Kemudian nama-nama itu sendiri diverifikasi oleh pemerintah.

“Jadi dari awalnya ada 300 lebih nama kemudian menjadi 100 nama. Uang bantuan ini masuk ke rekening penerima dari rekening pemerintah daerah, tidak ada yang lain,” katanya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana Beri Klarifikasi Soal Dugaan Korupsi Dana Pokir 

Sehingga menurut Yul, tidak ada sangkut pautnya dengan anggota DPRD. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap uang yang didapatkannya mau dipakai seperti apa. Jadi tidak ada Ilham Maulana meminta uang tersebut.

“Kita siap dipanggil pihak kepolisian, Pak Ilham tidak pernah meminta atau mengumpulkan uang itu, kita tidak pernah terlibat dengan itu,” katanya.

Yul menambahkan, kalaupun ada masyarakat penerima mengumpulkan uang, hal itu tidak terkait dengan Ilham Maulana. Uang masuk ke rekening masyarakat tidak ada singgah ke rekening Ilham Maulana.

“Tidak tahu juga kita siapa yang nyuruh potong uang Rp500 ribu segala macam, mereka bertanggung jawab mutlak, tidak ada sangkut paut dengan anggota DPRD,” katanya.

Yul mengungkapkan, pihaknya akan menjelaskan nantinya semua kronologis ke kepolisian. Kalau dituduh menggelapkan Rp500 juta, maka perlu ditanyakan nanti uang mana yang digelapkan. Padahal uang yang dibagikan hanya Rp100 juta.

The post Dugaan Korupsi Dana Pokir, Wakil Ketua DPRD Padang Siap Penuhi Panggilan Polisi appeared first on Langgam.id.

Ilham Maulana menjelaskan, alur anggaran bantuan covid-19 itu bersumber dari peraturan pemerintah. Yaitu pedoman pemberian hibah bantuan sosial Nomor 21 tahun 2019 dan perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah.

“Dalam aturan diatur semua nilai yang berhak, angka maksimal dibikin di sini, maksimalnya paling tinggi di angka Rp5 juta, untuk modal usahan maksimalnya juga Rp5 juta,” katanya, Sabtu (25/7/2021)

Ia menambahkan, alur pemberian bantuan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan dan kecamatan. Dimana masyarakat menyampaikan aspirasi kepada anggota dewannya. Kemudian lewat reses, anggota dewan menjemput aspirasi ke daerah masing-masing.

Ilham mengungkapkan, bagi masyarakat yang masuk dalam data DTKS, berhak memasukkan permohonan kepada Wali Kota Padang. Setelah itu masyarakat mengantarkan berupa pokir anggota dewan atau wali kota dan wakil wali kota. Sebagian ada yang memasukkan keenamfraksi di DPRD Padang.

“Nantinya dari sekretariat DPRD melakukan koordinasi dengan Bappeda. Kemudian mengirimkan melalui situs resmi pengusulan ini,” katanya.

Setelah melakukan pengusulan terangnya, kemudian dilakukan KUAPPAS dengan Pemko Padang. Kemudian bertemu dengan pemko dan menanyakan tentang, apakah pengusulan dari pokir sudah masuk ke mata anggaran dan waktu itu sudah masuk.

Baca juga: Fakta-fakta Kasus Korupsi Dana Pokir Pimpinan DPRD Padang

Hal itu merupakan pengusulan tahun 2019 untuk anggaran tahun 2020. Pada pertengahan perjalanan terjadi covid-19 dan APBD direfocusing. Kemudian diusulkan kembali namun jumlahnya berkurang.

“Jika sebelumnya ada sekitar Rp4 sampai Rp5 miliar, kemudian menjadi Rp1 miliar lebih. Pengusulan waktu itu sekitar 100 orang dari sebelumnya 320 orang dan berkurang dia,” tuturnya.

Kemudian setelah APBD disahkan kata Ilham, Bappeda menyampaikan bantuan ke dinas-dinas terkait. Kalau sosial maka pergi ke Dinas Sosial, kalau pendidikan ke Dinas Pendidikan. Setelah sampai masing-masing membuat tim verifikasi.

“Kemudian tim verifikasi memeriksa ke masyarakat, apakah benar penerima atau tidak. Selanjutnya anggota dewan hanya sampai ketok palu, setelahnya itu tugas Pemko Padang,” ucapnya.

Ilham mengatakan, dalam perjalanan, ada muncul yang namanya saran staf yang di dalamnya ada nama-nama pemerima bantuan. Ada nama yang menjadi rekomendasi dari  ekda, wali kota dan lainnya. Nama-nama tersebut adalah orang yang berhak mendapat pencairan bantuan.

Jadi saat itu ungkapnya, tidak ada lagi peran DPRD, tetapi menjadi peran Pemko Padang. Masyarakat yang menerima juga menandatangani surat menyatakan kemana uang bantuan akan diberikan. Kemudian jika terjadi penyelewengan masyarakat siap dituntut dan mengembalikan surat itu.

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Pokir Pimpinan DPRD Padang Naik Penyidikan, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

“Uang itu masuk ke rekening masing-masing yang bersangkutan, tidak ada mampir ke yang lain. Sebab penerima bantuan sudah menerima surat yang siap dituntut,” katanya.

Minta Keterangan Pemko Padang

Pihaknya juga akan meminta keterangan nanti dari Pemko Padang terkait hal itu. Dalam kasus itu menurutnya, tidak ada penemuan kerugian negara.

Hal ini terang Ilham karena Wali Kota Padang pada tahun 2020 mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan itu artinya sistem keuangan bagus.

Menurutnya telah didalami, permasalahan terjadi karena ada masyarakat yang komplain karena tidak mendapat bantuan.

“Padahal mereka tidak mendapatkan bantuan karena sudah tidak masuk lagi sebagai orang yang berhak menerima bantuan karena sudah mendapatkan bantuan lainnya,” bebernya.

Ilham juga meminta agar Pemko Padang untuk melakukan audit investigasi terkait penerima bantuan ini.

The post Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana Beri Klarifikasi Soal Dugaan Korupsi Dana Pokir  appeared first on Langgam.id.