Surat keputusan Bupati Solok Selatan tersebut diterbitkan dengan nomor 813/200/BKPSDM/Bupati-2019, tentang pengangkatan CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Bupati menandatangani surat tersebut dengan tanggal 2 September 2019. Pada surat dijelaskan bahwa dr Romi ditugaskan di RSUD Solok Selatan.

“Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2019, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut menjadi CPNS,” tulisnya, dalam surat tersebut.

Dokter Romi membenarkan SK dari bupati Solok Selatan untuknya. Ia bersyukur perjuangan mendapatkan haknya kembali berhasil dilakukan. BKPSDM Solok Selatan memberikan SK miliknya pada Rabu, (25/9/2019).

“Iya benar, SK saya. Sudah saya ambil, alhamdulillah per tanggal 25 September SK CPNS saya sudah diberikan oleh BKPSDM Solok Selatan,” kata drg Romi, saat dihubungi dari Padang, Jumat, (27/9/2019).

Dia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dirinya berjuang mendapatkan haknya. Ia bersyukur pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah memberikan haknya dan bagi semua pihak yang telah mendukung dirinya.

Ia berharap bisa menjalani karirnya sebagai CPNS dengan baik dan sukses. (Rahmadi/HM)

The post Bupati Solok Selatan Terbitkan SK Dokter Romi Syofpa Ismael appeared first on Langgam.id.

Padahal, hasil SKD dan SKB serta berkas telah dinyatakan lengkap untuk diusulkan menerbitkan NIP CPNS 2018. Hal itu tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) laporan drg Romi.

Keputusan itu disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar kepada Panselda CPNS 2018 Kabupaten Solok Selatan di kantor Ombudsman Perwakilan Sumbar, Rabu (28/8/2019).

“Bentuk maladministrasi berupa diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Bupati Solok Selatan dan BKPSDM Solok Selatan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Yefri Heriani dalam keterangan tertulis yang diterima langgam.id.

Menurut Yefri, alasan drg Romi dibatalkan karena penyandang disabilitas merupakan bentuk diskriminasi dalam pelayanan publik tidak bisa dibantah.

“Ada surat hasil konsultasi Panselda dari Dinas Sosial Solok Selatan yang menyatakan drg Romi adalah dissabilitas. Ada notulensi Panselda yang juga memuat hal demikian “drg. Romi dissabilitas”. Argumen itu yang dijadikan dasar oleh Panselda merekomendasikan pembatalan CPNS drg Romi ke Bupati,” katanya.

Terhadap bentuk maladministrasi yang ditemukan, lanjut Yefri, Bupati Solok selatan telah melakukan beberapa perbaikan. Diantaranya melakukan koordinasi kepada Menpan dan BKN di tingkat pusat.

Sehingga, katanya, saat ini telah terdapat formasi untuk drg Romi dan telah melakukan penyelesaian pemberkasan drg Romi kepada BKN untuk proses menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Sementara itu, mengingat telah terdapat perkembangan tindaklanjut dari Bupati untuk melakukan proses pengangkatan drg Romi menjadi CPNS, maka untuk proses selanjutnya, Ombudsman RI perwakilan Sumbar memberikan tindakan korektif dengan cara memantau proses percepatan penerbitan SK drg Romi untuk menjadi CPNS.

“Juga memberikan pengumuman dan/atau publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bahwa drg Romi dinyatakan lulus menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Solok Selatan,” katanya.

Ia mengatakan, kejadian ini betul harus menjadi pelajaran dalam seleksi CPNS di masa yang akan datang. Pihaknya memberikan saran yang sama terhadap penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti setiap seleksi CPNS yaitu pada formasi umum dan formasi lainnya.

“Termasuk memperhatikan ketersediaan jenjang karir yang memadai, melalui sebuah kebijakan tertulis pada pengumuman seleksi penerimaan CPNS,” ujarnya.

Selain itu, guna perbaikan ke depan, Ombudsman juga menyarankan Panselda membuat dan mengelola sistem pengaduan internal di daerah. Sehingga, setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan publik bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah.

“Selanjutnya, karena ini sudah menjadi masalah nasional, Ombudsman Sumbar akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI Pusat, agar juga ada perbaikan yang bersifat nasional pada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas),” katanya. (Irwanda)

The post Soal CPNS drg Romi, Ombudsman Sumbar Pastikan Adanya Unsur Maladministrasi appeared first on Langgam.id.

Kelulusan dokter yang sempat viral di media sosial (medsos) ini, tertera dalam surat pengumuman nomor 800/70/VIII/BKPSDM-2019 tentang pengumuman tambahan kelulusan CPNS daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Formasi Tahun 2018.

Surat tersebut menindaklanjuti surat dari Menpan RB nomor B/884/S.SM.01.00/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang revisi formasi CPNS Kabupaten Solok Selatan tahun 2018. Dokter Romi dinyatakan lulus formasi disabilitas dokter gigi ahli pertama yang ditempatkan di RSUD Solok Selatan tahun 2018.

Surat bertanda tangan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2019 ini, juga meminta drg Romi segera menyampaikan berkas persyaratan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Hal ini sesuai dengan pengumuman Panselda tentang persyaratan dan pemberkasan usulan penetapan NIP.

“Iya. Saya cek, surat itu betul dan benar dari bupati,” jawab Kabag Humas Kabupaten Solok Selatan Firdaus Firman singkat, ketika dihubungi langgam.id, Jumat (23/8/2019).

Senada dengan itu, drg Romi juga membenarkan jika dirinya telah mendapatkan surat pengumuman itu.

“Iya, baru dapat uratnya. Senin depan saya dipanggil BKPSDM Solok Selatan untuk datang ke sana mengantarkan surat keterangan tingkat disabilitas saya,” kata Romi saat dihubungi langgam.id.

Menurut Romi, saat ini masih dalam tahap pengusulan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional di Pekanbaru. Setelah tahapan teknis selesai, baru NIP-nya bisa ditetapkan. Setelah itu, baru Surat Keputusan (SK) diterbitkan Bupati.

“Masih ada proses-proses yang saya lalui sampai SK dikeluarkan,” tuturnya. (Rahmadi/RC)

The post Resmi Lulus CPNS, Pemkab Solok Selatan Minta drg Romi Lengkapi Berkas appeared first on Langgam.id.

Selesai pertemuan tertutup bersama Ombudsman, Muzni mengatakan kedatangannya adalah untuk menjelaskan bagaimana kronologis drg Romi hingga ia dibatalkan menjadi CPNS.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah bergerak maksimal menyelesaikan masalah Romi dengan mengirimkan surat kepada Kemenpan RI pada 21 Juli 2019.

Kemudian surat balasan diterima dengan cepat pada tanggal 2 Agustus 2019. Saat itu diputuskan bahwa sudah ada kebijakan dari pusat agar drg Romi diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Solok Selatan.

“Surat kita langsung direspons, bahwa sudah ada kebijakan drg Romi diangkat menjadi CPNS. Tinggal Pemkab saat ini terus berkoordinasi dengan BKN untuk teknis penyelesaian administrasinya,” katanya.

Ia mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab untuk membantu drg Romi. Apalagi Pemkab Solok Selatan tidak anti dengan disabilitas seperti yang dituduhkan. Saat ini proses yang sedang berjalan adalah menunggu keluarnya Nomor Induk Pegawai (NIP) drg Romi menjadi CPNS di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Kita pemkab sudah proaktif memperjuangkan baik itu secara lisan dan tulisan, sekarang kita tinggal menunggu prosedur proses keluarnya NIP menjadi pegawai negeri di BKN di pusat dan kemudian BKN Regional Pekanbaru,” katanya.

Mengenai dipilihnya RSUD Solok Selatan di Muaro Labuh, Muzni menyebutkan hal tersebut awalnya inisiatif Pemkab. Beberapa pertimbangan seperti kemudahan akses karena di pusat kabupaten, fasilitas rumah sakit yang memadai, kemudian disana juga ada formasi yang kosong.

Mengenai dpilihnya RSUD, kita satu pemikiran dengan pemerintah pusat, tapi tidak pernah Konsultasi, kita akan atur sesuai dengan kondisi Romi, disitu bagus, antar ruang rumah sakit juga sudah ada jalannya,” ujarnya.

Selanjutnya ia berharap agar permasalahan ini selesai dan tidak ada lagi pihak yang mempermasalahkan. Kejadian ini juga pertama kali di Sumbar, sehingga bisa menjadi pelajaran. Apalagi tujuan semula untuk mengangkat Romi menjadi CPNS sudah tercapai. Selanjutnya ia akan mengawal sampai NIP drg Romi keluar agar bisa segera bekerja.

“Semua sudah selesai, mohon semua pihak memahami, tujuannya kan sudah tercapai, kita juga tidak diam, kita proaktif, kita akan terus melakukan upaya agar cepat keluar NIP nya sebagai CPNS,” tuturnya. (Rahmadi/HM)

The post Bupati Solok Selatan Sebut drg Romi Tinggal Menunggu NIP dari Pemerintah Pusat appeared first on Langgam.id.

Hal ini ditegaskan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani usai melakukan pertemuan dengan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria di Kantor Ombudsman, Rabu (7/8/2019).

Menurut Yefri, selaku pembina pegawai, Bupati Solok Selatan cukup kooperatif dan mau memenuhi panggilan Ombudsman. Namun, hal tersebut tidak serta merta menutup proses laporan yang diterima Ombudsman.

“Kita tetap lanjutkan. Buktinya hari ini kita adakan pemanggilan. Beliau (Bupati Solok Selatan) kooperatif dalam memberikan penjelasan,” katanya.

Yefri mengakui, telah mengetahui adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menutup kasus drg Romi. Sebab, haknya kembali diangkat menjadi CPNS segera dipenuhi. Bahkan, pihak Ombudsman juga telah dihubungi oleh drg Romi yang meminta kasusnya ditutup.

“Sikap Ombudsman pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kemarin drg Romi sudah menyampaikan untuk menutup kasus ini. Tapi kita tetap jalan. Kawan-kawan di Ombudsman akan melakukan analisa terkait apa yang sudah dilakukan hari ini,” ujarnya.

Laporan hasil analisa dari pemeriksaan Bupati Solok Selatan nantinya akan dikirimkan beberapa hari ke depan. Pihaknya menduga adanya indikasi maladministrasi.

“Bupati sudah menyerahkan berkas-berkas dokumen yang disampaikannya ke BKN terkait dengan pengusulan drg Romi,” katanya.

“Beberapa hari ke depan soal analisanya. Tetap ada indikasi kesalahan, tapi apa indikasinya, nanti akan dijelaskan,” sambungnya.

Pastinya, lanjut Yefri, hasil analisa tim Ombudsman nantinya akan memberikan catatan-catatan penting untuk pemerintah sebagai pelayan publik.

“Walaupun sudah selesai, namun tetap akan ada catatan. Misalnya, bagaimana panitia seleksi menimbang Undang-undang nomor 8 2016 tentang disabilitas,” tuturnya.

Sebelumnya, drg Romi saat bertemu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di kantor Gubernur Sumbar pada Selasa (6/8/2019) nengatakan, semua tuntutan kepada Pemkab Solok Selatan yang rencananya dilayangkan ke PTUN akan dihentikan. Termasuk laporan ke Ombudsman juga segera diselesaikan. Hal ini dilakukan jika SK pengangkatannya sebagai CPNS telah diterbitkan.

“Nanti saya akan bicarakan sama LBH dan Ombudsman. Proses hukumnya kita tunda dulu, kita masih siap-siap, kalau SK sudah keluar tidak jadi ke PTUN,” katanya. (Rahmadi/RC)

The post Endus Maladministrasi, Ombudsman Sumbar Kukuh Proses Pembatalan CPNS drg Romi appeared first on Langgam.id.

Meski kasus drg Romi sudah menemukan titik terang, namun pihak Ombudsman tetap meminta klarifikasi langsung dari Bupati dua periode itu tentang kejelasan kasus dokter Romi.

Hanya saja, pertemuan Muzni dengan Ombudsman yang berlangsung sekitar dua jam itu berlangsung tertutup.

“Kita sudah jelaskan kronologisnya dari awal sampai akhir tentang apa yang kita lakukan. Dalam hal ini, Pemkab Solok Selatan berkolaborasi dengan Panselnas. Semua sudah dilakukan sesuai aturan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan, pertemuan dengan orang nomor satu di Solok Selatan itu hanya membahas seputar hal menyangkut proses CPNS hingga mencuatnya kasus ini.

“Kita memastikan apa yang sudah mereka (Pemkab Solok Selatan) lakukan sesuai aturan. Tapi nanti kita analisa lagi,” katanya.

Menurut Yefri, dari klarifikasi Bupati, pihaknya menemukan adanya miss komunikasi di tubuh Pemkab Solok Selatan selaku Panselda CPNS 2018. Hal ini berbuntut pada ketidakjelasan informasi yang kemudian dijadikan keputusan.

“Keputusan ini merugikan drg Romi. Ini juga merugikan pemerintah karena polemik ini sudah meluas,” katanya. (Rahmadi/RC)

The post Klarifikasi Kasus drg Romi, Bupati Solok Selatan Temui Ombudsman Sumbar appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan drg. Romi saat bertemu Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (6/8/2019). Menurutnya, perjalanan panjang menuntut hak yang dibantu oleh berbagai kini telah hampir usai. Ia akan segera diterima menjadi CPNS dan akan ditempatkan di RSUD Solok Selatan.

“Perjalanan panjang ini alhamdulillah berbuah manis. Ini semua karena dukungan berbagai pihak, terutama kawan-kawan media yang mengekspos kasus ini dan akhirnya menjadi perhatian pemerintah. Sehingga dengan cepat solusi didapatkan,” katanya.

Romi dengan senang hati juga menerima keputusan bahwa ia akan ditempatkan di RSUD Solok Selatan. Menurutnya, pertimbangan pemerintah menempatkannya di sana tidak terlepas dari kondisi fisiknya sendiri.

Romi juga ingin semua tuntutannya kepada Pemkab Solok Selatan dihentikan ke PTUN dan menyelesaikan semua permasalahan di Ombudsman. Hal tersebut akan dilakukannya setelah SK pengangkatannya sebagai CPNS dikeluarkan yang dijanjikan keluar sekitar satu pekan lagi.

“Nanti Ami akan bicara sama LBH dan Ombudsman. Proses hukumnya kita tunda dulu, kita masih siap-siap, kalau SK sudah keluar, tidak jadi ke PTUN,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, hasil keputusan rapat bersama Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria di Kantor Staf Kepresidenan dinyatakan bahwa pemerintah sudah menyetujui pengangkatan Romi menjadi CPNS. Sedangkan penempatan di RSUD Solok Selatan memang belum ada formasi yang terisi untuk dokter gigi.

Ia juga menjamin SK pengangkatannya segera keluar. Jika belum keluar, pemerintah provinsi akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Tidak usah ragu lagi, pak bupati awalnya terjadi karena persepsi yang berbeda. Kemarin ke depan dalam penilaian pegawai ini harus jelas, kita ambil hikmahnya. Memang masih ada peraturan yang rancu,” katanya.

Ia juga berharap dokter Romi bisa bekerja dengan baik kelak setelah menjadi CPNS di RSUD Solok Selatan. Ia ingin agar kasus ini selesai dan tidak dipermasalahkan lagi, termasuk tidak ada lagi pihak-pihak yang menjelekkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

“Selamat bekerja kembali dokter Romi, mudah-mudahan ini tidak ada masalah lagi. Kasus ini sudah ditutup, jangan ada lagi saling menjelekkan,” tutupnya. (Rahmadi/RC)

The post Gugatan ke PTUN Dihentikan, Syaratnya Terbitkan SK CPNS drg Romi di Solok Selatan appeared first on Langgam.id.

Hal itu dinyatakan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria usai bertemu Menteri PANRB Syafruddin Senin (5/8/2019) di Jakarta. Menururnya, rencananya penempatan di RSUD itu karena alasan kesehatan dokter Romi sendiri.

“Rencananya, kami mau mendaftarkan (Romi) di RSUD. Sebab, RSUD berada di pusat kota dan ramai, sehingga memudahkan drg. Romi untuk beraktivitas,” kata Muzni seperti dilansir di laman menpan.go.id, Senin (5/8/2019).

Nantinya, lanjut Muzni, dokter Romi akan mengisi satu formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Ia bersama anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka telah mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menyelesaikan polemik drg. Romi Syofpa Ismael.

“Kami sudah mengantarkan langsung berkas Romi ke MenPANRB dan selanjutnya berkoordinasi ke BKN untuk pengangkatannya,” tuturnya.

Selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Muzni juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas permasalahan yang terjadi.

“Kami sudah mengoreksi dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” tutupnya. (*/ICA)

The post Segera Diangkat, Muzni Zakaria Berjanji Tempatkan Dokter Romi di RSUD Solok Selatan appeared first on Langgam.id.

Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengakui ada perhatian dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan drg Romi. Namun, tim hukum drg Romi kata terlebih dulu ingin mencermati solusi yang ditawarkan pemerintah nanti.

“Saya tidak mengerdilkan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini yang mengklaim persoalan ini selesai. Tapi kita harus lihat dulu seberapa besar pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak drg Romi,” katanya, Jumat (2/8/2019).

Ia menyebut rencana tim hukum drg Romi menggugat ke PTUN tetap akan dilakukan seandainya solusi yang ditawarkan pemerintah terhadap pemulihan hak drg Romi tidak konkrit. Pihaknya menunggu solusi seperti apa yang nantinya akan diputuskan pemerintah.

Sambil menunggu itu, tim hukum tetap mengumpulkan amunisi dengan mengumpulkan sejumlah informasi dan bahan yang didapatkan dalam beberapa hari belakangan ini.

“Karena solusi yang menguap masih dalam bentuk gagasan dan wacana. Belum ada langkah konkrit,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah memulihkan status drg Romi sebagai lulusan CPNS 2018 agar dilakukan tahun ini. Ia melihat ada kemungkinan pemerintah akan meluluskan drg Romi dalam formasi khusus tapi pada periode CPNS 2019.

Wendra tak ingin drg Romi menunggu lagi selama setahun untuk diangkat menjadi CPNS karena haknya adalah sebagai lulusan CPNS 2018.

Sebelumnya, menurut Sekretaris Daerah Solok Selatan, Yulian Efi, yang juga ketua Panselda CPNS Solok Selatan 2018 di Padang, Kamis, (1/7/2019) mengatakan dari hasil pertemuan di Menko PMK, Pemkab Solok Selatan lewat Bupati, Muzni Zakaria, sepakat menyurati Panselnas CPNS 2018 yakni BKN dan Kemenpan RI untuk meminta agar diberikannya formasi khusus supaya bisa menerima drg Romi menjadi PNS. (Rahmadi/HM)

The post LBH Padang Tunggu Langkah Konkrit Pemerintah Soal drg Romi, Gugatan Tetap Disiapkan appeared first on Langgam.id.

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan (Solsel) sangat terlambat karena baru bereaksi setelah kasus drg Romi Syofpa Ismael mencuat hingga ke nasional.

Apalagi, kata Emma, permasalahan pembatalan kelulusan CPNS itu dialami  warga Sumbar. Seharusnya, kasus ini dapat diselesaikan di daerah setempat.

“Kenapa tidak waktu di daerah itu diselesaikan? Ini sudah sampai di nasional baru Pemkab Solsel mengambil sikap. Rasanya terlambat menanggapi dan menyikapi kondisi yang dialami masyarakat kita sendiri,” ujar Emma kepada langgam.id usai menghadiri grand final kompetisi bintang cilik di Padang, Jumat (2/8/2019) malam.

Anggota DPD RI itu juga mengaku tidak menyangka kasus drg Romi Syofpa Ismael berlanjut hingga ke nasional. Sebelumnya, Emma mengatakan dirinya juga pernah mengomentari atas permasalahan ini.

“Dia (drg Romi) kan sudah melalui proses (dalam pendaftaran). Jadi tidak ada masalah (seharusnya),” ujarnya.

Emma berpendapat, selagi seseorang itu memiliki kemampuan meski mengalami kekurangan berhak mendapatkan peluang. Ia menegaskan tidak halangan bagi para disabilitas meraih pekerjaan.

“Disabilitas tidak menjadi penghalang. Mereka berhak mendapatkan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan peluang pekerjaan selagi itu dibatas kemampuan mereka bekerja,” kata dia.

Emma berharap kasus yang dialami drg Romi Syofpa Ismael menjadi pelajaran bagi Pemkab di Sumbar untuk berhati-hati mengambil keputusan. Sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

“Mau tidak mau (sekarang) Pemkab Solsel tentu mengikuti keputusan yang dilakukan pusat. Artinya Kembalikan drg Romi Syofpa Ismael sebagai pegawai yang telah lulus CPNS,” pungkasnya. (Irwanda/HM)

The post Anggota DPD Sesalkan Lambatnya Pemda Ambil Sikap Soal drg Romi appeared first on Langgam.id.