Beberapa meja bundar atau round table, telah ditata beralasankan kain putih. Meja bulat tak berujung ini, memberi posisi yang setara di manapun seseorang duduk. Tiap meja telah dilengkapi dengan empat kursi yang di sandarannya sudah diberi merek, siapa yang akan duduk di sana.

Ini Senin (26/09/22), semua bupati se Sumatera Barat berkumpul di Wisma Indarung, Bukit Atas, PT Semen Padang, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ada. Jikapun ada, saya yang lupa atau tak tahu.

Dalam pertemuan itu, Bupati Solok berhalangan hadir, karena masih sedang di Jakarta. Meski begitu, PT Semen Padang telah menjalin komunikasi dengan Sekda Kabupaten Solok, Medison.

“Saya kira PT Semen Padang, yang sedikit di depan itu saja, rupanya luas sampai ke dalam, saya baru sekarang ke sini,” kata Bupati Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan. Pak Bupati ini tentu tak tahu pula, panitia acara berdempung-dempung jantungnya, jika tiba-tiba saja kepala daerah itu mendadak tak bisa hadir.

“Ambo di rumah, bisuak subuah barangkek ka acara wak tu,” kata Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Ketua Umum Apkasi inilah yang mengusahakan kawan-kawannya hadir di pertemuan tersebut. Dan, terbukti.

“Insya Allah, Dinda,” ini jawab Bupati Pasaman, Benny Utama.
“Ambo hadir,” kata Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur.

Semua bupati yang hadir kemarin itu memberikan jawaban akan hadir beberapa hari sebelumnya. Silaturahmi dan penandatanganan kerjasama dalam pembangunan Sumbar, antara Semen Padang dan para bupati itu, memang yang pertama, sesuatu yang selama ini terlupakan. Semua kabupaten-kota di Sumbar adalah halaman depan, PT Semen Padang.

Kursi yang sudah diberi merek itu, sia-sia. Bukan kursinya, tapi mereknya. Ini karena yang datang adalah bupati se Sumbar yang satu sama lain sudah akrab. Maka berkumpullah para bupati itu di satu meja, sehinga mejanya bundar, duduknya jadi memanjang. Tak peduli, merek apa yang tertera di sandaran.

“Tambah se siko kursi,” kata seorang bupati. Yang lain juga menyeret kursi, berkumpul di satu meja. Yang tak kebagian di meja lain, Bupati Limapuluh Kota. Safaruddin Dt Bandaro Rajo, duduk bersama Bupati Mentawai, Martinus Dahlan, Wabup Pasbar, Risnawanto berserta Direksi dan Komisaris Semen Padang. Sebenarnya di meja ini juga akan duduk Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, tapi melihat ada Komisaris Prof Werry Darta Taifur, ia manggau.

“Ndak talok dek wak duduak sinan, liau guru wak,” katanya, yang kemudian juga ia sampaikan dalam sambutan singkatnya. Prof Werry adalah Mantan Rektor Universitas Andalas.

Acara yang disetel formal itu, menjadi lebih enak, karena berjalan “indah” di meja yang sama. Duduk saja akrab sesama bupati dan Dirut Semen Padang. Di meja tersebut, selesai perkara berat dan ringan, apalagi ada di situ Sutan Riska, ketua umum mereka.

Anak muda ini, memang “dijaga” oleh bupati yang lebih senior. Sedang anak muda lain, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dan Bupati Tanah Datar Eka Putra, juga mereka jaga. Saya menyaksikan, yang senior dan junior dalam usia, menjadi bagian dari adab pergaulan dari pejabat pemilik wilayah itu.

Beberapa Catatan

Tiap kabupaten setidaknya membelanjakan uang Rp100 miliar setiap tahun untuk bahan bangunan, mendekati Rp1,5 trilun setiap tahunnya untuk 12 kabupaten. Sebagian dibelikan ke semen. Tapi, para bupati itu hadir bukan untuk membeli semen, melainkan melihat dan sekaligus meminta ke Semen Padang untuk antara lain, menyebar rata CSR-nya.

“Kalau soal pembangunan memakai Semen Padang, tak usah ragu, kami semua pakai itu,” kata Benny Utama. Juga Bupati Solsel, Khairunas.

Khairunas bilang, ia sedih jika Semen Padang menjauh, atau makin jauh. Yang ia suka, jika perseroan membagi ilmunya kepada pemerintah kabupaten, juga bantuan untuk rakyat kecil, semisal bea siswa atau yang lainnya. Hal serupa disebutan juga Bupati Safaruddin. Ia ingin ada sharing teknologi dan ilmu dari Semen Padang untuk daerah.

“Yang mendesak adalah pembangunan hunian tetap, maklum daerah kami baru saja dihantam gempa,” kata Wabup Pasbar Risnawanto. Apalagi Oktober 2022 ini, Presiden Jokowi akan datang melihat korban gempa tersebut.

“Kami semestinya mendapat semen harga khusus untuk rumah huntap ini. Sebab alokasi dananya dari pusat kecil,” tambah Benny Utama.

Semen Padang memang mesti dijaga di rumah sendiri oleh pemilik rumah, yaitu pemerintah daerah. Sebaliknya, perusahaan ini, jangan lupa bahwa Sumbar adalah rumah dan halaman depannya, meski aktif menyiram bunga dan memperbaiki apa yang mesti diperbaiki. Membantu apa yang mesti dibantu.

“Benar sekali, kita harus bahu-membahu dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” kata Dirut Semen Padang, Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa. Ia menggut-sanggut mendengar sambutan Sutan Riska Tuanku kerajaan.

Dalam sambutannya Tuanku menyebutkan, pada dasarnya, selama ini pemerintah kabupaten telah ikut berkontribusi bagi Semen Padang melalui pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan sangat lama dan panjang.

Itulah sebabnya, ia dan semua bupati minta agar pogram CSR disebar ke daerah-daerah. “Jangan sampai berhenti di MoU ini saja,” kata Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar. Ia berharap segera ada tindaklanjut, sehingga tak menjadi sia-sia. Saat ia bicara terlihat Dirut Asri Mukhtar mencatat dengan serius.

“Kita kalau membangun pasti pakai Semen Padang, kita jaga itu,” kata Bupati Eka Putra. Edi Busti, Sekda Agam, tertarik sekali dengan Nabuang Sarok, program baru Semen Padang. Senada dengan itu juga Sutan Riska. Walau Padang berminat sekali membangun refuse-derived fuel (RDF) atau mesin pengolah sampah, tapi yang sudah mengirim sampah terpilah ke Semen Padang, baru Kota Solok.

Dengan 11 Bupati

Dalam sambutannya Ketua Umum Apkasi Sutan Riska menyebutkan, kondisi faktual, pertumbuhan ekonomi di kabupaten relatif menjanjikan karena adanya beberapa komoditi produk andalan harganya semakin membaik. Saat ini, total APBD 12 kabupaten se Sumatera Barat 2022 lebih kurang Rp13,963 triliun. Hal ini merupakan potensi besar dalam pembangunan di Sumatera Barat namun dalam kenyataannya APBD ini tidak bisa mengakomodir keinginan dan kebutuhan dalam membangun kabupaten dari segala bidang.

“Harapan kita tentunya PT Semen Padang dapat mengalokasikan CSR nya kepada kabupaten se Sumatera Barat secara proporsional tidak hanya untuk beberapa wilayah tertentu saja, karena seluruh wilayah di Sumbar membutuhkan dukungan sumber daya untuk pembangunan daerah,” kata dia. Sutan Riska dan Eka Putra adalah bupati yang berperan besar untuk pertemuan dengan Semen Padang.

Maka pada Senin ditandatangani MoU PT Semen Padang dengan 11 bupati, untuk percepatan pembangunan. Yang hadir, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Tanah Datar Eka Putra, Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, Solok Selatan Khairunas, Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan, Padang Pariaman Suhatri Bur, Pasaman Benny Utama, Pasaman Barat Wakil Bupati Risnawanto, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Bupati Agam yang diwakili Sekda Edi Busti. Penandatanganan MoU dilakukan Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa dan 11 bupati tersebut

Hadir pada kesempatan itu  Direktur  Keuangan PT Semen Padang Oktoweri, Direktur Operasi, Indrieffouny Indra, Komisaris, Khairul Jasmi, Komisaris, Werry Darta Taifur, Vice President Corsales PT Semen Indonesia (Persero), Tbk, Rahmat Faisal, para staf pimpinan PT Semen Padang serta para pejabat di lingkungan 11 Pemkab terkait.

Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa menyebutkan, Semen Padang berkomitmen mesti terus berkontribusi dalam pembangunan daerah khususnya di Sumatera Barat. “Hal ini dapat terwujud tentunya dengan dukungan serta sinergi dengan gubernur dan bupati selaku pimpinan/pejabat pemerintah daerah,” kata Asri.

Ia menyatakan bahwa PT Semen Padang dan pemerintah daerah memiliki kedekatan emosional sejak dahulu. Itu terlihat dari dukungan pada perusahaan ini saat masa sulit dan rencana akusisi dari asing.

Dengan kesamaan visi, kata Asri, tidak hanya untuk percepatan pembangunan daerah, namun juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya di Sumatera Barat.

Di sisi lain, ia berharap sinergi ini tetap terus terjalin demi terwujudnya visi untuk Sumbar yakni “Percepatan pembangunan daerah di daerah dengan memaksimalkan penggunaan produk (Semen Padang) dari Sumbar,” kata Asri.

MoU ini, kata Asri, juga didukung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan juga Ketua Umum APKASI yang merupakan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang telah memfasilitasi para bupati untuk MoU dengan PT Semen Padang.

Asisten II Setdaprov Sumbar Wardarusmen atas nama Gubernur Sumbar mengapresiasi MoU tentang kerja sama dalam pembangunan daerah. Mudah-mudahan, MoU ini menjadi cikal bakal kerja sama selanjutnya dalam rangka menyukseskan pembangunan di Sumbar, termasuk dalam mengatasi permasalahan sampah.

“Persoalan sampah di kabupaten/kota di Sumbar saat ini memang sangat-sangat riskan. Sekarang ini kami dipusingkan dengan permaslahan sampah dari Bukittinggi, Payakumbuh, Agam bagian timur dan Limapuluh Kota. Jadi, MoU ini sangat bagus sekali dan kami apresiasi MoU ini,” katanya.

MoU adalah soal tandatangan. Namun yang terjadi pada Senin lebih dari itu. Bagi Semen Padang juga sebuah kebanggaan, inilah untuk pertama kali para bupati hadir serentak, berseragam, diberi selendang Semen Padang.

Sejarah baik sering lahir pada waktu langit sedang bersih. Pada Senin, langit di Padang memang seperti itu. Dan meja bundar itu, kosong sesudah tetamu pergi, setelah saling melambai. ***

_
Khairul Jasmi
Komisaris PT Semen Padang

The post Para Bupati di Semen Padang; Meja Bundar Menjadi Panjang appeared first on Langgam.id.

Nobar dan diskusi dengan tema “Ancaman Serangan Digital dan Pembatasan Bersuara serta Penggelembungan Kekuasaaan Eksekutif Terhadap Demokrasi Indonesia” itu menghadirkan Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara dan Indira Suryani, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai pembicara.

Nobar dan diskusi tersebut dimoderatori Febrian, Jurnalis Republika yang juga merupakan anggota AJI Padang dan MC, Sonya Andomo, jurnalis CNN Indonesia yang juga merupakan anggota AJI Padang.

Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas mengatakan, nobar Film a Thousand Cuts ini digelar di 10 AJI Kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain bentuk dukungan terhadap Maria Resa, kegiatan ini juga memperingati Hari Internasional Memperingati Impunitas Atas Kejahatan Terhadap Jurnalis.

“Film ini kita harapkan dapat menjaga semangat para jurnalis dan aktivis dalam membela HAM khususnya. Sekaligus mengingatkan adanya ancaman serupa, seperti yang terjadi di Filipina,” ujar Aidil.

Sementara itu, Feri Amsari mengatakan, bahwa antara Filipina dan Indonesia itu ada persamaan, yaitu persamaan dalam budaya ingin memperpanjang kekuasaan atau masa jabatan.

Film yang dimulai dari seorang jurnalis bernama Maria Ressa mewawancarai seorang wali kota yang pandai mengambil hati publik, kata Feri, kemudian mendapat dukungan dari masyarakat untuk memimpin, hingga akhirnya terpilih menjadi presiden.

Apalagi, lanjut Feri, psikologi publik, ketika orang atau publik sudah simpatik, maka yang memimpin akan tergoda untuk melanjutkan masa jabatannya, meskipun telah dibatasi kosntitusi, mereka (pemimpin) akan mengubah kebijak-kebijakan tersebut.

Lalu, Feri juga menyorot terkait kebebasan pers dalam film tersebut. Apa yang terjadi di Filipina, kata Feri, juga dapat dirasakan hari ini di Indonesia. Termasuk di Sumatera Barat (Sumbar) meskipun tipikal pemimpinnya berbeda.

“Ketika jurnalis sudah dibungkam, apalagi ditangkap. Maka, tidak akan ada lagi apa-apa, karena tidak ada lagi yang memberitakan,” katanya.

Jadi, kata Feri, jurnlasi itu harus membangun kekuatan, ketika terjadi sesuatu, maka advokasi juga berjalan dengan kuat.

“Kejahatan yang dilakukan Duterte dalam film itu, yang juga pernah terjadi di Indonesia, jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai kapitalis politik menjadi pemilik media, karena bukan tidak mungkin mereka mengendalikan informasi,” ucap Feri.

Feri juga menyampaikan kekhwatirannya terhadap Indonesai menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Feri khawatir, ketika seseorang mencalon, ada ketegasan dalam berpolitik. Namun, ketika sudah memimpin, mereka malah tegas untuk memperpajang atau melanjutkan masa jabatan.

Kemudian, Direktur LBH Padang, Indira Suryani menyebutkan, film A Thousand Cuts merupakan film yang sangat luar biasa, bukan menampilkan kesedihan, namun memberikan motivasi yang bisa kita rasakan untuk memperjuangkan hal-hal yang benar.

Ketika seseorang memilih jati dirinya untuk membela HAM, maka sesuatu akan menghampiri. Pembela HAM akan berbahagia dengan apa yang mereka perjuangkan.

“Ketika Maria Ressa ditahan dan didiskriminasi, mereka tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang berjuang itu terkadang bukan siapa-siapa, mereka juga merasa lemah, tapi yang kuat di balik itu semua adalah masyarakat,” ujar Indira.

Dari film itu, kata Indira, merepresentasikan bahwa sistem demokrasi yang murahan. Mata rakyat tertutup terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan itu terjadi dengan banyak penyebab.

Indira mencontohkan, salah satu hal yang kerap terjadi di sekitar kita yaitu saat kampanye, kita gampang memilih atau memberikan suara kita untuk seseorang karena satu hal, seperti pemberian jilbab, lalu diminat untuk memilih dia, atau pemberian pakaian dan lain-lain.

Menurut Indira, kesamaan antara Filipina denga Indoensia dalam gambaran film tersebut yaitu oligarki. Ketika seorang ayah berkuasa, anaknya atau keluarganya juga akan berkuasa. Seperti anak Duterte yang juga menjadi wali kota.

Indira menegaskan, anak-anak muda di Indonesia hari ini perlu merebut ruang-ruang virtual, yang kemudian mewujudkan demokrasi yang lebih baik melalui dunia digital.

Apalagi, sebut Indira, pemilu sebelumnya masyarakat Indonesia terpecah belah di dunia maya. “Kedepan, ruang ini harus dimenangkan, termasuk penyerangan oleh buzzer,” katanya.

Indira juga menyebutkan, sama halnya dengan jurnalis, serangan-serangan dunia digital juga dirasakan pembela HAM, bahkan sampai pelaporan ke polisi akibat perdenatan di grup WhastApp.

The post AJI Padang Gelar Nobar dan Diskusi Film A Thousand Cuts appeared first on Langgam.id.

Selain itu, meningkatnya suhu di Kota Padang juga disebabkan pembukaan lahan. “Ada pergeseran pola suhu ke arah yang lebih panas, dihitung sejak 15 tahun terakhir. Selain angka pengguna kendaraan bermotor meningkat, juga dipengaruhi adanya pembukaan lahan,” ujar Sugeng Nugroho, Peneliti BMKG Sicincin saat diskusi publik menjelang debat capres dan cawapres yang diselenggarakan Walhi Sumbar di Kubik Coffe, Padang, Jumat (15/02/2019) malam.

Jadi, kata Sugeng, agar suhu tidak semakin panas, harus ada komitmen untuk menjaga lingkungan, baik dari pemerintah setempat ataupun masyarakat. “Kita bisa mencegah dengan menjaga lingkungan seperti penghutanan kembali oleh pemerintah. Namun, masyarakat secara global juga harus bisa melakukan hal yang sama, kalau kita saja yang melakukan, maka akan sulit jadinya, responnya harus secara global,” jelas Sugeng.

Menurut Sugeng, dalam rentang waktu 1982 hingga 2000, tercatat suhu yang sering muncul rata-rata 25 hingga 25,5 derajat celsius, sedangkan sejak 2000 hingga 2015, tercatat suhu yang sering muncul rata-rata 26 sampai 26,5 derajat celcius.

Selain itu, Sugeng juga menyebutkan adanya penurunan debit air di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sejak 1970 hingga 2013, curah hujan mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi penurunan debit air. “Seluruh DAS di Kota Padang mengalami penurunan, terutama Sungai Kuranji dan Air Dingin. Kalau kita perhatikan, maka sudah semakin terlihat bebatuan di sungai itu,” jelasnya.

Mengatisipasi hal itu, Sugeng menyarankan agar tidak menebang pohon sembarangan dan harus ada komitmen untuk menjaga lingkungan. “Pohon akan menyimpan air. Jadi, agar tidak terjadi kekeringan di musim kemarau, usahakan untuk menanam kembali pohon di sekitar DAS dan yang paling utama di hulu sungai,” ungkapnya.

Sugeng menilai, hingga saat ini masyarakat Sumatra Barat masih beruntung, karena daerah hulu sungainya masih baik. Sehingga, tidak menyebabkan kekeringan ketika kemarau. Namun, itu harus tetap dijaga. “Kita tidak tahu dalam rentang waktu 20 atau 50 tahun lagi bagiamana keadaannya. Kita harus selalu memperhatikan lingkungan serta menjaganya. Lalu, pro aktif untuk mendapatkan informasi terkait perubahan iklim,” jelas Sugeng.

Tidak hanya itu, Sugeng juga menyarankan agar pemerintah setempat mengabil kebijakan dalam mengatur infrastruktur air, katanya. (Rahmadi/FZ)

The post Tingginya Angka Pengguna Kendaraan Bermotor Akibatkan Suhu Kota Padang Semakin Panas appeared first on Langgam.id.