Dalam SE yang diposting Disdikbud Padang di akun Instagramnya pada Kamis (5/10/2023), disebutkan SE itu dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 441.7/4769/DKK/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Antisipasi Dampak Kabut Asap.

SE yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Disdikbud Padang Yopi Krislova tanggal 4 Oktober 2023 itu ditujukan kepada kepala TK/PAUD, kepala SD negeri dan swasta dan kepala SMP negeri dan swasta.

Ada tujuh hal yang disampaikan Kadisdikbud Yopi Krislova kepada kepala sekolah di Kota Padang dalam mengantisipasi kualitas udara yang terjadi saat ini mendekat batasan udara tidak sehat.

Yaitu, membatasi kegiatan pembelajaran di luar ruang seperti pada mata pelajaran olahraga. Meminta semua warga satuan pendidikan dan masyarakat yang berada di lingkungannya untuk menggunakan masker dalam beraktivitas.

“Memastikan seluruh warga satuan pendidikan untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi air mineral, makan buah dan sayuran,” ujar Yopi dalam SE tersebut.

Kemudian, terang Yopi, juga membudayakan mencuci tangan sebelum beraktivitas. Berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat jika ditemukan adanya warga satuan pendidikan yang mengalami gangguan pernafasan.

Selanjutnya, memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang jika ditemukan warga satuan pendidikan terdampak udara yang memerlukan tindakan medis.

Serta, menginformasikan edaran ini kepada seluruh warga satuan pendidikan, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. (*/yki)

The post Dampak Kabut Asap, Disdikbud Padang Batasi Kegiatan Pembelajaran di Luar Ruang appeared first on Langgam.id.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu terjadi kecurangan oleh guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Padang yang menaikkan nilai sekitar 50 siswanya. Kecurangan itu bertujuan memudahkan kelulusan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA SMK 2022.

Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar, Disdikbud Kota Padang, Arman menjelaskan meski penggunaan aplikasi E-Raport sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah sejak tahun 2018 lalu, namun penggunaannya masih belum dilakukan secara maksimal.

Menurut dia, sejauh ini data dan nilai siswa hanya baru sebatas diupload ke server sekolah, dan belum diupload ke server Dapodik. Pihaknya segera mengambil langkah untuk mendorong kebijakan itu.

“Setelah ini kita akan mengambil langkah, mungkin akan ada instruksi berupa edaran bahwa kita meminta sekolah memaksimalkan penggunaan E-Raport,” ujarnya, Rabu (13/7/2022).

Kemudian, semua sekolah juga akan diminta untuk segera mengupload nilai dan database peserta didik ke database Dapodik Kementrian Pendidikan, sehingga nilai dan data siswa tidak bisa lagi diotak-atik oleh siapapun.

“Langkah itu juga akan kita lakukan seiring dengan menyiapkan sumber daya untuk itu, sebab hingga saat ini, meski rata-rata sekolah  sudah memiliki Aplikasi E- Raport, namun belum semua sekolah yang familiar dengan aplikasi tersebut,” katanya.

Menurut dia, selain memaksimalkan penggunaan E-Raport, pihaknya juga akan mendorong penyeragaman aplikasi E Raport yang ada di seluruh sekolah di Kota Padang, sebab menurutnya, selain aplikasi E-Raport dari Kementrian, pihak sekolah juga ada yang menggunakan aplikasi sejenis dari vendor lainnya.

Dengan adanya aplikasi E-Raport, pihak sekolah juga akan dimudahkan dalam hal penginputan dan penyimpanan data dan nilai siswa, sehingga  saat musim-musim PPDB setiap tahunnya, sekolah asal maupun sekolah tujuan siswa, tak perlu repot lagi dalam hal mengirimkan rekap nilai.

Baca Juga: Merasa Jadi Korban Mark Up Nilai, Puluhan Wali Murid SMPN 1 Padang Mengadu ke DPRD Sumbar

Kemudian, setelah diupload ke server tersebut, kata Arman, nilai para siswa akan dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk oleh para orang tua atau wali yang hendak mengetahui perkembangan pendidikan anak-anaknya.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Cegah Mark Up Nilai Terulang, Disdik Padang Maksimalkan E-Raport appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SE Disdikbud soal Vaksinasi Anak itu tidak akan dicabut, dan tetap diberlakukan.

Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah menunaikan janjinya untuk memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk membahasa Surat Edaran (SE) Vaksinasi Anak dan sanksi yang diterapkan di dalam surat itu.

Hasil pertemuan tersebut, DPRD Kota Padang memastikan bahwa SE itu harus tetap diterapkan. Bagi orang tua yang menolak anaknya divaksin, diberikan dua pilihan.

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, orang tua harus memilih antara divaksin atau anaknya belajar mandiri di rumah.

“Vaksinasi ini untuk kebaikan anak-anak kita juga, dan masa depannya,” ujar Syafrial Kani kepada awak media di Padang, Selasa (15/2/2022).

Dikatakan Syafrial, bahwa langkah yang diambil melalui SE itu sudah tepat. Ia menegaskan, adanya tuntutan untuk mencabut SE itu, tidak bisa dilaksanakan.

Dalam pertemuan, lanjut Syafrial, ditegaskan bahwa SE itu diterbitkan karena situasi yang tidak bisa dihindari.

Syafrial mengimbau, agar para orang tua melihat sisi baik dari kebijakan vaksinasi anak tersebut.

Lalu, Syafrial menjelaskan, bahwa DPRD Kota Padang sudah berusaha memenuhi tuntutan yang disampaikan orang tua atau wali murid yang unjuk rasa ke kantor DPRD kemarin.

“Rekomendasi itu sudah kita sampaikan ke pemerintah kota. Tapi, yang namanya rekomendasi, bisa diterima bisa tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Syafrial, DPRD Kota Padang juga sudah meminta kehadiran orang tua atau wali murid untuk membahas SE itu bersama Disdikbud. Namun, tak ada satupun perwakilan yang hadir.

“Awalnya, kita akan ajak juga dan bawa duduk di ruangan sidang, tapi tidak ada yang datang,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Padang, enggan berkomentar soal penolakan SE itu.

Kemudian, salah seorang orang tua siswa, Afniar mengaku kecewa atas keputusan itu, dan tuntutannya tak dipenuhi.

Afniar mengaku, bahwa ia belum bisa menerima adanya vaksinasi yang dikaitkan dengan pendidikan anak.

“Siapa yang bertanggung jawab kalau vaksin ini berdampak buruk untuk anak,” kata Afniar.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Padang, Hendri Septa juga telah menegaskan, bahwa tidak akan mencabut SE Disdikbud soal vaksinasi anak tersebut, dan SE itu bakal tetap diterapkan.

Baca juga: Wako Padang Pastikan Tak Akan Cabut SE Disdikbud Soal Vaksinasi Anak

Para orang tua disilakan untuk memilih, apakah anaknya akan divaskin atau belajar mandiri di rumah masing-masing.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post DPRD Kota Padang Bahas SE Vaksinasi Anak Bersama Disdikbud, Ini Hasilnya appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Padang bakal memanggil kepala Disdikbud terkait soal SE bagi anak SD yang belum divaksin.

Langgam.id – DPRD Kota Padang bakal memanggil kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan soal surat edaran (SE) bagi anak Sekolah Dasar (SD) yang belum divaksin.

Ketua Komisi IV DPRD Padang Mastilizal Aye mengatakan, pihaknya ingin mempertanyakan soal kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) dan vaksinasi bagi anak SD. DPRD menyiapkan surat pemanggilan kepada OPD terkait untuk segera dijadwalkan pertemuan.

“Iya kita lakukan pemanggilan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemarin kita sudah komunikasi ke ketua DPRD, jadi tunggu saja jadwalnya,” katanya, Sabtu (12/2/2022).

Dia mengatakan, alasan pemanggilan karena banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Padang tentang kewajiban vaksinasi pada anak SD.

Namun terangnya, waktunya masih belum diketahui dan disesuaikan dengan jadwal kedewanan.

“Nanti semua anggota Komisi IV bakal hadir dalam pertemuan, mungkin ada banyak yang dipertanyakan, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurutnya, SE pertama soal PTM tidak ada kejelasan bagaimana proses belajar mengajar anak di rumah. Sementara di SE baru dijelaskan cara belajar anak di rumah bersama orang tua.

“Jadi kita pertanyakan nanti secara rinci, apakah SE ini tidak bisa dibatalkan, instruksi siapa, apa saja alasannya dan lainnya,” katanya.

Diketahui, sebelumnya Pemko Padang menerbitkan aturan yang tertuang dalam SE Nomor 421.1./456/Dikbud/Dikdas.03/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun untuk pencegahan covid-19.

Baca juga: Pemko Padang Terbitkan SE Baru, Orang Tua Jemput Soal ke Sekolah

Dalam SE itu, bagi anak yang belum divaksin tidak diperkenankan untuk mengikuti PTM dan harus belajar mandiri di rumah.

Kemudian, terbit lagi SE Nomor: 421.1/470/Dikbud/Dikdas.01/2022 tentang teknis pembelajaran mandiri di rumah bagi anak usia 6 sampai 11 tahun yang belum divaksin untuk pencegahan covid-19.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post SE Soal Vaksinasi Anak Diprotes, DPRD Bakal Panggil Kadisdikbud Padang appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Ombudsman menerima laporan warga soal SE Disdikbud Padang yang terapkan larangan ikut PTM di sekolah bagi anak yang belum vaksin.

Langgam.id – Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) menerima laporan warga soal Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang yang terapkan larangan ikut pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah bagi anak yang belum vaksin Covid-19.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, sudah ada dua orang yang datang melapor ke kantor Ombudsman Sumbar di Padang. Keduanya merupakan orang tua siswa yang terdampak SE Disdikbud Padang.

“Baru ada dua laporan, poin laporannya mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan tatap muka karena anaknya belum vaksin,” katanya, Rabu (9/2/2022).

Adel menambahkan, bahwa orang tua itu mengungkapkan bahwa anak disuruh pulang, namun saat di rumah tidak pula diberikan fasilitas belajar seperti belajar secara daring.

“Saat ini Ombudsman melakukan verifikasi laporan dan meminta pengaduan melengkapi berkas laporan. Verifikasi akan dilakukan selama sekitar seminggu,” ucapnya.

Terkait apakah ada pemanggilan pada pihak Pemko Padang terang Adel, hal itu tergantung hasil verifikasi nantinya.

“Kalau memang lengkap formil dan materil lalu dibutuhkan keterangan pihak terkait, bisa saja dipanggil atau disurati,” bebernya.

Dugaan pelanggarannya yaitu Disdikbud Padang tidak memberikan layanan pendidikan. Dirinya menilai hal itu memang berpotensi melanggar, sebab layanan pendidikan bersifat dasar dan wajib diberikan oleh pemerintah daerah.

“Sanksi tidak boleh sekolah karena belum vaksin tidak tergolong dalam sanksi yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Perpres hanya memberi sanksi penundaan layanan bansos, atau jaminan sosial, administrasi pemerintahan, dan denda,” katanya.

Dia mengatakan, pemberian layanan pendidikan tidak tergolong pada administrasi pemerintahan, tetapi masuk layanan jasa publik. Sehingga tidak masuk dalam sanksi yang diatur dalam Perpres.

Baca juga: Anak Belum Divaksin Tak Bisa Belajar Tatap Muka, Ombudsman: SE Itu Prematur, Tak Bisa Diterapkan

Diketahui, jika siswa SD belum divaksin, tidak diperkenankan untuk mengikuti PTM dan harus belajar mandiri di rumah.

Aturan ini tertuang di dalam SE Nomor 421.1./456/Dikbud/Dikdas.03/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun untuk pencegahan covid-19.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ombudsman Terima Laporan Terkait SE Larangan Sekolah Bagi yang Belum Vaksin di Padang appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Sekolah tatap muka hanya berlaku untuk anak yang telah divaksin, dan tidak ada sekolah daring.

Langgam.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang memastikan tidak akan ada sekolah daring untuk anak yang belum divaskin.

Bahkan, mereka yang belum divaskin, atau tidak diizinkan orang tuanya untuk divaksin juga tidak bisa mengikuti belajar tatap muka.

Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Kota Padang, Habibul Fuadi mengatakan, soal aturan anak yang belum divaksin tak bisa sekolah tatap muka itu sudah dijelaskan dalam Surat Edaran (SE). “Sudah jelas di surat edaran itu,” ujar Habibul kepada Langgam.id, Selasa (8/2/2022).

Ditegaskan Fuadi, bahwa sekolah tatap muka hanya berlaku untuk anak yang telah divaksin. “Bagi yang belum vaksin belajar mandiri di rumah, sudah jelas seperti di surat edaran,” ungkapnya.

Dijelaskan Fuadi, sekolah juga tidak akan memberikan pembelajaran daring seperti sebelum-sebelumnya bagi anak yang belum divaksin. “Tak ada (sekolah-red) online sekarang,” ucapnya.

Dikatakan Fuadi, bagi siswa yang belajar mandiri akan dibimbing oleh orang tua. “Guru hanya kasih tugas,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara yang juga merupakan alumni Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Nurul Fajri menilai, SE Disdikbud Kota Padang itu bermasalah, khususnya pada poin nomor dua soal sanksi.

“Poin dua itu harus diperjelas. Apakah sekolah lepas tanggung jawab atau akan menerapkan belajar daring seperti sebelumnya,” ujar Fajri.

Jika melepas tanggung jawab, sebut Fajri, pemerintah pada prinsipnya tidak boleh melakukan hal itu.

“Apalagi ini penyelenggaraan pendidikan, itu tanggung jawab negara dan penyelenggara satuan pendidikan negeri,” ucapnya.

Harusnya, tambah Fajri, peserta didik yang divaksin atau yang belum divaksin, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh hilang.

Jika ada orang tua atau wali murid yang menolak anaknya divaksin, jelas Fajri, harusnya diberikan penjelasan pentingnya vaksin itu.

Baca juga: Anak Belum Divaksin Tak Bisa Belajar Tatap Muka, Ombudsman: SE Itu Prematur, Tak Bisa Diterapkan

“Jadi, bukan dengan cara menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, itu hak wajib yang harus dipenuhi negara, bukan barang yang bisa dibeli dengan harga tertntu, apalagi sekolah dasar dan menengah,” katanya.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Disdikbud Padang Pastikan Tak Ada Sekolah Daring untuk Anak yang Tak Divaksin appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Padang Minta Pemko Fasilitasi Siswa Belum Vaksin Belajar di Rumah.

Langgam.id – Komisi IV DPRD Kota Padang meminta pemerintah kota (Pemko) memfasilitasi siswa belajar di rumah selama mereka belum memenuhi syarat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

Hal itu disampaikan menyikapi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang baru-baru ini. Dimana, Disdikbud Padang menjadikan vaksin pelajar Sekolah Dasar (SD) sebagai syarat mengikuti PTM.

Ketua Komisi IV DPRD Padang Mastilizal Aye mengatakan, kebijakan Disdikbud Padang sesuai dengan instruksi pemerintah pusat untuk peningkatan vaksinasi anak. Hal itu, lanjutnya, juga mengikuti situasi yang berubah setiap saat.

“Situasi dulu Covid-19 kan sudah melandai, sekarang meningkat lagi. Vaksin memang sudah instruksi untuk anak umur 6-11 tahun, ini demi anak-anak juga,” katanya Selasa (8/2/2022).

Terkait ada yang menolak, dirinya meminta Pemko melakukan edukasi kepada orang tua siswa. Bahwa vaksin bertujuan menjaga kesehatan anak.

Orang tua juga tidak bisa menyalahkan kepala sekolah. Sebab, katanya, vaksinasi instruksi dari wali kota.

Kemudian, bagi anak-anak yang harus belajar di rumah, hal itu juga tidak masalah. Sebelumnya Pemko juga pernah menerapkan belajar di rumah secara daring.

“Anak-anak di sekolah harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kita lihat bagaimana perkembangannya beberapa hari kedepan, kan, surat edarannya baru kemaren,” katanya.

Baca juga: SE Disdikbud Padang, PTM Diberikan Kepada Siswa yang Telah Divaksin

Pemko menurutnya juga tidak boleh melarang anak sekolah tanpa ada solusi. Artinya kalau dilarang ke sekolah, anak harus tetap dapat belajar. Harus dibuat sistem dan modulnya bagaimana seperti dulu belajar daring.

“Jangan cuman mengatakan tidak boleh datang ke sekolah lalu anak dibiarkan belajar di rumah tanpa modul. Tidak bagus juga. Harusnya dicarikan jalan keluarnya bagaimana anak di rumah belajarnya,” ujarnya.

Dia mengimbau orang tua agar anaknya yang sehat dan memenuhi syarat untuk divaksin maka silakan divaksin. Tidak ada masalah divaksin karena itu untuk kesehatan.

“Sementara bagi yang tidak bisa divaksin, silakan pula diterangkan ke pihak sekolah,” tutur Mastilizal Aye.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post DPRD Padang Minta Pemko Fasilitasi Siswa Belum Vaksin Belajar di Rumah appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: (Disdikbud Kota Padang akan pindah ke UBH pada awal Februari nanti.

Langgam.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang akan pindah ke Universitas Bung Hatta (UBH) di Ulak Karang pada awal Februari nanti.

Pindahnya OPD tersebut dikarenakan kantor Disdikbud yang lama di Jalan Bagindo Aziz Chan akan direnovasi menjadi gedung youth center (pusat kepemudaan).

Kepala Disdikbud Padang Habibul Fuadi mengatakan, bahwa pihaknya menyewa salah satu gedung milik perguruan tinggi swasta tersebut.

“Salah satu gedung milik UBH yang disewa yakni gedung Fakultas Perikanan. Satu gedung itu mampu memuat seluruh ASN dan mobiler milik Disdikbud,” ujar Habibul, Sabtu (29/1/2022).

Habibul menyebutkan, bahwa gedung Fakultas Perikanan UBH tersebut saat ini tidak digunakan lagi. Hal ini disebabkan karena sudah pindah ke Kampus II UBH di Aia Pacah.

Ia mengungkapkan, bahwa kantor baru Disdikbud tersebut cukup representatif. Namun begitu, ia mengakui bahwa letaknya kurang begitu strategis dibanding tempat lama di Jalan Bagindo Aziz Chan.

“Kita berharap gedung yang baru di Ulak Karang dapat memberikan kenyamanan buat warga Kota Padang yang berurusan,” tuturnya.

Saat ini kata Habibul, pihaknya sedang berbenah-benah. Yaitu, mengumpulkan semua arsip-arsip untuk dipindahkan ke kantor yang baru di UBH.

Sebelumnya, pada 2022 ini, ada dua pembangunan fisik yang cukup besar yang dilakukan oleh Pemko Padang.

Yaitu, pembangunan kantor baru DPRD Padang di Aia Pacah dan youth center atau pusat kreativitas pemuda. Khusus pembangunan youth center, Pemko Padang mengalokasikan anggaran senilai Rp15 miliar.

Baca juga: Bangunan Diubah Jadi Youth Center, Disdikbud Padang Menyewa ke Kampus Ini

Pembangunan youth center ini dilakukan di kantor Disdikbud Padang saat ini yang berada di Jalan Bagindo Aziz Chan.

Pengerjaan youth center ini rencananya akan dimulai dilakukan pada akhir Januari 2022 ini.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kantor Lama Jadi Youth Center, Disdikbud Padang Pindah ke UBH Februari appeared first on Langgam.id.

Kepala Disdikbud Padang Habibul Fuadi menjelaskan vaksinasi bagi siswa siswa SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau sederajat baik sekolah negeri maupun swasta akan digelar pada minggu kedua dan ketiga Januari 2022 ini.

Rencana ini sudah dijelaskan dalam surat edaran Disdikbud tentang pelaksanaan vaksin Covid-19 bagi peserta didik di tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah kota Padang.

“Disdikbud Padang mengeluarkan surat edaran untuk menginformasikan kepada orang tua murid tentang pelaksanaan vaksin anak-anak SD sederajat,” jelasnya dikutip dari Infopublik.id, Minggu (9/1/2022).

Ia mengatakan, anak yang akan divaksin Covid-19, apabila sudah mendapatkan surat bukti izin dari orang tuanya  atau orang tua mendampingi anak saat pemberian vaksin.

“Saat ini Disdikbud Padang masih melakukan pendataan peserta didik tingkat SD sederajat yang akan divaksinasi,” katanya.

Dia menjelaskan, pemberian vaksin bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ini sesuai dengan keputusan menteri yang menyatakan aman vaksinasi covid-19 bagi anak-anak usia tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendra Septa menyebut pihaknya berusaha melakukan capaian vaksinasi bagi lansia. Kemudian vaksinasi bagi anak.

Sebagai salah satu upaya mengejar capaian vaksinasi bagi lansia, pihaknya bersama unsur terkait akan membentuk gerakan cepat mengejar capaian vaksin untuk lansia.

RT/RW yang dikoordinir Lurah dan Camat se-Kota Padang serta didukung pihak TNI dan Kepolisian dapat bergerak mendata langsung warganya yang lansia, baik yang sudah atau belum divaksin.

“Apabila nanti capaian vaksin untuk lansia telah mencapai angka 60 persen maka Pemerintah Kota Padang dapat melanjutkan vaksinasi untuk anak usia 6 s.d 11 tahun,” ujarnya.

Dia menjelaskan di Padang ada 100 ribu anak didik yang tersebar di 400 Sekolah Dasar dan sederajat di Kota Padang untuk sasaran vaksinasi.

“Mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan ini akan mempercepat vaksinasi Covid-19 mencapai 100 persen di Kota Padang,” ujarnya. (*)

—
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Disdikbud Padang Vaksinasi Anak SD Mulai Minggu Kedua Januari appeared first on Langgam.id.