Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program unggulan “Gerak Cepat Sumbar Unggul” yang difokuskan pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan menengah.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, menjelaskan bahwa untuk tahun ini, daya tampung SPMB mencakup 227 SMA Negeri dengan total 1.653 rombongan belajar (rombel) dan kapasitas 60.890 murid. Sementara untuk jenjang SMK, tersedia 110 sekolah dengan 1.052 rombel dan kuota sebanyak 38.184 murid.

Seluruhnya tersebar di kabupaten/kota di Sumbar, kecuali beberapa sekolah yang memiliki kondisi khusus seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada anak usia sekolah menengah yang tertinggal. Kita membuka akses yang luas dengan daya tampung yang memadai di seluruh wilayah,” ujar Barlius di kantornya, Kamis (19/6/2025).

Sebaran sekolah dan rombel tersebut disusun berdasarkan peta kebutuhan pendidikan dan pertumbuhan penduduk usia sekolah di masing-masing daerah. Selain itu, Pemprov Sumbar juga mempertimbangkan tingkat kelulusan siswa SMP/MTs dan kebutuhan tenaga kerja lokal yang mendorong pengembangan pendidikan kejuruan di berbagai daerah.

Untuk memudahkan proses seleksi dan pendaftaran, calon siswa dapat mendaftar secara online melalui laman spmb.sumbarprov.go.id, mulai 9 Juni 2025. Pendaftaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari jalur afirmasi dan mutasi pada 23–27 Juni, jalur prestasi pada 28 Juni–3 Juli, dan jalur domisili pada 4–9 Juli untuk jenjang SMA. Sementara untuk SMK, seleksi dilakukan dalam dua tahap hingga 12 Juli 2025.

“Calon murid baru hanya bisa memilih satu sekolah di jalur SMA, sedangkan untuk SMK bisa memilih dua konsentrasi keahlian di satu sekolah, atau satu konsentrasi di dua sekolah berbeda. Ini memberikan fleksibilitas, sekaligus tetap menjaga ketertiban seleksi,” terang Barlius.

Pemprov Sumbar juga memastikan bahwa sekolah yang berada di daerah blank spot jaringan seluler, seperti di Kepulauan Mentawai, tetap bisa mengikuti proses SPMB dengan mekanisme yang disesuaikan. Ini penting agar kebijakan pemerataan pendidikan benar-benar dirasakan di seluruh Sumatera Barat, tanpa terkecuali.

Langkah ini sekaligus mendukung target besar Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy untuk membentuk SDM unggul di seluruh pelosok Sumatera Barat. Pemerataan daya tampung dan sebaran sekolah ini bukan hanya bentuk pelayanan, tapi juga strategi pembangunan jangka panjang untuk menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan yang setara dan merata. (*/f)

The post SPMB 2025, Hampir 100 Ribu Kursi Tersedia untuk Siswa Baru SMA/SMK di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Kasus ini segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Padang. Kejati Sumbar saat ini menunggu pelimpahan perkara ke pengadilan.

Menurut Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Mustaqpirin, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Untuk rentang waktu pelimpahan perkara secepatnya dilakukan.

“Sembari menunggu jaksa penuntut umum (JPU). Pada persidangan nanti akan didalami pemeriksaan terkait peran dari ketujuh terdakwa, termasuk juga aliran dananya,” ujar Mustaqpirin, Senin (26/8/2024).

Dalam kasus ini terdapat tujuh orang terdakwa, di antaranya berinisial “R” selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), RA selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), keduanya merupakan ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.

Kemudian SA selaku ASN di SMK, DRS (Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa), E (Direktur CV Bunga Tri Dara), Su (Wakil Direktur CV Bunga Tri Dara), dan Sy (Direktur Inovasi Global).

“Satu orang lagi masih buron, karena BA selaku Direktur PT Sikabaluan Jaya Mandiri mangkir dari panggilan penyidik,” ujarnya.

Mustaqpirin mengungkapkan kedelapan orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Sumbar sejak Selasa (28/5/2024), berdasarkan alat bukti yang sah.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam proses penyidikan yang berjalan Kejati Sumbar juga telah menerima pengembalian uang sebesar Rp60 juta dari tersangka Sy yang langsung disita oleh Kejaksaan sebagai barang bukti.

Sebelumnya Asisten Pidana Khusus, Hadiman, menjelaskan, para terdakwa terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan praktik siswa SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar tahun anggaran 2021 dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh auditor internal Kejati Sumbar diketahui kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus ini sekitar Rp5,5 miliar.

Dengan rincian untuk Sektor Maritim sebesar Rp472 juta, Sektor Pariwisata Rp2,13 miliar, Sektor Hortikultura Rp1,44 miliar, dan Sektor Industri Rp1,46 miliar.

Baca juga: Kejati Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Praktik SMK di Disdik Sumbar

Sementara itu, Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA) Sumbar, Marlis mengatakan, untuk dugaan korupsi Pengadaan alat praktik SMK memang sudah berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Mungkin kemarin itu Aspidsus Kejaksaan berganti sehingga mengalami keterlambatan. Mudah-mudahan di Aspidsus yang baru bisa segera dilimpahkan,” katanya.

Kemudian pihaknya sedang mempersiapkan bahan-bahan investigasi terkait pengerjaan-pengerjaan di Dinas pendidikan Sumbar.

“Ya, akan ada kasus lain yang akan menyusul masih dari Dinas pendidikan Sumbar. Kita masih mempersiapkan bahan-bahannya dan kalau ada potensi hukum, maka kami akan laporkan ke kepolisian dan kejaksaan,” pungkasnya. (SI/yki)

The post Berkas Perkara Korupsi di Disdik Sumbar Dinyatakan Lengkap, Kasus Segera Disidang appeared first on Langgam.id.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M Rasyid mengatakan, berkas perkara sudah diserahkan oleh Jaksa Penyidik kepada Jaksa Peneliti. Kemudian, Jaksa Peneliti akan meneliti kelengkapan berkas perkara untuk menentukan status pemerosesan hukum.

“Jika Jaksa peneliti menyatakan berkas lengkap maka Penyidik akan segera melakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar perkara bisa dilimpahkan ke pengadilan,” kata Rasyid, Rabu (14/8/2024).

Jika berkas dinilai belum lengkap atau P19, Rasyid menambahkan, maka akan dikembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi. Berkas yang tengah diteliti oleh Jaksa Peneliti saat ini adalah untuk ketujuh tersangka yang tengah menjalani penahanan.

Baca juga: Kejati Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Praktik SMK di Disdik Sumbar

Ketujuh tersangka itu adalah R selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), RA selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), keduanya merupakan ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.

Kemudian SA selaku ASN di SMK, DRS (Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa), E (Direktur CV Bunga Tri Dara), Su (Wakil Direktur CV Bunga Tri Dara), dan Sy (Direktur Inovasi Global).

Sedangkan satu tersangka lainnya berstatus buronan karena mangkir dari panggilan penyidik yaitu rekanan pengadaan berinisial BA yang menjabat Direktur PT Sikabaluan Jaya Mandiri.

Kedelapan orang itu (termasuk BA) ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejati Sumbar sejak Selasa (28/5) berdasarkan alat bukti yang sah.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu dalam penyidikan yang berjalan Kejati Sumbar juga telah menerima pengembalian uang sebesar Rp60 juta dari tersangka Sy yang langsung disita oleh Kejaksaan sebagai barang bukti.

Baca juga: Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan, Kantor Gubernur Sumbar Digeledah Kejaksaan

Kasus yang menjerat para tersangka adalah dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan praktik siswa SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar tahun anggaran 2021 dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar.

“Kemudian atas pengadaan tersebut, PPTK dan PPA diduga telah mengabaikan tata cara penetapan harga perkiraan sementara terhadap barang yang diadakan dalam proyek,” kata Hadiman, selaku Kasipidsus Kejati Sumbar ketika itu.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh auditor internal Kejati Sumbar diketahui kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus ini sekitar Rp5,5 miliar.

Yaitu dengan rincian pada Sektor Maritim sebesar Rp472 juta, Sektor Pariwisata Rp2,13 miliar, Sektor Hortikultura Rp1,44 miliar, dan Sektor Industri Rp1,46 miliar. (SI/yki)

The post Kejati Rampungkan Berkas Korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar appeared first on Langgam.id.

Sembilan tersangka itu di antaranya adalah Raymon selaku KPA, Rusdi Ardion selaku PPTK, Syaiful Abrar merupakan guru SMK.

Selanjutnya, Doni Rahmat Samulo selaku kepala UKPBJ. Erika dan Suherwin selaku penyedia sektor hortikultura. Mereka merupakan direktur dan wakil direktur CV Bunga Tri Dara.

Kemudian Syarifuddin selaku penyedia sektor industri yang merupakan direktur CV Inovasi Global. Selanjutnya Bayu Aji penyedia sektor maritim, direktur CV Sikabaluan Jaya Mandiri.

Terakhir, Didi Irawan penyedia sektor pariwisata. Namun tersangka sudah meninggal sehingga statusnya dalam perkara ini gugur.

“Karena satu tersangka meninggal dunia, maka statusnya gugur. Tidak bisa diteruskan ke pengadilan,” ujar Aspidsus Kejati Sumbar, Hadiman, Selasa (28/5/2024).

Dikatakan Hadiman para tersangka bersengkokol dari awal hingga akhir dalam pengadaan alat praktik untuk SMK di Disdik Sumbar tersebut. Ada empat kegiatan yang dilakukan.

“Kalau tersangka ini empat kegiatan, ada di sektor kemaritiman, pariwisata, hortikultura dan industri,” ungkapnya.

Ia menyebutkan sampai hari ini kerugian negara belum dikembalikan para tersangka. Kejati Sumbar akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pada Jumat (31/5/2024).

“Kami minta tersangka kooperatif,” tegasnya.

Dari dugaan korupsi ini, tidak ada nama mantan atau kepala dinas. Hadiman mengungkapkan, pengembangan penyidikan masih terus berjalan.

“Tergantung perkembangan dari rangkaian penyidikan. Nanti, kalau rangkaian dari mereka (tersangka) ini kalau ada mengatakan si a,b,c ada peran, motif, persengkokolan, menerima aliran dana, kami selaku penyidik tidak segan-segan menetap tersangka,” kata dia.

“Para tersangka silakan disebutkan aliran dana ke mana saja. Kami tidak tebang pilih dalam kasus ini,” tambah Hadiman. (SI/yki)

The post Kejati Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Praktik SMK di Disdik Sumbar appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, tim penyidik kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar sudah lebih dulu melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Sumbar beberapa hari lalu.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Hadiman mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen barang bukti. Dari penggeledahan sebelumnya, tidak ditemukan dokumen barang bukti yang diperlukan.

“Dugaan korupsi pada tahun 2021 lalu,” kata Hadiman usai penggeledahan di kantor Gubernur Sumbar.

Di Kantor Gubernur Sumbar tersebut, tim penyidik mendatangi gedung Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Di sini, sejumlah ruangan digeledah.

Selanjutnya, tim bergerak ke ruangan Sekretaris Daerah Sumbar, Hansastri. Di ruangan ini, disita sejumlah dokumen seperti buku agenda surat keluar masuk.

Menurut Hadiman, di ruangan Sekda, pihaknya bertemu dengan Sekda Hansastri untuk menanyakan dokumen tersebut.

“Tadi kami sita dokumen buku agenda surat masuk dan keluar di ruangan Sekda,” ujar Hadiman.

Sekdaprov Sumbar, Hansastri, mengaku pihaknya koperatif mendukung proses hukum kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan Sumbar.

“Tadi Pak Hadiman dan penyidik datang menanyakan soal surat masuk dan keluar. Apa yang mereka butuhkan kita berikan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi yang disidik Kejati Sumbar adalah dugaan mark up pengadaan peralatan praktek siswa SMK di Sumbar tahun 2021.

Ada empat pengadaan yaitu pengadaan peralatan praktek siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif dan sektor pariwisata dengan total anggaran Rp18 miliar lebih.

Kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat tahun 2021 dan kemudian Kejati melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan diduga ada mark up sehingga ditingkatkan ke penyidikan. (yki)

The post Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan, Kantor Gubernur Sumbar Digeledah Kejaksaan appeared first on Langgam.id.

Dunia pendidikan di Indonesia pun harus mengikuti perkembangan tersebut. Pemerintah kini tengah mempercepat digitalisasi di dunia pendidikan. Seperti dikutip dari laman Mendikburistek, digitalisasi atau pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran di sekolah menjadi keniscayaan. Pemanfaatan teknologi digital dilihat akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Demikian pula dengan dunia pendidikan di Sumatra Barat (Sumbar). Pada 10 November hingga 5 Desember 2022 mendatang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan Creative Learning in Digital Age (Mengembangkan Pembelajaran Kreatif di Era Digital), di Bukittinggi.

“Kegiatan ini diadakan agar dunia pendidikan Sumbar siap menghadapi era digital saat ini,” kata Prawira Salim yang dipercaya sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

Lebih jauh, Prawira yang merupakan ketua Yayasan Dedikasi Edukasi Kualiva (DEK) Padang, sebuah yayasan yang bergerak dalam pengembangan pendidikan ini mengatakan bahwa pelatihan ini perlu diadakan agar tenaga pendidik di Sumbar bisa makin berkembang dan melek digital.

“Ini akan mendorong kuatnya sumber daya manusia di dunia pendidikan di Sumbar, ” ujarnya.

Wira mengatakan, dalam kegiatan ini para peserta akan dibekali dengan sejumlah soft skill, salah satunya ialah model kerangka pembelajaran terbaru.

“Kita akan beri materi kerangka kerja pembelajaran abad 21,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan tenaga pendidik di Sumbar memiliki paradigma baru yang lebih up-grade terhadap dunia pendidikan.

“Kita berharap dengan kegiatan  ini bisa terbangun paradigma baru bagi guru dalam kegiatan pembelajaran,” pungkasnya.

Kegiatan atau bimbingan teknis (bimtek) ini akan diikuti oleh 450 peserta yang terdiri atas guru-guru dan kepala sekolah/wakil kepala sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Sumbar.

Bimtek ini terbagi dalam beberapa gelombang. Ratusan peserta akan dibagi dalam beberapa gelombang dengan peserta lebih kecil sehingga pelatihan menjadi lebih efisien, dan mereka pun dapat mengikuti pelatihan secara lebih intens.

Bimtek ini sendiri terselenggara dengan dana aspirasi yang digelontorkan oleh Supardi, Ketua DPRD Sumatra Barat dari fraksi Gerindra, dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Sebelumnya bimtek serupa juga telah diadakan untuk ratusan tenaga pendidik dari berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Sumbar.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Era Digital, Ratusan Guru dan Kepala SMK di Sumbar Ikuti Bimtek Creative Learning appeared first on Langgam.id.

Berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Pesisir Selatan Targetkan 55.134 Siswa.

Langgam.id – Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Pesisir Selatan telah ditabuh sejak pekan lalu. Dinas pendidikan menarget 5.5134 siswa Sekolah Dasar (SD) di daerah setempat demi menjaga kekebalan kelompok.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesisir Selatan menyebut, hingga awal pekan ini, diperkirakan seribu siswa telah menjalani vaksinasi. Angka tersebut akan bertambah setiap hari selama proses vaksinasi.

“Mungkin sudah lebih kalau ditambah dengan vaksinasi hari ini,” kata Kabid Pembinaan SD Disdikbud Pesisir Selatan Lendra dikutip dari pesisirselatankab.go.id, Selasa (8/2/2022).

Pihaknya akan terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi pada siswa dalam pencapaian target ke depannya. Interaksi dengan kepala sekolah, dan sosialisasi pada masyarakat terus dilakukan.

“Pihak sekolah kita minta terus berinteraksi dengan masyarakat, orang tua siswa, melakukan edukasi pada wali murid. Sehingga orang tua siswa tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Didikbud Pesisir Selatan juga berkolaborasi dengan kepolisian, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainya. Kolaborasi yang baik membuatnya optimis target vaksinasi anak dapat tercapai.

Terlebih, sejauh ini, semua pelaksanaan dalam keadaan aman dan damai. Belum ditemukan kendala maupun kejadian luar biasa yang dapat menghambat proses vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya mencegah penularan Covid-19 dan percepatan pembentukan kekebalan kelompok. Khususnya, kata Lendra, di lingkungan sekolah di Pesisir Selatan.

“Kita menargetkan sebanyak 55.134 orang siswa. Semoga tercapai,” tuturnya diaminkan Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Zul Muklis.

Diketahui, pelaksanaan vaksinasi itu sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Nomor: 100/13/STC-19/2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Usia 6-11 Tahun di Pesisir Selatan. Surat ditandatangani bupati tersebut tertanggal 13 Januari 2022.

SE Bupati juga menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan No: SR. 01.02/4/3309/2021 tanggal 13 Desember 2021. Kemudian Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor: HK. 01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksin Covid-19 bagi Anak Usia 6-11.

Baca juga: Sikapi SKB 4 Menteri, Padang Panjang Gelar Vaksinasi Anak Hari Ini

Di sana disampaikan, capaian target dosis 1 bagi anak sebesar 72, 52 persen. Kemudian lansia 76,48 persen. “Vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun sudah menjadi prioritas,” kata Lendra.

—

Dapatkan update berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Pesisir Selatan Targetkan 55.134 Siswa appeared first on Langgam.id.

Mahyeldi menyebut pelantikan kepala sekolah adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan sesuai visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD Sumbar 2021-2021.

“Indeks pendidikan menjadi faktor utama dalam mencapai indeks pembangunan manusia. Menjadi kewajiban seluruh jajaran dinas pendidikan meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia, terampil dan berdaya saing,” katanya lewat keterangan tertulis.

Ia menyebut sejak lama Sumbar telah diakui sebagai gudang SDM, bukan fisik. Sehingga meski jumlah penduduk orang Minang hanya empat persen dari penduduk Indonesia tetapi tokoh yang muncul tidak kurang dari 2000 orang. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dari daerah lain.

Menurutnya tradisi kepemimpinan, tradisi ketokohan sudah ada di Sumbar. Oleh karena itu Sumbar harus bisa mengambil peran dalam visi Indonesia Emas, Indonesia menjadi negara lima besar di dunia.

Tapi perlu usaha keras untuk bisa mencapainya karena pendidikan di Sumbar sudah mulai ditinggalkan oleh tetangga, Riau.

“Kita harus tau informasi ini dan paham. Paham artinya mencarikan jalan keluar, solusi terhadap kekurangan kita sendiri agar kedepan pendidikan Sumbar bisa kembali menjadi yang terbaik,” ujarnya.

Ia menyebut pendidikan harus kondusif. Kepala sekolah dan jajaran harus solid dan mampu membangun teamwork. Kesuksesan sekolah tidak hanya karena kepala sekolah tetapi juga oleh guru.

“Karena itu hak kepala sekolah, hak guru harus ditunaikan cermat dan tepat waktu agar bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Guru-guru yang memiliki metode mengajar yang paling baik harus diberikan hadiah. Begitu juga kepala sekolah diberi hadiah, yaitu kepala SMA yang banyak mengantar lulusan ke perguruan tinggi, kepala SMK yang mengantarkan lulusan ke dunia kerja.

“Karena orientasinya berbeda maka pendekatan yang dilakukan kepala sekolah juga harus berbeda,” katanya.

Ia menyebut untuk mendukung semua itu, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar lebih dari 40 persen dari total APBD 2022. (*/Rahmadi)

The post Lantik 161 Kepala Sekolah, Gubernur Ingatkan Soal Ketertinggalan Pendidikan di Sumbar appeared first on Langgam.id.

“Tahap awal kami lakukan dulu sosialisasi, identifikasi kepala sekolah yang memenuhi syarat,” katanya dikutip dari laman resmi pemda, Rabu (20/10/2021).

Menurutnya, PSP ini sejalan dengan visi dan misi Kota Payakumbuh, yakni, Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan semangat Kebersamaan menuju Payakumbuh menang, serta implementasi dari misi 1 dan 5 yakni pengembangan SDM dan Karakter.

“Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju,” katanya.

Program ini dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. “Jumlah sekolah untuk program PSP dari Kemendikbud RI untuk Kota Payakumbuh belum ditentukan,” ujarnya. (mg-Lisa)

The post Pemko Payakumbuh Targetkan Program Sekolah Penggerak di Awal 2022 appeared first on Langgam.id.

Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri mengatakan pihaknya sudah mendengar SKB 3 menteri tersebut. Namun belum ada menerima surat secara tertulis. Pada prinsipnya, Disdik Sumbar menerima karena ini merupakan keputusan pemerintah pusat.

“SKB ini tentu mesti kita kaji dan telaah terlebih dahulu karena ini berlaku untuk seluruh Indonesia,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (4/1/2021).

Menurutnya, Disdik Sumbar akan bisa saja merevisi aturan yang tidak sejalan dengan apa yang ada dalam SKB tersebut. Namun soal nilai-nilai kearifan lokal, menurut Adib perlu dibicarakan lebih lanjut.

“Saya belum bertemu dengan pimpinan, kita tunggu jadwal beliau, kita laporkan SKB ini dan nanti bagaimana pula sikap kita atas nama pemerintah provinsi Sumatra Barat,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Bertemu Disdik Sumbar, Selesaikan Masalah Hijab di Sekolah

Menurutnya, esensi SKB tersebut adalah tidak ada pemaksaan dalam penggunaan seragam tertentu. Selama ini, kata dia, yang telah berjalan dalam aturann adalah soal kearifan lokal, yaitu budaya Minangkabau tentang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

“Namun dalam implementasinya kadang tidak, ya pemahaman orang yang menjalankan, sehingga masuk ke ranah agama,” katanya.

Menurutnya, kasus di SMKN 2 Padang yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi perhatian nasional sehingga terjadi koreksi dari pusat. Tanpa ada SKB, kata dia, Disdik Sumbar juga sudah merevisi aturan sesuai dengan Peraturan Mendikbud, termasuk aturan soal penggunaan jilbab.

“Jadi kalaupun ada SKB maka kita tinggal sesuaikan, mana saja yang menjadi substansinya,” katanya.

Diketahui, pemerintah resmi tak memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang peserta didik untuk mengenakan seragam beratribut agama.

Aturan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Putusan tersebut diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Rahmadi/ABW)

The post Disdik Sumbar Kaji SKB 3 Menteri Soal Atribut Keagamaan di Sekolah appeared first on Langgam.id.