Sosok wali nagari diposisikan sebagai pemimpin dalam urusan-urusan administratif, kemasyarakatan, ekonomi dan hubungan antar-nagari. Sementara itu, urusan adat, agama, kekerabatan hingga sistem pewarisan harta pusaka diatur dalam suatu dewan perwakilan adat yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Limbago Adat.

Selain itu, masyarakat Sumatera Barat juga mengenal istilah adat salingka nagari berdasarkan pepatah yang sudah turun temurun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.

lain lubuk lain ikan
lain padang, lain belalang
lain nagari, lain adatnya

Pepatah tersebut menjelaskan bahwa kehidupan sosial politik nagari-nagari di Sumatera
Barat memiliki aturan-aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat secara spesifik
dan memiliki perbedaan di setiap nagarinya. Hal inilah yang menempatkan tokoh-tokoh
pemangku adat nagari dalam wadah KAN maupun limbago adat menjadi penting dalam
menjaga tradisi dan aturan adat di masing-masing nagari meski penetapan kebijakan secara
administratif menjadi tanggung jawab wali nagari.

Budaya politik dalam cakupan nagari, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya memilki
kebiasaan untuk mengadopsi nilai-nilai dari pepatah minang. Adapun posisi dari pimpinan di
suatu nagari dikiaskan dengan pepatah yang berbunyi didahulukan salangkah, ditinggikan
sarantiang, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito.

Pepatah tersebut memiliki makna bahwa posisi pimpinan dalam kehidupan masyarakat minang adalah didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Lebih lanjut pepatah tersebut juga menjelaskan posisi
kepemimpinan yang egaliter dan memiliki jarak yang sangat dekat dengan masyarakat
sehingga keluh kesah, pertanyaan dan aspirasi masyarakat dapat diserap dan tersampaikan
di musyawarah-musyawarah.

Meskipun pimpinan nagari yang akan memutuskan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan nagari secara formal. Namun di sisi lain juga terdapat tradisi penghormatan dalam memposisikan penguasa lokal atau penghulu yang diistilahkan secara adat sebagai bajanjang naiak, batanggo turun. Artinya sistem kekuasaan dijalankan secara teratur, hirarkis dan berjenjang di setiap tingkatan masyarakat.

Politik Nagari sebagai Politik Alternatif

Dalam karya William Liddle (1972) dijelaskan bahwa dewasa ini, budaya politik kontemporer di Indonesia lebih banyak menyerap konsep-konsep politik dan kekuasan dari barat. Oleh sebab itu, keberadaan tatanan sosial politik nagari-nagari di Sumatera Barat menjadi
menarik untuk terus dijaga dan dikembangkan sebagai alternatif pemahaman budaya politik
di Indonesia.

Terbukti, gagasan-gagasan tentang kemerdekaan, egalitarianisme dan budaya politik majemuk ditulis dari tokoh-tokoh terbaik yang dilahirkan dan dibesarkan oleh tradisi minang. Sebutlah karya “Menuju Republik Indonesia ” yang disusun oleh Tan Malaka, “Demokrasi Kita” oleh Hatta, dan lahirnya buku “Perjuangan Kita” oleh Sutan Sjahrir pada akhirnya dapat betul-betul dijiwai dan mendorong kemerdekaan Indonesia di masa-masa perjuangan menuju kemerdekaan.

Keterlibatan berbagai pihak baik dari perangkat pemerintahan formal, lembaga adat hingga
berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan kebijakan merupakan tradisi yang sudah
mengakar. Bahkan, obrolan ringan, diskusi serius hingga musyawarah tentang hal-hal terkait
sosial-politik juga sangat lekat dengan kehidupan masyarakat minang.

Hal ini dimanifestasikan dalam tradisi mangaji ka surau, bagurau ka lapau. Tradisi tersebut
menjelaskan bahwa sejak masa lampau, surau tidak hanya merupakan aula tempat ibadah
dan belajar mengaji. Namun lebih dari itu, surau seringkali dijadikan tempat bermusyawarah
yang membahas keputusan-keputusan penting bagi nagari.

Sementara itu, Lapau sebagai tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat umumnya juga memiliki ruang tempat berkumpulnya masyarakat untuk menikmati jajanan ringan, teh maupun kopi dengan tanpa memandang status dan peranan sosial sehingga lapau seringkali menjadi tempat perdebatan terkait isu-isu penting bagi nagari dan masyarakatnya.

Dengan tradisi tersebut, aktivitas diskusi dan musyawarah dalam masyarakat minang sangat
penting. Hal ini juga sejalan dengan pepatah bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik, nan bulek samo kito golongkan, nan picak samo kito layangkan. Pepatah yang artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, yang bulat sama kita golongkan, yang penyek sama kita layangkan. Berangkat dari pepatah tersebut, kebiaasan bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan menjadi penting sehingga baik gurauan, perdebatan dan musyawarah merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial-politik.

Belakangan ini, kondisi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sedang memburuk.
Laporan investigasi Tempo yang juga berdasarkan penelitian dari The Economist (2021)
menjelaskan bahwa penyelenggaraan demokrasi di Indonesia belakangan ini berada pada
titik terendah dalam 14 tahun. Selain itu, Indikator Politik Indonesia (2021) juga menjelaskan
bahwa tingkat kepercayaan generasi muda pada partai politik hanya berada di angka 32,67
persen.

Meski demikian, penyelenggaraan demokrasi pada cakupan nagari di Sumatera
Barat terus bertahan sebagaimana mestinya. Dengan tetap eksisnya budaya diskusi,
gurauan, perdebatan ataupun musyawarah di berbagai tempat baik lapau, surau, hingga
forum forum resmi yang diwadahi oleh Limbago adat dan KAN setidaknya dapat menjadi
contoh dalam membangun budaya demokrasi yang aktif dan partisipatif.

Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat : Sebuah Paradoks

Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencakup 3 aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek lembaga demokrasi serta aspek hak-hak politik. Merujuk pada hasil perhitungan IDI di tahun 2019, terdapat hal yang menarik terkait dengan skor IDI Provinsi Sumatera Barat.

Berbanding terbalik dengan tradisi demokrasi yang tersusun secara sistematis pada lingkup nagari, perhitungan IDI yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan bahwa Sumatera Barat berada pada posisi lima terendah dari 34 provinsi di Indonesia sehingga kondisinya menjadi menarik untuk disorot lebih lanjut. Dari 3 aspek yang dihitung dalam perhitungan IDI, aspek hak-hak politik menjadi aspek yang paling mempengaruhi turunnya IDI di Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Fajri et al. (2021) bahwa tingginya laporan masyarakat atas kebijakan lembaga eksekutif serta rendahnya performa lembaga legislatif baik di tingkat
kabupaten/kota maupun provinsi menjadi perhatian yang serius. Hal ini mengisayaratkan dibutuhkannya penguatan dari penyelenggaraan demokrasi di Sumatera Barat.

Wujud perhatian terhadap kondisi demokrasi di Sumatera Barat juga disampaikan dalam
pidato mantan Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dalam rangka perayaan HUT
Sumatera Barat ke-77 pada 1 Oktober 2022. Dalam liputan Antara tersebut, dijelaskan
bahwasannya upaya peningkatan kualitas demokrasi di Sumatera Barat dapat dilaksanakan
melalui perbaikan mutu pendidikan dan peningkatan peran keterbukaan informasi publik.
Terlebih, keterbukaan informasi publik dirasa penting agar setiap elemen masyarakat dapat
memiliki hak yang sama dalam menerima informasi sehingga dapat menghadirkan diskursus
dan inovasi dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

Data Desa Presisi Sebagai Penguatan Budaya Politik Alternatif Sumatera Barat

Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang dimaksudkan
untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dalam rangka memberikan dukungan bagi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi hingga pengendalian pembangunan.

Dalam hal ini, ketersediaan data secara komprehensif sudah dapat diakses melalui BPS, Bappenas dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya di berbagai tingkatan baik dalam cakupan nasional hingga tingkat
kabupaten/kota. Namun, dengan ketersediaan data dari lembaga-lembaga tersebut umumnya belum dapat menjamin ketersediaan data yang mampu memetakan kondisi fisik beserta keadaan sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat desa yang merupakan unit terkecil dari pemerintahan.

Data Desa Presisi (DDP) merupakan Inovasi yang memiliki kemampuan untuk menyajikan kombinasi data dengan pendekatan spasial (ruang), partisipatif dan sensus yang terintegrasi. Sebagai Penggagas DDP, Dr. Sofyan Sjaf (2019) menjelaskan bahwa hak subsidiaritas desa (nagari dalam konteks Sumatera Barat) cenderung tidak dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak subsidiaritas yang dimaksud merupakan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 6 tahun
2014 tentang Desa.

Namun seiring berlakunya permendes tentang prioritas penggunaan dana desa yang mengatur tentang peruntukkan dana desa ke sektor-sektor tertentu, maka otomatis hak subsidiaritas bagi pemerintah desa akan tercederai.

Keberhasilan DDP dalam membangun sistem yang mampu menyajikan 208 indikator sosial dan 74 indikator spasial secara terintegrasi menempatkan desa pada kepemilikan data yang dapat menjelaskan kondisi desa. Terlebih, DDP juga menggunakan pendekatan bottom-up di mana DDP menawarkan paradigma penyediaan data dari masyarakat desa sebagai subjek data (Sjaf, 2019). Artinya, Proses pelaksanaan pengambilan data dan verifikasi data akan dilaksanakan oleh warga desa agar data yang dikumpulkan tidak bersifat semu dan dapat menghindarkan desa dari hadirnya kebijakan yang bias dalam agenda-agenda pembangunan desa.

Nagari Panampuang merupakan nagari yang merupakan percontohan nagari pertama di Sumatera Barat yang menggunakan DDP dalam penyediaan data nagarinya. Dengan menggunakan peta dan data DDP, Nagari Panampuang berhasil menggunaakan DDP dalam mendukung musyawarah pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor.

Salah satunya adalah permasalahan tapal batas nagari, Peta dengan akurasi tinggi dan dibuat menggunakan drone oleh tim DDP mampu mendukung musyawarah tapal batas nagari pada akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan pengelolaan lahan Nagari Panampuang dengan 5 nagari di sekelilingnya.

Belum lagi, masyarakat Nagari Panampuang juga mendapatkan akses data yang dapat memetakan kondisi sosial-ekonomi penduduknya dengan sensitivitas data yang tinggi. Sensitivitas tersebut dapat dijamin dengan ketersediaan data-data sosial dalam cakupan 208 data kondisi sosial yang dapat
dipertanggungjawabkan baik dari nama, alamat hingga koordinat. harapannya, ketersediaan
data yang komprehensif tersebut dapat meminimalisir berbagai bentuk program, bantuan
dan perencanaan yang tidak tepat sasaran.

Dengan kombinasi budaya politik alternatif khas minang serta ketersediaan data-data yang
akurat dari DDP, maka tradisi demokrasi masyarakat nagari secara egaliter, aktif dan teratur
dalam perumusan kebijakan-kebijakan di nagari akan lebih efektif dan efisien. Setiap upaya
pengambilan kebijakan dan dinamika politik yang menyertainya baik dalam bentuk diskusi,
perdebatan dan musyawarah akan berfungsi dengan optimal.

Lebih lanjut, kehadiran DDP sebagai data dasar di nagari yang dapat diakses oleh masyarakat nagari akan menempatkan nagari sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan dalam ketersediaan data sehingga mendorong lahirnya kebijakan.

Abdurrahman Harits adalah Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Pegiat Data Desa Presisi (DDP)

The post Data Desa Presisi dan Potensi Budaya Politik Alternatif Sumbar appeared first on Langgam.id.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumbar, Doni Rahmat Samulo mengatakan, dari 106 nagari baru dalam pemekaran nagari ini, maka bisa menyerap 1.590 tenaga kerja.

“Jika saja per nagari itu merekrut 15 orang untuk jadi wali nagari dan perangkatnya, maka akan ada 1.590 orang yang mendapatkan lapangan kerja,” ujar Doni usai menerima 47 kode wilayah administrasi nagari di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Diketahui, Sumbar kali ini kembali mendapatkan 47 kode administrasi wilayah nagari dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kode wilayah nagari itu diserahkan langusung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Watipo.

“lhamdulillah pada hari ini kami atas nama Gubernur menerima 47 kode wilayah administrasi pemerintahan nagari yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri,” ungkap Doni.

Sebelumnya, kata Doni, Sumbar juga telah menerima sebanyak 59 kode nagari untuk Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Dengan demikian, maka jumlah nagari baru di Sumbar di tahun 2022 ini bertambah sebanyak 106 nagari. Jika diakumulasikan, maka jumlah nagari di Sumbar hingga saat ini telah mencapai 1.035 nagari yang tersebar di 12 kabupaten dan dua kota.

Diberitakan sebelumnya, dari 106 nagari baru itu, Sumbar bisa menarik anggaran Rp84,8 miliar dari pusat yang berasal dari Dana Desa.

“Jika masing-masing nagari mendapatkan Rp800 juta dana desa dari pusat, maka ada Rp84,8 miliar dana pusat akan masuk ke Sumbar melalui nagari baru tersebut,” kata Doni, Senin (27/9/2022).

Baca juga: Sumbar Kini Miliki 1.035 Nagari, Bisa Tarik Anggaran Rp828 Miliar dari Pusat

Lalu, jika masing-masing nagari disamaratakan mendapat Rp800 juta dari dana desa. Maka, uang dari pusat yang akan mengalir ke Sumbar melalui 1.035 nagari bisa mencapai Rp828 miliar.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tak Hanya Tarik Anggaran Lebih Banyak, Pemekaran Nagari Juga Kurangi Angka Pengangguran appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Forwana Sumbar menanggapi kepengurusan APDESI yang terpecah menjadi dua kubu.

Langgam.id – Forum Wali Nagari (Forwana) Sumatra Barat (Sumbar) menanggapi Kepengurusan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang terpecah menjadi dua kubu. Terutama usai tersebar informasi rencana deklarasi mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, ribuan kepala desa di Indonesia yang tergabung dalam APDESI pimpinan Surta Wijaya mengikuti kegiatan Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2022).

Dalam kegiatan itu rencananya bakal mendeklarasikan dukungan agar Jokowi menjabat 3 periode. Namun akhirnya deklarasi tersebut tidak jadi dan direncanakan dilakukan usai lebaran nanti.

Kemudian, muncul pernyataan dari APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid yang membantah organisasinya mendukung Jokowi 3 periode.

Abdul Majid mengklaim bahwa organisasi APDESI pimpinannya yang sah karena ada SK dari Kemenkum HAM.

Ketua Forwana Sumbar Zul Arifin Datuak Parpatiah mengatakan, sebetulnya APDESI ini cuma satu. Kemudian berganti pengurusan setiap Munas.

Terakhir Munas pada Desember 2021 lalu juga diikuti oleh anggota Forwana sebanyak 32 orang.

“Kami hadir dan mempunyai hak dipilih dan memilih, waktu itu secara aklamasi mayoritas memilih Surta Wijaya sebagai ketua APDESI, dengan sendirinya APDESI itu cuman satu saja,” katanya, Jumat (1/4/2022).

Sementara, Arifin Abdul Majid tetap mempertahankan APDESI pilihan dirinya dan menjalankannya.

Versi yang dipimpin Abdul Majid tidak terdiri dari kepala desa, dan Abdul Majid sendiri bukan kepala desa. Padahal dalam AD/ART harus kepala desa aktif seluruhnya.

“Seperti yang itu kami tahu, lalu Forwana Sumbar kemana perginya? Tentu ke APDESI yang telah melalui Munas dan telah dilantik di Gedung DPR dan saya sendiri masuk dalam pergurus, jadi Forwana Sumbar menaungi dirinya dalam APDESI pimpinan Surta Wijaya,” katanya.

Terkait, surat SK yang terdaftar di Kemenkum HAM yang dimiliki Arifin Abdul Majid bahwa dia yang memegang dulu, padahal harus dilakukan pembaruan nama-nama pengurus.

Forwana Sumbar ungkapnya, juga tidak pernah ikut Munas yang di bawah pimpinan Abdul Majid.

Meski demikian terangnya, Forwana Sumbar juga bukan secara langsung merupakan pengurus DPD APDESI. Belum ada rumusan khusus soal itu. Forwana Sumbar yang jelas telah ikut menyumbang berkontribusi dalam membuat AD/ART, menyumbang rumusan program yang saat ini dipimpin Surta Wijaya.

Menurut dia biasa saja, sebenarnya hal seperti itu terjadi karena adanya pihak yang tidak setuju dengan kesepakatan Munas.

“Seharusnya APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid memperbarui surat ke Kemenkum HAM untuk mengganti nama-nama pengurus sesuai hasil Munas. Saat ini APDESI pimpinan Surta Wijaya juga masih dalam proses pengurusan surat tersebut,” ujarnya.

Sebenarnya kata Zul, APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid ini tidak terlalu dihiraukan. Namun karena viral pemberitaaan Jokowi 3 periode, akhirnya naik ke permukaan.

Baca juga: Penjelasan Forwana Sumbar Soal Ribuan Kepala Desa Dukung Jokowi 3 Periode

Sementara untuk pernyataan sikap Forwana Sumbar terkait adanya deklarasi 3 periode, pihaknya masih belum memutuskan. Forwana Sumbar menurutnya akan menggelar rapat untuk menentukan sikap terhadap itu.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Penjelasan Forwana Sumbar Soal Dualisme di Tubuh APDESI appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Ketua Forwana Sumbar jelaskan soal informasi ribuan kepala desa se-Indonesia yang mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode.

Langgam.id – Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Sumatra Barat (Sumbar) Zul Arifin Datuak Parpatiah memberikan penjelasan soal informasi ribuan kepala desa se-Indonesia yang mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 3 periode.

Zul Arifin menjelaskan sejauh ini Forwana yang terdiri dari 929 wali nagari dan desa di 14 kabupaten kota berdiri sendiri. Namun secara nasional memang dikoordinasi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Terkait informasi deklarasi Jokowi 3 periode oleh kepala desa, lembaga Forwana Sumbar menurutnya belum menetapkan sikap.

“Bagaimana sikap kami? Kalau secara lembaga tentu kami akan rapatkan terlebih dahulu, sebab sejauh ini kami belum menerima informasi yang valid, pasti, dan bagaimana detailnya dukungan 3 periode ini, baru masih informasi yang viral dan berkembang saja,” katanya, Rabu (30/3/2022).

Dia melanjutkan, bahwa Forwana Sumbar akan menggelar rapat atau musyawarah untuk menetapkan sikap lembaga.

Dalam musyawarah nanti ungkapnya, tentu akan banyak aspirasi yang disampaikan. Terkait aspirasi dari APDESI, Forwana menurutnya tetap menghargai hal itu.

Dirinya sendiri juga diundang dalam pertemuan di Istora Senayan Jakarta, namun tidak sempat hadir karena jadwal padat.

Namun dari Forwana Sumbar ada sekitar 9 orang perwakilan yang ikut dalam pertemuan itu. Zul mengaku terus berkoordinasi dengan peserta yang datang ke Jakarta.

“Sejauh ini informasi dari kawan-kawan yang pergi belum pernah dibicarakan prinsip soal Jokowi 3 periode ini, belum ada sampai sekarang, cuman memang akan dideklarasikan nanti jika disepakati nanti dari seluruh Indonesia dan dibacakan nanti setelah lebaran,” ujarnya.

Forwana menurut dia tetap menghargai usulan Jokowi 3 periode dari APDESI. Namun untuk sikap lembaga, Forwana akan melakukan pertemuan lewat rapat koordinasi pengurus wali nagari se-Sumbar di pertengahan bulan Ramadan nanti. Termasuk membahas dukungan Jokowi 3 periode.

“Nanti kita akan menetapkan bagaimana sikap lembaga, yang jelas sejauh ini belum ada ajakan dari APDESI, belum ada yang satu poin soal Jokowi 3 periode,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kepala desa se-Indonesia yang tergabung dalam APDESI menggelar kegiatan Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Gubernur Kukuhkan Pengurus Forum Wali Nagari Sumbar

Rencananya, kegiatan juga bakal mendeklarasikan usulan Presiden Joko Widodo 3 periode tapi batal karena dilarang sejumlah pihak, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun APDESI berencana menyiapkan deklarasi Jokowi 3 periode selepas lebaran nanti.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Penjelasan Forwana Sumbar Soal Ribuan Kepala Desa Dukung Jokowi 3 Periode appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Di Sumbar terdapat 3 desa/nagari berstatus sangat tertinggal dan 35 desa/nagari tertinggal.

Langgam.id – Di Sumatra Barat (Sumbar) terdapat 928 desa/nagari yang tersebar di di 12 kabupaten dan 2 kota. Di antara ratusan desa/nagari tersebut, ada yang berstatus sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Status desa/nagari tersebut didapatkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Sumbar 2021.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Provinsi Sumatra Barat Dalam Angka 2022, pada 2021 terdapat 3 desa/nagari berstatus sangat tertinggal. Ketiga desa/nagari itu berada di Solok Selatan.

Kemudian, desa/nagari yang berstatus tertinggal di Sumbar pada 2021 ada 35 dan tersebar di 7 kabupaten.

Yaitu, di Kepulauan Mentawai ada 13 desa/nagari, Pesisir Selatan (2), Kabupaten Solok (12), Padang Pariaman (2), Limapuluh Kota (2), Pasaman (1) dan Dharmasraya (3).

Selanjutnya, terdapat 415 desa/nagari yang berstatus berkembang. Rinciannya, Kepulauan Mentawai (22), Pesisir Selatan (129), Kabupaten Solok (43), Sijunjung (28), Tanah Datar (7).

Padang Pariaman (61), Agam (26), Limapuluh Kota (19), Pasaman (21), Solok Selatan (12), Dharmasraya (24), dan Pasaman Barat (3), Sawahlunto (14), dan Pariaman (6).

Berikutnya, terdapat 399 desa/nagari yang berstatus maju di Sumbar. Tersebar di Kepulauan Mentawai (5), Pesisir Selatan (42), Kabupaten Solok (18), Sijunjung (24), Tanah Datar (51).

Padang Pariaman (37), Agam (46), Limapuluh Kota (53), Pasaman (11), Solok Selatan (17), Dharmasraya (20), Pasaman Barat (16), Sawahlunto (12) dan Pariaman (47).

Kemudian, ada 76 desa/nagari yang berstatus mandiri. Yaitu, Kepulauan Mentawai (3), Pesisir Selatan (9), Kabupaten Solok (1), Sijunjung (9), Tanah Datar (17).

Baca juga: 10 Daerah Terluas di Sumbar, Ada yang Punya Ratusan Pulau

Padang Pariaman (3), Agam (10), Limapuluh Kota (5), Pasaman (4), Solok Selatan (7), Dharmasraya (5), Sawahlunto (1) dan Pariaman (2).

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post 3 Desa/Nagari di Sumbar Berstatus Sangat Tertinggal, 35 Tertinggal appeared first on Langgam.id.

Ketua Umum DPP ADKI Fikri El Aziz langsung melantik Ketua ADKI Sumbar Deni Asra di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Pelantikan disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dan Nasrul Abit sebagai dewan pembina ADKI Sumbar.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno dan Wamendes PDT Budie Ari Setiadi juga menyaksikan pelantikan ini secara virtual. Keduanya juga menjabat sebagai dewan pembina ADKI.

Ketua ADKI Sumbar Deni Asra mengatakan, pihaknya bersyukur atas pelatikan kepengurusan ADKI di Sumbar. Ia mengharapkan adanya sebuah energi dan semangat menciptakan ekonomi kreatif di nagari dan desa di Sumbar.

“Ada nagari, desa, dan kelurahan sebanyak 1.159 semuanya di Sumbar. Artinya dengan kesungguhan dan pesona Sumbar itu akan muncul ekonomi kreatif,” katanya.

Menurutnya, ADKI berperan penting dalam membina, mendampingi, dan memberikan pelatihan terhadap potensi ekonomi kreatif.

Ia mengharapkan, dalam pengembangannya juga mendapat dukungan Pemprov Sumbar agar lebih maksimal.

Munculkan 100 Desa Kreatif

Deni menambahkan, bahwa kepengurusan ADKI Sumbar merupakan orang yang profesional dan berkompeten dari berbagai latar belakang. Kemudian, pengurus juga tanpa membawa kepentingan apapun kecuali kepentingan untuk pengembangan ekonomi kreatif di Sumbar.

“Sumbar harus berhasil memunculkan 100 desa kreatif dalam 2 tahun ini. Oleh karena itu kami mohon dukungan Pemprov Sumbar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ADKI Fikri El Aziz mengatakan, saat ini ADKI hadir di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi. Ia mengharapkan keberadaan ADKI ini bisa menjadi pemecah banyak masalah yang terjadi.

“Harapannya Sumbar sebagai penghasil ekonomi kreatif dan menjadi pilot project bagi daerah lainnya. Kemudian menjadi contoh bagi program ADKI di nasional,” katanya.

ADKI menurutnya sudah membina sekitar 325 desa kreatif. Saat ini ADKI punya program membina 1.000 desa kreatif dalam dua tahun ke depan. Sumbar juga akan mengembangkan sebanyak 100 desa kreatif.

“Jadi untuk tahap tahun pertama, ADKI Sumbar akan fokus melakukan pembinaan di tiga daerah kabupaten yang menjadi prioritas. Yaitu Agam, Pesisir Selatan, dan Limapuluh Kota,” katanya.

The post Pertama di Tingkat Provinsi, Kepengurusan ADKI Sumbar Resmi Dilantik appeared first on Langgam.id.

Delapan kepala desa yang dilantik tersebut yaitu Yuriswan (Desa Muaro Kalaban), Ismed Mulia (Desa Talago Gunuang), Syamsir (Desa Talawi Mudiak), Rendi Setiawan (Desa Sijantang Koto), M E Yusuf (Desa Rantih), Jufrinaldi (Desa Kolok Mudiak), Epi Yusman (Desa Bukik Gadang), dan Afrinal (Desa Datar Mansiang).

Kepada kepala desa yang dilantik, Deri berpesan untuk bekerja dengan maksimal. Terutama dalam kondisi pandemi saat ini menuntut kecerdasan dan kerja keras dari pemimpin untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat.

“Kita ingatkan, para kepala desa lakukan sinergi RPJMDes dengan visi-misi Pemko Sawahlunto. Berikan perhatian optimal kepada prioritas kita saat ini yakni menurunkan jumlah penduduk miskin dengan menumbuhkan ekonomi produktif masyarakat,” ujar Deri.

Deri menambahkan, dalam penurunan jumlah penduduk miskin ini, dirinya memberikan target kepada masing – masing kepala desa. Yakni agar dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di desanya minimal lima kepala keluarga (KK) dalam setahun.

Deri juga mengingatkan jajaran kepala desa untuk tidak terpaku hanya pada acara-acara seremonial saja.

“Kita sekarang harus bergerak langsung pada inti masalah, seperti pada penurunan penduduk miskin, datangi langsung ke rumah-rumah untuk merumuskan strategi dan bantuan apa yang bisa diberikan untuk menumbuhkan ekonomi mereka,” terang Deri.

Namun Deri tetap mengingatkan, yaitu jangan lupa untuk tetap bersandar pada undang-undang dan regulasi lainnya yang berlaku.

“Jika ada keraguan, maka lebih baik berinisiatif untuk berkonsultasi dengan pihak yang profesional dan kompeten di bidang hukum dan regulasi tersebut,” harap Deri. (*/yki)

The post Lantik 8 Kades, Wako Sawahlunto Targetkan Penduduk Miskin di Setiap Desa Turun appeared first on Langgam.id.

Saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman sedang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Afwandi  mengatakan, pembahasan RAPBDes  tersebut berlangsung pada 10-19 Februari 2021. Kalau sudah selesai lanjut evaluasi dan seterusnya dapat dicairkan.

“Sedikit lambat dalam proses ini karena sebelumnya menunggu petunjuk teknisnya dan itu sudah selesai, disahkan, termasuk perwakonya juga baru selesai,” ujar Afwandi, Rabu (17/2/2021).

Ia menambahkan, pihaknya  menggabungkan peraturan dana desa dan alokasi dana desa (ADD), besarannya di tentukan oleh kota.

Jadi terangnya, kemarin itu besaran dari ADD terlambat diterima di Pemdes dan kini lagi menunggu besaran dari ADD tersebut dari Dinas Keuangan. (*/yki)

The post APBDes untuk 55 Desa di Pariaman Diperkirakan Cair Maret appeared first on Langgam.id.

“Dengan bantuan Pemda dan masyarakat, posko ini akan menjadi ujung tombak penanganan covid-19 di daerah untuk menekan perkembangan kasus,” kata Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmitoujarnya yang disiarkan kanal Youtube BNPB, Rabu (3/2/2021).

“Kementerian Desa mendukung sepenuhnya upaya dan keputusan bersama. Mulai hari ini kita akan melakukan sosialiasi kepada seluruh desa,” sambungnya.

Wiku menjelaskan, ada tiga agenda yang dilakukan Kementerian Desa. Pertama, ada lebih dari 56 ribu desa yang sudah mendirikan posko yang harus dijaga dan dipertahankan. Kedua, mengeluarkan surat edaran meminta seluruh warga desa secara ketat menerapkan protokol kesehatan.

Termasuk menerapkan protokol kesehatan dalam proyek pembangunan desa. Ketiga, meminta seluruh warga desa merawat dan memelihara ruang-ruang isolasi yang telah dibangun pada tahun 2020.

“Maka saat ini, mari kita bahu membahu, berkoordinasi dengan baik memerangi covid-19. Kita berharap seluruh warga desa mendukung apa yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.(*/Ela)

The post Satgas Covid-19 Koordinasi Pembentukan Posko di Kelurahan Desa appeared first on Langgam.id.

“Saya datang ini karena ada pengukuhan pendamping Desa Berdikari.  Sesuatu terobosan baru yang luar biasa. Karena itu tidak dilakukan pertemuan hanya bersifat virtual, ini mesti saya saksikan langsung untuk bahan saya mengejek yang lain terhadap apa yang dibuat Wali Kota Pariaman, sehingga dapat dicontoh daerah lain. Soalnya pasti ada Bupati Walikota tersinggung hingga kegiatan hal serupa ini dapat dijalankan,” gurau Abdul Halim di Aula kantor Walikota Pariaman, sebagaimana rilis yang diterima Langgam.id.

Abdul Halim juga menegaskan saat ini dalam pembangunan desa berdasarkan Millennium Development Goals (MDGs), adalah sebuah paradigma pembangunan global yang  dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000.

“Karenanya dalam konteks menurunkan angka kemiskinan, pembangunan desa berorientasi MGDs. Ada kategori desa sehat dan sejahtera, desa bersetara gender dan desa air bersih dan sanitasi. Dan saat angka stunting kita di desa-desa sangat tinggi,” ungkapnya.

Abdul Halim Iskandar juga katakan kenapa pembangunan desa berorientasi pada MDGs, agar dunia tahu bahwa desa di Indonesia itu setara kondisi perkotaan di berbagai negara di dunia.

” Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional, memajukan desa dalam upaya menangani penyelesaian isu-isu yang sangat  mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan kelangsungan hidup bangsa,” ujarnya.

Baca Juga: Pemko Pariaman Buka Rekrutmen 44 Tenaga Pendamping Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Syafrizal Ucok menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu jawaban permasalahan yang ada di desa.

” Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan pedesaan yang berkelanjutan sesuai dengan permendes PDT nomor 2 tahun 2016, pemerintah telah menetapkan target status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan indeks Desa Membangun (IDM),” katanya.

Syafrizal menyampaikan, awalnya Sumbar daerah sangat tertinggal. Rinciannya, tertinggal 328 nagari, status berkembang 374 nagari, status maju 120 nagari, status mandiri sebanyak 7 nagari.

Dana Desa yang telah diluncurkan sejak tahun 2015 s/d 2020 telah mencapai, Rp. 4,304.747.315.000, cukup membantu merendahkan angka desa tertinggal di Sumbar.

” Dan saat ada penurunan dan peningkatan status nagari sangat tertinggal tahun 2016 : 51 nagari turun tahun 2020 : 4 nagari, status tertinggal 2016 : 328 turun tahun 2020 : 66 nagari
Status nagari berkembang tahun 2016: 374 naik 2020 : 466 nagari, status maju 2016 : 120 naik tahun 2020 : 347 nagari, status mandiri 2016 ; 7 nagari, naik 2020 : 45 nagari,” ungkapnya.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, adanya pendamping Desa Berdikari, dimaksimalkan untuk sosialisasi bagaimana upaya memudahkan percepatan pembangunan desa menjadi sehat dan sejahtera. (Osh)

The post Menteri Desa Kukuhkan Pendamping Desa Berdikari di Pariaman appeared first on Langgam.id.