Dalam pertemuan itu, Arry menjelaskan Gubernur Sumbar Mahyeldi sedang berada di luar daerah, sementara Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, masih dalam perjalanan dinas dari Kabupaten Agam menuju Padang.

Di hadapan massa aksi, Arry berupaya menghubungi Wakil Gubernur melalui sambungan telepon dan panggilan WhatsApp. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons.

Hingga pukul 17.50 WIB Arry beberapa kali mencoba menghubungi Vasko Ruseimy di depan peserta aksi. Selain menghubungi langsung, Arry juga mencoba menelepon ajudan wakil gubernur, namun panggilan tersebut juga tidak dijawab.

“Kami sudah mencoba menghubungi Pak Wakil Gubernur beberapa kali. Namun tidak ada jawaban,” kata Arry kepada massa aksi.

Upaya tersebut dilakukan oleh Sekda lantaran massa aksi menuntut untuk bertemu dengan kepala daerah. Massa mendesak untuk menyampaikan langsung aspirasinya.

“Kami mau tuntutan kami diterima oleh dua orang itu, Mahyeldi dan Vasco,” ucap orastor aksi saat Setda temui massa.

Salah satu orator Maichel Firmansyah, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu lokal di Sumbar. Di antaranya penggunaan anggaran daerah, termasuk rencana relokasi dana untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal di Sumbar.  

“Kami menilai penegakan hukum terhadap pelaku tambang tanpa izin belum berjalan maksimal, sehingaa berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan,” orasinya.

Demo mahasiswa ini dijaga ketat puluhan personel kepolisian yang tampak telah bersiaga dan membentuk barisan di depan gerbang keluar Kantor Gubernur Sumbar. (fix)

The post Di Depan Massa Demo, Sekda Tiga Kali Hubungi Wagub Vasko Namun Tak Dijawab appeared first on Langgam.id.

Pantauan Langgam.id, sekitar pukul 19.00 WIB, massa aksi tampak duduk di tengah jalan. Mereka tetap ingin bertemu dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumbar. Salah satunya, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.  

Sementara, personel kepolisian berjaga. Meskipun kepolisian telah memberitahu bahwa batas waktu unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi telah melewati waktu yang ditentukan, massa mahasiswa tetap bertahan.  

Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu lokal di Sumbar. Di antaranya penggunaan anggaran daerah, termasuk rencana relokasi dana untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal di Sumbar.  

“Kami menilai penegakan hukum terhadap pelaku tambang tanpa izin belum berjalan maksimal, sehingaa berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan,” orasinya.

Demo mahasiswa ini dijaga ketat puluhan personel kepolisian yang tampak telah bersiaga dan membentuk barisan di depan gerbang keluar Kantor Gubernur Sumbar. (fix)

The post Massa Demo Gubernur Masih Bertahan hingga Malam Ini, Jalan Sudirman Ditutup Sementara appeared first on Langgam.id.

Massa yang sebelumnya berorasi di depan gerbang utama mulai mendorong barikade aparat kepolisian untuk masuk ke halaman kantor. Massa sempat mencoba menerobos masuk ke area kantor gubernur untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Namun, langkah tersebut langsung dihadang aparat kepolisian yang telah berjaga sejak aksi dimulai. Petugas membentuk barisan di depan gerbang dan meminta peserta aksi tetap menyampaikan aspirasi secara tertib.

Aksi dorong-mendorong sempat terjadi antara massa dan aparat. Meski demikian, situasi dapat dikendalikan dan tidak sampai menimbulkan kericuhan yang lebih besar.

Perwakilan dari Pemprov Sumbar yaitu Asisten I Pemerintahan Ahmad Zakri menyampaikan kepala daerah tidak sedang berada di tempat. “Pak gubernur sedang ke Jepang, sedangkan wagub ke Kabupaten Agam,” kata Ahmad Zakri di hadapan massa demo.

Sejumlah peserta aksi mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan daerah. “Kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, tetapi gubernur dan wakil gubernur sedang tidak berada di tempat,” ujar salah seorang peserta aksi saat berorasi.

Salah satu orator demo, Maichel Firmansyah, mengatakan aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penggunaan anggaran daerah, termasuk rencana relokasi dana untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumba

“Kami menilai penegakan hukum terhadap pelaku tambang tanpa izin belum berjalan maksimal, sehingga berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan,” katanya. (fix)

The post Demo Kantor Gubernur Sumbar, Mahasiswa Kecewa Mahyeldi Kunker ke Jepang appeared first on Langgam.id.

Aksi sempat memanas setelah massa mencoba menerobos untuk masuk ke kantor gubernur. Massa kemudian berkumpul di depan gerbang sambil melanjutkan penyampaian aspirasi dan membakar ban bekas. 

Api kemudian berkobar dan asap hitam mengepul ke udara. Sejumlah personel kepolisian tampak bersiaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan mengantisipasi gangguan keamanan.

Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, mengatakan aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penggunaan anggaran daerah, termasuk rencana relokasi dana untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumba

“Kami menilai penegakan hukum terhadap pelaku tambang tanpa izin belum berjalan maksimal, sehingga berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan,” katanya. (fix)

The post Gagal Terobos Kantor Gubernur Sumbar, Mahasiswa Mulai Bakar Ban  appeared first on Langgam.id.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar memadati kawasan depan Gedung DPRD Sumbar. 

Massa aksi menutup sebagian besar badan jalan sehingga kendaraan tidak dapat melintas di ruas tersebut.

Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga dan mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Pengendara yang datang dari arah Simpang DPRD maupun dari arah Ulak Karang diminta memutar balik kendaraan dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di kawasan tersebut.

Petugas juga terlihat mengarahkan kendaraan roda dua maupun roda empat agar tidak memasuki area yang menjadi titik konsentrasi massa aksi.

Sementara itu, massa demonstran secara bergantian menyampaikan orasi dari atas kendaraan pikap yang digunakan sebagai mimbar lapangan. Suara pengeras terdengar memenuhi kawasan sekitar Gedung DPRD Sumbar.

Penutupan jalan menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah titik sekitar lokasi. Meski demikian, arus lalu lintas tetap dapat bergerak melalui jalur alternatif yang telah diarahkan oleh petugas kepolisian. (fix)

The post Demo DPRD Sumbar, Lalin Jalan S Parman Ditutup Sementara appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut disuarakan oleh mahasiswa saat menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Sumatra Barat, Senin (15/6/2026).

Salah seorang orator, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Shabbarin Syakur dalam orasinya menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak kepada masyarakat.

Shabbarin menyebut kesejahteraan rakyat semakin menurun akibat sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berlandaskan kepentingan publik.

“Kesejahteraan rakyat semakin buntung. Banyak putusan yang tidak berlandaskan dan tidak berpihak pada rakyat sehingga membuat rakyat sengsara,” kata Shabbarin di hadapan massa aksi.

Ia juga menyinggung proses pengesahan revisi Undang-Undang Polri yang menurutnya tidak melibatkan aspirasi masyarakat secara memadai.

“Satu minggu lalu rakyat kembali dikibuli dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang diputuskan secara sepihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Shabbarin mengkritik kinerja pemerintah dan lembaga legislatif yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Indonesia sedang sekarat. Tidak hanya Prabowo saja, tetapi legislatif juga tidak mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya Shabbarin.

Ia turut mempertanyakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa, memiliki persoalan dalam proses penyusunannya.

“Banyak kebijakan yang cacat dalam proses pembuatannya, seperti MBG dan Koperasi Desa,” ujar Shabbarin.

Di akhir orasinya, Shabbarin mengatakan bahwa kehadiran massa di Gedung DPRD Sumbar adalah wujud kepedulian sebagai bagian dari rakyat Indonesia. (fix)

The post Demo DPRD Sumbar, Mahasiswa Sebut Kebijakan Prabowo Tidak Pro Rakyat appeared first on Langgam.id.

Massa aksi mulai tiba sekitar pukul 15.15 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan untuk disampaikan kepada anggota DPRD Sumbar. Massa langsung menggelar aksi dan menyampaikan orasi dari atas kendaraan yang dijadikan mimbar lapangan.]

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatra Barat, diantaranya UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Perintis Indonesia, dan Universitas Taman Siswa Padang.

Dalam aksi itu, massa membawa sebuah keranda mayat sebagai properti demonstrasi. Keranda tersebut berisi replika mayat yang pada bagian wajahnya ditempel gambar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Keranda itu diletakkan di tengah barisan massa dan menjadi salah satu simbol yang digunakan mahasiswa saat menyampaikan orasi. Sejumlah peserta aksi tampak bergantian berorasi di sekitar keranda tersebut.

Aksi yang digelar Aliansi BEM Sumatra Barat ini mengusung tajuk “Indonesia Sekarat”. Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Perwakilan koordinator aksi, Diki Dermawan mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Diki.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Diki, kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Kami juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Kami meminta pemerintah menghentikan pembahasan revisi regulasi tersebut,” jelas Diki.

Hingga aksi berlangsung, massa terus menyampaikan orasi secara bergantian di halaman Gedung DPRD Sumbar dengan pengawalan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. (fix)

The post Demo DPRD Sumbar, Mahasiswa Bawa Keranda Berisi Foto Prabowo appeared first on Langgam.id.

Beragam tuntutan akan disuarakan oleh mahasiswa, terutama isu tentang kenaikan harga BBM pertamax yang melambung tinggi, pengesahan UU Polri, serta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis.

Di DPRD, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat akan berunjuk rasa menuntut kebijakan pemerintah atas kondisi perekonomian masyarakat hari ini. Di samping itu, mahasiswa juga mengecam pengesahan UU Polri yang merusak ruang demokrasi, hingga pemborosan anggaran negara dalam program MBG. 

“Kami menyerukan dan mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat untuk menyatukan barisan dan turun ke jalan,” ujar perwakilan Aliansi Bem Sumbar, Ulil Amri.

Aksi demo selanjutnya yaitu di Kantor Gubernur Sumbar oleh  Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Mahasiswa Aliansi Cipayung yang terdiri dari HMI, GMNI, dan PMII. Massa akan mulai aksi unjuk rasa pada pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya aksi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang di Kejaksaan Tinggi Kota Padang. Unjuk rasa ini menuntut kelanjutan kasus dugaan korupsi pada pembangunan kampus III UIN di Sungai Bangek.

Dalam kasus ini, Kejati Sumbar telah memeriksa 20 saksi dalam dugaan korupsi pembangunan kampus III UIN Imam Bonjol Padang periode 2019-2022, serta pengelolaan alat berat tahun 2024-2025.  (FIX)

The post Catat! Hari Ini Ada Tiga Titik Demo Mahasiswa di Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Tuntutan tersebut dibacakan saat massa menemui pimpinan DPRD Sumbar dalam aksi tersebut. Tuntutan menyoroti sejumlah permasalahan saat ini, mulai dari reformasi polri, tunjangan anggota DPR hingga pengesahan RUU perampasan aset. 

“Demokrasi Indonesia sedang digerogoti oleh lembaga yang seharusnya menjadi benteng rakyat, DPR dan Polri. Alih-alih menjadi pengawal kedaulatan rakyat, DPR sibuk menggelembungkan tunjangan, seakan martabat wakil rakyat bisa dibeli dengan uang rakyat,” ujar Dedi Irwansyah dari Bemsi Sumbar.

Bemsi juga menyoroti tindakan represif Polri yang semakin brutal dengan  mengkriminalisasi mahasiswa, jurnalis, hingga rakyat kecil, hanya demi membungkam suara kritis. Ia mendesak pemerintah untuk segera mereformasi total tatanan Polri saat ini. 

“Kemerdekaan rakyat hari ini hanya slogan kosong. Demokrasi

 dikerdilkan jadi panggung elitis, sementara rakyat dipaksa menonton dengan perut lapar, pajak naik, guru terhina, dan kebebasan sipil ditekan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi berjanji akan meneruskan tuntutan massa tersebut sampai ke pemerintah pusat. “Kami telah menerima tuntutan ini, akan kami kawal dan sampaikan ke pusat,” ujarnya. Fx

Adapun tuntutan Bemsi Sumbar yaitu:

1. Menuntut DPR RI dan pemerintah untuk mencabut dan merevisi anggaran MBG sebesar 100 Triliun, dan dialokasikan ke sektor pendidikan sebagai bentuk investasi jangka  panjang bagi Bangsa

 2. Mendesak DPR RI dan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengawasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN, melalui kebijakan pengupahan yang adil, pemberian tunjangan profesional, serta jaminan sosial yang layak.

 3. Menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan percepatan realisasi pengangkatan guru honorer menjadi ASN/P3K melalui mekanisme yang transparan, adil, serta tidak diskriminatif. Guna memberikan kepastian status, hak, dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional.

 4. Menuntut DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak ikut serta menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB).

 5. Menuntut dihapuskannya tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta karena tidak masuk akal hanya memboroskan anggaran negara.

 6. Mendesak pemerintah untuk menghapuskan tunjangan kehormatan untuk anggota DPR karena dinilai tidak memiliki urgensi.

 7. Mendesak untuk memecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel.

 8. Mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh anggota DPR.

 9. Hentikan pembungkaman terhadap pers dan siarkan segala sidang dan rapat secara LIVE transparan dengan masyarakat.

10. Mencabut UU TNI yang membuka ruang kembalinya dwifungsi militer dalam jabatan sipil.

11. Hentikan manipulasi dan revisi sejarah bangsa yang dilakukan untuk kepentingan  golongan elit politik.

12. Menolak pasal-pasal intimidatif pada RUU KUHAP. Libatkan publik dalam proses pembentukan dan pembahasan

13. Mendesak DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Atau pemerintah mengeluarkan Perppu Perampasan aset

14. Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap saat proses penyampaian aspirasi masyarakat pada demo 25, 28, 29 Agustus 2025.

15. Reformasi DPR!

16. Kaji Ulang gaji dan tunjangan anggota DPRD Sumatera Barat, Hilangkan tunjangan yang tidak sesuai.

17. Meminta DPRD Sumatera Barat Untuk Melibatkan Masyarakat dan Mahasiswa dalam Pengusulan dan Pengesahan Ranperda serta memberikan akses penuh kepada masyarakat terkait draft ranperda yang dibahas

18. Menuntut pemerintah untuk menolak legalisasi dan normalisasi LGBT, karena dinilai bertentangan dengan nilai agama, budaya, serta norma sosial bangsa.

The post 18 Tuntutan Bemsi Sumbar saat Demo DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

Dalam aksi tersebut mahasiswa Cipayung Plus berhasil mendesak seluruh fraksi DPRD Sumbar untuk menandatangani tujuh tuntutan itu. 8 fraksi  tersebut yaitu PKS. Gerindra, Golkar. Nasdem, PPP, PAN, Demokrat dan Fraksi PDIP-PKB. Para ketua fraksi langsung meneken surat tuntutan di tengah aksi yang berunjuk rasa di DPRD Sumbar Senin 1 September 2025.

“Kita telah menyaksikan seluruh fraksi DPRD Sumbar telah menandatangani surat tuntutan kita,” ujar salah satu orator Taufiqurahman.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi berjanji akan meneruskan tuntutan massa tersebut sampai ke pemerintah pusat. “Kami telah menerima tuntutan ini, akan kami kawal dan sampaikan ke pusat,” ujarnya. Fx

Adapan tuntutan massa Cipayung Plus yaitu:

1. Menuntut DPR RI dapil Sumatera Barat menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara terbuka dalam kurun waktu satu kali 24 jam

 2. Menuntut secara tegas Anggota DPR RI dapil Sumatera Barat berbenah diri dan bersikap lantang  menyuarakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat

 3. Mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa bernegara

 4. Mendorong penuh DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset dalam kurun waktu satu kali 30 hari

 5. Meminta Kapolri bertanggung jawab penuh dan mengusut tuntas peristiwa tewasnya almarhum  Affan Kurniawan

 6. Menuntut dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mereformasi institusi Polri  secara menyeluruh

 7. Tegakkan aturan tata ruang untuk Penertiban bangunan liar yang memakai fasilitas umum dan sosial.

The post Demo DPRD Sumbar, Ini Tujuh Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus  appeared first on Langgam.id.