Mahasiswa hanya ditemui oleh Sekretaris Badan Kesbangpol, Widya Sari dan menyampaikan bahwa kedua kepala daerah tidak sedang berada di kantor.  

“Pak gubernur sedang ke luar kota. Termasuk wagub,” kata Widia di hadapan massa mahasiswa.

Sejumlah peserta aksi merasa ragu dengan informasi tersebut. Karena sebelumnya, mereka dapat info bahwa Vasko berada di kantor. Sehingga mereka menyebut Mahyeldi dan Vasko pembohong.

“Kami dapat informasi bahwa Vasko Rusaimy berada di kantor. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, kepada gubenur dan wakilnya,” ujar salah seorang peserta aksi saat berorasi

Massa yang sebelumnya berorasi di depan Lobi kantor gubenur itu membawa beberapa poster yang bertuliskan  “adili Mahyeldi- Vasco, Sumbar Gelap, Gubenur Inkompoter Wagub Hobi Konten”. (WAN)

The post Mahasiswa Ngotot Ingin Bertemu Mahyeldi-Vasko Saat Demo, Pemprov Bilang Sedang di Luar Kota appeared first on Langgam.id.

Pantauan Langgam.id, terlihat massa mahasiswa membawa beberapa poster yang bertuliskan  “adili Mahyeldi- Vasco, Sumbar Gelap, Gubenur Inkompoter Wagub Hobi Konten”.

Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar dua ban di tengah kerumunan massa aksi. Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, mengatakan peserta aksi berasal dari berbagai organisasi, di antaranya HMI, GMNI, dan BEM SI.

Ia mengatakan, terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan kepada Gubenur Mahyeldi dan Wakil Gubenur Sumbar, Vasko Ruseimy.  

“Kami meminta transparansi penggunaan APBD Provinsi Sumbar, khususnya terkait anggaran renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta kantor gubernur,” kata Maichel. 

Selanjutnya, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar dan Forkopimda segera menuntaskan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang dinilai semakin merusak lingkungan.

“Kami juga menuntut percepatan penanganan pascabencana ekologi, termasuk pembangunan hunian tetap dan bantuan bagi masyarakat terdampak,” ujar Maichel. 

Tuntutan keempat adalah berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur pascabencana. Sekaligus, mahasiswa juga meminta kejelasan terkait relokasi pedagang kaki lima di kawasan GOR Haji Agus Salim.

Kelima, mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan di Sumbar, mulai dari kondisi infrastruktur sekolah, pemerataan guru ASN di wilayah 3T, hingga pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu.

Keenam, mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan Rancangan Undang-Undang Polri serta mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Tuntutan ketujuh adalah penurunan harga bahan pokok serta penjelasan pemerintah terkait perbedaan harga bahan bakar minyak (BBM) di Sumbar dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.

“Ada beberapa isu yang kami bawa, mulai dari dana APBD, relokasi anggaran perbaikan rumah dinas, persoalan tambang ilegal, hingga masalah BBM di Sumbar,” katanya. 

Hingga sore ini, massa mahasiswa masih melangsungkan aksi unjuk rasa mereka. (WAN) 

The post 7 Tuntutan Mahasiswa Demo di Gubernur Sumbar, Singgung Renovasi Rumah Dinas Pejabat appeared first on Langgam.id.

Pantauan Langgam.id, terlihat massa mahasiswa membawa beberapa poster yang bertuliskan  “adili Mahyeldi- Vasco, Sumbar Gelap, Gubenur Inkompoter Wagub Hobi Konten”.

Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar dua ban di tengah kerumunan massa aksi. Sementara itu, sejumlah personel kepolisian datang ketika massa aksi telah berada di depan Lobi kantor gubenur. 

Orator Aksi, Nova Ramadhani mengatakan, aksi mahasiswa kali ini menyoroti beberapa persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi. Salah satunya tentang APBD yang direlokasikan ke renovasi rumah dinas pejabat.  

“Kami di sini tuntutan kami diterima oleh Mahyeldi dan Vasko. Bukan Sekda,” sorak orator.  

Hingga berita ini diturunkan, massa mahasiswa masih melakukan aksi mereka dengan berorasi. (WAN) 

The post Mahasiswa Mulai Demo di Kantor Gubernur, Bawa Poster Sumbar Gelap hingga Wagub Hobi Konten appeared first on Langgam.id.

Dalam aksi tersebut, para demonstran mempertanyakan kejelasan penanganan dugaan kasus korupsi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang yang disebut telah ditangani Kejari Padang sejak tahun 2023. Salah satunya dugaan korupsi pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang.  

Secara bergantian, massa menyampaikan orasi yang menyoroti belum adanya perkembangan signifikan terkait proses hukum kasus tersebut. Mereka menilai penanganan perkara berjalan terlalu lama tanpa kepastian hukum yang jelas.

“Pejabat kampus telah mengkhianati kami. Kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini. Jika memang tidak ditemukan unsur korupsi, sampaikan kepada publik. Jika ada, maka proses hukum harus dilanjutkan,” ujar salah seorang orator.

Mereka menyinggung informasi bahwa sejumlah pejabat kejaksaan pernah ditugaskan untuk mengusut kasus dimaksud, namun hingga kini belum ada hasil yang diumumkan kepada masyarakat.

Dalam orasinya, demonstran turut mempertanyakan apakah terdapat faktor tertentu yang menyebabkan perkara tersebut belum juga menemukan titik terang. 

Mereka bahkan menyinggung kemungkinan adanya intervensi terhadap proses penegakan hukum, meski tidak menyertakan bukti dalam penyampaiannya.

Para mahasiswa mengaku telah mengantongi nama-nama pejabat yang disebut pernah ditugaskan menangani perkara tersebut. 

Mereka mendesak Kejari Padang untuk memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan kasus yang telah bergulir selama tiga tahun terakhir.

Massa aksi juga meminta Kepala Kejari Padang untuk turun langsung menemui mereka dan berdialog. Mereka menegaskan aksi yang dilakukan bersifat damai dan tidak akan berujung pada tindakan anarkis apabila tuntutan dialog dipenuhi.

“Kami ingin berdialog langsung dengan Kepala Kejari Padang. Kami akan menunggu penjelasan. Kalau memang tidak ada dugaan korupsi, sampaikan kepada kami. Kalau ada, lanjutkan proses hukumnya,” kata mereka.

Para demonstran bahkan menyatakan akan bertahan hingga malam hari apabila Kepala Kejari Padang tidak bersedia menemui mereka.

Selama aksi berlangsung, massa juga melontarkan sejumlah kritik keras terhadap institusi kejaksaan, termasuk meneriakkan slogan bernada protes terhadap Kejari Padang.

Hingga berita ini ditulis, tidak ada pimpinan Kejari Padang yang terlihat menemui para demonstran. Bahkan para mahasiswa mulai membakar ban di depan Kantor Kejari. (WAN)  

The post Mahasiswa UIN Imam Bonjol Demo di Kejari Padang, Tagih Kasus Dugaan Korupsi yang Mandek appeared first on Langgam.id.

Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini, yang masih menghadapi berbagai persoalan, terutama korban bencana ekologis yang hingga kini masih menempati hunian sementara atau huntara.  

“Kami mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah daerah. Sampai hari ini masih ada korban bencana yang tinggal di huntara, tetapi pemerintah justru mengalokasikan anggaran untuk renovasi rumah dinas pejabat,” ujar Maichel.  

Ia mengatakan, anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap, bagi masyarakat terdampak bencana dan pemulihan ekonomi warga.

“Kami  tidak menolak pembangunan fasilitas pemerintah. Namun, dalam kondisi saat ini, kebutuhan masyarakat dinilai harus menjadi prioritas utama dibandingkan renovasi fasilitas pejabat daerah,” ungkapnya.

Selain itu, massa mahasiswi juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar membuka secara transparan penggunaan APBD kepada publik.

“Kami ingin tuntutan diterima oleh gubenur dan wakilnya. Dan membuka soal anggran secara transparan,” katanya. (WAN) 

The post Mahasiswa Kecam Renovasi Rumah Dinas Pejabat di Sumbar: Korban Bencana Masih Tinggal di Huntara!  appeared first on Langgam.id.

Pantauan Langgam.id, sekitar pukul 19.30 WIB, akses Jalan Jenderal Sudirman kembali dibuka dan arus lalu lintas telah normal.  

“Wagub Vasko masih di Kabupaten Agam, jika kita menunggu di sini akan lama. Alangkah baiknya kita konsolidasi ulang,” kata seorang koordinator aksi dan meminta rekannya membubarkan diri. 

Mahasiswa pun meminta maaf kepada masyarakat luas, karena telah mengganggu akses lalu lintas. “Kami minta maaf mengganggu perjalan masyarakat akibat jalan ditutup,” ucapnya. 

Sementara itu, mahasiswa menyatakan sikap dan membacan tuntutan mereka. Di antaranya meminta agar penggunaan APBD digunakan semestinya, bukan untuk renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah.  

Pemerintah provinsi diminta untuk menjelaskan transparansi atas penggunaan APBD tersebut. Kemudian, mahasiswa meminta penertiban pertambangan emas ilegal dalam kurun waktu dua minggu.  

Selanjutnya, meminta pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti pembangunan huntap dan bantuan bagi korban bencana ekologis. 

Berikutnya, mendorong pemerintah fokus terhadap perbaikan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur pascabenca. Terakhir, mendesak pemerintah membatalakan Revisi UU Polri serta percepatan RUU Perampasan Aset. (WAN) 

The post Massa Demo di Gubernur Sumbar Bubarkan Diri usai Bacakan Tuntutan, Jalan Jenderal Sudirman Kembali Dibuka  appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut disuarakan oleh mahasiswa saat menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Sumatra Barat, Senin (15/6/2026).

Salah seorang orator, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Shabbarin Syakur dalam orasinya menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak kepada masyarakat.

Shabbarin menyebut kesejahteraan rakyat semakin menurun akibat sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berlandaskan kepentingan publik.

“Kesejahteraan rakyat semakin buntung. Banyak putusan yang tidak berlandaskan dan tidak berpihak pada rakyat sehingga membuat rakyat sengsara,” kata Shabbarin di hadapan massa aksi.

Ia juga menyinggung proses pengesahan revisi Undang-Undang Polri yang menurutnya tidak melibatkan aspirasi masyarakat secara memadai.

“Satu minggu lalu rakyat kembali dikibuli dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang diputuskan secara sepihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Shabbarin mengkritik kinerja pemerintah dan lembaga legislatif yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Indonesia sedang sekarat. Tidak hanya Prabowo saja, tetapi legislatif juga tidak mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya Shabbarin.

Ia turut mempertanyakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa, memiliki persoalan dalam proses penyusunannya.

“Banyak kebijakan yang cacat dalam proses pembuatannya, seperti MBG dan Koperasi Desa,” ujar Shabbarin.

Di akhir orasinya, Shabbarin mengatakan bahwa kehadiran massa di Gedung DPRD Sumbar adalah wujud kepedulian sebagai bagian dari rakyat Indonesia. (fix)

The post Demo DPRD Sumbar, Mahasiswa Sebut Kebijakan Prabowo Tidak Pro Rakyat appeared first on Langgam.id.

Pantauan Langgam.id, massa mmahasiswa datang sekitar pukul 15.15 WIB. Mereka membawa sejumlah bendera organisasi mulai HMI, PMII dan GMNI. 

Sejumlah poster tuntutan, serta ban bekas dibawa mahasiswa. Setibanya di depan kantor gubernur, massa langsung menggelar orasi secara bergantian.

Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu lokal di Sumbar. Di antaranya penggunaan anggaran daerah, termasuk rencana relokasi dana untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal di Sumbar.  

“Kami menilai penegakan hukum terhadap pelaku tambang tanpa izin belum berjalan maksimal, sehinga berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan,” orasinya.

Demo mahasiswa ini dijaga ketat puluhan personel kepolisian yang tampak telah bersiaga dan membentuk barisan di depan gerbang keluar Kantor Gubernur Sumbar. (WAN) 

The post Demo Gubernur Sumbar: Mahasiswa Soroti Tambang Emas Ilegal dan Anggaran Perbaikan Rumah Dinas Pejabat appeared first on Langgam.id.

Pantauan Langgam.id di lokasi, mahasiswa datang menggunakan beberapa kendaraan pikap. Mereka membawa spanduk berbagai tulisan tuntutan hingga keranda jenazah.

Setibanya di halaman DPRD Sumbar, mahasiswa langsung menggelar aksi dan menyampaikan orasi dari atas kendaraan yang dijadikan mimbar lapangan.

Baca juga: Pedagang Mulai Padati Kawasan DPRD Sumbar Jelang Aksi Demo Mahasiswa 

Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar, di antaranya UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Perintis Indonesia dan Universitas Taman Siswa Padang.

Perwakilan koordinator aksi, Diki Dermawan, mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Salah satunya, meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Diki.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Diki, kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Kami juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Kami meminta pemerintah menghentikan pembahasan revisi regulasi tersebut,” ujarnya.

Diki mengungkapkan, mahasiswa turut mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dan terukur untuk memperkuat nilai tukar rupiah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional guna melindungi daya beli masyarakat.

“Tidak hanya itu, Aliansi BEM Sumbar juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui serta bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang mereka nilai sebagai kegagalan tata kelola pemerintahan,” ungkapnya. (WAN) 

The post Massa Mahasiswa Mulai Aksi Demo di DPRD Sumbar: Soroti APBN, Revisi UU Polri hingga Bawa Keranda Jenazah appeared first on Langgam.id.

Pantauan Langgam.id sekitar pukul 14.22 WIB, sejumlah pedagang yang menggunakan sepeda motor tampak telah mengambil posisi berjualan di sepanjang area dekat gedung DPRD Sumbar.

Mereka menjajakan beragam dagangan, mulai dari minuman dingin, kopi, makanan ringan hingga jajanan siap santap.

Kehadiran para pedagang tersebut terjadi saat massa mahasiswa yang direncanakan melakukan aksi demonstrasi belum terlihat di lokasi.

Sementara itu, ratusan personel kepolisian sudah bersiaga di sekitar gedung DPRD Sumbar untuk mengamankan jalannya aksi.

Beberapa pedagang terlihat memarkirkan kendaraannya di titik-titik yang dinilai strategis dan mudah dijangkau peserta aksi maupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Sebagian lainnya tampak menunggu di atas kendaraan sambil mempersiapkan dagangan.

Salah seorang pedagang yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku sengaja datang lebih awal karena memperkirakan akan banyak orang berkumpul saat aksi berlangsung.

“Kalau ada demo biasanya ramai, jadi kami datang lebih cepat untuk cari tempat,” ujarnya.

Di sisi lain, aktivitas di lingkungan gedung DPRD Sumbar masih berlangsung normal. Aparat kepolisian tampak berjaga di sejumlah titik pintu masuk dan area halaman gedung.

Hingga berita ini ditulis, massa Aliansi BEM Sumbar yang dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi belum terlihat memasuki kawasan DPRD Sumbar. 

Namun, persiapan pengamanan dan aktivitas para pedagang di sekitar lokasi sudah menunjukkan tanda-tanda meningkatnya aktivitas menjelang aksi berlangsung. (WAN) 

The post Pedagang Mulai Padati Kawasan DPRD Sumbar Jelang Aksi Demo Mahasiswa  appeared first on Langgam.id.