Penolakan itu juga bertepatan dengan sosialisasi dari PT PLN Indonesia Power dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, serta dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, Bupati Tanah Datar Eka Putra, perwakilan Pemprov Sumbar, hingga tokoh masyarakat.

Ketua Forum Anak Nagari Batipuh Selatan, Buchari Datuak Lelo Marajo mengungkapkan bahwa warga sebenarnya bukan menolak pembangunan namun khawatir akan nasib Danau Singkarak.

“Masalahnya saat ini, Danau Singkarak berada di ambang kehancuran dengan sedimentasi parah dan sampah,” ujar Buchari, Kamis (16/1/2025).

Buchari menjelaskan terdapat banyak permasalahan di Danau Singkarak, seharusnya itu yang harus ditangani terlebih dahulu. Katanya sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2021, perlu perbaikan Danau Singkarak.

Ia melanjutkan, masyarakat khawatir dengan hadirnya PLTS terapung lantaran dapat membuat kondisi danau semakin kritis dan mengganggu habitat ikan.

“Danau ini merupakan sumber mata pencarian warga, terutama ikan bilih, ikan endemik Singkarak yang bernilai ekonomi tinggi,” sebutnya.

Kemudian, Buchari menyebut masih ada alternatif lain sebagai tempat membangun PLTS terapung, seperti Waduk Koto Panjang yang berada di wilayah Sumatera Barat dan Riau.

“Di waduk tersebut tidak ada ikan endemik yang harus dipertahankan dan tidak ada kehidupan masyarakat yang akan dirugikan,” bebernya.

Sama halnya dengan Buchari, tokoh masyarakat Batipuh Selatan Kenedi Datuak Panduko Naro menjelaskan bahwa lebih dari 75 persen masyarakat di sekitar Danau Singkarak menggantungkan hidupnya dari danau

“Kalau penghasilan dari tangkapan ikan bilih berkurang, ekonomi masyarakat juga akan lemah,” sebutnya.

“Oleh sebab itu, kami sangat berkepentingan dengan kelestarian Danau Singkarak dan ikan bilih yang endemik ini,” tambahnya.

Sementara itu, Bundo Kanduang Nagari Padang Laweh Malalo Elfira menuturkan sudah menampung aspirasi kaum ibu sepenuhnya dan semuanya sepakat menolak.

“Jangan artikan apa yang kami sampaikan ini sebagai bentuk pembangkangan kepada pemimpin. Namun, artikanlah apa yang kami sampaikan ini sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang kepada anak cucu di masa depan,” tegasnya. (Iqbal/yki)

The post Kata Ketua Forum Anak Nagari Batipuh Selatan Soal Pembangunan PLTS di Danau Singkarak appeared first on Langgam.id.

Di tengah hiruk pikuk transisi energi nasional, sebuah konflik kepentingan tengah memanas di tanah Minangkabau. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak tidak hanya memantik perdebatan, tetapi juga membuka luka lama masyarakat adat. Proyek kolaborasi antara PLN dan ACWA Power yang telah diangkat sebagai Proyek Strategis Nasional ini (bisnis.com, Kamis 26/12/2024) seolah menjadi cermin betapa pembangunan masih kerap mengabaikan suara rakyat.

Memang benar, Indonesia perlu bergerak cepat dalam agenda transisi energi untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon. PLTS terapung Danau Singkarak, dengan kapasitas 77 megawatt peak (MWp), diklaim sebagai langkah strategis menuju masa depan energi yang lebih bersih. Namun, di balik narasi indah tentang energi terbarukan, tersembunyi kisah perjuangan masyarakat lokal mempertahankan hak dan martabatnya.

Luka Lama yang Belum Sembuh

Penolakan keras dari 13 nagari di sekitar danau (Langgam.id, Kamis 26/12/2024) bukan sekadar resistensi terhadap pembangunan. Ini adalah perlawanan terhadap arogansi pembangunan yang mengabaikan konteks sosial-ekologis dan trauma historis masyarakat. Pengalaman pahit dengan proyek PLTA sebelumnya telah membuktikan bahwa kalkulasi teknis dan ekonomi semata tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan sebuah proyek energi.

Bagi masyarakat nagari di salingka danau Singkarak, skeptisisme terhadap proyek PLTS terapung bukanlah tanpa alasan. Luka menganga akibat proyek PLTA 2016 masih membekas dalam ingatan kolektif mereka. Bagaimana tidak? Proyek yang diklaim akan membawa kesejahteraan itu justru meninggalkan jejak kerusakan ekosistem yang memilukan – sawah mengering, mata air menghilang, dan kehidupan masyarakat porak-poranda. Kini, ketika PLTS terapung diwacanakan, trauma itu kembali menguat.

Menurut penulis, penting untuk dipahami bahwa penolakan masyarakat ini bukanlah bentuk antipati terhadap kemajuan atau energi terbarukan. Mereka sangat memahami urgensi transisi energi untuk masa depan. Namun, kekhawatiran mereka sangat beralasan – bagaimana mungkin mereka bisa yakin bahwa sejarah tidak akan berulang? Bagaimana bisa percaya bahwa proyek baru ini tidak akan kembali mengorbankan ekosistem danau yang telah menjadi urat nadi kehidupan mereka selama bergenerasi? Di mata masyarakat lokal, janji-janji pembangunan tak lebih berharga dari kelestarian lingkungan dan kelangsungan mata pencaharian yang telah mereka jaga secara turun-temurun.

Dilema Hukum dan HAM

Dalam perspektif hukum lingkungan, rencana PLTS terapung ini memang menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Meski area yang akan digunakan relatif kecil – hanya 0,26% dari total luas danau – potensi dampaknya terhadap ekosistem tidak bisa dianggap remeh. Habitat ikan endemik seperti ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal memerlukan perlindungan khusus. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas mengharuskan adanya kajian komprehensif tentang dampak ekologis sebelum proyek ini berjalan.

Lebih jauh lagi, kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights memberikan panduan yang jelas tentang tanggung jawab korporasi dalam menghormati hak asasi manusia. PLN dan ACWA Power memiliki kewajiban untuk melakukan human rights due diligence yang menyeluruh. Ini bukan sekadar formalitas – ini mencakup pemetaan mendalam tentang potensi dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari hak atas mata pencaharian hingga akses terhadap air bersih. Trauma masyarakat akibat proyek PLTA sebelumnya harus menjadi pembelajaran berharga dalam setiap langkah perencanaan.

Yang tidak kalah krusial adalah perlindungan hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Masyarakat Minangkabau di sekitar Danau Singkarak memiliki hak ulayat dan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak tergerus dalam arus pembangunan ini.

Mengabaikan aspek hukum dan HAM dalam proyek ini sama seperti menanam bom waktu. Gelombang resistensi sosial yang kini mulai tampak hanyalah permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Jalan keluar dari kebuntuan ini hanya satu: pendekatan yang menempatkan perlindungan lingkungan dan penghormatan HAM sebagai fondasi utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap administratif yang bisa dikompromikan demi kepentingan ekonomi semata.

Defisit Tata Kelola: Ketika Dialog Bermakna Terabaikan

Dalam konteks tata kelola, PLN dan ACWA Power tampaknya belum menerapkan prinsip-prinsip yang memadai. Sejak penandatanganan Letter of Intent pada Desember 2023, informasi yang sampai ke publik sangat terbatas. Masyarakat hanya mengetahui angka-angka teknis – 0,26% luas danau dan kapasitas 77 MWp – tanpa pemahaman mendalam tentang dampak potensial terhadap ekosistem danau dan kehidupan mereka.

Penolakan dari 13 nagari menunjukkan bahwa proses perencanaan berjalan tanpa keterlibatan bermakna dari masyarakat lokal. Seolah-olah trauma masyarakat dari pengalaman PLTA sebelumnya dianggap angin lalu. Ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas jika terjadi kerusakan lingkungan semakin mempertebal kekhawatiran warga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok pun belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Masyarakat adat, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Minangkabau, justru terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Status Proyek Strategis Nasional seakan menjadi tameng untuk mengenyampingkan pentingnya dialog bermakna dengan masyarakat lokal.

Defisit tata kelola semacam ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tanpa perbaikan mendasar dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat, kita mungkin akan menyaksikan resistensi serupa di lokasi-lokasi lain. Diperlukan keseimbangan yang lebih baik, di mana agenda transisi energi nasional tidak mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat Minangkabau, Danau Singkarak bukan sekadar hamparan air. Ia adalah entitas budaya yang menyimpan nilai-nilai khusus. Bagi masyarakat salingka Singkarak, danau ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem adat yang telah mengakar selama berabad-abad. Lebih dari sekadar sumber penghidupan, danau ini adalah ruang budaya yang menyimpan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kearifan lokal dalam pengelolaan Danau Singkarak telah membuktikan diri mampu menjaga keseimbangan ekosistem selama bergenerasi. Praktik-praktik tradisional ini bukan sekadar ritual kosong, melainkan sistem pengetahuan yang telah teruji waktu. Oleh karena itu, rencana pembangunan PLTS terapung harus mempertimbangkan kompleksitas sosial-budaya ini dengan sangat hati-hati. Mengabaikan dimensi kultural dan sistem pengelolaan berbasis adat bukan hanya akan memicu resistensi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial yang telah terbukti menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Singkarak.

Jalan Tengah Menuju Transisi Energi yang Berkeadilan

Untuk mengatasi kompleksitas ini, diperlukan pendekatan yang lebih cermat dan inklusif. Langkah pertama yang krusial adalah melakukan reformulasi perencanaan secara menyeluruh. Ini mencakup peninjauan ulang lokasi proyek dengan mempertimbangkan alternatif yang lebih dapat diterima masyarakat. Kearifan lokal harus diintegrasikan ke dalam desain proyek, dan kajian dampak lingkungan yang lebih komprehensif perlu dilakukan dengan melibatkan para ahli lokal dan nasional.

Dialog dan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam mencari jalan keluar. Bukan sekadar konsultasi formal, tetapi dibutuhkan mekanisme dialog berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Lembaga adat harus diberi peran sentral dalam pengambilan keputusan, mengingat posisi kuncinya dalam struktur sosial Minangkabau. Sistem pemantauan partisipatif perlu dikembangkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proyek dari hulu ke hilir.

Perlindungan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat tidak bisa ditawar. Diperlukan rencana konservasi ekosistem danau yang terukur dan mempertimbangkan keseimbangan ekologis jangka panjang. Program alternatif mata pencaharian harus disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak terhadap aktivitas ekonomi tradisional. Pembentukan dana amanah untuk pemulihan lingkungan juga menjadi keharusan sebagai jaminan keberlanjutan ekosistem.

Tata kelola yang kuat menjadi fondasi penting dalam implementasi proyek. Tim koordinasi multi-level yang efektif perlu dibentuk untuk memastikan komunikasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan. Sistem monitoring terpadu harus dikembangkan untuk memantau berbagai aspek proyek, dari dampak lingkungan hingga sosial-ekonomi. Peran pengawasan DPRD dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menjamin akuntabilitas di setiap tahapan.

Yang tak kalah penting adalah pembagian manfaat yang adil. Skema kompensasi yang transparan harus dirancang dengan melibatkan semua pihak terdampak. Program pemberdayaan masyarakat harus menjamin bahwa proyek memberikan manfaat langsung bagi penduduk lokal. Akses masyarakat terhadap listrik yang dihasilkan harus dijamin, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton dalam proyek energi terbarukan di tanah mereka sendiri.

Kasus PLTS terapung Danau Singkarak memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas implementasi proyek energi terbarukan. Transisi energi memang penting, tetapi prosesnya harus memperhatikan konteks lokal dan melibatkan masyarakat secara bermakna. Pendekatan top-down dalam pembangunan sudah tidak relevan dengan semangat demokratisasi dan otonomi daerah yang kita anut.

Ke depan, Indonesia membutuhkan model pengembangan energi terbarukan yang lebih adaptif dan inklusif. Model yang mampu mengakomodasi kepentingan nasional untuk transisi energi sambil menghormati hak-hak dan kearifan lokal masyarakat. Hanya dengan pendekatan seimbang seperti ini, proyek-proyek energi terbarukan dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Danau Singkarak bisa menjadi laboratorium pembelajaran tentang bagaimana menyelaraskan agenda pembangunan nasional dengan kepentingan lokal. Bagaimana kita mengelola kontroversi ini akan menentukan wajah implementasi proyek-proyek serupa di masa depan. Saatnya membuktikan bahwa transisi energi bisa berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan martabat masyarakat lokal. (*Rep-https://pragmaintegra.com/di-balik-topeng-energi-hijau-membedah-kontroversi-plts-terapung-danau-singkarak/)

*Penulis adalah pendiri dan Direktur Pelaksana Pragma Integra Law Firm, dengan keahlian hukum bisnis, hukum perusahaan, dan hukum pajak.

The post Di Balik Topeng Energi Hijau: Membedah Kontroversi PLTS Terapung Danau Singkarak appeared first on Langgam.id.

Berdasarkan data yang didapat, perencanaan pembangunan PLTS di kawasan Danau Singkarak bakal dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintahan pusat. Pembangunan PLTS tersebut bakal menelan dana sebesar Rp50 triliun.

Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah akan membangun dua PLTS terapung yakni di Danau Singkarak dan Waduk Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Pengembangan kedua PLTS ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih, dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, mengutip dari pln.co.id, PLTS terapung Singkarak bakal berdiri di atas 0,26 persen total luas Danau Singkarak, Sumatera Barat. Rencananya, PLTS Terapung Singkarak akan memiliki kapasitas 77 megawatt peak (MWp).

“Saat beroperasi, listrik akan disalurkan melalui interkoneksi 150 kiloVolt (kV) sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik bersih di sistem Sumatera,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Kendati demikian, proyek tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Batipuh Selatan termasuk beberapa kecamatan yang tinggal di sekeliling danau Singkarak.

Tokoh masyarakat Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Nasrul mengatakan masyarakat menolak proyek PLTS dibangun di danau Singkarak.

“Kami ingin pelestarian itu terjaga, kami menolak keras pembangunan PLTS itu di danau Singkarak,” katanya, Selasa (25/12/2024).

“13 nagari juga sudah melakukan pertemuan dan hasil sepakat menolak dilaksanakannya di danau Singkarak,” tambahnya.

Kendati demikian, Nasrul mempertegas bahwa pihaknya sebenarnya mendukung konsep energi baru dan terbarukan pengganti bahan bakar fosil, asal jangan di Danau Singkarak.

“Kami tidak menolak dengan konsep energi baru dan terbarukan namun jangan di Danau Singkarak, cari tempat lain yang jauh dari ekosistem masyarakat,” jelasnya.

Kemudian ia mengungkap alasan masyarakat menolak pembangunan PLTS tersebut lantaran sudah trauma dengan proyek PLTA pada 2016. Selain itu, pembangunan PLTS di Danau Singkarak bisa merusak ekosistem di dalamnya.

“Proyek PLTA sebelumnya merusak ekosistem biota di Danau Singkarak, menimbulkan kekeringan, hilanganya mata air masyarakat,” jelasnya.

“Tidak hanya itu, proyek PLTA tersebut juga melalui penggalian terowongan yang tembus ke lubuk alung, itu terjadi kebocoran sehingga air merembes. Dampaknya, air tidak mengalir lagi ke tempat penampungan penduduk atau sawah masyarakat,” tambahnya.

Nasrul juga mengatakan kekhawatirannya terhadap pembangunan PLTS tersebut jika tetap dilakukan. Katanya, hal itu bisa memperparah kerusakan lingkungan hidup di Danau Singkarak.

“Kami khawatirnya begitu dibangun, terjadi dampak lagi terhadap permasalahan ligkungan hidup dan biota danau Singkarak,” tutupnya. (Iqbal/Yh)

The post Masyarakat Batipuah Selatan Tolak Pembangunan PLTS di Danau Singkarak Lantaran Merusak Ekosistem appeared first on Langgam.id.

Toko tersebut menjual berbagai macam makanan dan ikan-ikan kering hingga baju.

“Kejadiannya sekitar 03.10 WIB dan pada 03.30 api sudah membesar, ketika itu pada saat ujan rinai,” tutur Wali Jorong Ombilin Yogi Harian Nanda, saat dihubungi Langgam.id.

Ia melanjutkan, berdasarkan keterangan salah satu saksi mata api diduga berasal dari korsleting listrik. Api awalnya terlihat pada salah satu atap bagunan korban.

“Kata saksi mata di lokasi api terlihat berada di atas atap dan kemudian menyebar hingga menghaguskan 5 bangunan toko,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemadaman melibatkan 7 unit mobil pemadam kebakaran, 3 unit mobil dari Tanah Datar, 2 dari Padang Panjang, 1 dari Kabupaten Agam serta Bukittinggi 1.

“Pemadam kebakaran datang sekitar pukul 05.10 WIB dan sekitar 06.00 WIB api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi sekitar 500 juta,” pungkasnya. (*/Yh)

The post Si Jago Merah Hanguskan 5 Toko di Pasar Ombilin Pinggiran Danau Singkarak appeared first on Langgam.id.

Sehingga, kata Mahyeldi, di Kawasan Suaka itu, masyarakat dilarang atau tidak dibolehkan melakukan aktivitas penangkapan Ikan Bilih.

“Sehingga Ikan Bilih dapat tumbuh dan berkembang secara alami di Kawasan Reservat tersebut,” ujar Mahyeldi dikutip dari laman resmi milik Pemprov Sumbar, Kamis (24/11/2022).

Lalu, Mahyeldi juga mengutarakan, bahwa ia mendukung upaya penertiban bagan di Danau Singkarak, namun ia juga meminta harus ada upaya dari Pemerintah Provinsi untuk memikirkan mata pencaharian pemilik bagan, sehingga pendapatan mereka tidak terganggu.

“Pada waktu itu saya bertemu dengan wali nagari di sana untuk membahas pelebaran jalan di Danau Singkarak, maka akan banyak event yang bisa digelar untuk menggerakkan ekonomi dan membangkitkan potensi yang ada,” ungkapnya.

Jika jalan sudah leba dan akses bagus serta lancar, lanjut Mahyeldi, maka banyak event yang bisa diselenggarakan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat salingka Danau Singkarak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Desniarti mengungkapkan, keberadaan bagan atau jaring angkat menggunakan jala rapat merupakan faktor pemicu menurunnya populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak.

Desniarti melaporkan, rekap data pemilik bagan dan jumlah bagan yang berada di Kabupaten Solok dan Tanah Datar berdasarkan hasil identifikasi dari wali nagari per tanggal 17 November 2022, terungkap pemilik bagan berjumlah sebanyak 206 orang, sedangkan jumlah bagan sebanyak 317 unit.

Menurut Desniarti, pemilik bagan pada umumnya merupakan masyarakat setempat atau Salingka Danau Singkarak dan bukan investor dari luar.

“Bagan dioperasikan pada malam hari dengan empat kali panen dalam semalam, dengan hasil panen Ikan Bilih 50-80 Kilogram per unit bagan. Jika Bagan beroperasi sebanyak 317 unit, maka hasil panennya 15.850–25.360 kilogram per hari,” ucapnya.

Baca juga: Mahyeldi Minta Jaring Angkat Jala Rapat di Danau Singkarak Ditertibkan

Dikatakan Desniarti, jenis jaring angkat yang mengancam kelestarian Ikan Bilih tersebut menggunakan mata jaring yang sangat rapat, sebesar 2-4 milimeter, hal itu mengakibatkan overfishing yang dapat mengancam populasi Ikan Endemik di Danau Singkarak.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Mahyeldi Minta Perluas Kawasan Suaka di Danau Singkarak, Ini Tujuannya appeared first on Langgam.id.

Dikatakan Mahyeldi, bahwa ia mendukung upaya penertiban karena menyangkut hajat hidup ratusan nelayan tradisional yang mengantungkan mata pencaharian pada Ikan Bilih di Danai Singkarak.

Jadi, sebut Mahyeldi, agar dilakukan identifikasi pemilik bagan yang 50 orang tersebut, apakah warga lokal, atau investor yang dikelola warga lokal.

“Prinsipnya jelas, Perpres dan Pergub. Kuncinya pada identifikasi. Dan, siapkan program lain sebagai solusi. Karena itu data penting. Matangkan datanya. Siapa pemilik atau siapa saja penerima manfaatnya. Sehingga langkah aksi kedepan sudah bisa diperhitungkan dan betul-betul maksimal hasilnya,” ujar Mahyeldi.

Mehyeldi juga meminta agar Wali Nagari Salingka Danau Singkarak menyiapkan aturan nagari, seperti dimiliki Nagari Sumpu, yang melarang Keramba Jaring Apung (KJA) dan bagan.

“Pengalaman di Nagari Sumpu perlu jadi pelajaran bagi nagari lain. Ada perwali pelarangan bagan, sehingga bisa menjaga kelestarikan populasi Ikan Endemik,” ungkapnya.

Selain itu, Mahyeldi juga menilai, komitmen masyarakat penting guna kelancaran alternatif solusi yang nantinya diberikan kepada para nelayan. Sehingga ada dukungan dari semua pihak terkait.

Kemudian, Mahyeldi berharap agar sedimen danau yang semakin tinggi juga menjadi perhatian bersama. Karena itu, Mahyeldi meminta agar dilakukan upaya serius untuk meminimalisir pembuangan sampah ke Batang Lembang yang bermuara ke Danau Singkarak.

Diberitakan sebelumnya, Keberadaan bagan atau Jaring Angkat menggunakan jala rapat kembali menjamur di kawasan Danau Singkarak. Kebaradaannya dinilai mengancam kelestarian Ikan Bilih, ikan endemik di danau tersebut.

Bahkan, keberadaan bagan atau Jaring Angkat dengan jala rapat itu juga dikhawatirkan mengancam pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional karena tangkapannya semakin merosot.

Kepala DKP Sumbar, Desniarti menyebutkan, perkembangan jumlah bagan di Danau Singkarak tahun 2019 atau sebelum ada penertiban berjumlah 503 unit.

Baca juga: Dinilai Ancam Kelestarian Ikan Bilih, Jaring Angkat Jala Rapat Kembali Menjamur di Danau Singkarak

Kemudian, kata Desniarti, setelah ada penertiban tahun 2020, jumlahnya mulai berkurang menjadi 291 unit. Namun, dalam dua tahun belakangan, jumlahnya kembali meningkat menjadi 322 unit tahun 2021, dan data hingga September 2022 tercatat ada sebanyak 392 unit bagan dengan 50 pemilik.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Mahyeldi Minta Jaring Angkat Jala Rapat di Danau Singkarak Ditertibkan appeared first on Langgam.id.

Diketahui, Ikan Bilih merupakan ikan endemik asal Sumatra Barat (Sumbar) sebagai salah satu ikan yang hidup di Singkarak.

Lalu, Danau Singkarak juga termasuk dalam daftar 14 danau prioritas nasional untuk diselamatkan.

Bahkan, keberadaan bagan atau Jaring Angkat dengan jala rapat itu juga dikhawatirkan mengancam pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional karena tangkapannya semakin merosot.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi operasional pengawasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau Singkarak tahun 2022, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Senin (14/11/2022).

Kepala DKP Sumbar, Desniarti menyebutkan, perkembangan jumlah bagan di Danau Singkarak tahun 2019 atau sebelum ada penertiban berjumlah 503 unit.

Kemudian, kata Desniarti, setelah ada penertiban tahun 2020, jumlahnya mulai berkurang menjadi 291 unit. Namun, dalam dua tahun belakangan, jumlahnya kembali meningkat menjadi 322 unit tahun 2021, dan data hingga September 2022 tercatat ada sebanyak 392 unit bagan dengan 50 pemilik.

“Bagan memang tidak dibolehkan karena merusak habitat Ikan Bilih. Karena jalanya rapat, ikan ukuran yang sangat kecil pun terangkat, tapi kemudian hanya mati dan dibuang. Penertiban sebelumnya hanya melalui pemutusan jaring. Tapi, mungkin perlu penindakan berupa sanksi pidana agar ada efek jera,” kata Desniarti.

Diberiakan sebelumnya, Ppopulasi ikan bilih di Danau Singkarak kian menyusut. Produksi tangkapan nelayan salingka Danau Singkarak menurun hingga 50 persen akibat eksploitasi berlebihan sejak 20 tahun terakhir.

Beragam upaya dilakukan agar jenis ikan endemik Danau Singkarak ini terhindar dari kepunahan. Salah satunya, melalui konservasi ex-situ yang dilakukan di laboratoriun UBH dan konservasi in-situ di Nagari Sumpur, Tanah Datar.

Demi menjaga kelestarian Ikan Bilih, sekitar 4.000 bibit ikan bilih hasil pembibitan laboratorium ditebar di area konservasi ikan bilih di Nagari Sumpur, Tanah Datar dilepaskan ke Danau Singkarak.

Program kawasan konservasi itu merupakan buah kerjasama antara PT. Semen Padang dan Universitas Bung Hatta (UBH). Area konservasi sebagai penyangga bilamana ikan bilih tak lagi dapat ditemukan di habitat aslinya.

Baca juga: Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak Menyusut, 4.000 Bibit Ditebar

“Kami sangat mengapresiasi upaya penyelamatan ikan bilih yang dilakukan PT. Semen Padang dan UBH ini. Pembiakan hewan endemik di luar habitat asli memang tidak mudah. Tak jarang pula menemui kegagalan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Dinilai Ancam Kelestarian Ikan Bilih, Jaring Angkat Jala Rapat Kembali Menjamur di Danau Singkarak appeared first on Langgam.id.

Beragam upaya dilakukan agar jenis ikan endemik Danau Singkarak ini terhindar dari kepunahan. Salah satunya, melalui konservasi ex-situ yang dilakukan di laboratoriun UBH dan konservasi in-situ di Nagari Sumpur, Tanah Datar.

Baru-baru ini, sekitar 4.000 bibit ikan bilih hasil pembibitan laboratorium ditebar di area konservasi ikan bilih di Nagari Sumpur, Tanah Datar.

Program kawasan konservasi itu merupakan buah kerjasama antara PT. Semen Padang dan Universitas Bung Hatta (UBH). Area konservasi sebagai penyangga bilamana ikan bilih tak lagi dapat ditemukan di habitat aslinya.

“Kami sangat mengapresiasi upaya penyelamatan ikan bilih yang dilakukan PT. Semen Padang dan UBH ini. Pembiakan hewan endemik di luar habitat asli memang tidak mudah. Tak jarang pula menemui kegagalan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy.

Semua pihak harus menjaga Danau Singkarak secara berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan konservasi dan ekosistem ikan bilih. Pemerintah sendiri, lanjutnya, juga berupaya melalui penghentian penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang.

“Terutama keramba jaring apung. Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah mengupayakan mata pencarian alternatif bagi masyarakat setempat,” katanya.

Pencarian masyarakat dari danau pelan-pelan digeser melalui program peternakan, pertanian dan kepariwisataan.

Direktur Utama Semen Indonesia Group (SIG), Donny Arsal mengatakan, program konservasi akan dikembangkan dengan skala yang lebih besar, sehingga semakin berdampak bagi masyarakat, terutama daerah Sumpur yang bakal jadi percontohan.

Baca Juga: Lakukan Konservasi Ikan Bilih, PT Semen Padang Diapresiasi DKP Sumbar

Nagari Sumpur dipilih sebagai percontohan karena dinilai sangat ramah terhadap ikan bilih. Menurut tokoh masyarakat, Fernando Sutan Sati, sekaligus ketua nelayan setempat menyebut, Nagari Sumpur hingga saat ini cukup taat dengan aturan penggunaan alat tangkap.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak Menyusut, 4.000 Bibit Ditebar appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: KPK menemukan sejumlah masalah yang menyebabkan kerusakan di Danau Maninjau.

Langgam.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah melakukan identifikasi awal terhadap Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Sejumlah masalah ditemukan yang menyebabkan kerusakan pada danau.

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, Sumbar memiliki Danau Maninjau yang menjadi salah satu primadona pariwisata. Sekaligus, danau ini juga masuk dalam 15 danau prioritas nasional.

“KPK bersama para pihak terkait, telah melakukan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi di perairan dan sempadan Danau Maninjau,” katanya lewat keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Hasil identifikasi menurut dia, yaitu banyak keramba apung yang tidak memiliki izin sehingga menimbulkan berbagai dampak buruk.

Kemudian terangnya, terdapat banyak sisa pakan dan kotoran dari jutaan ton ikan yang ada di keramba.

“Ini membuat air danau menjadi keruh dan sisa pakan mengendap di dasar danau,” katanya.

Selain itu, bencana ekologis juga terjadi saat musim hujan dan angin kencang. Limbah ikan yang ada di dasar danau teraduk lalu naik atas permukaan yang menghasilkan amonia. Zat itu kemudian meracuni ikan.

“Setiap tahun mengakibatkan ratusan ribu ton ikan mati di Danau Maninjau,” katanya.

Selain Danau Maninjau ungkap Ipi, ada lagi Danau Singkarak juga memiliki banyak pelanggaran. Di antaranya terjadi perubahan bentuk bibir Danau Singkarak akibat reklamasi.

Kedua danau di Sumbar ini katanya, masuk ke dalam 15 danau prioritas nasional.

“Reklamasi dan budi daya ikan yang ilegal di perairan danau, adalah contoh masalah yang terdapat di 15 danau prioritas nasional,” ujarnya.

Masalah yang terjadi di 15 danau prioritas ini menurutnya bampir sama. Danau-danau tersebut mengalami kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau, kerusakan badan air danau, dan pengurangan volume tampungan danau.

Ia menambahkan, pelanggaran lainnya yaitu pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, serta sosial budaya bagi masyarakat.

Lewat upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional, menurut Ipi, pemerintah berharap danau sebagai kekayaan negara bisa kembali memberi manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu saja.

Baca juga: Danau Maninjau Mendesak Diselamatkan

“Kelestarian danau juga bisa tetap terjaga agar dapat dinikmati oleh generasi penerus bangsa,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Identifikasi Awal, KPK Temukan Berbagai Masalah di Danau Maninjau appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: KPK RI mencatat telah terjadi total 490 pelanggaran di Danau Singkarak.

Langgam.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencatat telah terjadi total 490 pelanggaran di Danau Singkarak. Pelanggaran terjadi di danau pada kedua daerah yaitu Kabupaten Tanah Datar dan juga di Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Sumbar).

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menjelaskan KPK bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melakukan upaya penyelamatan Danau Singkarak. Kegiatan penyelamatan dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

“Selain Danau Singkarak, ada 14 danau lain yang ditetapkan sebagai danau prioritas yang harus segera diselamatkan,” katanya dalam rilis yang diterima langgam.id, Selasa (22/3/2022).

Ia menambahkan, bahwa KPK bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov  Sumbar, Pemkab Solok dan Pemkab Tanah Datar.

Kerja sama yang dilakukan terangnya, yaitu melakukan penyelesaian sengketa, legalisasi aset, hingga pemulihan fungsi Danau Singkarak.

Dia menjelaskan, saat ini 15 danau prioritas nasional memiliki nilai sosial-ekonomi yang besar untuk masyarakat di sekitarnya, namun kini kondisinya memprihatinkan.

Sementara untuk Danau Singkarak sendiri tercatat ada ratusan pelanggaran yang terjadi.

“Tim mencatat setidaknya terdapat 368 pelanggaran di Kabupaten Tanah Datar dan 122 pelanggaran di Kabupaten Solok. Sehingga totalnya ada 490 pelanggaran,” katanya.

Menurut dia, pelanggaran itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bentuk pelanggarannya mulai dari mengubah bentuk bibir danau, hingga melakukan reklamasi atau menimbun perairan danau, lalu kemudian mendirikan bangunan di atasnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dari data dan laporan pemda setempat, KPK dan Kementerian ATR/BPN memberikan 4 rekomendasi ke berbagai pihak, sebagai solusi penyelamatan Danau Singkarak.

Pertama, menghentikan pembangunan tak berizin prasarana pariwisata yang berada di badan air dan di atas lahan reklamasi di Danau Singkarak.

Kedua, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengenaan Sanksi Administratif berdasarkan Pasal 194 PP 21 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang.

Baca juga: Jaga Aset Negara, KPK Kawal Pemulihan Reklamasi Danau Singkarak

Ketiga, memastikan para pelaku pelanggaran melakukan pemulihan fungsi ruang dengan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan aparat penegak hukum.

“Keempat, melakukan penertiban kegiatan yang tidak memiliki izin di badan maupun sempadan danau,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post KPK Catat Ada 490 Pelanggaran yang Terjadi di Danau Singkarak appeared first on Langgam.id.