PB MPI juga menetapkan Anggota DPRD Padang Pariaman Firman Arif sebagai sekretaris dan Bendahara DPD Partai Gerindra Sumbar Gun Sugianto menjadi bendahara.

Muhayatul mengatakan, Matahari Pagi Indonesia hadir sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat persatuan bangsa.

“MPI berkolaborasi semuanya demi Sumbar lebih baik. Kami sudah menyiapkan kepengurusan untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumbar,” ujarnya mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumbar itu.

Anggota DPRD Sumbar itu menyebutkan, pengurus daerah akan segera dibentuk di Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman Barat, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Pesisir Selatan, hingga Kepulauan Mentawai.

Menurut Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbar itu, MPI akan menjadi ruang dialog sekaligus aksi nyata untuk melahirkan generasi berkualitas.

“Sumbar punya perjalanan panjang melahirkan tokoh bangsa. MPI menjadi ruang dialog dan kerja nyata agar Sumbar terus berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya.

Muhayatul menegaskan dukungan organisasi terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kami siap mendorong pengembangan diri generasi muda melalui pelatihan dan kegiatan bermanfaat. MPI adalah rumah kebersamaan untuk kontribusi nyata bagi Sumbar dan Indonesia,” katanya.

Dewan Penasihat MPI Sumbar yang juga Kejati Sumbar, Yuni Daru Winarsih, menekankan pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Pengurus dituntut untuk bekerja membangun Sumbar.

“Saat ini Sumbar darurat narkotika dan peringkat teratas dalam kasus LGBT. Ini harus menjadi motivasi untuk bergerak melakukan pencegahan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan PB MPI Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa MPI awalnya merupakan gerakan politik pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres, namun kini menjadi gerakan sosial lintas agama dan ormas Islam.

“Semangat kolaborasi ini adalah semangat yang diusung Presiden Prabowo,” kata Dahnil.

Dengan dilantiknya kepengurusan ini, PW MPI Sumbar menjadi kepengurusan ke-34 yang diresmikan PB MPI.

“Semoga Uda Muhayatul bisa menjadikan MPI berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat di Sumbar,” katanya.

The post Muhayatul Nakhodai Matahari Pagi Indonesia Sumbar, Ini Pesan Dahnil Anzar Simanjuntak appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Dahnil Anzar saat rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sekaligus persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 di Padang, Sabtu (30/8/2025). Ikut hadir dalam rakor Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatra Barat bersama Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia menggelar

“Undang-undang haji sebelumnya menegaskan penyelenggaraan berada di Kementerian Agama. Dengan adanya badan khusus, maka fungsi utama adalah pendukungan dan pengawasan. Pembentukan kementerian ini menjadi momentum reformasi, termasuk mencegah potensi penyalahgunaan dana haji,” jelasnya.

Di antara paparannya, Dahnil menyebutkan petugas haji daerah tetap ada, namun jumlahnya akan disesuaikan agar lebih efisien dan tidak terjadi praktik titipan. Hak jemaah tetap dijaga.

Menurutnya, pendaftaran dan kuota haji akan diatur lebih transparan, termasuk penghapusan kebijakan lama yang memperbolehkan pendaftaran usia dini.

Pelayanan kesehatan jemaah haji akan dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji, dengan penempatan tenaga medis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aset perhajian yang sebelumnya berada di Kemenag akan beralih ke Kementerian Haji sesuai ketentuan undang-undang. Saat ini, proses inventarisasi tengah berlangsung di seluruh Kanwil.

Kemudian Dahnil mengatakan sumber daya manusia yang menangani urusan haji akan dialihkan menjadi ASN di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

“Ini melalui proses asesmen setelah Perpres ditetapkan diperkirakan akhir September ini,” katanya.

Selain itu, Dahnil mengungkapkan wacana ASN non-Muslim bergabung dalam struktur baru, prinsipnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi.

“Ibadah haji memang ibadah syariat, namun tata kelola administratif bersifat inklusif. Selama kompeten dan berintegritas, ASN non-Muslim tetap bisa berperan, dengan tetap memahami batasan syariat yang ada,” kata Dahnil.

Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah perbaikan struktural yang digagas Presiden sebagai upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Ini bagian dari ketetapan Presiden untuk perbaikan yang lebih baik dari sistem yang sudah ada,” ujarnya.

The post Rakor Penyelenggaraan Haji di Padang, Dahnil Anzar: Petugas Haji di Daerah Tetap Ada appeared first on Langgam.id.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjutak tak menampik, fakta dalam pengelolaan haji terdapat kartel, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

“Karena memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan,” ujar Dahnil usai melepas keberangkatan jemaah haji kloter 13 Embarkasi Padang, Senin (26/5/2025). 

Maka itu, kata Dahnil, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BP Haji dapat mengelola haji bebas dari praktek korupsi, manipulasi dan sebagiannya. 

“Oleh sebab itu Badan Haji harus menjadi institusi setingkat kementerian yang wajahnya itu integritas. Ke depan pengelolaan haji itu kata Pak Prabowo harus bebas korupsi, transparan, akuntabel,” tegasnya. 

Dahnil menyebutkan tahun ini momentum menjadi langkah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan haji. Karena tahun berikutnya, pengelolaan haji sepenuhnya menjadi tangung jawab BP Haji, buka Kementerian Agama. 

“Apa-apa yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentu kami lanjutkan. Supaya lebih baik. Apa-apa yang kurang baik, ya kami evaluasi dan kami pastikan supaya bisa berjalan baik. Itu pertama,” ungkapnya. 

“Setahun ini momentum kami melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian kedua, banyak hal, mulai dari pengelolaan secara keseluruhan sampai hal-hal teknis,” ujar Dahnil. 

Kembangkan Ekonomi Haji

Dahnil menjelaskan selama ini pengelolaan haji seperti event organizer, hanya fokus pada pengelolaan ritual haji. Maka itu, ke depan BP Haji akan merumuskan visi baru sesuai instruksi Presiden.

“Jadi kami akan fokus juga kepada pengembangan ekonomi haji. Kemudian fokus kepada pengembangan atau pemaknaan haji sebagai instrumen kebangsaan,”imbuhnya. 

Dahnil berpedoman, dahulunya para tokoh bangsa dulunya para haji. Tidak terkecuali tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Tanah Minang. 

“Makannya kami memiliki 3 visi disebut tri sukses haji: sukses ritual, sukses ekosistem, ekonomi haji, sukses peradaban dan keadaban haji. 3 hal ini,” jelasnya. 

“Kedua, hal yang paling krusial itu hal-hal bersifat teknis. Pertama Instruksi Presiden biaya haji harus turun lagi. Setelah kami kaji selama 7 bulan ini sangat memungkinkan. Kami belum berani dapat angkanya,” tambahnya.

The post Dahnil Anzar Soroti Kartel Haji: Presiden Prabowo Ingin Pengelolaan Haji Bebas Korupsi appeared first on Langgam.id.