Judul ini terinspirasi dari novel berjudul “Robohnya Surau Kami”, karya A.A. Navis. Bedanya, yang rubuh dan hancur di sini bukanlah surau kami, melainkan harapan kami memperoleh dosen Gen-Z yang catchy dan sefrekuensi. Sayang sekali, mereka mundur sebelum sempat menjejakkan kaki di gerbang kampus.

Mengutip kumparan.com, sebanyak 714 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengundurkan diri. Dari jumlah tersebut, 61 di antaranya dianggap mengundurkan diri lantaran tidak mengisi daftar riwayat hidup (DRH) sampai batas waktu yang ditentukan, sementara 653 lainnya mundur dengan berbagai alasan. Pengumuman Kemendiktisaintek nomor 5590/A.A3/KP.01.01/2025 menyebutkan, dari 714 CPNS yang mengundurkan diri, sebanyak 628 CPNS berasal dari formasi dosen.

Bertahun-tahun mencoba masuk formasi, setelah lulus, malah mengundurkan diri. Kira-kira begitulah realitas yang terjadi saat ini. Di saat ribuan orang berjuang mendapatkan 18 digit NIP untuk dicantumkan di bawah namanya, banyak di antaranya malah memilih mundur, turun dari pentas. Mengherankan, bukan? Bukankah ini yang dicari-cari Gen-Z saat ini? Bukankah ini yang didamba-damba para pegawai baru hingga lama? Lantas, mengapa kejadiannya seperti ini?

Rasanya, dulu menjadi seorang pegawai negeri sipil adalah satu hal yang diidamkan banyak orang. Yang muda, yang tua, orang desa, orang kota, semua bermimpi sama: jadi abdi negara. Walau dengan segudang aturan, regulasi begitu begini dan larangan foto berpose dua jari, seragam coklat dan lambang Korpri itu tetap menjadi idaman. Setidaknya untuk beberapa waktu lalu. Tapi kini, tren sepertinya sudah berubah. Bukan hanya velocity, tapi juga mengundurkan diri.

Saya pernah bertanya kepada kawan-kawan saya yang pernah mendaftar menjadi calon abdi negara ini. Saya menanyakan alasan mereka ikut tes, berhitam-putih bersama jutaan pesaing lainnya untuk menyandang status tiga huruf itu. Alasannya mulai dari disuruh orang tua, coba-coba, gabut, hingga benar-benar niat menjadi PNS. Meski demikian, tak sedikit juga yang skeptis, menolak mentah-mentah tawaran ini. Alasannya, “Nanti kalau punya anak, UKT-nya mahal, enggak bisa dapat beasiswa pula.” Ucap salah seorang teman.

Alasan Mengundurkan Diri

Beragam alasan para calon mantu idaman mama papa ini mengundurkan diri. Kalau kata Pak Sekjen Kemendiktisaintek, alasan utamanya karena penempatan yang tak sesuai dengan keinginan mereka. Padahal, di awal pendaftaran mereka mengisi persetujuan untuk bersedia ditempatkan di mana saja, di seluruh penjuru nusantara. Saat sudah diterima? *tringg, *menghilang*. Sepertinya, para CPNS ini harus belajar dari guru Matematika; walau panas terik, hujan badai, angin ribut, mau di manapun dan kapan pun, tetap datang juga. Pantang menyerah walau satu langkah.

Perihal penempatan, memangnya apa salahnya ditempatkan jauh dari rumah? Toh bukannya bekerja juga untuk menghidupi anak dan orang rumah? Bukankah status PNS itu yang menjanjikan hidup layak dan sejahtera? Para CPNS ini, seharusnya bersyukur. Kan sudah diterima, hanya tinggal menunggu pengangkatan saja, to? Di luar sana, masih sangat banyak pegawai yang belum berkesempatan mengecap status pegawai tetap pemerintah ini. Masih banyak dari mereka yang berstatus sebagai pegawai honorer, dibayar perjam, dengan tambahan potongan ini itu.

Apalagi yang mendaftar pada formasi dosen di Kemendiktisaintek. Wah, hilang sudah harapan para mahasiswa mendapat dosen-dosen tetap Gen-Z yang satu frekuensi. Bagaimana tidak, selama ini, dosen-dosen senior masih mendominasi kampus, mengisi ruang-ruang kelas dengan “harus pakai teori ini, dengan metode ini, dari buku ini”. Sementara, mahasiswa saat ini lebih membutuhkan dosen yang catchy, sefrekuensi, dan menghidupkan ruang-ruang kelas dengan diskusi, bukan hanya sekadar berkutat dengan teori.

Hal ini menuai beragam tanggapan dari para warganet yang budiman di X. Ramai yang menghujat, tak sedikit juga yang mendukung. Seperti yang dikatakan oleh akun @achmadnaxxx, “jika tidak niat jadi pegawai, mestinya dari awal saja agar kuota bisa dipakai oleh yang membutuhkan. Jika begini, kan mubadzir”. Begitu juga dengan komentar dari @anovaxxx “…nama lu aje “abdi negara”, kalo gakmau ngabdi lu kerja swasta, jd entrepreneur! Susah emang mental bobrok!”.

Meski demikian, banyak juga yang justru mendukung langkah para CPNS ini untuk mengundurkan diri. Seperti cuitan dari @jonixxx, “udah bener, nggak cocok mundur ketimbang main suap-nepotisme”, yang menyoroti maraknya kasus orang dalam pada proses seleksi abdi negara ini. Lalu cuitan dari @arlandixxx, “sebelum salahkan yang mengundurkan diri, coba cek gaji dan tunjangan mereka untuk hidup ‘di mana saja’ itu bagaimana”. Ternyata, penempatan bukan satu-satunya alasan. Kecilnya tunjangan juga menjadi alasan lain di balik fenomena mundur berjamaah ini.

Netizen tak hanya ribut perkara CPNS yang mundur, ada juga yang mengembalikan hal ini kepada pemerintah. “gaji 2.3 sok-sokan evaluasi, kementerian para b**ingan” ucap @pandamxxx. Ungkapan senada juga diucapkan oleh @luqmanxxx, “tinggal nunggu presiden dan wakilnya kapan mundur, alasannya juga sama. Gk siap ditempatkan di ibukota baru. IKN”. Kalau dipikir-pikir, memang ada benarnya juga. Toh, apakah pemerintah sendiri siap jika ditempatkan di posisi mereka? Seharusnya, memang pemerintah dan sistemnya dahulu yang dibenahi, baru para CPNS yang melamar di berbagai formasi.

Sebuah renungan, mau sampai kapan kita menuruti ego dan keinginan diri sendiri? Segalanya harus kehendak pribadi, sesuai dengan kemauan diri, bukan kemampuan diri. Tuhan sudah memilih kita di antara jutaan pesaing lainnya yang memperebutkan formasi yang sama, tapi malah kita lepas begitu saja.

Kepada Bapak/Ibu CPNS yang terhormat, kesempatan tak datang dua kali. Kemenangan dan keberhasilan itu milik mereka yang mau mengambil kesempatan dan mencari jalan. Ada jutaan orang yang berjuang dengan tujuan yang sama. Membawa asa dan cinta dari keluarga, agar kompor mereka tetap bisa menyala. Tapi ternyata, tak sedikit yang mengkhianati keberhasilan dan kesempatan itu. Berjalan di antara tangisan kekecewaan dan keputusasaan mereka yang gugur.

Semoga di hari esok, kampus punya dosen-dosen yang profesional dan benar-benar mau mengajar. Siap dengan segala serba-serbi dan hiruk-pikuknya, juga dengan segala halangan dan rintangan yang ada. Mahasiswa butuh dosen-dosen yang bertekad membangun institusi pendidikan yang hampir roboh, dari maraknya oknum yang menggerogoti institusi pendidikan itu sendiri. (*)

Muhamad Hafidz Ar Rizki, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang

The post Mundurnya Calon Dosen Kami appeared first on Langgam.id.

“Selamat! Anda lulus!” Kalimat ini bikin banyak peserta CPNS di seluruh Indonesia tersenyum lebar. Setelah berbulan-bulan belajar, mengulik soal, dan tak berhenti berdoa, akhirnya kerja keras mereka mulai ada hasilnya. Tapi, siapa sangka, ini malah bukan akhir dari perjaalanan mereka. Ini justru menjadi pembuka babak baru yang penuh tanda tanya, babak menunggu tanpa kepastian.

Peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus seakan digantung dalam ruang hampa. Sudah lulus, tapi belum diangkat. Sudah siap mengabdi, namun belum ada tempat untuk mereka bekerja. Di balik euforia kelulusan, ada keresahan yang tak bisa ditutupi. Harapan keluarga, tagihan hidup, dan rencana masa depan tak bisa terus ditunda, sementara negara yang menguji mereka dengan sistem seleksi yang begitu ketat, justru longgar dalam hal penempatan.

Ironis memang. Bagaimana bisa sebuah negara yang mengaku kekurangan aparatur, malah tak siap menampung mereka yang sudah terbukti layak?

Tahun 2024 menunjukkan minat tinggi masyarakat untuk menjadi ASN. Ada 3,6 juta pelamar CPNS, dengan 3,5 juta di antaranya berhasil mendaftar, dan 2,8 juta di antaranya dinyatakan memenuhi syarat administrasi, menurut data BKN 2024. Jumlah CASN 2024 CPNS 179.025 dan PPPK tahap I 677.593 diproyeksikan akan diangkat, menurut data yang dirilis BKN pada 19 Maret 2025.

Harapan akan mendapat masa depan yang lebih baik itu mulai pudar setelah kabar penundaan pengangkatan terdengar ke telinga. Padahal mereka telah usai menjalani seleksi yang panjang dan menguras energi.

Pemerintah beralasan, ada penyesuaian anggaran dan persoalan teknis administrasi. Sementara di sisi lain, para peserta bertanya-tanya: “Jika memang belum siap secara anggaran dan teknis, mengapa rekrutmen tetap dibuka seperti biasa?”

Mesin penempatan tersendat. Anehnya, mesin seleksi masih saja bekerja dengan ketat,. Ini bukan persoalan teknis semata, tapi mencerminkan ketidaksiapan negara dalam menyambut anak-anak bangsa yang sudah bersusah payah lolos dari saringan yang ketat.

Di antara mereka ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama demi fokus pada karier baru sebagai abdi negara. Ada pula yang telah menyiapkan diri dan keluarga untuk memulai hidup di tempat tugas. Tapi kenyataan yang datang justru berbeda. Mereka kini harus hidup dalam ketidakpastian, tanpa kepastian gaji, tanpa penjelasan yang utuh, dan tanpa tanggal pasti pengangkatan.

Negara yang katanya menjunjung meritokrasi, kini justru seperti mempermainkan nasib orang-orang yang sudah membuktikan kelayakannya.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Senin (17/03/2025), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini menyampaikan, “Pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Ini bukan penundaan sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat”.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam kesempatan yang sama, menambahkan bahwa pengangkatan CPNS akan selesai paling lambat Juni 2025, sedangkan pengangkatan PPPK ditargetkan selesai pada Oktober 2025.

Kalau kita perhatikan, para menteri ini kayak kamu yang udah siap-siap dari sore buat makan malam bareng pacar, udah rapi, udah nungguin, dan berharap malam itu jadi spesial. Eh, tiba-tiba dia bilang, “Maaf ya, makan malamnya kita atur dilain waktu.” Ini bukan penyesuaian, tapi penundaan yang dibungkus dengan janji manis yang cuma bikin kecewa, seperti iklan es krim dengan topping melimpah, tapi pas dibeli, cuma dapet es batu doang!

Negara mungkin melihat para peserta CPNS sebagai angka dalam data rekrutmen. Tapi mereka bukan sekadar baris di spreadsheet. Mereka adalah manusia dengan kehidupan nyata dengan keluarga yang berharap, tagihan yang menumpuk, dan masa depan yang ingin diperjuangkan.

Mereka tidak meminta dimanja, hanya ingin diperlakukan adil. Mereka tidak menuntut lebih, hanya ingin hak yang dijanjikan diberikan tepat waktu.

Kini, mereka yang lulus CPNS bukan hanya dituntut cerdas dan kompeten. Mereka juga dipaksa menjadi ahli dalam bersabar dan menunggu. Kompetensi tambahan ini tentu tak pernah diajarkan dalam simulasi CAT atau modul latihan SKD. Tapi kini menjadi syarat utama untuk tetap bertahan. Apakah ini bagian dari pembinaan karakter versi pemerintah?

Yang dibutuhkan para calon ASN saat ini bukanlah jawaban basa-basi, tetapi kepastian yang nyata. Proses administrasi harus segera dirapikan. Koordinasi anggaran harus segera dibereskan. Jangan sampai rakyat yang sudah siap mengabdi, justru ditelantarkan oleh sistem yang semrawut.

Mereka sudah lulus. Mereka sudah bersiap. Sekarang, giliran negara untuk serius. (*)

Haikal Pernandes, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang

The post Seleksi Ketat, Nasib Longgar CPNS appeared first on Langgam.id.

Keputusan pemerintah soal pengangkatan CASN 2024 tersebut yaitu untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan selesai paling lambat pada Juni 2025.

Kemudian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat pada Oktober 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini mengungkapkan, bahwa mekanisme percepatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

“Alhamdulillah, kami dapat menemukan mekanisme percepatan, dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini. Beliau memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” ujar Rini dilansir dari infopublik.id, Senin (17/3/2025).

Rini menjelaskan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan instansi terkait.

“Sesuai dengan persiapan masing-masing instansi, CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, dan PPPK seluruhnya paling lambat Oktober 2025,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Kemen PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan CASN selama instansi terkait telah memenuhi persyaratan.

“Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima. Peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” ungkap Rini.

Rini mengatakan bahwa pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi. Antara lain telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang mendaftar dan dinyatakan lulus.

Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN atau sedang dalam proses pemberkasan.

Untuk PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NIP PPPK dan sedang dalam proses pemberkasan.

Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.

Kemudian, Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN, dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta sarana prasarana untuk mengangkat CASN.

Rini juga memastikan bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja honorer di kementerian, lembaga, dan pemda. Tahun lalu, saya juga telah mengeluarkan surat edaran agar K/L dan Pemda menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan,” tutur Rini.

Dengan kebijakan itu, terang Rini, pemerintah berharap proses pengangkatan CASN 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai target. Langkah ini tidak hanya mempercepat penempatan ASN baru, tetapi juga memastikan kesejahteraan tenaga honorer selama proses rekrutmen berlangsung. (*/yki)

The post Dipercepat, Pengangkatan CPNS 2024 Paling Lambat Juni dan PPPK Oktober 2025 appeared first on Langgam.id.

Dilansir dari akun Instagram Kanwil Kemenag Sumbar pada Jumat (18/10/2024), disebutkan 16.954 orang CPNS tersebut ada yang melamar di Kemenag Sumbar maupun yang melamar di Kemenag pusat atau provinsi lainnya di Indonesia.

“Dari jumlah yang ada, 11.030 orang di antaranya memilih tilok di Balroom Kyriad Bumiminang Hotel, Padang dan selebihnya 5.924 ribu memilih tilok di UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi,” tulis Kemenag Sumbar.

Kemenang Sumbar menyebutkan bahwa pada Jumat (18/10/2024), merupakan hari pertama ujian CAT SKD CPNS Kemenag.

Ada sebanyak 400 orang pelamar Kemenag mengikuti CAT SKD di tilok Kyriad Bumiminang Hotel, Padang.

“Ujian ini dilaksanakan BKN bersama Kanwil Kemenag Sumbar dan UIN Imam Bonjol Padang,” tulis Kemenag Sumbar.

Dalam ujian tersebut, hadir meninjau Ketua Tim Kerja Kepegawaian Kemenag Sumbar, Fauqa Nuri Ichsan bersama seluruh panitia. (*/yki)

The post 16.954 Pelamar CPNS Kemenag Pilih Ikuti CAT SKD di Titik Lokasi Sumbar appeared first on Langgam.id.

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menjelaskan bahwa dari total formasi yang tersedia, mayoritas dialokasikan untuk tenaga teknis sebanyak 4.439 formasi, sementara sisanya untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan.

“Rincian formasinya adalah 320 untuk tenaga guru, 140 untuk tenaga kesehatan, dan 4.439 untuk tenaga teknis,” jelas Andree Algamar dalam keterangan pers.

Pendaftaran seleksi PPPK akan dilakukan dalam dua periode. Periode pertama dimulai pada 1 Oktober 2024, dan periode kedua dimulai pada 17 November 2024.

“Periode pertama ditujukan bagi pelamar prioritas, seperti Guru Prioritas, lulusan D-IV Bidan Pendidik tahun 2024, eks Tenaga Honorer Kategori-II, serta tenaga non-ASN yang telah terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN,” ungkap Andree.

Sementara itu, periode kedua akan dibuka bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah atau lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru, serta tenaga non-ASN dengan masa kerja minimal dua tahun di instansi daerah.

Andree Algamar menambahkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan dokumen akan dilakukan secara daring melalui situs resmi sscasn.go.id.

“Kami berkomitmen menjalankan proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024,” tegas Andree. (*/Yh)

The post Pemkot Padang Buka 4.899 Formasi PPPK Tahun Anggaran 2024, Berikut Syarat dan Jadwal Pendaftarannya appeared first on Langgam.id.

Hal itu diketahui dari pengumuman yang dikeluarkan Gubernur Sumbar Nomor: 812/5535/BKD-2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Dalam pengumuman yang ditandatangani oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah pada 16 Agustus 2024 lalu itu juga dirincikan formasi CPNS yang dibuka.

Yaitu, tenaga kesehatan ada 175 formasi dan tenaga teknis ada 249 formasi. Untuk tenaga teknis, dari 249 tersebut ada 8 formasi yang disediakan untuk disabilitas.

Berikut Kriteria Pelamar:

a. Formasi Umum
Pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang
memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman ini;
b. Formasi Khusus (Disabilitas)
Pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang
diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan:
– Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
– Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran atau berdiskusi dengan baik, serta mampu melakukan pekerjaan sesuai fungsi jabatan yang dilamar;
– Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan;
– Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menerangkan jenis dan atau tingkat
disabilitas.

Berikut Persyaratan Pendaftaran:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
   memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
   hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
   Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10
    (sepuluh tahun) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
13. Nilai rata-rata pada Daftar Nilai di Ijazah tidak kurang dari 85 (delapan puluh lima) bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3,00 (Tiga koma nol nol) dari Perguruan Tinggi dan
    Program Studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
    dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
15. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3,00 (Tiga koma nol nol) untuk jabatan dokter dengan
    kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis;
16. Calon pelamar Dokter Umum memiliki salah satu sertifikat pelatihan Advanced Cardiac Life
    Support atau Advanced Trauma Life Support atau Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat
    atau General Emergency Life Support yang masih berlaku saat pelamaran;
17. Calon pelamar Perawat dan Bidan memiliki salah satu sertifikat pelatihan Basic Cardiac Life
    Support atau Basic Trauma Life Support atau Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat
    yang masih berlaku
18. Pelamar CPNS yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang
    mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai
    jabatan yang dilamar. a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa
    berlaku yang tertulis pada STR;
    c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
    d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana
    diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada
    Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
19. Bagi pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang
    bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
20. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan, 1 (satu) instansi, dan 1 (satu) jenis jabatan pada tahun anggaran yang sama. (*/yki)

The post Pemprov Sumbar Buka 424 Formasi CPNS 2024, Berikut Kriteria Pelamar dan Syarat Pendaftaran appeared first on Langgam.id.

Dilansir setkab.go.id pada Kamis (15/8/2024), bahwa pengumuman tersebut ditandatangani oleh Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto pada Selasa (13/8/2024).

Haryomo mengungkapkan, tahapan Seleksi Pengadaan CPNS 2024 dimulai dengan pengumuman seleksi yang dijadwalkan pada 19 Agustus hingga 2 September 2024.

“Sejumlah tahapan lain yang harus dilalui para pendaftar CPNS di antaranya seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB),” ujar Haryomo.

Haryomo meminta para pembina pejabat pembina kepegawaian baik di pusat maupun di daerah untuk memedomani tahapan yang telah ditetapkan oleh BKN.

“Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS Tahun 2024,” ucap Haryomo. (*/yki)

The post Pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Dibuka Mulai 20 Agustus appeared first on Langgam.id.

Kepala BPKPSDM Padang, Mairizon mengatakan, 5.351 formasi yang dibuka itu terdiri dari 459 CPNS dan 4.892 PPPK.

“Untuk PPPK kita bagi ke tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru. Yang terbanyak itu tenaga teknis,” ujar Mairizon saat memberikan laporan kepada Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar dalam rapat staf bulanan di lingkungan Pemko Padang, Senin (27/5/2024).

Mairizon menambahkan, bahwa pada 2024 ini, Pemko Padang juga mengakomodir untuk tenaga sopir dan tenaga kebersihan.

“Alhamdulillah (untuk tenaga sopir dan tenaga kebersihan) terakomodir dengan PP (Peraturan Pemerintah) yang baru. Semuanya tenaga honor kontrak dan kontrak kegiatan diusulkan untuk formasi 2024,” beber Mairizon dilansir dari laman Facebook Diskominfo Kota Padang.

Mairizon mengungkapkan, dengan adanya pengajuan PPPK baru untuk 2024 ini maka untuk 2025 tidak ada lagi tenaga honorer di lingkungan Pemko Padang.

“Jadi pada 2024 ini habis honorer kita dan pada 2025 sudah diganti semua dengan PPPK,” tutur Mairizon.

Sementara itu, Pj Wako Padang, Andree Algamar meminta kepada BKPSDM untuk terus mengawal pengajuan formasi tersebut dapat disetujui. Sehingga kejadian ditolaknya pengajuan seperti beberapa tahun lalu tidak lagi terjadi.

“Ini harus diperhatikan jangan sampai untuk sopir dan dan tenaga kebersihan batal lagi seperti yang terjadi beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Andree mengatakan bahwa Pemko Padang senantiasa berupaya maksimal agar tenaga honorer yang sudah mengabdi di Kota Padang ini dapat segera diangkat sebagai PPPK.

“Jadi ini harus kita upayakan bersama agar semua honorer dapat segera diangkat jadi PPPK,” harap Andree. (*/yki)

The post Pemko Padang Ajukan 5.351 Formasi untuk CPNS dan PPPK appeared first on Langgam.id.

Diketahui sebelumnya, Kemenag telah mengajukan 151.489 formasi ASN kepada Kemenpan-RB. Jumlah ini terdiri atas 61.708 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK.

“Dari 151.489 usulan Kementerian Agama, formasi yang sudah kita setujui adalah 110.553. Untuk CPNS-nya 20.772 formasi, sedang PPPK-nya 89.781 formasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Senin (1/4/2024).

“Tahun ini porsinya gede banget. Belum tentu tahun yang akan datang ada porsi yang segede ini. Dalam sejarah enam tahun terakhir, ini yang paling gede,” sambung Azwar.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik 110.553 formasi calon ASN yang disetujui Menpan-RB. Menurutnya, jumlah formasi tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama.

“Kita baru mendapatkan formasi yang luar biasa terbesar dalam sejarah, hampir 111.000 formasi ASN,” beber Gus Men sapaan akrabnya.

Gus Men mengungkap kebutuhan formasi ASN yang banyak tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Di antaranya, banyaknya ASN Kemenag yang memasuki usia pensiun, pemekaran wilayah, serta alih status penegerian sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama.

“Pegawai kami yang memasuki usia pensiun pada 2024 sampai 2028 itu ada 48.991 ASN. Nah ini tentu menjadi konsen kami terkait usia pensiun pada rentang empat tahun ke depan,” ujar Gus Men dilansir dari situs Kemenag RI, Rabu (3/4/2024).

“Ada juga pertimbangan terkait pemekaran wilayah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan, dan juga beberapa program alih status penegerian dan madrasah dan sekolah-sekolah lain di bawah Kementerian Agama,” ungkap Menag.

Selain membahas formasi calon ASN tahun 2024, pertemuan dua tokoh nasional ini juga membahas fungsi penyuluh agama dalam memberikan pembinaan terkait isu lingkungan.

Dibahas juga fungsi penghulu dalam memberikan perhatian kepada calon pengantin untuk memberikan nutrisi yang cukup kepada buah hati.

“Kita bahas juga bagaimana penyuluh bisa memberikan penyuluhan, bukan hanya terkait habluminallah dan habluminannas, tapi juga habluminalalam. Bagaimana penyuluh juga memberikan penyuluhan dan pembinaan, bagaimana manusia harus berperan penting terhadap menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan,” kata Gus Men.

“Dibahas juga bagaimana penghulu memberikan bimbingan kepada para calon pengantin agar mereka memperhatikan anak-anaknya agar ke depan bisa menjadi generasi yang hebat dan bisa diandalkan oleh bangsa, salah satunya dengan menjaga agar anak-anak tidak terkena stunting. Itu menjadi salah satu kewajiban penghulu mengingatkan kepada calon pengantin,” tutur Gus Men. (*/yki)

The post Kemenpan RB Setujui 110.553 Formasi CASN Kemenag 2024, Menag: Terbesar dalam Sejarah appeared first on Langgam.id.

“Penerimaan PNS untuk IKN ini belum pernah dikomunikasikan oleh pemerintah kepada kami di DPR,” ujar Guspardi saat dimintai keterangannya, Senin (5/2/2024).

Kata dia, pemerintah baru umumkan penerimaan CPNS untuk 2,3 juta formasi. Ia akan mempertanyakan itu dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Kementerian PAN-RB.

Politikus PAN yang kembali maju sebagai caleg DPR RI dapil Sumbar 2 nomor urut 2 itu mengatakan, pengumuman penerimaan CPNS di IKN itu bisa jadi bagian rencana dari Kemenpan-RB yang sudah dikalkulasikan bersama kementerian dan lembaga terkait. Hanya saja, perlu perhitungan yang cermat, agar penerimaan CPNS untuk IKN ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Jika CPNS khusus IKN yang diterima pada 2024 ini belum terpetakan secara detail pekerjaan dan penempatan pada instansi atau lembaga mana, maka ini akan menimbulkan masalah baru. Dan akan berpotensi terjadinya duplikasi formasi PNS, namun fungsinya tidak optimal, dan itu mesti dipertimbangkan dengan matang,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, sebelumnya pemerintah kerap menggembar-gemborkan akan memindahkan PNS di Jakarta ke IKN, terutama yang bertugas di kementerian.

The post Pemerintah Bakal Terima 250 Ribu CPNS untuk IKN, Guspardi Gaus: Bakal Dipertanyakan di RDP appeared first on Langgam.id.