Mereka telah diserahterimakan ke instansi masing-masing sesuai formasi ketika mendaftar. Sekda Kota Bukittinggi Yuen Karnova yang memimpin langsung serahterima kedatangan CPNS tersebut.

“Mulai hari ini tugas baru sebagai CPNS dimulai. Sekarang baru ada NIP dan golongan, belum ada pangkat sampai nanti menjadi PNS 100 persen,” katanya.

Dia meminta para CPNS untuk menjaga berintegritas dan berprestasi. Kemudian, kinerja CPNS harus terukur, cerdas, ikhlas. Paling penting disiplin dan menjaga etika.

“Loyalitas dalam melayani dan mengabdi kunci menjadi abdi negara. Jika tidak loyal, tidak patuh, tidak disiplin apalagi berkinerja rendah, hasil kerjanya akan jalan di tempat,” tuturnya.

Kepala BKPSDM Kota Bukittinggi, Sustinna mengatakan, dari 91 orang CPNS baru Kota Bukittinggi ini, 25 orang di antaranya di formasi teknis, 62 orang formasi pendidikan dan 4 orang formasi kesehatan. (*/ICA)

The post 91 CPNS 2019 Bukittinggi Mulai Bekerja, Sekda: Belum Ada Pangkat appeared first on Langgam.id.

Pada kesempatan itu, Amrizal berharap, para CPNS memiliki dedikasi yang tinggi dan kinerja yang baik dalam mengabdikan diri kepada daerah.

Ia menambahkan, bahwa harapan dan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi sangat besar. Diantaranya tuntutan kinerja yang berkualitas dan tuntutan solusi terbaik dan aktual sebagai respon atas kebijakan dan permasalahan yang muncul.

“Setidaknya ada tiga poin besar yang harus dijalankan oleh saudara saudari sekalian, pertama harus inovatif, kreatif dan responsif,” harap Amrizal.

Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan para CPNS untuk solid dalam bekerja dan bersinergi antar stakeholder.

Kepala Dinas BKPSDM Dharmasraya Khairudin menjelaskan, sebelum SK diserahkan, para CPNS telah diberikan pembekalan melalui kegiatan orientasi.

“Orientasi ini dilaksanakan selama lima hari, dimulai mulai  4 Januari hingga 8 Januari 2021,” ucapnya. (*/yki)

The post Wabup Dharmasraya Serahkan SK Bagi 62 CPNS Formasi 2019 appeared first on Langgam.id.

“Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II, SKB CPNS formasi 2019 dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 6 September 2020,” ujar Kepala BKPSDM Kota Padang Suardi, Senin (17/8), sebagaimana dicuplik dari informasi Humas Kota Padang di laman Facebook.

Suardi menambahkan, peserta yang mengikuti tes SKB CPNS berjumlah 674 orang dengan kuota formasi tersedia sebanyak 374 orang.

“Untuk lokasi ujian seleksi SKB CPNS Kota Padang akan dilaksanakan di Ruangan CAT BKPSDM Balai Kota Padang Padang,” ungkapnya.

Baca Juga: Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi 2019 Digelar Mulai 1 September 2020

Ia menambahkan lagi, dari 674 orang itu tidak keseluruhan mengkuti seleksi SKB CPNS di Kota Padang. Sebanyak 16 orang mengikuti ujian didaerah masing-masing (Luar Padang). Sementara dua orang telah mengundurkan diri.

“Ujian seleksi SKB CPNS akan dibagi menjadi 3 sesi. Masing-masing sesi nantinya beranggotan 45 orang dan ada yang 28 orang,” ungkapnya.

Tes seleksi SKB CPN ini akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid-19, memakai masker, jagak jarak, tersedianya wastafel cuci tangan dan alat pengukur suhu badan. (Osh)

The post Pemko Padang Sudah Tetapkan Jadwal Tes SKB CPNS 2019 appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K 26-30/V-116-90 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019.

Baca Juga: Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi 2019 Digelar Mulai 1 September 2020

Lebih lanjut, pengumuman tersebut menyebutkan bahwa peserta seleksi CPNS Tahun 2019 Kemensetneg dan Setkab yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti SKB, sesuai pengumuman Nomor P-06/PANSEL KEMENSETNEG/2020 tanggal 23 Maret 2020, wajib melakukan pendaftaran ulang SKB.

Pendaftaran ulang SKB dimaksud, sesuai pengumuman, dengan mengisi data domisili pada akun SSCASN masing-masing peserta pada tautan https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 1.sd 7 Agustus 2020.

Jadwal pelaksanaan SKB seleksi CPNS Tahun 2019 Kemensetneg dan Setkab akan diumumkan lebih lanjut melalui situs resmi setkab.go.id dan setneg.go.id.

“Peserta diharapkan aktif mengikuti situs tersebut untuk mendapatkan informasi terbaru,” bunyi pengumuman tersebut di akhir. (Osh)

The post Wajib! Pendaftaran Ulang SKB CPNS 2019 untuk Kemensesneg dan Setkab appeared first on Langgam.id.

Alde didampingi tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendatangi kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Rabu (22/7/2020). Mereka diterima oleh Asisten I Pemprov Sumbar, Devi Kurnia di ruangannya.

Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengatakan, kedatangan mereka merupakan bagian dari perjuangan untuk mendapatkan dukungan. Sebelumnya ia juga telah mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar juga meminta dukungan.

Saat ini, kata Wendra, Alde masih dibahas oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama satu kasus disabilitas lainnya. Sehingga, mereka meminta dukungan Gubernur Sumbar dengan memberikan surat kepada KSP.

Baca Juga: Status CPNS Seorang Disabilitas di Sumbar Dicabut karena Dinilai Tidak Sehat

“Menurut kami Sumbar adalah salah satu daerah yang maju soal perlindungan disabilitas, Perda disabilitas juga ada, saya pikir Pemprov Sumbar punya peranan penting agar warganya mendapatkan jaminan bekerja di BPK RI,” ujarnya, Rabu (22/7/2020).

Sementara itu, Alde Maulana berharap Pemprov Sumbar dapat memberikan dukungan agar BPK RI merevisi pemberhentiannya dari CPNS dengan alasan tidak sehat jasmani.

“Dari hasil medical chek up saya dinyatakan cukup sehat, tapi kenapa saya diberhentikan dengan alasan tidak sehat, kalau dari rumah sakit memang tidak sehat mungkin saya legowo,” ungkapnya.

Baca Juga: Soal Kasus Alde Maulana, LBH Padang: Paradigma Difabel di Pemerintahan Masih Minim

Selain itu, ia berharap agar ke depannya tidak ada lagi kasus serupa. Cukup kasus yang dialaminya dan drg Romi Syofpa Ismael yang sebelumnya telah selesai.

Lalu, Asisten I Pemprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada LBH Padang yang memperjuangkan Alde Maulana untuk mendapatkan haknya sebagai CPNS.

“Banyak hal yang kami diskusikan, Gubernur meminta saya menerima mereka, kami juga sampaikan batasan-batasan kewenangan Pemprov Sumbar,” katanya.

Nantinya LBH Padang juga akan diminta membuat surat kepada Gubernur meminta dukungan. Nantinya surat itu bakal dipelajari dan akan diberikan dukungan sesuai dengan batasan kewenangan Gubernur.

Baca Juga: Status CPNS Dibatalkan Karena Disabilitas, Alde Maulana Lapor DPRD Sumbar

“Kewenangan BPK itu berada di pusat, tidak berada di bawah gubernur jadi tidak ada kewenangan sama sekali, tapi kita dukung sepenuhnya, saya yakin gubernur akan memberikan dukungan sesuai batas dan kewenangan yang dimiliki,” paparnya. (Rahmadi/ZE)

The post Status CPNS Dicabut BPK, Alde Maulana Minta Dukungan Pemprov Sumbar appeared first on Langgam.id.

Wakil Direktur LBH Padang, Indira Suryani menyebutkan, kasus yang dialami Alde membuktikan masih minimnya paradigma disabilitas di jajaran pemerintah. Atas kasus itu, Alde juga telah melapor ke Komnas HAM dan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

“Kami telah menyurati BPK Perwakilan Sumbar dan Pusat untuk mengklarifikasi kejadian ini. Kami memandang kasus ini masih minimnya paradigma disabilitas di jajaran pemerintahan,” ujar Indira kepada awak media di Kantor LBH Padang, Senin (1/6/2020).

Namun, katanya, karena dalam hal surat menyurat dari BPK RI, Komnas HAM Sumbar dan Ombudsman Sumbar dalam kasus ini diambil alih oleh kantor pusat masing-masing. “Kami sudah berkoordinasi dan statusnya masih tahap klarifikasi,” ungkapnya.

Indira mengatakan, pihaknya mendorong BPK dan negara memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini dengan cepat. Karena, kasus itu terkait hak disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh presiden dan DPR RI.

“Kami ingin ada solusi cepat dalam penyelesaian masalah ini, karena memang ini terkait hak disabilitas, dan diselesaikan dengan cara-cara progresif,” ungkapnya.

“Kami melihat masalah ini di tataran norma, termasuk subtansi hukumnya yang memang banyak aturan, bahkan ada ratusan hukum dan peraturan perundang-undangan mengatur soal sehat jasmani dan rohani sebagai sebuah persyaratan,” sambungan Indira.

Namun, jelasnya, tidak ada interpretasi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani. Sehingga, bisa jadi semacam pasal karet, apalagi pemerintah tidak punya paradigma sebagaimana yang ada di undang-undang disabilitas.

“Kita tahu disabilitas bukan tidak sehat jasmani dan rohani, tapi ada kondisi khusus. Ketika ada kondisi khusus, ada perlakuan khusus dan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara. Ini yang kita tuntut ke banyak pihak, presiden, KSP dan lembaga pemerintahan lainnya dan independen untuk dapat bernegosiasi dan upaya lobi serta duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana, tanpa proses embel-embel hukum seperti di pengadilan dan sebagainya,” kata Indira.

Diketahui sebelumnya, Alde Maulana, merupakan seorang CPNS yang telah dinyatakan lulus di BPK RI melalui formasi disabilitas dan diberhentikan sebagai CPNS karena dinilai tidak sehat jasmani dan rohani. Alde merupakan penyandang disabilitas yang lulus CPNS Januari 2019.

Baca Juga: Status CPNS Seorang Disabilitas di Sumbar Dicabut karena Dinilai Tidak Sehat

Saat pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS Golongan III di Auditorium Lantai 4 Gedung A BPK Perwakilan Sumbar Februari 2020, Alde tak lagi mendapat surat undangan.

Atas persoalan yang dialaminya itu, Alde mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Senin (1/6/2020). Alde juga telah menceritakan kisahnya hingga status CPNS-nya dicabut. (Irwanda/ZE)

The post Soal Kasus Alde Maulana, LBH Padang: Paradigma Difabel di Pemerintahan Masih Minim appeared first on Langgam.id.

Saat pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS Golongan III di Auditorium Lantai 4 Gedung A BPK Perwakilan Sumbar Februari 2020, Alde tak lagi mendapat surat undangan.

Alde merupakan penyandang disabilitas dengan mata kiri buta 50 persen, lumpuh kayu (kaku tangan dan kaki kiri). Namun, Alde tetap masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Atas persoalan yang dialaminya itu, Alde mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Senin (1/6/2020). Kepada wartawan, Alde menceritakan kisahnya hingga status CPNS-nya dicabut.

Ia mengungkapkan, ketika itu dirinya yang telah lulus S1 Hukum di Universitas Andalas mendaftar CPNS dan mengambil instansi lembaga tinggi negara. Beberapa tahapan telah diikuti, mulai DKD, DKP hingga pemberkasan.

“Setelah itu menerima SK CPNS per 1 Maret 2019. Kami mengikuti diklat di Balai Diklat Medan selama 4 bulan. Kami beradaptasi dengan tugas masing-masing yang diterapkan. Kebetulan saya ambil formasi disabilitas, ambil jabatan pemeriksaan ahli pertama itu calon auditor,” ujar Alde kepada wartawan saat berada di LBH Padang, Senin (1/6/2020).

Setelah persentase, kata Alde, dilanjutkan diklat jabatan fungsional, kurang lebih satu bulan. Namun saat itu, dirinya mengalami sakit kejang-kejang dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan.

“Hasil scan semacam ada penumpukan cairan. Dari hasil scan dokter memberikan rekomendasi saya tidak boleh berpikir berat dan banyak. Dari rekomendasi itu, pihak manajemen memberikan saya dispensasi tidak boleh mengikuti ujian. Tapi kalau masuk lokal mengikuti materi diklat silakan,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan diklat, awal November 2019, para CPNS dikembalikan ke tempat difinitif masing-masing di seluruh Indonesia. Alde sendiri kebetulan ditempatkan di BPK Perwakilan Sumbar.

Kemudian akhir Januari 2020 para CPNS formasi disabilitas harus menjalani medical check up yang berlangsung di Rumah Sakit Gatot Soebroto Jakarta. Setidaknya, saat itu terdapat 11 orang CPNS jalur formasi disabilitas.

“Setelah selesai, saya mendapat memo dinas lagi untuk melakukan medical check up awal Februari. Saya dipanggil pimpinan menanyakan hasil medical check up, saya dinyatakan cukup sehat dengan beberapa catatan,” jelasnya.

Namun, ketika pelantikan CPNS, Alde ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Sementara, 24 Februari 2020 para CPNS telah melangsungkan pelantikan di BPK Sumbar tanpa kehadiran Alde.

Kemudian, beberapa hari setelah itu, diberitahukan bahwa Alde diberhentikan secara hormat. Sementara, awal Maret gaji Alde sempat masuk ke rekening, namun ditarik kembali oleh BPK dengan alasan statusnya belum jelas.

Setelah itu, Alde mendapat surat yang menyatakan kalau ia diberhentikan sebagai CPNS karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani.

Ade menerima secara langsung Salinan Surat Keputusan Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Maksud Alde mendatangi kantor LBH Padang agar mendapatkan haknya kembali sebagai abdi negara. Menurutnya, apa yang dialaminya sangat berpengaruh terhadap diri dan keluarganya.

“Saya baru nikah 17 Januari 2020. Saya selaku kepala keluarga punya tanggungan yang harus saya nafkahi. Ini sangat berpengaruh pada diri dan istri saya. Cukup berat sebagai seorang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Ia mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. “Saya merasa cukup sedih apa yang telah saya dapatkan selama ini saya diberikan surat pemberhentian dengan hormat, alasan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal, di hasil medical dinyatakan cukup sehat. Tafsiran cukup sehat dengan tidak sehat sangat jauh berbeda,” katanya (Irwanda/ZE)

The post Status CPNS Seorang Disabilitas di Sumbar Dicabut karena Dinilai Tidak Sehat appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumbar, Abdul Gafar mengatakan, pengumuman tersebut berbeda dari pengumuman secara nasional, karena memang setiap instansi berbeda-beda jadwalnya.

Pemprov Sumbar meminta undur pengumuman, karena ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena perpanjangan waktu pendaftaran kemarin.

“Kita buka lamaran diperpanjang, dan sudah minta izin BKN, tapi masih dibatas waktu yg diberikan,” ujarnya kepada Langgam.id, Rabu (18/12/2019).

Saat ini, kata Abdul Gafar, petugas masih melakukan verifikasi data.

Sementara, pengumuman hasil seleksi administrasi dapat dilihat di website saat mendaftar dan website BKPSDM Sumbar. “Peserta yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat sedang diverifikasi, setelah itu baru masuk masa sanggah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, seperti pengalaman tahun sebelumnya, peserta yang tidak lulus biasanya karena kualifiaksi pendidikan tidak cocok dengan formasi yang diambil. “Bisa juga syarat yang dilampirkan tidak lengkap atau syarat yang disampaikan mungkin terindikasi tidak sah,” jelasnya.

Tahun ini, katanya, penerimaan CPNS 2019 pada tahap seleksi administrasi berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu adanya kesempatan bagi pendaftar memenfaatkan masa sanggah, jika dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

“Masa sanggah diberikan dalam rentang waktu tiga hari, terhitung sejak sejak tanggal pengumuman hasil seleksi administrasi dikeluarkan,” katanya. (Rahmadi/ZE)

The post Ini Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Pemprov Sumbar appeared first on Langgam.id.

Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Dharmasraya, Khairuddin akan segera menggelar simulasi atau uji coba tes CPNS berbasis Computer Assited Tes (CAT) yang dikhuskan bagi putra putri daerah.

Simulasi tersebut, kata Khairuddin, akan digelar selama dua hari, mulai 14-15 Desember 2019, berlokasi di SMAN Unggul Dharmasraya.

Menurutnya, pelaksanaan simulasi CAT dibatasi, hanya untuk 525 orang pendafrat pertama, dan itu untuk pelamar CPNS asal Kabupaten Dharmasraya.

“Pendaftaran dapat dilakukan di link http://bit.ly/2OYkqtX,” ujarnya melalu rilis yang diterima Langgam.id, Selasa (1012/2019).

Lebih lanjut, Khairuddin menagatakan, selaian putra putri daerah, calon peserta yang boleh mengikutu simulasi tersebut, adalah mereka yang sudah memiliki nomor registrasi pendaftaran CPNS Formasi tahun 2019.

“Simulasi tes CPNS ini kembali dilakukan atas instruksi Pak Bupati, sebagai upaya agar putra putri Kabupaten Dharmasraya yang akan ikut seleksi CPNS lebih berpeluang untuk lulus dan dapat mengisi formasi yang disediakan,” ungkapnya.

Peserta yang sudah mendaftar dan pengumuman kelulusan untuk simulasi itu, katanya, akan diumumkan melalui website resmi milik pemerintah daerah, yaitu www.dharmasrayakab.go.id/ dan http://bkpsdm.dharmasrayakab.go.id/ pada tanggal 13 Desember 2019. (*/ZE)

The post Bupati Minta BKPSDM Bantu Pelamar CPNS Asal Dharmasraya appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Abdul Gafar, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap syarat administrasi peserta yang telah mendaftar secara online.

“Kami sudah terima lebih dari 26 ribu pelamar, saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap berkas peserta,” katanya saat dihubungi Langgam.id, Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, semua formasi yang disediakan Pemprov Sumbar merata terisi. Tidak satu pun formasi kosong pelamar. Kebanyakan dari formasi yang dilamar peserta adalah formasi guru sekolah.

Pemprov Sumbar sendiri menyediakan sebanyak 603 formasi. Terdiri dari formasi untuk guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Kemudian tahapan dilanjutkan dengan seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada Januari hingga Februari 2020.

“Untuk hasil seleksi administrasi akan segera diumumkan di bulan Desember ini,” katanya. (Rahmadi/RC)

The post Hampir 27 Ribu Pelamar Daftar CPNS Sumbar 2019, Tak Ada Formasi Kosong appeared first on Langgam.id.