Surat keputusan ini berbunyi: tentang pemberhetian, pemindahan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Beberapa pejabat yang diganti dan dilantik dalam surat itu terdapat delapan camat. 

Fadly menekankan pentingnya seluruh pejabat yang baru dilantik memahami visi dan misi pembangunan Kota Padang. Ia meminta program unggulan seperti Padang Juara, Padang Amanah, hingga Padang Sigap diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Inovasi harus lahir dari kepemimpinan. Pemimpin harus mampu memancing inovasi dan menggali potensi ASN,” kata Fadly saat pelantikan beberapa waktu lalu.  

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, kementerian, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, capaian pembangunan selama ini tidak terlepas dari koordinasi yang berjalan baik.

“Kami menunggu prestasi. Jemput bola, jangan hanya menunggu,” ucapnya.  

Berikut Delapan Camat Baru di Kota Padang 

1. Rio Ebu Pratama

Jabatan lama: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP

Jabatan baru: Camat Koto Tangah

2. Afridon 

Jabatan lama: Lurah Bungus Barat pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Jabatan baru: Camat Bungus Teluk Kabung

3. Ikrar Prakarsa 

Jabatan lama: Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah

Jabatan baru: Camat Lubuk Begalung

4. Aidil Zulhani 

Jabatan lama: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Padang Selatan

Jabatan baru: Camat Padang Timur

5. Rozaldi Rosman 

Jabatan lama: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP

Jabatan baru: Camat Kuranji

6. David Ferdinand 

Jabatan lama: Sekretaris Kecamatan Pauh

Jabatan baru: Camat Nanggalo

7. Diko Riva Utama

Jabatan lama: Kepala Bidang Destina dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata

Jabatan baru: Camat Padang Barat

8. Yandry

Jabatan lama: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jabatan baru: Camat Pauh

The post Wali Kota Padang Fadly Amran Mutasi 8 Camat, Ini Daftar Namanya appeared first on Langgam.id.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik, Miko Kamal mengatakan, pelayanan publik masyarakat tak boleh tersendat.

Apapun alasannya kata Miko, Wali Kota sebagai penanggung jawab utama pelayanan publik harus memastikan bahwa kepergian seluruh camat dan lurah ke luar kota tidak mengganggu pelayanan publik di Kota Padang.

Ia memaklumi kalau ada masyarakat yang beranggapan kepergian ini akan menggangu jalannya pelayanan. Terlebih seluruh perangkat tersebut pergi di saat bersamaan.

Sebab selama ini kata Miko, seringkali pelayanan publik jadi terganggu atau tersendat karena ketiadaan pejabat di tempat.

“Pernyataan staf di instansi pelayanan publik seperti ‘maaf bapak sedang tidak ada di tempat’ ketika masyarakat berurusan sudah menjadi semacam “trauma” di tengah masyarakat,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada Langgam.id, Rabu (12/7/2023).

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu turut menilai kepergian ini tidak membawa dampak banyak kepada masyarakat. “Sependek pengetahuan saya, acara Rakernas Apeksi tidak terlalu detail membahas pelayanan publik. Sementara para camat dan lurah adalah aparat terdepan dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Miko.

Dia menekankan, semestinya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Camat dan Lurah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelayanan publik, bukan mengikuti rakernas yang bersifat umum.

Ditambah ada anggapan kepergian seluruh lurah dan camat ini dapat membebani keuangan daerah. Ekonomi belum bertumbuh normal pasca covid-19.

“Belum bertumbuhnya secara normal ekonomi daerah terbukti berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang tergambar dari belum maksimalnya pembangunan di kota kita,” tuturnya.

Ia mengatakan, masih banyak trotoar di Kota Padang yang sudah rusak dan belum direhabilitasi atau jalan yang berlubang yang perlu perbaikan.

“Seharusnya Wali Kota mendahulukan penggunaan anggaran yang ada untuk perbaikan fasilitas umum, bukan menggunakan uang rakyat itu untuk hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik dan fasilitas umum,” ujar Miko.

Sebelumnya, Pemko Padang menegaskan bahwa pelayanan publik tetap akan berjalan sebagaimana adanya. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Padang, Imral Fauzi mengatakan bahwa masih ada sekretaris lurah, camat, dan dinas yang akan memberikan pelayanan. (yki)

The post Seluruh Camat dan Lurah di Padang ke Makassar, Pengamat: Pelayanan Publik Tak Boleh Tersendat appeared first on Langgam.id.

Ia menjelaskan perencanaan ini sudah dibuat sejak tahun lalu sewaktu Kota Padang menjadi tuan rumah Apeksi. “Kami memenuhi undangan Walikota Makassar sekaligus Ketua Umum Apeksi Pak Bima Arya,” tutur Imral kepada Langgam.id.

Imran menambahkan, bahwa hal ini juga menjadi semacam penghargaan kepada Kota Makassar. Mengingat tahun lalu kata Imral, saat Padang menjadi tuan rumah, rombongan dari Kota Makassar hadir dengan 400 orang lebih.

“Kota yang memboyong jajaran camat serta lurahnya bukan hanya kota Padang, tapi banyak juga yang lain,” ucapnya.

Dengan perginya seluruh camat dan lurah ini, Imral menegaskan, tidak akan menggangu pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan, selain camat dan lurah yang ikut pergi, semua unsur seperti sekretaris di tingkat kelurahan, kecamatan, dan dinas masih ada di kantor masing-masing. Sehingga tidak akan melumpuhkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Djunaidy Hendry mengatakan, rombongan besar yang dibawa oleh Walikota Padang ini bisa membebani keuangan daerah.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kabag Propam Kota Padang itu mengatakan, bahwasanya seluruh lurah dan camat pada tahun ini baru satu kali melakukan perjalanan dinas.

“Seluruh lurah dan camat ini boleh dikatakan hampir tidak ada perjalanan dinas, baru pada Apeksi kali ini ada,” ucap Imral.

Karena sudah direncanakan dari jauh hari, seluruh lurah dan camat ini lanjut Imral, puasa perjalanan dinas untuk bisa hadir di Makassar. “Jadi ini tidak akan membebani keuangan daerah,” ucap pria yang biasa disapa Joim tersebut.

Jika ingin disebutkan kata Imral, tiap lurah yang hadir di Makassar hanya mengeluarkan biaya Rp430 ribu. Bahkan lanjutnya, ada anggaran yang tidak mencukupi di tingkat kecamatan, para ASN yang hadir tersebut tidak diberi uang hariannya.

“Hal ini mereka coba siasati dengan sekamar bertiga atau berempat, jadi dimana letaknya kalau disebut membebani keuangan daerah,” ucap Imral.

Kegiatan menghadiri Apeksi di Makassar ini ia nilai juga membawa dampak positif ke Kota Padang. Para lurah bisa studi banding ke kelurahan-kelurahan yang ada di Makassar, sembari mempromosikan budaya lokal.

Akan ada juga pawai budaya yang dilakukan oleh para lurah. Di sana kata Imral, kita bisa mempromosikan produk-produk UMKM yang ada dari Kota Padang. Selain itu ada pembahasan dan penjajakan antar instansi di setiap Kota yang tergabung dalam Apeksi. (yki)

The post Terkait Seluruh Camat dan Lurah ke Makassar, Pemko Padang: Sudah Direncanakan Jauh Hari appeared first on Langgam.id.

Djunaidy Hendry dari fraksi PKS Kota Padang menyayangkan Walikota yang membawa rombongan besar ke Makassar untuk menghadiri Apeksi ke-16 tersebut.

“Hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 lurah se-Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut,” ucap Djunaidy dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, untuk menghadiri Apeksi seharusnya hanya beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saja yang diboyong, tergantung kepentingan yang akan dibuat pada kegiatan tersebut.

“Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya,” kata Djunaidy.

Ia menilai keberangkatan rombongan besar ini akan berpengaruh terhadap layanan publik di Kota Padang. Hal ini juga akan membebankan keuangan daerah terkhusus saat sekarang.

“Kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerah nya pasca covid 19,” tutur Djunaidy.

Ia mencontohkan misalnya harga tiket pesawat Padang ke Makassar saja minimal Rp5 juta per orang. Belum lagi, biaya menginap per orang di hotel minimal Rp1,5 Juta semalam.

Lalu angka tersebut terangnya, dikalikan dengan jumlah 11 camat, 104 lurah serta sekitar 50 orang pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Semua itu akan dilaksanakan selama empat hari di Makassar.

Terpisah, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Padang, Imral Fauzi, mengatakan kegiatan ini telah direncanakan jauh hari. Ia menuturkan anggaran untuk perjalanan dinasnya pun telah dikomunikasikan dengan seluruh lurah dan camat.

“Seluruh lurah dan camat puasa perjalanan dinas tahun ini untuk bisa hadir di Makassar, mereka tidak melakukan perjalanan dinas lain,” tuturnya.

Oleh sebab itu Imral menilai kegiatan ini tidak akan membebani keuangan daerah. Diketahui Rakernas Apeksi tahun ini akan digelar di Makassar dari 10-14 Juli mendatang. (yki)

The post Wako Padang Boyong Seluruh Camat dan Lurah ke Makassar, DPRD: Bebani Keuangan Daerah appeared first on Langgam.id.

Berita Dharmasraya – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Sekda Dharmasraya meminta para camat juga harus mampu memberi masukan ke bupati untuk pembangunan daerah.

Langgam.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dharmasraya, Adlisman mengukuhkan sekaligus menyaksikan serah terima jabatan Camat Koto Baru dan Sitiung, Rabu (26/1/2022).

Mewakili Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Adlisman berpesan agar para camat mampu memberikan masukan ke bupati maupun perangkat daerah tentang potensi daerah masing-masing.

Karena, kata Adlisman, yang mengetahui segala potensi kecamatan itu adalah camatnya sendiri.

“Keberadaan camat sangat sentral dan strategis dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Itu dapat dilakukan jika seorang camat memahami tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ujar Adlisman dikutip dari rilis Humas Pemkab Dharmasraya, Kamis (27/1/2022).

Lalu, Adlisman juga meminta agar para camat mampu memberdayakan masyarakat dalam setiap program pembangunan. Karena, tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan sia-sia.

“Sebagai seorang pimpinan wilayah, saudara tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan hal-hal administrasi saja. Tapi, camat juga harus peka dan mampu menyerap berbagai aspirasi masyarakat, serta mampu memberikan solusi dari berbagai permasalahan di masyarakat,” ucapnya.

Menurut Adlisman, camat merupakan pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Sehingga, senantiasa harus berada di tengah-tengah masyarakat, serta selalu berkoordinasi dengan mitra kerja, seperti polsek, Koramil dan juga para anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dapil.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas, Adlisman meminta agar camat mengedepankan etika moral, kejujuran, keikhlasan dan memiliki rasa tanggunjawab.

“Saya yakin pengalaman saudara sebelumnya dalam berbagai tugas akan sangat membantu tugas-tugas saudara selanjutnya. Kemudian, jika terdapat permasalahan yang ada di wilayah saudara, apalagi terkait satu dengan yang lain, maka hendaknya melalui koordinasi yang baik, dan segera evaluasi pada tingkat bawah bersama staf,” ucapnya.

Adlisman juga berharap, para camat bisa menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah masing-masing, yang dimulai dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, dengan mengembangkan sikap dan budaya kerja yang saling asih, saling asah dan saling asuh dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal unit kerjanya.

Diketahui, Camat Koto Baru yang dilantik, yaitu Hasnul Hadi, sebelumnya ia menjabat sebagai sekretaris camat, ia menggantikan Marco Andiras.

Baca juga: Besok, Bupati Dharmasraya Jadi Pembicara di Indonesia Economic Outlook 2022

Sementara, Camat Sitiung yaitu Novandri Rismi, ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah. (Advetorial)

—

Dapatkan update berita Dharmasraya – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ini Pesan Sekda untuk Para Camat di Dharmasraya appeared first on Langgam.id.

Mawardi menjelaskan, kehadiran camat di wilayah tugas merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati. Sebagai perpanjangan tangan bupati di tingkat kecamatan, dia harus menjalin komunikasi yang baik dengan semua komponen yang ada di wilayah tugasnya itu.

Berdasarkan hal itu, sehingga saat ada camat yang meninggalkan wilayahnya tanpa izin, atau tidak berdomisili di wilayah tugasnya, maka harus siap-siap mendapatkan sanksi.

“Sanksi tegas itu bisa dalam bentuk penarikan tugas ke kabupaten, hingga dalam bentuk pencopotan. Tapi sebelum sanksi itu diberlakukan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan hukum Sekdakab akan memberikan pembinaan terlebih dahulu,” katanya dikutip dari halaman resmi Pemkab Pessel, Kamis (6/1/2022).

Dia menjelaskan, sebagai perpanjangan tangan kepala daerah di tingkat kecamatan, maka sangat tidak dibolehkan camat meninggalkan wilayah tugasnya tanpa izin. Apalagi sampai tidak berdomisili di wilayah tugasnya itu.

Meninggalkan wilayah tugas akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan serta pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan.

“Makanya jika ketegasan ini tidak diindahkan, maka mereka (camat) yang membandel akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk pencopotan, atau ditarik ke kabupaten,” ujarnya.

Ia mengatakan Pessel merupakan salah satu daerah di Sumbar yang rawan dengan berbagai bencana. Karena termasuk salah satu daerah rawan bencana, sehingga kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan setiap waktu.

“Makanya sebelum dilantik sebagai camat, mereka diwanti-wanti agar berdomisili di wilayah tugas dengan memboyong istri. Jika diabaikan, maka bersiaplah untuk menerima sanksi sebagaimana saya jelaskan tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekdakab Pessel, Gunawan mengatakan bahwa pihaknya memang telah diinstruksikan untuk melakukan pembinaan kepada para camat yang membandel.

“Karena instruksi itu, sehingga setiap waktu saya akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja camat di masing-masing wilayah tugasnya,” ujarnya.

Namun hingga saat ini, belum ada laporan ada camat yang membandel, termasuk juga yang meninggalkan wilayah tugasnya. (*)

—
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tinggalkan Wilayah Tanpa Izin, Camat di Pessel Bisa Terancam Dicopot appeared first on Langgam.id.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengharapkan, sebagai camat perempuan pertama di kota wisata tersebut, Nadia harus dapat lebih banyak turun ke masyarakat dari pada duduk di kantor.

Menurut Erman, bahwa banyak masyarakat kurang mampu dan kaum dhuafa yang harus dibantu. Seluruh aspirasi masyarakat ABTB harus cepat diserap oleh camat.

“Ibu Nadia diangkat sebagai camat karena prestasinya, yang kami nilai mampu untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat ABTB,” ujar Erman dalam keterangannya di media sosial Pemko Bukittinggi, Senin (6/9/2021).

Erman juga mengharapkan Nadiatul bersama Sekcam Syukri untuk dapat bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Yaitu, dengan memberikan yang terbaik untuk Kecamatan ABTB.

Baca juga: Wako Bukittinggi Wajibkan ASN Berpakaian Nuansa Minangkabau Setiap Hari Jumat

Erman mengungkapkan, keputusan membuat kebijakan untuk pergantian atau mutasi, rotasi, dilakukan dalam rangka penguatan pelayanan dan fungsi pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Erman menyebutkan, bahwa harus ada regenerasi pengkaderan yang lebih cepat di kota Bukittinggi ini. Sehingga inovasi-inovasi dalam rangka melayani dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintah dalam rangka memberikan solusi, dari setiap masalah, di tingkat masyarakat bisa cepat diselesaikan.

Diketahui, jabatan Camat ABTB diserahterimakan dari Hendri kepada Nadiatul di halaman kantor Camat ABTB, Minggu (5/9/2021). Sebelumnya Nadiatul merupakan mantan Lurah Sapiran dan Birugo.

Pada kesempatan itu, juga diserahterimakan jabatan Ketua TP PKK dari Ny. Wenny Hendri kepada Ny. Yulianda Syukri, yang merupakan istri dari Sekretaris Camat ABTB yang juga baru dilantik, Syukri.

The post Jadi Camat Perempuan Pertama di Bukittinggi, Wako Minta Nadiatul Sering Turun ke Warga appeared first on Langgam.id.