Ketua PSI Kaesang Pangarep memilih Hendrajoni lantaran sosok seorang pekerja keras di dunia politik. Ia Bupati Pesisir Selatan dua periode yakni 2016-2021 dan 2025-2030.

Saat mencalonkan diri sebagai bupati pada Pemilu 2024, Hendrajoni tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki harta kekayaan Rp8.190.200.000 atau di kisaran Rp8,1 miliar.

Berdasarkan dokumen LHKPN, aset terbesar Hendrajoni berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai Rp6,77 miliar. Aset tersebut terdiri dari tujuh bidang tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan serta Kota Tangerang.

Di sektor alat transportasi dan mesin, Hendrajoni melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp550 juta. Kendaraan itu meliputi Honda CR-V tahun 2007 senilai Rp200 juta, Mini Bus Fortuner tahun 2012 senilai Rp200 juta, serta Toyota Camry Sedan tahun 2019 senilai Rp150 juta.

Selain itu, suami dari Lisda Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini juga memiliki hharta bergerak lainnya senilai Rp442 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp428,2 juta.

Dalam laporan tersebut, Hendrajoni tidak mencantumkan kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya. Ia juga tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya sama dengan nilai keseluruhan aset yang dilaporkan, yakni Rp8.190.200.000. (WAN)

The post Kekayaan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang Kini Jadi Ketua PSI Sumbar appeared first on Langgam.id.

Berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Gelar Safari Ramadan, Bupati Pesisir Selatan Terima Aduan Jalan Rusak.

Langgam.id – Wali Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera Nopen Hendri mengadukan kondisi jalan rusak pada Bupati Pesisir Selatan saat safari Ramadan di Masjid Darul Ihsan, Kamis (14/4/2022). Keluhan itu ditanggapi baik, dan akan dituntaskan 2023 mendatang.

Nopen Hendri mengatakan, salah satu akses jalan menuju pusat perekonomian masyarakat di daerahnya belum tersentuh perbaikan selama bertahun-tahun. Panjang jalan sekitar 1 kilometer.

Akses jalan itu penting sebab menghubungkan Muaro dengan jalan utama. Muaro merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Kecamatan Sutera, dan Pesisir Selatan umumnya.

”Hasil ikan di sana mencapai 5 ton sehari. Karena hasil tangkapan seluruh kapal dari laut, mengumpulnya di sana,” kata Wali Nagari.

Pada waktu tertentu, lanjutnya, mobil yang masuk ke sana tidak hanya milik pedagang ikan lokal saja. Melainkan, juga mobil distribusi ikan dari luar provinsi.

Wali Nagari Lansano berharap kepemimpinan Bupati Rusma Yul Anwar dapat mengabulkan keinginan para nelayan tersebut. Sebab, sudah diusulkan sejak pemerintahan sebelumnya, namun belum juga terwujud.

Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan, pihaknya akan memasukan usulan itu dalam skala prioritas anggaran tahun depan. Sebab di tahun ini, pihaknya menargetkan normalisasi sungai yang sering memicu banjir di sana.

Selain merendam rumah masyarakat, banjir di sana juga merendam Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sutera. Bupati menginginkan penanganan banjir ini tuntas di tahun 2022.

“Untuk tahun ini, fokus kita pada penanganan banjir. Tapi bukan berarti mengabaikan usulan pak wali nagari tadi. Karena jalan itu berkaitan dengan pusat perekonomian, tahun 2023 akan kita laksanakan,” kata Bupati sembari meminta Kepala Bappeda setempat mencatat usulan dan jadikan prioritas.

Kegiatan safari Ramadan, kata Bupati, bukan sekadar melaksanakan salat bersama semata. Selain menyambung tali silaturahmi, safari Ramadan bertujuan untuk menyerap aspirasi warga.

“Baik aspirasi masyarakat, pemerintah nagari, pengurus masjid, pemuka adat, maupun aspirasi lainnya. Semua usulan akan menjadi catatan bagi kami untuk perencanaan program ke depannya,” tutur Bupati.

Pihaknya menginginkan rencana pembangunan datang dari masyarakat. Sehingga setiap pembangunan betul-betul sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Muslim di Pesisir Selatan Laksanakan Puasa Nisfu Syaban

Untuk itu, selain perencanaan, pengerjaannya juga harus sesuai ketentuan. Jangan sampai ada kongkalikong sehingga masyarakat penerima manfaat dirugikan.

—

Dapatkan update berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Gelar Safari Ramadan, Bupati Pesisir Selatan Terima Aduan Jalan Rusak appeared first on Langgam.id.

Berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pemda Pessel Kirim Logistik dan Personel Bantu Korban Gempa Pasaman Barat.

Langgam.id – Pemerintah daerah (Pemda) Pesisir Selatan (Pessel) mengirimkan logistik dan personel tagana untuk membantu korban gempa di Pasaman Barat.

“Ada beras, mie instan, selimut, pakaian, kebutuhan bayi dan balita. Kebutuhan mendasar untuk saudara kita di sana (korban, red),” kata Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, Minggu pagi (27/2/2022).

Bantuan dikirim Sabtu kemarin melalui Dinas Sosial Pesisir Selatan. Petugas tagana juga dikerahkan untuk membantu proses evakuasi sebab warga masih mengungsi di sana.

Bupati mengaku menyadari betul bagaimana korban membutuhkan bantuan setelah terjadi bencana. Sebab, katanya, daerah yang dipimpinnya juga termasuk rawan bencana.

“Ini bentuk kepedulian kita terhadap sesama dan sudara yang terdampak musibah. Selain dari pemerintah, masyarakat Pesisir Selatan juga telah bergerak menjalankan sumbangan,” kata Bupati.

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan korban setelah peristiwa gempa. Korban juga diharapkan tabah dan bersabar.

Baca juga: Total Korban Meninggal Gempa Sumbar 10 Orang: 4 Masih Hilang, Puluhan Ribu Mengungsi

Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 terjadi Jumat (25/2/2022) di Pasaman Barat. Sepuluh orang meninggal dunia, empat masih hilang dan puluhan ribu mengungsi.

—

Dapatkan update berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pemda Pessel Kirim Logistik dan Personel Bantu Korban Gempa Pasaman Barat appeared first on Langgam.id.

Bupati Pesisir Selatan Yul Anwar mengatakan, nantinya dana tersebut akan diupayakan untuk membuat jalur-jalur alternatif menuju destinasi wisata sehingga lebih mudah diakses pengunjung.

“Nantinya akan diupayakan membuat jalur alternatif menuju destinasi wisata,” katanya dikutip dari portal resmi Pemkab Pesisir Selatan, Rabu (22/12/2021).

Dia menjelaskan, tujuan utama pengembangan pariwisata adalah meningkatkan roda perekonomian masyarakat serta mendorong perkembangan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung, melalui pengembangan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja bagi masayarakat.

“Seperti Nagari Salido Saribulan dengan potensi alam yang bisa dikembangkan menjadi lokasi wisata arung jeram serta berbagai olahraga air,” ujarnya.

Bupati juga menagertkan melalui pengembangan wisata omset ekonomi kreatif di daerah tersebut mencapai Rp 50 miliar pada 2026 mendatang.

“Pengembangan pariwisata harus mampu memberikan nilai tambah terhadap lapangan usaha masyarakat. Tidak hanya hotel dan restoran, tapi juga industri kreatif,” tuturnya.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pariwisata lebih pada pembangunan sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata.

“Akan kita lakukan pembenahan manajemen pengelolaan destinasi serta pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, sehingga nantinya tidak hanya sekedar menjual keelokan alam semata, tapi lebih pada menjual keunikan ragam budaya,” katanya. (*Rahmadi/Lisa Septri Melina)

The post Pemkab Pesisir Selatan Siapkan Rp13 Miliar untuk Pengembangan Pariwisata 2022 appeared first on Langgam.id.

“Kalau kita biarkan bupati terpidana di Pesisir Selatan tetap memimpin, tentu banyak hal-hal yang akan berjalan dengan tidak normal,” kata koordinator aksi Hamza Jamaris kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Hamza mengatakan tuntutan warga sama dengan sebelumnya, agar meminta Kejati Sumbar menindaklanjuti. Apalagi, kasus tersebut sudah inkrah sejak delapan bulan.

“Kami berharap dengan dieksekusinya Bupati Pesisir Selatan ini tentu kepemimpinan di Pesisir Selatan ini bisa stabil kembali,” jelasnya.

Lamanya proses eksekusi ini, menurutnya, tentunya sangat disayangkan. Dan begitu juga, jangan sampai massa menghalangi proses eksekusi.

“Kami akan lanjutkan perjuangan ini ke Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Puluhan massa itu disambut Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Mustaqfirin. Di hadapan massa, Mustaqfirin memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah memerintahkan Kejari Painan untuk melakukan eksekusi.

Namun, diakuinya, dalam pelaksanaan eksekusi, ada persoalan penghadangan massa pendukung dari terpidana. Tertundanya eksekusi bukan berarti pihaknya bertindak.

“Tetapi kami menghindari konflik yang lebih besar. Karena pada saat itu panas suasana. Potensi massa yang datang itu semakin banyak. Sehingga kita urungkan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terpidana juga melakukan peninjauan kembali (PK). “Kami menghargai teman-teman yang datang untuk menyampaikan aspirasi,” tuturnya.

The post Puluhan Orang Datangi Kejati Sumbar, Minta Bupati Pessel Segera Dieksekusi appeared first on Langgam.id.

“Kita harus berbicara tentang dua legitimasi, legitimasi yuridis, berdasarkan aturan perundang-undangan, dan legitimasi sosial atau masyarakat,” kata pengamat sosial dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra, Senin (27/9/2021).

Menurutnya, dua aspek tersebut harus seimbang dalam memutus perkara Rusma Yul Anwar. Hanya saja melihat hasil putusan di pengadilan sebelumnya aspek yuridis lebih menonjol ketimbang sosial. Pada proses hukum luar biasa sekarang, lanjutnya, disarankan MA mempertimbangkan dan membaca aspek sosial dibalik kasus Rusma Yul Anwar.

Direktur Revolt Institue itu meyakini ruang salah dari keputusan sebelumnya terlihat jika memandang aspek-aspek lain. Dicontohkan pada aspek sosial, politik hingga administrasi dari kasus tersebut.

“Jika kesalahannya administratif, tidak tertutup kemungkinan hasil PK nanti dikembalikan pada pelanggaran administratif,” hematnya.

Sebaliknya, jika memang putusan pidana, kasus Rusma Yul Anwar dapat menjadi pelajaran bersama. Siapapun subjek hukumnya, sekecil apapun pelanggarannya, bisa mengantarkan seseorang ke ranah hukum.

Ditegaskan pula, kondisi sosial, juga tidak bisa sepenuhnya menjadi sandaran menetapkan hukum. “Kondisi saat ini, kita dipertontonkan pada pertaruhan legitimasi hukum dan upaya mewujudkan keadilan sosial,” pungkas Eka.
Pengajar Sosiologi Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik pun angkat bicara.

“Boleh disebut, ini kecelakaan akibat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada,” kata Muhammad Taufik saat dimintai tanggapan.

Menurutnya, kendati seseorang diizinkan mencalon saat tengah menjalani proses hukum, tidak ada jaminan bagi negara untuknya dapat berbakti. Sebab setelah menang, seperti posisi Rusma Yul Anwar, dirinya rentan dijadikan bulan-bulanan oleh kepentingan lawan politiknya.

“Di satu sisi undang-undang membolehkan maju. Di lain sisi, tidak ada jaminan negara agar mereka bisa menunaikan tugas setelah terpilih. Nah, di sinilah kekosongan hukum itu terjadi,” jelas Muhammad Taufik.

Kekosongan hukum secara tidak langsung mengangkangi konstitusi negara. Keputusan politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi menjadi terabaikan. Keputusan politiknya-pun tergerus begitu saja.
Muhammad Taufik menilai pertarungan dalam kasus Rusma Yul Anwar tidak hanya upaya penegakan hukum semata.

Ditelisik lebih jauh, kasus hukum yang menjerat Rusma Yul Anwar hanya masalah perizinan. Prosesnya-pun terkesan dipaksakan dan kental dengan muatan politik. Kondisi ini secara otomatis akan berdampak pada kinerja pembangunan, juga terjadi sentimen politik antar pendukung di tengah masyarakat.

Segala bentuk perdebatan bisa berujung pada konflik horizontal. Lebih jauh, tidak tertutup kemungkinan berujung pada huru-hara. Hal itu pernah terjadi di Pesisir Selatan saat Pilkada 2005.

“Hendaknya negara tidak mengabaikan masa depan masyarakat di daerah. Biarkan mereka berdaulat dengan apa yang telah mereka putuskan, sesuai prinsip yang dianut negara kita,” ujarnya.

“Negara harus hadir mengisi kekosongan hukum tersebut. Mesti ada solusi terbaik demi terwujudnya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai target yang ditetapkan,” harapnya.

Jika tidak, lanjut Muhammad Taufik, persoalan-persoalan seperti ini akan terus terjadi. Azas demokrasi di Indonesia hanya akan menjadi retorika belaka. Tidak ada lagi penjaminan terhadap hak politik warga negara. Daerah menjadi rawan konflik horizontal.

Padahal, Presiden Joko Widodo melalui salah satu Nawacitanya menegaskan membangun mulai dari pinggir. Presiden sangat menyadari, di tengah kemajemukan bangsa, kedaulatan negara bergantung pada kekuatan daerah.
“Kebhinekaan sejatinya memang harus dirawat melalui pembangunan yang lebih merata di tiap daerah,” ujarnya.

Ke depan, dirinya menyarankan UU Pilkada harus segera direvisi sebagai antisipasi berulangnya kejadian serupa. Jangan sampai berbenturan dengan produk hukum lainnya. Sebagai regulasi pelaksanaan demokrasi, undang-undang harus mampu menjamin keputusan politik rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Diketahui, setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA) pada 24 Februari 2021, Rusma Yul Anwar kini melakukan upaya hukum luar biasa, yakni PK. Proses pencarian keadilan itu kini tengah berproses di MA. (debi virnando)

The post Jelang Putusan PK Bupati Pessel, Pengamat: Jangan Abaikan Legitimasi Sosial appeared first on Langgam.id.

“Ini menambah koleksi batik di Pesisir Selatan. Varian baru ini namanya batik motif corona atau covid-19,” kata Hendrajoni dikutip dari halaman resmi Pemkab Pesisir Selatan, Rabu (20/1/2021) malam.

Menurut Hendrajoni, keunikan motif corona ini bisa dijadikan buah tangan bagi pengunjung yang berwisata ke Pesisir Selatan.

“Motifnya unik, dan keunikannya akan dijual ke wisatawan untuk jadi oleh-oleh,” katanya.

Ketua Dekranasda Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni mengatakan, dunia perbatikan di daerah yang dipimpin suaminya itu memang sedang berkembang sejak empat tahun terakhir.

Menurutnya, lebih dari 150 pengrajin aktif memproduksi batik di tiga kecamatan. “Kami terus mendorong agar mereka terus berkarya,” katanya.

Pembuat motif covid-19, Dewi Hapsari Kurniasih mengatakan, motif tersebut disempurnakan ketika ia menjalani isolasi mandiri akibat terpapar covid-19.

“Batik motif ini membawa pesan ke seluruh masyarakat, agar bersama-sama melawan covid-19,” kata pengrajin batik itu. (*/ICA)

The post Pesisir Selatan Punya Batik Bermotif Corona appeared first on Langgam.id.

Kabag Humas dan Protokoler Setdakab selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pesisir Selatan Rinaldi menyebutkan, surat edaran tersebut telah dikirim ke perangkat daerah, BUMN, BUMD, instansi vertikal, camat dan walinagari se Kabupaten Pesisir Selatan.

Dijelaskan, berdasarkan surat tersebut, maka seluruh elemen baik pejabat, ASN, BUMN, BUMD dan masyarakat umum harus menjalani pemeriksaan swab RT-PCR apabila kembali dari luar provinsi dan daerah terjangkit.

Selain itu, pejabat dan ASN yang kembali dari luar provinsi dan daerah terjangkit di fasilitasi melakukan pemeriksaan swab RT-PCR.

Sementara camat dan walinagari diminta berkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat di wilayah kerjanya melakukan pemeriksaan swab RT-PCR setelah kembali dari luar provinsi dan daerah terjangkit.

“Diminta kepada camat dan walinagari agar mensosialisasikan ke masyarakat tentang pemeriksaan swab RT-PCR bagi pelaku perjalanan luar provinsi dan daerah terjangkit tersebut,” ucapnya, sebagaimana dicuplik dari pesisirselatankab.go.id.

Dikatakan, pemeriksaan swab RT-PCR bertujuan memutus mata rantai penularan Covid-19. Pihaknya mengimbau masyarakat waspada dan disiplin serta mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Ya, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, maka masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu hendaknya dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya. (Osh)

The post Bupati Pesisir Selatan Keluarkan Surat Edaran Kewajiban Pemeriksaan Swab RT-PCR appeared first on Langgam.id.

Menurutnya, praktek ilegal loging akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Bahkan, jika terus dibiarkan, bisa mengundang bencana, seperti banjir, tanah longsor dan juga kekeringan.

“Agar kekhawatiran ini tidak terjadi, sehingga kepada masyarakat diminta untuk mengawasinya. Bila ditemui ada praktek penebangan liar, segera laporkan,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Kamis (26/9/2019).

Dikatakannya, secara geografis Pessel bagian timur, berada disepanjang gugusan Bukit Barisan (BB), serta juga kawasan hutan, baik hutan produksi maupun Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Berdasarkan posisi itu, menurut Hendrajoni, penebangan liar yang marak, akan mengundang berbagai musibah.

Diakuinya, beberapa kali kunjungan ke kampung-kampung atau pemukiman yang berada di pinggir hutan, masyarakat yang ditemui sudah mulai merasakan dampak dari penebangan liar selama ini.

“Makanya, pengawasan dan proaktif masyarakat untuk melaporkan sangat diperlukan,” ucapnya. (*/ZE)

The post Praktik Ilegal Loging Masih Marak, Bupati Pessel: Laporkan appeared first on Langgam.id.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) siap menyokong pengembangan wisata bernuansa Portugis di pulau yang memiliki belahan historis dengan Portugis ini.

“Rencana pengembangan wisata bernuansa Portugis telah saya bicarakan dengan pejabat di Kementerian PU-PR, dan mendapat respon positif,” kata Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Senin (9/9), sebagaimana dicuplik dari Pesisirselatankab.go.id.

Hendrajoni juga mengakui, pihaknya diminta membuat proposal yang mencakup anggaran dan hal-hal teknis lain yang dibutuhkan.

“Sesuai rencana nuansa Portugis di Pulau Cingkuak tidak sebatas pakaiannya saja, namun juga gedung hingga kapal. Itu semua akan dituangkan ke dalam sebuah proposal,” tandasnya.

Hendrajoni mengatakan, ide mewarnai Pulau Cingkuak dengan nuansa Portugis karena keberadaan benteng Portugis di lokasi dan sekaligus sebagai bentuk inovasi dalam pengembangan dunia kepariwisataan setempat.

Selain terdapat benteng, di lokasi juga terdapat makam dan kawasan ini telah terinventarisir dengan Nomor 04/BCB-TB/A/14/2007 di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat wilayah Kerja Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Pulau Cingkuak juga populer dengan beberapa nama seperti Chinco, Poulo Chinco, Poulo Chinko, Poeloe Tjinko, Poelau Tjingkoek, dan Pulu Tjinkuk.

Saat ini, terutama pada libur akhir pekan sepanjang harinya terdapat puluhan kapal wisata dari dermaga pantai Carocok Painan yang melayani wisatawan ke Pulau Cingkuak, dengan waktu lebih kurang 10 menit wisatawan sudah sampai di lokasi.

Di Pulau Cingkuak, wisatawan biasanya menghabiskan waktu bermain air, mulai dari berenang, mengamati terumbu karang dan ikan kecil, serta menjajal berbagai wahana permainan air seperti speed boat dan banana boat.

Di lokasi terdapat pohon-pohon yang rindang serta ratusan pohon kelapa yang membuat suasana semakin lebih menarik dan bikin nyaman. (Osh)

The post Pulau Cingkuak Sebentar Lagi Berasa Portugis appeared first on Langgam.id.