Natsir menolak faham kebangsaan sekuler yang berintikan fanatisme bangsa sempit, tetapi ia menerima apa yang dinamakannya sebagai kebangsaan Muslimin yang berintikan cinta bangsa, semangat persatuan, persaudaraan Islam, kesadaran membela muruah dan cita-cita menegakkan Islam.

Pada  masa ini M. Natsir menulis berbagai artikel dengan nama samaran A. Muchlis dalam beberapa media seperti Panji Islam dan Al-Manar. Kebanyakan artikel dan tulisannya merupakan tangkisan terhadap serangan dan hujatan Sukarno dan orang yang sealiran dengannya.

Di antara tulisan-tulisan Natsir itu berjudul : (1) Cinta Agama dan Tanah Air; (2) Ikhwanusshafa (Mei 1939); (3)Rasionalisme dalam Islam (Juni1939); (4) Islam dan Akal Merdeka (1940); (5) Persatuan Agama dengan Negara.

Agama ke Samping

Selanjutnya sebagai reaksi terhadap pidato Bung Karno yang memberi advis supaya meletakkan agama ke samping dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, Natsir mengajukan beberapa pokok pemikiran antara lain :

1. Islam bukan semata-mata agama yang mengatur ibadah kepada Allah saja, tetapi meliputi tata cara hidup di atas dunia ini sebagai orang-perorangan, bermasyarakat dan bernegara.

2. Islam menentang penjajahan manusia atas manusia, oleh karena itu umat Islam wajib berjuang untuk kemerdekaannya.

3. Islam memberi dasar-dasar tertentu untuk satu negara yang merdeka dan itulah ideologinya.

4. Umat Islam wajib mengatur negara yang merdeka itu atas dasar-dasar bernegara yang ditetapkan oleh Islam.

5. Tujuan ini tidak akan tercapai oleh umat Islam apabila mereka turut berjuang mencapai kemerdekaan dalam partai kebangsaan semata, apalagi yang sudah bersifat membenci Islam.

6. Oleh karena itu umat Islam harus masuk dan mempekuat perjuangan mencapai kemerdekaan yang berdasarkan cita-cita Islam dari semula. ( MN Nahrawi, 1979: 46 ).

Mulai dari saat itulah Natsir mencanangkan ideologi Islam, nasionalisme Islam dan fundamentalisme Islam serta mengemukakan garis pemisah antara perjuangan kemerdekaan yang berdasarkan kebangsaan oleh Soekarno dan pendukungnya dengan perjuangan kememerkaan dengan cita-cita Islam.

Keadaan itu niscaya menjadi renungan Natsir. Berjuang hanya dengan pena dan kata-kata nampaknya tidak cukup. Oleh karena itu Natsir meningkatkan perjuanganya terjun langsung ke dunia politik praktis.

Inilah wujud jalur ketiga Natsir dalam memperjuangkan Islam pada masa ini masuk organisasi sosial dan politik. Ia bergabung dengan Jong Islamieten Bond Bandung dan menjadi ketua 1928-1932. Lalu bersama-sama temannya di Pembela Islam masuk ke PSII dan menyokong partai tersebut yang pada waktu itu di bawah pimpinan Haji Agus Salim dan HOS Cokroaminoto, selanjutnya beliau masuk ke Partai Islam Indonesia (PII) pada 1939.

Polemik Soekarno Natsir akhir 1920-an dan awal 1930-an berlanjut kepada masa berikutnya. Pada sekitar 1940 muncul tulisan Sukarno dalam lima judul dalam majalah Panji Islam yang intinya adalah:

1. Umat Islam harus mengembangkan ijtihad dan menggunakan rasio yang mengarah kepada sekularisasi dan bila perlu melebur diri dalam kebudayaan Barat atas nama modernisasi seperti yang dilakukan oleh gerakan Turki Muda di bawah pimpinan Kemal Pasya atau Kemal Attaturk.
2. Agama harus dipisahkan dari negara dan menyerahkan agama ke tangan rakyat kembali lepas dari urusan negara, supaya agama dapat menjadi subur.
3. Dalam negara demokrasi, meskipun agama dipisahkan dari negara, asal sebagian anggota-anggota Parlemen berpolitik agama maka putusan-putusan Parlemen akan berisi fatwa-fatwa agama pula.

Sebagai reaksi terhadap tulisan Sukarno tadi, Natsir mengemukakan konsepsi negara yang berdasarkan Islam yang nantinya dapat menjamin kebahagiaan umatnya di dunia dan akhirat. Konsepsi itu sebagai berikut :

“Untuk memperbaiki negara harus dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar hak dan kewajiban antara yang memerintah dan yang diperintah. Harus dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar dan hukum muamalah antara manusia dengan Allah yang berupa peribadatan untuk dapat menghindarkan perbuatan rendah dan mungkar.“

“Perlu ditanamkan di dalamnya budi pekerti yang luhur untuk mencapai keselamatan dan kemajuan (progress). Perlu ditanamkan falsafah yang luhur dan suci, satu ideologi yang menghidupkan semangat untuk giat berjuang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Kesemuanya telah terkandung dalam satu susunan, suatu sistim, satu kultur, satu ajaran, satu ideologi yang bernama Islam.”(Ibid: 49).

Kepentingan Nasional

Dari kancah pertarungan pemikiraan, ideologi dan aliran-aliran pada masa pra kemerdekaan, sampai pasca kemerdekaan perbedaan itu secara halus tetap ada. Tetapi hilang oleh kepentingan nasional dan bangsa Indonesia yang lebih besar.

Tergetar dampaknya ada pada  Natsir dan kalangan pengikutnya. Bahkan menimbulkan trauma pada tahun 1950-an dan  sepanjang tahun 1960-an. Kejatuhan Presiden Sukarno tahun 1966 dan wafatnya Proklamator ini pada tahun 1970, seakan munutup polemik dua aliran besar pemikiran kebangsaan Indonesia antara Muslim Nasionalis dan Nasionalis Muslim.

Selintas nampak Natsir dan Sukarno dalam corak pemikiran berbeda, tetapi keduanya berada dalam satu garis perjuangan menuju, mempertahankan dan mengisi Indonesia Merdeka dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur di bawah berkah Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt.

Walaupun sepanjang masa Orde Baru 1966-1998 di bawah Suharto Natsir tetap terpinggirkan secara nasional karena kritis  terhadap apa yang mereka anggap penyimpangan konstitusional akan tetapi Natsir tetap menjalankan politik kultural dari tahun 1967 sampai akhir hayatnya 1993.

 
Loyalitas dan kesetiaan kepada NKRI yang diperjuangkan Natsir dan diterima Sukarno mosi integral Negra Serikat-Federal menjadi Negara Kesatuan, tahun 1950 tetap tak pernah goyah.

Meski terganggu sedikit pada dekade tengah 1970-an dan awal 1980-an akan tetapi pasca reformasi Natsir berdasarkan  pemikiran dan perjuangan di nasional, regional dan internasional dihargai Pemerintah dengan dideklarasikan dan dianugrahkan gelar Pahlawan Nasional Dr. Mohammad Natsir pada 10 November 2008. (*)

Shofwan Karim adalah Dosen PPs UM Sumbar dan mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar.

The post Bung Karno dan M Natsir Berbeda Corak Pemikiran, Satu Tujuan untuk Indonesia appeared first on Langgam.id.

Kedua arsip pidato Bung Karno itu adalah Arsip Pidato Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno di Sidang PBB, New York, 1960; Arsip Gerakan Non-Blok Pertama (GNB I) di Beograd, 1961. Penetapan dua arsip ini menjadikan arsip Bung Karno telah tiga ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Dunia. Sebelumnya, tahun 2015, arsip pidato Bung Karno pada KAA 1955 pun telah ditetapkan sebagai Memory of The World (MoW) UNESCO.

“Kabar gembira hari ini. Puji sukur ke hadirat Tuhan YME. Berdasarkan sidang pleno Executive Board UNESCO 10-24 Mei 2023, telah diputuskan dan ditetapkan sebagai usulan Indonesia sebagai MoW 2023, yaitu Arsip Pidato Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, To Build The World Anew di Sidang Umum PBB 1960 dan arsip GNB I di Beograd 1961,” ungkap Dewan Pakar Indonesia untuk Memory of The World UNESCO Rieke Diah Pitaloka, Kamis (25/5/2023).

Rieke menjelaskan, sekitar tahun 2013 ia berdiskusi dengan Presiden ke 5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Diskusi tentang arsip-arsip perjalanan bangsa yang berkontribusi pada perjalanan peradaban dunia.

“Arsip-arsip yang penting menjadi ingatan kolektif bangsa dan dunia, yang dapat digunakan sebagai petunjuk jalan bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang,” ujar Rieke yang juga Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Rieke mengungkapkan, pihaknya menilai ketiga arsip tersebut merupakan kapital simbolik bagi Indonesia untuk memosisikan diri dalam percaturan geopolitik saat ini dan masa depan.

“Pengingat bagi setiap bangsa untuk ada dalam prinsip politik para pendiri bangsa; bebas aktif dan aktif defensif, sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat yang terlibat dalam perjuangan perdamaian dunia,” sebut Rieke.

“Melalui ANRI tiga tinta emas abad 20 tersebut kami ajukan sebagai MoW UNESCO,” Rieke menambahkan.

Dia juga mengungkapkan, berkat dukungan Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta seluruh jajarannya, arsip pidato Bung Karno pada KAA juga telah ditetapkan sebagai MoW UNESCO tahun 2015.

“Ini perjuangan untuk rakyat, bangsa dan negara pasti akan tunjukkan jalannya sendiri. Indonesia, maju terus, pantang mundur,” pungkas perempuan yang kerap disapa Oneng ini.

The post UNESCO Tetapkan Arsip Pidato Bung Karno Menjadi Warisan Dunia appeared first on Langgam.id.

Situs bangunan cagar budaya ini dirobohkan atau diruntuhkan oleh pemiliknya sejak beberapa minggu belakangan.

Utut yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP ini mengaku, belum mengetahui bagaimana respons Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait perobohan rumah singgah Presiden Sukarno. Ia akan melaporkan hasil peninjauannya tersebut.

“Kita melapor ke beliau (Megawati). Nanti kan beliau, dengan fakta, data saya sudah sampai di lokasi, dengan teman-teman juga menaruh perhatian,” kata Utut, Selasa (21/2/2023).

Menurutnya, apabila situs tersebut dinyatakan cagar budaya itu ada tiga hal yakni nilai sejarah, punya nilai yang juga otomatis ada pendapatan daerah, dan ketiga layak dipertahankan untuk dipertontonkan ke publik generasi berikut.

“Sekarang faktanya sudah rata dengan tanah gini. Ketika masih ada (berdiri) juga tidak ada yang memperhatikan. Jadi kalau situs sudah dinyatakan cagar budaya seharusnya harus ada intensif yang menjaganya,” tegasnya.

Utut menyayangkan seharusnya cagar budaya pemerintah memberikan perhatian. Pemilik bangunan juga harus dapat berkoordinasi.

“Kepada pemilik idealnya ke depan kalau tahunya begini ya bicara dulu. Sekarang sudah rata dengan tanah,” katanya.

Selain melapor ke Megawati, Utut mengakui dirinya akan berdiskusi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Jika harus dibangun lagi, kan harus ada intensif juga ke pemilik apakah ini menjadi destinasi tambahan di Kota Padang,” tuturnya. (Irwanda/SS)

The post Utut Adianto Tinjau Rumah Singgah Sukarno yang Dirobohkan, Akan Lapor ke Megawati appeared first on Langgam.id.

Massa aksi tersebut terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat dan Pemerhati Sejarah. Aksi tersebut tepat berada di seberang rumah dinas wali kota Padang yaitu di Jalan Ahmad Yani.

Dari pantaun Langgam.id, massa aksi membawa spanduk bertuliskan Pemko Padang buta sejarah dan juga ada tiga orang dengan mata yang ditutup kain hitam memegang poster wajah Walikota Padang Hendri Septa.

Tidak hanya itu, massa aksi juga membawa tiga buah puing-puing reruntuhan rumah singgah Soerkano ke depan pintu masuk Rumah Dinas Walikota Padang.

Kordinator Aksi Pandu Putra Utama menjelaskan, jika pembongkaran yang terjadi sekitar satu bulan yang lalu, telah menciderai hati masyarakat Kota Padang. “Kami sebaga anak ideologis Soekarno menyangkan hal ini,” katanya.

Dia melanjutkan, rumah ini merupakan bukti bahwa Bung Karno pernah berdiam di Kota Padang. Rumah ini sangat berperan penting terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Hari ini terjadi pembodohan sejarah di Kota Padang, bahkan Dinas Pendidikan Kota Padang sendiri mengakui tidak paham terhadap sejarah,” katanya.

Menurutnya, harus ada yang dipenjara dan Pemko Padang harus bertanggung jawab penuh, agar hal yang serupa tidak terjadi lagi.

“Kami menuntut agar Pemerintah Kota Padang bertanggung jawab penuh terhadap kejadian ini. Dan kami akan mengawal terus proses hukum seperti yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yoppi Krislova mengatakan, bahwa pemilik rumah yang merobohkan telah sepakat dan berjanji akan mengembalikan rumah tersebut seperti semula. Hal ini sesuai dengan kordinasi semua pihak.

“Pemilik rumah telah sepakat untuk membangun kembali dengan bentuk arsitertur yang sama seperti semula,” katanya.

Menurutnya, terkait perizinan rumah Soekarno dibongkor belum ada. “Izinya belum keluar,” tanggap Yoppi. (Fachri Hamzah/SS)

The post Protes Cagar Budaya Dirobohkan, GMNI Gelar Aksi di Jalan Ahmad Yani Padang appeared first on Langgam.id.

Sepekan terakhir, dinding atap yang mengepungnya tak mampu menyurukkan perihal kehancurannya dari muka media dan publik . Meski rumah itu punya pribadi, tapi yang disoroti adalah statusnya yang ternyata cagar budaya sebagai rumah yang pernah ditinggali Bung Karno selama berada di Sumatra Barat, lebih kurang 5 bulan di tahun 1942.

“Bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang nomor 3 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kotamadya Padang,” jelas Plt. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III Undri, tempo hari.

Uraian yang dipampang di situs Kemendikbud, rumah itu dulunya milik Ema Idham yang pernah ditinggali Sukarno di masa transisi penjajahan, Belanda ke Jepang pada tahun 1942.

Situs ini tercatat dengan Nomor Inventaris 33/BCB-TB/A/01/2007, sebagaimana bangunan cagar budaya, karena berhubungan pernah ditinggali Bung Karno, sang proklamator dan Presiden RI pertama.

“Rumah Ema Idham pernah dipergunakan untuk penginapan Soekarno saat Ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, saat itu Soekarno yang ditahan Belanda di Bengkulu diungsikan Belanda ke Kota Cane (Aceh),” mencuplik deskripsi soal bangunan cagar budaya rumah singgah Sukarno dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/rumah-ema-idham-tempat-tinggal-soekarno-saat-belanda-menyerah-kepada-belanda/.

“Bangunan ini berupa rumah hunian dengan gaya lokal. Denah bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dengan luas bangunan 290 m². Hampir keseluruhan bangunan ini terbuat dari cor semen, namun beberapa bagian rumah terbuat dari kayu, seperti tiang serambi, kerangka atap, jendela, pintu. Atap bangunan terbuat dari seng dengan bentuk atap limas.”

Lebih lanjutkan, dinarasikan, tatkala Belanda semakin terdesak dengan kedatangan Jepang di Sumatra, Sukarno yang kala itu sedang diasingkan ke Bengkulu, hendak dibawa ke Australia oleh Belanda.

Namun, pada pertengahan bulan Februari 1942, pihak Belanda mendapat kenyataan Jepang telah menguasai Padang. Akhirnya Sukarno tak jadi dibawa, karena pejabat dan tentara Belanda lebih memilih menyelamatkan diri masing-masing. “Kapal terakhir yang ada di Teluk Bayur dapat berangkat, namun tak sampai di tujuan karena dekat perairan Pulau Enggano, karam diterjang meriam Jepang,” tulis Mestika Zed, Emizal Amri dan Edmihardi dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitar.

Pada akhirnya Sukarno terdampar di Padang hingga 5 bulan kemudian, dan menggoreskan banyak kisah seperti mendirikan Komite Rakyat. Sukarno dan rombongan terdampar di Padang, suasana Padang sedang kacau-kacaunya.

“Di sana aku membentuk Komando Rakyat yang bertugas sebagai pemerintahan sementara dan untuk menjaga ketertiban,” kata Sukarno, mencuplik buku Biografi Sukarno: Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams.

Sukarno menjelaskan suasana Kota Padang di masa transisi penjajahan itu. Padang diselubungi oleh suasana chaos, suasana bingung dan ragu. Hanya dalam satu hal orang tidak ragu lagi, yaitu bahwa Belanda penakluk yang perkasa itu sedang dalam keadaan panik. Para pedagang meninggalkan tokonya. Terjadilah perampokan, penggarongan, suasana gugup.

“Lihat, kata seorang Belanda, yang tingginya satu meter delapan puluh lima, mengejek ketika dia hendak lari membiarkan kami tidak dilindungi. Belum lagi kami pergi, kamu orang Bumiputera sudah tidak sanggup mengendalikan diri sendiri,” beber Sukarno.

Setelah kehebohan berhari-hari penghancuran situs yang diklaim kediaman Sukarno di Padang, Pemko Padang bersikap reaktif. Pemko Padang segera membantu mediasi antara pemilik dan Dirjen Perlindungan Cagar Budaya Kemendikbud dan BPCB.

Pemerintah Kota Padang mengungkapkan pemilik bangunan yang merupakan tempat tinggal sementara Bung Karno (Presiden Soekarno) di Padang tidak mengetahui bahwa yang dibongkar adalah bangunan cagar budaya.

“Terkait bangunan cagar budaya di Jalan A Yani kepemilikan sudah berganti-ganti, ini dia alpa. Kita dulu ada plang merek, pasca gempa tidak ada. Nah ini dibongkar pemiliknya,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislopa.

“Pemiliknya susah dimediasi dan akan membangun replika seperti itu. Dan Alhamdulillah pemilik menyanggupi itu,” jelasnya lagi.

“Ketika izin disampaikan ke PU, tim akan membahas bagaimana bentuknya. Tapi stori tetap bahwa Bung Karno pernah tinggal selama tiga bulan, sebelum zaman kemerdekaan 1942,” sambung Yopi.

Terkait pembongkaran, Pemko Padang membantah kecolongan, meski letak rumah berada di seberang rumah dinas Wali Kota Padang Hendri Septa.

Yopi menyebutkan aktivitas pembongkaran tidak diketahui pemerintah kota. “Kalau pembongkaran dengan alat berat (memakan waktu) sebentar, kita tidak tahu. Pemilik juga tidak tahu bahwa bangunan itu cagar budaya,” ungkapnya.

Maka itu, Yopi menyebutkan, pemerintah kota akan kembali memetakan dan merevisi seluruh bangunan cagar budaya yang ada di Kota Padang. Pemilik juga telah menyanggupi membangun kembali mirip seperti awal.

“Dibangun ulang, hampir sama seperti rumah bung Hatta di Bukittinggi. Hampir sama bentuknya, tapi kita akan ada sejarahnya bahwa bung Karno pernah tinggal di situ,” tegasnya.

Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) organisasi yang berhaluan ideologi Sukarno, sangat menyayangkan kejadian ini. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PA GMNI Sumbar Yogi Yolanda mengaku bingung soal respons ketidaktahuan walikota Padang pada bangunan itu.

“Bangunan telah runtuh baru dibangun kembali, ini yg namanya “habih cakak silek takana”. Walikota Padang yg rumah dinasnya berhadap hadapan dengan situs cagar budaya ini mengaku tidak tahu terkait pembongkaran. Saya jadi bingung apa diketahui oleh Walikota Padang ini,” kata Yogi.

“Selain itu Balai Pelestarian Budaya ini kemana saja, jika dulu alasan plang ini hilang tahun 2009 akibat gempa, kenapa selama 13 tahun ini dibiarkan kosong melompong,” dia menambahkan.

Menurut Yogi, paling tidak yang bisa dilakukan hari ini, Kementerian terkait membuat laporan polisi terkait pengrusakan benda cagar budaya sesuai dengan UU No.11 th 2010, agar bisa mendatangkan efek jera dan Bangunan Cagar Budaya lain yang terancam hilang bisa terselematkan.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya harus bertanggung jawab karena lalai menjaga Benda Cagar Budaya. Walikota Padang harus meminta maaf kepada publik akibat lalai dalam menjaga Benda Cagar Budaya,” tegas Yogi.

Benarkah Itu Rumah yang Ditinggali Sukarno?

Ada beberapa hal yang menarik untuk mengulik bangunan itu ditetapkan sebagai cagar budaya dengan alasan pernah ditinggali Sukarno. Pertama, selain Ema Idham, ada dua sosok penting lainnya menyangkut tempat tinggal Sukarno selama di Padang pada masa transisi penjajahan Belanda ke Jepang di tahun 1942.

Pertama Alex Wawarontu. Ia disebut pernah tinggal di rumah Ema Idham tersebut, sehingga logikanya Sukarno tinggal di rumah Wawarontu adalah tatkala tinggal di rumah Ema Idham yang disebut pemilik bangunan cagar budaya tersebut. Kedua, Egon Hakim, seorang pengacara dan anak Abdoel Hakim, Wali Kota Padang 1947-1949. Sukarno juga disebut pernah tinggal di rumahnya, sebelum pindah ke rumah Waworuntu.

Dalam penelusuran penulis sejauh ini, kisah Sukarno di Padang tak pernah penyebutan nama Ema Idham. Sebaliknya, Waworuntu kerap disebut Sukarno dalam pengisahan hidupnya kepada Cindy Adams.

“Sesampai di hotel (Padang) aku mengatakan pada Inggit; Kau, Riwu, dan Sukarti tinggal dulu di sini. Dimana‐mana orang berlari dan berteriak dan membuat persiapan terburu‐buru pada detik‐detik terakhir. Kau mau kemana? tanya Inggit gemetar ketakutan. Kawanku Waworuntu tinggal di sini. Aku harus mencarinya dan berusaha mencari tempat tinggal,” kisah Sukarno kepada Cindy Adams.

Persuaan Bung Karno dengan Waworuntu penuh kehangatan. Bak konco yang sudah lama tak berjumpa. Waworuntu memeluk erat Sukarno. “Sukarno, saudaraku! Dia berteriak dan air mata mengalir ke pipinya. Saya mendapat rumah bagus di sini dan banyak kamarnya, tapi saya sendirian saja. Isteri saya dan anak‐anak diungsikan dan tidak ada orang tinggal dengan saya. Bawalah keluarga Bung Karno ke sini. bawalah kesini dan anggaplah ini rumah Bung sendiri,” Sukarno menceritakan kembali awal mula dia akhirnya tinggal di rumah Waworuntu, kepada Cindy Adams.

Menurut Sukarno, Waworuntu adalah orang yang baik hatinya. Bahkan, dengan kedatangan Sukarno dan istrinya Inggit, Waworuntu dengan inisiatif sendiri pindah dari kamar‐tidurnya yang besar di depan di sebelah ruang tarnu.

“Ia mengosongkannya untuk Inggit dan aku,” kata Sukarno kepada Cindy Adams.

Syahdan, Sukarno menegaskan bahwa selama berbulan tinggal di Padang khususnya, ia tinggal di rumah Waworuntu. Bahkan bujuk rayu Jepang, dengan tawaran untuk menginap di hotel sebagai upaya mengumbuk Sukarno mau menurut kepada Jepang, ditampiknya. Ia memilih tetap tinggal di rumah Waworuntu.

“Baiklah, apakah tuan Sukarno perlu rumah tempat tinggal yang lain?. Dan aku menjawab… tidak, terimakasih. Saya tinggal di rumah Waworuntu tidak membayar. Rumah itu cukup buat kami. Saja tidak memerlukan perlakuan yang istimewa,” demikian salah satu petikan percakapan Sukarno dengan Panglima Tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang di Sumatra Barat Kolonel Fujiyama, yang dicurahkan kembali kepada Cindy Adams.

Hal ini semakin menguatkan, bahwa Sukarno memang lama tinggal di rumah Waworuntu, kala berada di Padang berbulan-bulan lamanya. Narasi ini pun yang menjadi alasan Pemko Padang kembali mendorong pemilik rumah di Ahmad Yani membangun rumah sekaligus jadi situs rumah singgah Bung Karno nantinya.

Namun, pertanyaan krusial, apakah Sukarno yang menyebutkan tinggal di rumah Waworuntu itu maksudnya rumah sekarang yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya? Apakah sudah ada fakta sejarah yang terang terkait hal itu?.

Dalam pengisahan Sukarno kepada Cindy Adams, Sukarno tak pernah menjelaskan detail soal rumah Wawarontu yang ia tinggali. Tak pernah disebutkan dimana alamat rumah itu. Ini menjadi kesulitan dalam memastikan rumah mana yang dimaksud.

Lalu, darimana sumber yang menjadi rujukan penetapan bangunan cagar budaya melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang nomor 3 Tahun 1998?

Dikulik lagi deskripsi yang dilampirkan pada situs Kemendikbud soal penetapan bangunan cagar budaya, perihal fakta sejarah kaitan rumah Ema Idham menjadi rumah singgah Bung Karno terasa kurang memadai. Sumbernya umumnya adalah sumber sekunder. Penulis belum tahu ada rujukan sumber primer di antaranya.

“Kriteria bangunan ditetapkan sebagai CB salah satunya memenuhi kriteria, yakni memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/kebudayaan. Di samping itu memenuhi kreteria; berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa,” terang Undri.

Melacak Rumah Waworuntu Tempat Tinggal Sukarno

Lalu bagaimana upaya melacak dimana posisi rumah Wawarontu yang ditinggali Sukarno itu di tengah seretnya informasi dan dokumen yang gamblang.

Memang agak sulit. Seperti halnya trah Waworuntu yang mencoba melacak kembali jejak Alex Waworuntu di Padang pada tahun 2008. Upaya keluarga itu dilakukan dengan membangun diskusi dan saling menanyakan sana sini di mailing list kebudayaan.

Hannie (W.J.Waworoentoe) asal Tomohon menjelaskan, Alex Waworoentoe anak bungsu dari Carel Zet Waworuntu (Hukum Tua Tondangow-Pendiri desa Tondangow-Mendapat Bintang Dari Ratu Willhelmina). Alex Waworuntu lahir di Tondangow pada 22 Desember 1896. Selesai Hoofdenschool di Tondano lalu melanjutkan pendidikan ke Bogor untuk menjadi dokter hewan. 

Pendidikan ini diselesaikan di Veeartsenijkunde Faculteit di Universitas Utrecht sekitar tahun 1932 pada waktu beliau mulai bekerja di Lombok. Setelah itu Alex bekerja di Magelang dan selanjutnya di Bengkulu. Di Bengkulu, Alex Waworuntu dekat dengan keluarga Bung Karno. Setelah itu keluarga Alex Waworuntu pindah ke Padang sampai masuknya tentara Jepang.  

Naas, Alex Waworoentoe gugur dubunuh oleh tentara Jepang di Padang pada waktu perang dan keluarganya akhirnya pulang ke negeri Belanda.

Cuplikan itu tergambar kedekatan Sukarno dengan Alex Waworuntu. Sehingga masuk akal jika ia mencari dan kemudian tinggal di rumah Waworuntu.

Upaya meluruskan sejarah tinggal Sukarno di rumah Waworuntu bukan menafikan bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi lebih kepada menjernihkan jejak Sukarno di tanah Minang.

Di antara dua nama yakni Ema Idham dan Waworuntu, sosok Egon Hakim dalam kelindan Sukarno di Padang juga menarik dikulik. Perlu diketahui, Sukarno tidak sendirian terdampar di Padang. Ada nama lain seperti istrinya, Inggit Garnasih, Sukarti, dan Riwu.

Ada hal menarik dituturkan Inggit soal rumah Waworuntu yang mereka tinggali di Padang. Dalam biografinya; Perempuan dalam Hidup Sukarno, Inggrit menyebutkan, kabar kedatangan mereka di kota ini ternyata diketahui oleh Woworuntu. Dokter hewan lulusan Belanda itu pernah tinggal di Bengkulu dan menjadi teman Hassan Din, ayah Fatmawati, istri ketiga Bung Karno.

Waworuntu mengajak Sukarno dan Inggit tinggal di rumahnya. Inggrit menceritakan, Waworuntu bertetangga dengan Egon Hakim, seorang pengacara, dimana istrinya adalah kemenakan Muhammad Husni Thamrin.

Petunjuk telepon zaman lampau, ada beberapa alamat Egon Hakim. Yakni di Sawahan, Tarandam, dan Pondok.

Berdasarkan Direktori alamat telepon sezaman pada tahun 1940 menyebut, Egon Hakim tinggal di Terandam No. 7.

“Sementara detail rumah Waworuntu masih samar, Inggit Garnasih menyebut dengan jelas bahwa Woworuntu bertetangga dengan Egon Hakim, seorang pengacara. Direktori alamat telepon sezaman pada tahun 1940 menyebut, Egon Hakim tinggal di Terandam No. 7, lokasi yang di atasnya kini sudah berdiri RSIA Restu Ibu Padang,” jelas Rahmat Irfan Denas, salah seorang peneliti sejarah di Padang.

Selain di Tarandam, petunjuk telepon yang dipublikasikan pada tahun 1951 (Telefoongids-Sumatra-WKP-Pd-1951-KIT), didapati Egon punya dua alamat. Pertama, di Sawahan, tempat kediamannya. Kedua, di Pondok, kantornya sebagai pengacara.

Mengutip yang disampaikan Inggit, rumah Waworuntu berdekatan Egon, maka bisa jadi tempat tinggal Waworuntu yang menjadi rumah singgah Sukarno, di kawasan Sawahan atau Tarandam. Sebab, kroniknya berdekatan.

Sementara kalau dipaksakan, di jalan Ahmad Yani sekarang sebagai rumah tinggal Sukarno, di zaman itu dulunya kalau tata administrasi alamat tak berubah, maka itu dulunya rumah kediaman Mevr B. Barkey.

“Kalau nomor alamat rumah (dulu dan sekarang masih sama), maka rumah Ema Idham di A. Yani no 12 itu masih sama, di buku telepon 1940 tertulis ini pemiliknya (Mevr B. Barkey),” ujar Denas.

“Perlu ditelusuri proses dari awal sampai sekarang, sehingga dapat membuat sikap nantinya. Langkah awal salah satunya menugaskan kawan kawan di kantor  mengumpulkan data tentang hal tersebut, dan sekarang kawan kawan sedang di lapangan,” bilang Undri.

Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumatra Barat Wannofri Samry menilai catatan pemutakhiran data BPCB terlalu berlebihan. “Kata laporan BPCB tentang Sukarno di Padang, bahwa dari rumah Waworuntu itu Sukarno menghimpun kekuatan melawan penjajahan Jepang. Dalam buku Cindy Adams sendiri pun tidak ada itu. Sukarno berkolaborasi dengan Jepang dan tawar menawar,” bilang Wannofri.

“Dan juga tak ada kita menemukan rumah atas nama Emma Idham di situ,” Wannofri menambahkan.

Sukarno hanya bicara tinggal d rumah Wawarontu. Dan tak ditemukan Wawarontu itu tinggal d rumah Ema. Menurut Wannofri, ini poin menggugat akurasi data sejarah yang jadi pijakan penetapan rumah itu.

Menurut Wannofri, 74 situs di Kota Padang, tak satu pun ada kajian akademiknya. “Perlu kajian akademik sebelum ditetapkan. Kita menyesalkan penetapan tanpa kajian akademik, atau tak tersedianya kajian,” tandas dosen Ilmu Sejarah Universitas Andalas ini.

Sekali lagi, muatan dalam tulisan ini bukan menyangsikan bangunan cagar budaya yang diruntuhkan itu adalah rumah singgah Sukarno, tapi bagaimana memastikan situs ini ditetapkan sesuai dengan fakta sejarahnya.

Sukarno berada lebih kurang lima bulan di Sumatra Barat saat transisi penjajahan Belanda ke Jepang, adalah fakta. Sukarno lebih banyak tinggal di rumah Waworuntu adalah fakta. Karena semuanya dikisahkan kembali oleh pelakunya dan diterbitkan menjadi biografi. Yang tak bersua adalah cerita rumah Ema Idham menjadi tempat tinggal Sukarno.

Dan penghancuran bangunan atas nama Ema Idham berstatus cagar budaya di jalan Ahmad Yani adalah fakta, dan itu perbuatan tidak benar.

Mungkin ada yang punya bukti sejarah lain silahkan saja. Yang pasti, kisah Sukarno di Padang berada di labirin yang mungkin ini adalah fase bulan madu Bung Karno dengan tanah Minang.

“Kita harus mendorong penggalian sejarah hubungan harmonis Bung Karno dengan Ranah Minang. Lebih kurang 5 Bulan Bung Karno di Ranah Minang, banyak hal yang dilakukan beliau bahkan ide sila pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ konon kabarnya didapatkan dari hasil diskusi Bung Karno dengan ulama-ulama Minangkabau,” tandas Yogi Yolanda.

Semua kembali ke pemangku kepentingan, apakah kembali menghidupkan barang yang sudah dihancurkan, atau membangun fondasi cerita yang kuat Bung Karno di tanah Minang.

The post Penghancuran Bangunan Cagar Budaya di Padang, Benarkah Itu Rumah Singgah Bung Karno? appeared first on Langgam.id.

Aktivis budaya Rieke Diah Pitaloka, akan tampil membacakan orasi budaya pada iven tersebut.  Rieke akan membahas soal pengorbanan orang Minang dalam sejarah Indonesia, serta kaitannya dengan nilai-nilai sejarah yang terkandung di situs-situs sejarah seperti Pabrik Indarung.

Secara khusus ia akan bicara peci pemberian Syekh Abbas Abdullah pemimpin Darul Funnun El-Abbasiyah, pada sosok yang kemudian menjadi Presiden Indonesia Pertama yaitu Sukarno.

Dalam sejarahnya, Sukarno dan istrinya Inggit Ganarsih pernah berkunjung secara khusus ke pesantren pimpinan Syekh Abbas Abdullah di Padang Japang, Limapuluh Kota itu pada tahun 1942. Saat itu Sukarno baru saja dibebaskan dari tahanan Belanda di Bengkulu.

Ketika itulah Syekh Abdullah memberikan peci hitam pada Sukarno sambil berpesan bahwa jika kelak negara Indonesia berdiri, maka ia haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peci itu dianggap sebagai simbol yang mewakili sumbangsih yang diberikan masyarakat Minangkabau dalam sejarah perjuangan melawan kolonial. Tak hanya sumbangan tenaga, namun juga sumbangan dalam bentuk gagasan.

Pasar Seni Indarung sendiri digagas dan diselenggarakan oleh Indarung Heritage Society. Komunitas ini telah bergerak sejak 2019 lalu untuk mengaktivasi situs-situs sejarah dan  budaya yang selama ini cenderung diabaikan dan menjadi lapuk, salah satunya Bekas Pabrik I Indarung ini.

Menurut Aidil Usman Ketua Indarung Heritage Society, Pasar Seni Indarung dirancang sebagai bagian untuk menghidupkan kembali ingatan bersama mengenai Pabrik Indarung I.

“Tak hanya menghidupinya dengan aktivitas seni dan budaya, Pasar Seni Indarung ingin menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah yang ada di sana,” jelas Aidil, Kamis (17/11/2022).

Lebih jauh, Aidil mengatakan bahwa dari bekas Pabrik Indarung I inilah berbagai monumen-monumen besar di berbagai negara mendapatkan pasokan semen. Pabrik Semen Indarung sendiri, tercatat sebagai pabrik semen pertama di Asia Tenggara, dan yang tertua di Indonesia.

Selain itu, Indarung Heritage Society juga berharap dengan dihidupkannya kembali bekas Pabrik I Indarung, berbagai komunitas seni dan budaya yang ada di Sumbar bisa menghidupkan ruang tersebut.

“Pabrik Indarung I ini akan menjadi ruang bersama bagi komunitas-komunitas seni yang ada di Sumbar,” lanjut Aidil yang juga dikenal sebagai seniman perupa ini dan bagian dari Cikini Art Stage di Jakarta.

“Jika ruang ini bisa terus hidup,” lanjutnya, “ia bisa jadi juga ruang ekonomi kreatif. Dan yang tak kalah pentingnya, ingatan mengenai pabrik dan sejarahnya akan terus terawat dalam masyarakat kita”.

Terakhir, Aidil mengatakan bahwa upaya aktivasi bekas Pabrik I Indarung ini juga bagian dari dukungan agar situs sejarah tersebut segera mendapat pengakuan sebagai World Heritage.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Cerita Peci Sukarno Pemberian Syekh Abdul Abbas Padang Japang di Indarung Art Market Festival appeared first on Langgam.id.

Tiba-tiba mereka terbangun oleh bunyi yang semakin santer. Mula-mula menderu seperti guntur. Suara yang menggulung-gulung itu semakin keras, semakin keras, semakin keras lagi. Bunyi yang menakutkan dan membikin badan jadi dingin membeku adalah gunturnya kereta-kereta berlapis-baja dan tank-tank dari balatentara berjalan-kaki berbaris memasuki Kota Padang. Jepang sudah datang.”

Ir. Sukarno menceritakan kesannya saat Jepang tiba di Padang tersebut, kepada Cindy Adams, yang kemudian menulisnya di Buku ‘Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’ (1966).

Sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan merinci tanggal yang dimaksud Bung Karno. “Sebagai bagian dari Perang Asia Timur Raya, tanggal 17 Maret 1942, angkatan perang Dai Nippon memasuki Kota Padang,” tulisnya dalam Buku ‘Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi’ (2006). Peristiwa itu, tepat terjadi 77 tahun yang lalu dari hari ini, Ahad (17/3/2019).

Pada hari kedatangan Jepang tersebut, Bung Karno kira-kira sudah sepekan berada di Padang. Ia bebas dari tawanan Belanda karena mereka melarikan diri dari Jepang yang akan masuk ke Padang. Sebelumnya, Bung Karno dibawa Belanda dari pembuangannya di Bengkulu ke Padang, dengan berjalan kaki. (Baca: Ultimatum Jepang dan Cerita Gerobak Sapi Bung Karno Menuju Padang).

Setelah sampai di Padang, saat menunggu Jepang datang, Sukarno bahkan sudah sempat menggelar rapat dengan tokoh masyarakat dan berpidato di Padang. Ia mengimbau agar jangan melakukan perlawanan kepada tentara Jepang yang sangat kuat secara militer, sementara kita tidak bersenjata. (Baca: Akhir Hindia Belanda, Sukarno dan Suasana Padang Jelang Jepang Datang).

Menurut Gusti Asnan, hanya dalam hitungan hari seluruh wilayah Sumatra Barat berada dalam kontrol Tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang yang ditugaskan menguasai Sumatra.

“Jepang disambut dengan teriakan ‘banzai’, serta lambaian Merah Putih dan Hinomaru oleh penduduk,” tulis Gusti.

Bung Karno menyampaikan hal serupa. “Di setiap jalanan, Jepang disambut dengan sorak-sorai kemenangan,” katanya kepada Cindy Adams. “Apa sebabnya ini?” tanya Waworuntu, kawan Bung Karno, tempat ia menumpang selama di Padang.

“Faktor pertama yang menyebabkan penyambutan yang spontan ini adalah adanya perasaan dendam terhadap tuan-tuan Belanda, yang telah dikalahkan oleh penakluk baru. Kalau engkau membenci seseorang tentu engkau akan mencintai orang yang mendepaknya keluar. Di samping itu, tuan-tuan kulit putih kita yang sombong dan maha kuat itu bertekuk-lutut secara tidak bermalu kepada suatu bangsa Asia. Tidak heran, kalau rakyat menyambut Jepang sebagai pembebas mereka,” ujar Bung Karno.

Namun, di samping itu, menurut Gusti Asnan, penyambutan terhadap Jepang sudah disiapkan secara sistematis sejak lama. “Sambutan suka cita dari penduduk itu diperkirakan terjadi karena adanya pendekatan oleh intelijen dan pemerintah Jepang sebelum kedatangan mereka,” tulisnya.

Diduga, menurut Gusti, sebagian dari orang Jepang (mulai dari pengusaha dan para tukang, hingga pekerja seks) yang sejak dekade kedua abad ke-20 bermukim dan berusaha di Sumbar, adalah bagian dari anggota intelijen. Menurutnya, mereka dikirim guna melapangkan jalan bagi okupasi Jepang.

Ada pula, kata Gusti, peranan Fujiwara Kikan (F-Kikan), pasukan penelusup yang sudah melakukan infiltrasi sebelum pendaratan pasukan utama Jepang. Pasukan yang diorganisir di Tokyo sejak 1941 itu, menurutnya, sudah merekrut 10 orang di Sumatra (lima di antaranya di Sumbar) untuk membantu Jepang masuk ke Sumatra.

Di samping itu, pendekatan kepada tokoh agama yang didekati dan diundang dalam acara Jepang, dinilai tak dapat dikatakan kecil pengaruhnya. “Bila tokoh agama dan agama dihargai, secara sadar atau tidak, orang yang menghargai itu (Jepang) turut dihargai serta disambut dengan baik,” tulis Gusti.

Setahun pertama di Sumbar, Jepang melakukan konsolidasi pemerintahan. Awalnya, Sumatra dibagi menjadi 10 Shu (identik dengan residen pada masa Belanda atau provinsi pada masa sekarang) menginduk ke Singapura. Setahun setelah itu, seluruh Sumatra berinduk ke jantung Sumatra Barat.

Pada Mei 1943, Bukittinggi resmi menjadi pusat pemerintahan Jepang di Sumatra. Karena itu pula, pertahanan tentara Jepang di kota ini disiapkan dengan lebih kuat. Termasuk dalam hal, lubang pertahanan yang dikenal sebagai Lubang Jepang yang masih bisa dilihat hingga kini.

Pada masa-masa itulah, Jepang mengadakan pendekatan ke mana-mana. Namun, pada masa itu pula karakter penjajahannya sudah terbaca oleh masyarakat.

Hal yang sebenarnya sudah terlihat satu-persatu sejak awal. Di seberang jalan dari tempat Bung Karno berdialog dengan temannya Waworuntu di hari pertama Jepang sampai di Padang, seorang serdadu memukul kepala seorang Indonesia dengan popor senapan. Saat itu, Waworuntu bertanya kepada Bung Karno, “Apakah Bung juga menjambutnya sebagai pembebas?”

Bung Karno menjawab, “Tidak! Saya tahu siapa mereka. Saya sudah melihat perbuatan mereka di masa yang lalu. Saya tahu bahwa mereka orang fasis. Akan tetapi sayapun tahu, bahwa inilah saat berakhirnya imperialisme Belanda. Pun seperti yang saya ramalkan, kita akan mengalami satu periode pendudukan Jepang. Disusul kemudian dengan menyingsingnya fajar kemerdekaan, di mana kita bebas dari segala dominasi asing untuk selama-lamanya.”

Menurut Bung Karno, ketika tentara Jepang datang, Padang mengibarkan bendera Merah Putih. “Rakyat menyangka mereka
dibebaskan. Setelah berabad-abad larangan, sungguh menggetarkan hati menyaksikan bendera kami Sang
Merah Putih yang suci itu melambai-lambai dengan megahnya. Akan tetapi tidak lama, segera keluar pengumuman yang ditempelkan di pohon-pohon dan di depan toko-toko, bahwa hanyalah bendera Matahari Terbit yang boleh dikibarkan. Serentak dengan kejadian ini, yang terasa sebagai suatu tamparan. ‘Pembebasan’ Kota Padang tidak lama umurnya.”

Ir. Sukarno kemudian memang menjadi target Jepang. Ia didatangi dengan sangat santun oleh Komandan Tentara Jepang di Padang Kapten Sakaguchi yang menyatakan menghormatinya dan ingin menjaganya.

Pernyataan yang kemudian hari berbuntut, dengan banyak permintaan saat Sukarno diminta datang ke Bukittinggi untuk bertemu dengan Kolonel Fujiyama, komandan tentara Jepang di Sumatra. Sukarno mulai memainkan banyak peran di masa Jepang setelah kembali ke Batavia lima bulan kemudian dan membuat kesepakatan dengan Hatta dan Sjahrir. (HM)

The post Deru Serdadu Sebelum Subuh, Tandai Jepang Tiba di Padang appeared first on Langgam.id.

Bersama Panglima KNIL Jenderal Hein ter Poorten yang  membawahi 40 ribu tentara Hindia Belanda, ia harus menemui komandan pasukan yang telah memenuhi Nusantara dengan 140 ribu serdadu berani mati. Para prajurit berkendara mesin perang terbaru zaman itu, siap menyalakan api di seluruh wilayah koloni Belanda.

Hanya dua bulan sejak datang ke Tarakan, seluruh Kalimantan, Sumatra dan wilayah Indonesia Timur sudah di dalam kendali Kaisar, Perdana Menteri Jepang dan Panglima Milter Jepang.

Lebih kilat, di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Immamura, para serdadu itu menginvasi Pulau Jawa hanya dalam sepekan. Mereka membuat elit militer dan sipil Hindia Belanda terkepung di Bandung.

Immamura adalah komandan pasukan ke-16 Angkatan Darat Jepang. Atas ultimatumnya pada 7 Maret 1942, Starkenborgh dan Poorten harus datang menghadap ke pangkalan udara Kalijati, Subang, Jawa Barat yang telah dalam kuasa negeri matahari terbit itu.

Bak ujian pilihan ganda, soal dari Immamura hanya punya dua jawaban: lanjutkan perang atau total menyerah.

Jenderal AH Nasution dalam biografinya ‘Memenuhi Panggilan Tugas’ menulis, Gubernur Jenderal Starkenborgh dan Panglima Ter Poorten memilih alternatif kedua: menyerah tanpa syarat kepada
Immamura.

Kejadian itu terjadi pada 8 Maret 1942, tepat 77 tahun yang lalu dari hari ini, Jumat (8/3/2019).

Dengan demikian, hari itu, Hindia Belanda resmi mengakhiri pendudukan di Nusantara. Wilayah koloni yang sebagiannya sudah mulai mereka kuasai sejak lebih tiga abad silam.

Dalam suasana seperti itu, pejuang pergerakan kemerdekaan terdepan Ir. Sukarno sampai di Padang dengan kawalan polisi Hindia Belanda dalam perjalanan dari Bengkulu. (Baca: Ultimatum Jepang dan Gerobak Sapi Bung Karno Menuju Padang).

Bung Karno memang ada di Bengkulu sejak 1938, menjadi tahanan Pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya, bersama Ibu Inggit dan anak angkatnya Ratna Djuami yang mendampingi, ia dibuang ke Ende Flores sejak 1934.

Suasana Kota Padang dan Sumatra Barat saat itu, diceritakan Bung Karno kepada Cindy Adams, dalam biografinya, ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’.

“Kota Padang diselubungi oleh suasana chaos, suasana bingung dan ragu. Hanya dalam satu hal orang tidak ragu lagi, yaitu bahwa Belanda penakluk yang perkasa itu sedang dalam keadaan panik. Para pedagang meninggalkan tokonya. Terjadilah perampokan, penggarongan, suasana gugup,” katanya.

Karena Belanda gagal membawa Bung Karno ke Australia dengan kapal dan pesawat terbang, meski sudah dibawa dari Bengkulu, Bung Karno akhirnya mereka tinggalkan di Padang. “Negeri Belanda membiarkanku tinggal. Ini adalah kesalahan yang besar dari mereka,” ujarnya.

Cara Belanda melarikan diri tersebut disindirnya dengan tajam. “Mereka seperti pengecut. Mereka lari pontang-panting. Belanda membiarkan kepulauan ini dan rakyat Indonesia jadi umpan tanpa pertahanan.”

Sukarno lantas mencari teman lamanya, Waworuntu yang tinggal di Padang. Temannya tersebut ternyata tinggal sendiri di rumah besar, karena keluarganya mengungsi. Ia meminta Bung Karno serta keluarga yang tinggal di hotel untuk pindah ke sana.

“Ini terjadi beberapa hari sebelum Balatentara Kerajaan Dai Nippon menduduki Padang. Ketika aku berjalan-jalan, di sepanjang jalan aku menyadari, bahwa saudara-saudaraku yang terlantar, lemah, patuh dan tidak mendapat perlindungan perlu dikumpulkan,” katanya.

Sukarno lalu mendatangi sebuah organisasi dagang yang tak ia sebutkan namanya. “Aku menemui ketuanya dan dia berusaha mengumpulkan orang-orangnya. Kemudian aku menyuruh Waworuntu ke satu jurusan dan Riwu ke jurusan lain untuk mengumpulkan yang lain.”

Kemudian, menurut Bung Karno, diadakan rapat umum di lapangan pasar. “Di sana aku membentuk Komando Rakyat yang bertugas sebagai pemerintahan sementara dan untuk menjaga ketertiban,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Sukarno kemudian berpidato dengan bergelora. Pidato pertamanya setelah sembilan tahun menjadi tahanan Pemerintah Hindia Belanda.

“Saudara-saudara, saya minta kepada saudara-saudara untuk mematuhi tentara yang akan datang. Jepang mempunyai tentara yang kuat. Sebaliknya kita sangat lemah. Tugas saudara-saudara bukan untuk melawan mereka. Ingatlah, kita tidak mempunyai senjata. Kita tidak terlatih untuk berperang. Kita akan dihancurleburkan, jikalau kita mencoba-coba untuk melakukan perlawanan secara terang-terangan,” katanya.

Orang yang tidak bersenjata, kata Sukarno, tidak mungkin melawan puluhan ribu prajurit terlatih.

“Akan tetapi sebaliknya, ingatlah saudara-saudara, sekalipun semua tentara dari semua negeri di seluruh jagad ini digabung menjadi satu, tidak akan mampu untuk membelenggu satu jiwa yang tunggal, karena ia telah bertekad untuk tetap merdeka. Saudara-saudara, saya bertanya kepada saudara-saudara semua, Siapakah yang dapat membelenggu suatu rakyat jikalau semangat rakyat itu sendiri tidak mau dibelenggu?” serunya.

Sukarno mengingatkan, bangsa Indonesia harus mencari kemenangan yang sebesar-besarnya. “Maka dari itu, saudara-saudara, hati-hatilah. Rakyat kita harus diperingatkan supaya jangan mengadakan perlawanan.”

Pertumpahan darah, menurutnya, harus dihindari. “Hindarkanlah pertumpahan darah di saat-saat permulaan. Jangan panik. Saya ulangi: jangan panik. Ketentuan pertama yang diberikan oleh pemimpinmu adalah untuk menaati orang Jepang. Dan percaya. Percaya kepada Allah Subhanahuwata’ala, bahwa Ia akan membebaskan kita.”

Demikian motivasi Sukarno dalam rapat yang kemudian diakhiri dengan doa bersama yang juga ia pimpin.

“Doa itu berakhir, rakyat bubar. Aku kembali ke rumah Waworuntu dan menunggu. Aku tidak perlu lama menunggu. Seminggu kemudian mereka datang. Waktu itu jam empat pagi. Mungkin juga jam lima,” ujarnya kemudian.

Ketika tentara Jepang datang, menurutnya, Padang mengibarkan bendera Merah-Putih. “Rakyat menyangka mereka dibebaskan. Setelah berabad-abad larangan, sungguh menggetarkan hati menyaksikan bendera kami Sang Merah-Putih yang suci itu melambai-lambai dengan megahnya,” kata Bung Karno.

Tetapi, kebebasan itu tidak lama. “Segera keluar pengumuman yang ditempelkan di pohon-pohon dan di depan toko-toko. Bahwa, hanyalah bendera matahari terbit yang boleh dikibarkan. Serentak dengan kejadian ini, terasa sebagai suatu tamparan, ‘Pembebasan’ kota Padang tidak lama umurnya,” tutur Sukarno.

Selama lebih kurang lima bulan berikutnya, Bung Karno berada di Sumatra Barat dan berkomunikasi dengan tentara Jepang yang memusatkan markas di Bukittinggi. (HM)

The post Akhir Hindia Belanda, Sukarno dan Suasana Padang Jelang Jepang Datang appeared first on Langgam.id.

Ultimatum Komandan Pasukan ke-16 Tentara Jepang Jenderal Hitoshi Immamura adalah pemicunya. Dalam peringatannya yang keras, Immamura meminta Pemerintah beserta seluruh kekuatan tentara Hindia Belanda di Nusantara untuk menyerah total tanpa syarat.

Bila tidak, pesawat-pesawat tempur Jepang akan memborbardir Bandung dari udara. Beberapa bagian suasana itu diceritakan Marwati Djoened Poesponegoro dan ‎Nugroho Notosusanto dalam Buku ‘Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV’ (1984).

Dari hari ini, Kamis (7/3/2019), peristiwa itu terjadi tepat 77 tahun yang lalu.

Bandung adalah pertahanan terakhir Pemerintah Hindia Belanda dari Jepang yang mulai menyerbu Nusantara sejak Januari 1942.

Saat itu, Jepang sedang di atas angin. Setelah menghajar pangkalan militer Amerika di Pearl Habour, Hawaii pada Desember 1941, sejumlah negara Sekutu yang sedang berperang dengan Jerman dan Italia dalam teater perang Eropa dan Afrika, menyatakan perang pada negeri matahari terbit itu.

Belanda yang mengungsikan ratu dan pemerintahannya ke Inggris karena sedang dikuasai Jerman, ikut-ikutan menyatakan perang.

Pernyataan yang memancing Jepang datang. Benar saja, hanya dalam sebulan, mesin perang dan derap sepatu serdadu Dai Nippon berbaris masuk Tarakan, Kalimantan pada 11 Januari 1942.

Hanya dalam dua hari, tentara setempat tak berkutik. Sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan dalam Buku ‘Pemerintahan Sumatera Barat, dari Voc Hingga Reformasi’ (2006) menyebutkan, pada 13 Januari 1942 komandan tentara Belanda setempat menyerah.

Berikutnya, hanya dalam waktu sebulan, berturut turut Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin dan semua kota penting di Kalimantan sudah diduduki tentara Jepang.

Pertengahan Februari 1942, giliran membidik Sumatra. Pada 14 Februari 1942, pasukan payung tentara Jepang turun di Palembang. Dua hari kemudian, pada 16 Februari, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki.

Dari Palembang, sebagian pasukan menuju Pulau Jawa. Sebagian yang lain menginvasi kota-kota penting Sumatra. termasuk Bengkulu dan Padang.

Sebanyak 140 ribu serdadu Jepang yang terbakar semangat perang bukan lawan tanding 40 ribu tentara dan opsir yang lebih banyak jadi pengawal Pemerintah Hindia memungut pajak dan menangkapi aktivis tak bersenjata.

Mereka sudah lama tak berlatih kontak senjata setelah Perang Aceh, Padri dan Diponegoro usai. Itupun dimenangkan dengan susah payah bercampur taktik pengelabuan ala zaman itu.

Di Pulau Jawa, mulai 1 Maret, serdadu Jepang mengepung dari berbagai penjuru. Tak sampai sepekan, Tentara Belanda tersudut di Lembang, 40 kilometer dari Bandung. Saat itulah, ultimatum itu keluar.

Dua pekan sebelumnya, saat Belanda menguasai Palembang, Bung Karno masih berada di pengasingannya di Bengkulu bersama Ibu Inggit dan anak angkatnya Ratna Djuami.

Ir. Sukarno sudah di Bengkulu sejak 1938, menjadi tawanan Pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya, Bung Karno dibuang ke Ende, Flores sejak 1934. Artinya, pada 1942 adalah tahun kedelapan ia menjadi tahanan.

“Yang menjadi sasaran pertama dari pendaratan tentara Jepang adalah kota Palembang, Sumatra Selatan. Tentara Belanda mengundurkan diri. Dia tidak bertempur. Dia lari tunggang-langgang. Hanya untuk satu hal Belanda tidak lari, yaitu untuk mengawasi Sukarno,” kata si Bung kepada Cindy Adams, dalam Biografinya ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’ (1966).

Menurut Bung Karno, Belanda khawatir meninggalkannya di Bengkulu. “Karena, Jepang sudah pasti akan menggunakan bakatku untuk melontarkan kembali segala dendam kesumat terhadap Negeri Belanda, dan dengan demikian juga terhadap Pasukan Sekutu,” tuturnya.

Karena itu, begitu tersiar berita Jepang sudah bergerak menuju Bengkulu, Bung Karno dan keluarga pun diungsikan Belanda.

Sehari sebelum Jepang menduduki Bengkulu, dua polisi Belanda dengan tergopoh-gopoh datang ke Bung Karno. Tawanan nomor satu Pemerintah Hindia Belanda itu diminta berkemas.

“Kemasi barang-barang,” perintahnya.
“Tuan akan dibawa keluar.”
“Kapan ?”
“Malam ini juga. Dan jangan banyak tanya. Ikuti saja perintah.”

Demikian cerita Bung Karno di biografi tersebut. Ia mengaku berangkat pada malam sehari sebelum Jepang menduduki Bengkulu. Itu artinya, Bung Karno meninggalkan kota tempat ia bertemu dengan Fatmawati itu pada 22 Februari 1942 malam. Karena, beberapa sumber menyebut, Jepang masuk ke Bengkulu pada 23 Februari 1942 melalui Curup.

Para polisi yang mengawal menyebut, Bung Karno akan dibawa ke Padang untuk kemudian dibawa ke Australia dengan kapal atau pesawat oleh Belanda.

Karena itu, dari Kota Bengkulu, Bung Karno sekeluarga dibawa menuju Muko-Muko, kabupaten paling utara di Provinsi Bengkulu dengan mengendarai mobil yang penuh sesak.

“Ada lagi perubahan yang lain. Kendaraan kami sudah diganti dengan gerobak sapi. Ia dimuat dengan persediaan makanan. Beras dan kaleng-kaleng. Melebihi persediaan untuk sehari. Cukup untuk seminggu, kukira.”

“Perjalanan selanjutnya kita tempuh dengan jalan kaki,” kata seorang yang menyandang tempat minum.

Isteriku mengangkat kepala karena kaget. “Jalan kaki sampai ke Padang?”

Begitu cerita Bung Karno. Dan memang, rombongan ini kemudian berjalan kaki hampir 300 kilometer. Selama berjalan dalam hutan, rombongan tersebut harus menghemat bekal dengan makan buah-buahan dari hutan untuk sarapan dan menangkap ikan untuk lauk di perjalanan.

Mereka bertemu dengan jejak harimau, ular dan siamang yang sangat besar. Sapi yang menarik gerobak, terkadang harus ditarik karena kemungkinan capek membawa bekal.

“Akhirnya bukan sapi itu yang menolong kami. Akan tetapi, akulah yang harus menolong sapi itu. Aku menariknya. Dan menolaknya. Seringkali binatang itu hanya berdiri saja dan menantikan Sukarno menarik gerobak itu seorang diri,” ujar Bung Karno.

Di hari keempat, rombongan keluar dari hutan dan kemudian bersambung dengan bus ke Padang. Dengan demikian, bila rombongan ini tersebut berangkat dari Muko-Muko pada 24 Februari, maka diperkirakan Bung Karno memasuki Kota Padang di awal Maret 1942.

Kota yang menurut Bung Karno sedang chaos, karena Belanda bersiap lari. “Tentara Belanda mencoba mengangkutku dengan pesawat terbang, akan tetapi semuanya terpakai atau rusak. Persoalan Negeri Belanda sekarang bukan bagaimana menyelamatkan Sukarno. Persoalan Negeri Belanda sekarang adalah bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri… Negeri Belanda membiarkanku tinggal. Ini adalah kesalahan yang besar dari mereka,” ujarnya.

Bung Karno pun bebas dari tawanan karena ditinggal. Ia sudah berada di Padang sebelum Jepang masuk ke kota itu pada 17 Maret 1942 dan sangat berdekatan jaraknya saat Belanda menerima ultimatum itu. Sejak awal Zaman Jepang itu, Bung Karno tinggal sekitar lima bulan kemudian di Sumbar. (HM)

The post Ultimatum Jepang dan Cerita Gerobak Sapi Bung Karno Menuju Padang appeared first on Langgam.id.