Berbicara tentang Bung Karno juga mengingatkan kita akan Bung Hatta, begitu juga sebaliknya. Iwan Fals juga menyatakan hal yang sama dalam lirik lagunya.

“Terlintas nama seorang sahabat (Bung Karno).
Yang tak lepas dari namamu (Bung Hatta)…“

Sebuah lagu yang mungkin sudah jarang diputar dan terlupa dari ingatan kita bersama. Lagu tersebut berjudul Bung Hatta.   

Baca Juga: Duka Saat Bung Hatta Berpulang

Karena itu, mendekati tahun pemilu ini mari kita menggali kembali ingatan kita atas Bung Hatta. Kali ini bukan kisah tentang Bung Hatta dan sepatu Bally, atau kisah Bung Hatta menjadikan buku Alam Pikiran Yunani miliknya sebagai mahar, bukan juga kisah tentang Bung  Hatta yang tidak mau dimakaMkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Kita akan mengingat kembali Bapak Proklamator ini lewat bukunya yang berjudul “Demokrasi Kita”.

Demokrasi Kita

Tulisan ini dibuat tahun 1960 dan dimuat dalam majalah Islam yang dipimpin oleh Buya Hamka yaitu Pandji Masjarakat. Muncul sebagai pengingat atas tindakan Bung Karno di akhir kepemimpinannya yang dinilai mengancam demokrasi. Walau sempat dilarang untuk terbit, dibaca, dan diedarkan pada saat itu, tulisan ini diterbitkan lagi tahun 1966 menjadi sebuah buku.

Dalam tulisannya, Bung Hatta mengawali dengan menyorot pertentangan idealisme dan realita yang terjadi pada pemerintahan Presiden Soekarno saat itu. Seperti tindakannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran Konstituante yang dipilih rakyat, dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat pilihan Presiden Soekarno sendiri.

Alasan Presiden Soekarno saat itu adalah revolusi Indonesia untuk mencapai adil dan makmur berlum selesai. Dia tidak menentang demokrasi karena semua yang dilakukan bersifat sementara. Sampai tercapainya demokrasi gotong royong yang lahir dari budaya asli masyarakat Indonesia. Itu juga bentuk penolakan Bung Karno atas demokrasi Barat karena bersifat free fight dan menghambat revolusi.

Banyak yang menganggap tindakan tersebut membuat demokrasi lenyap dari Indonesia. Namun Bung Hatta dalam tulisannya menolak anggapan tersebut. Baginya demokrasi Indonesia tidak akan pernah hilang. Karena demokrasi Indonesia berasal dari pengalaman hidup masyarakat.

“Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dalam keinsafan” tulisnya.

Krisis demokrasi yang terjadi disebabkan oleh munculnya semangat demokrasi yang “terlalu demokratis”. Para pemimpin politik lupa bahwa Indonesia baru merdeka. Sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem parlementer ala Eropa Barat. Tindakan ini melemahkan dan membunuh karakter dwitunggal Soekarno-Hatta. Padahal wibawa dwitunggal masih begitu penting karena sangat dohormati rakyat. Mereka berfungsi melindungi kabinet dari kecaman dan rasa tidak puas oleh rakyat.

Baca Juga: Antara Persatuan dan Persatean, Polemik Perjuangan Sukarno-Hatta

Ada kelompok yang menilai keberadaan dwitunggal menghalang munculnya pemimpin politik baru. Pandangan kelompok tersebut lupa atas keadaan yang lebih penting saat itu. Demokrasi ala Barat belum cocok dengan Indonesia, daerah Indonesia baru lepas dari zaman kerajaan dan penjajahan. Masih minim praktik demokrasi dalam menjalankan pemerintahan.

Dampak dari sistem parlementer adalah munculnya banyak partai politik. Sejalan dengan itu, untuk memperkuat suara juga menarik orang-orang yang tidak memiliki pengalaman politik. Partai yang banyak juga menandai banyak kelompok kepentingan baru. Sulit membangun koalisi untuk tujuan bersama. Maka tidak heran kabinet sering bertukar karena rusak dari luar dan dalam. Akibatnya pemerintah disibukan oleh persoalan tersebut dan lupa memikirkan masalah yang krusial yaitu ekonomi dan pembangunan.

Kemudian muncul gejolak di masyarakat karena pembangunan yang tidak merata. Pada keadaan yang demikian tentara menangani ketidakpuasan masyarakat itu. Karena peran tersebut, militer merasa mereka juga memiliki hak terlibat dalam pemerintahan. Caranya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem kabinet presidensial. Maka militer mulai masuk ke dalam pemerintahan dan mendukung langkah-langkah Presiden Soekarno.

Itulah situasi yang menyebabkan Presiden Soekarno melakukan tindakan-tindakan yang dinilai tidak demokratis. Walau pada akhirnya tindakan itu juga yang mendorong Presiden Soekarno menjadi pemimpin diktator.

Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosial

Demokrasi liberal lahir dari peristiwa Revolusi Prancis tahun 1798 yang menjadi dasar demokrasi Barat. Semboyannya adalah “Liberte, Egalite, Fraternite” yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Revolusi ini bertujuan untuk menumbangkan sistem feodal dan menekankan kebebasan individu. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, masyarakat biasa dan bangsawan, sama rata dan sama rasa dalam politik.

Namun dalam perekonomian kebebasaan individu menjadi dominan. Maka pesatlah perkembangan kapitalisme dan individualisme. Ini mendorong terjadinya pertentangan kelas yang berujung pada konflik antar. Karena itu gugurlah keadilan serta persaudaraan dalam ekonomi. Melihat itu, pentinglah kiranya demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi untuk benar-benar memerdekakan manusia.

Sistem demokrasi liberal yang demikian tidak cocok dengan Indonesia. Demokrasi di Indonesia dilatari oleh tiga hal. Pertama, paham sosialis Barat yang memperjuangkan kemanusiaan. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan bermasyarakat. Ketiga, sifat kolektivisme masyarkat Indonesia itu sendiri. Dasar itu ditambah dengan pengalaman perjuangan yang tidak hanya ingin melepaskan diri dari sistem feodalisme tetapi juga dari penjajahan Belanda.

Di dalam sistem kerajaan yang feodal, masyarakat Indonesia tetap bersifat demokratis. Tidak hanya itu, tanah sebagai dasar kemerdekaan dan kekuasaan dikuasai oleh masyarakat. Dalam membuat keputusan masyarakat berlandaskan pada musyawarah dan mufakat, kepentingan umum dibicarakan bersama. Dalam melakukan pekerjaan yang berat mereka bergotong-royong. Misalnya membangun rumah, mengerjakan sawah, dan sebagainya.

Itulah demokrasi sosial, walau demokrasi asli Indonesia tersebut tidak selalu bisa dipraktekan, tapi itu bagus sebagai pedoman bermasyarkat yang demokratis. Karena bersumber dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri.

Bung Hatta menengaskan selain demokrasi sosial juga penting demokrasi ekonomi. Karena itu dia menyatakan bahwa koperasi adalah wujud dari demokrasi ekonomi. Koperasi memuat semangat gotong royong dan keadilan. Dia meyakini, hanya dengan koperasilah kemakmuran untuk rakyat bisa terwujud.  

Indonesia Hari Ini

Demokrasi kita yang ditulis oleh Bung Hatta tidak hanya berlaku di zamannya. Apa yang Bung Hatta tulis bisa menjadi refleksi dalam melihat Indonesia kita hari ini. Survei Litbang Kompas terbaru pada Februari 2023. Tentang tingkat kepuasan publik menempatkan partai politik (52%), Polri (50%), dan DPR (49%) di urutan akhir dari 12 lembaga negara. Ini menjadi sebuah sinyal atas kekecewaan masyarakat pada pemerintahan hari ini. Dalam tulisannya, Bung Hatta mengingatkan pentingnya kesadaraan akan tanggung jawab dan toleransi dalam bernegara.

Dalam berbagai lembaga negara sangat penting berpegang pada the right man in the ringt place atau memberikan posisi kepada orang yang tepat. Bukan hanya sedekar loyalitas dan kepentingan, apalagi kepentingan partai. Itulah yang dikritik Bung Hatta atas semakin banyaknya partai dan kepentingan. Mereka lebih mengutamakan golongan sendiri daripada mengutamakan masyarkat banyak. Berupaya masuk ke pemerintahan guna mengumpulkan modal untuk jaminan dan biaya pemilu selanjutnya. Akhirnya korupsi dan demoralisasi mengerogoti kekuasaan.

Maka dari itu, kita perlu memahami lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalamnya tertuang cita-cita bangsa yang luhur. Yaitu menentang penjajahan atas dasar kemanusiaan dan keadilan, meyakini kemerdekaan mereka atas berkat Tuhan dan menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta menciptakan perdamaian dunia.

Karena itulah kita juga harus memahami  Pancasila. Sebab Pancasila berdiri diatas dua kaki. Kaki pertama bernama moral yang berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Dan kaki kedua bernama politik yang berlandaskan pada kemanusian, demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya masyarakat dan para perwakilannya di pemerintahan setia kepada moral dan kebenaran. Karena demokrasi Pancasila bukan demokrasi-demokrasian atau topeng belaka.

Menuju Pemilu 2024

Hari ini, jika kita mencoba merenungkan dan melihat bangsa kita. Terdapat banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Menyaksikan masyarkat yang semakin tenggelam dalam konstruksi demokrasi liberal yang berbeda dari cita-cita kita bersama.

Praktik kapitalisme yang merusak kehidupan kita bernegara, merusak kehidupan kita bermasyarakat, dan merusak kehidupan kita dengan alam. Dari yang demikian itu terkikislah karakter bangsa, begitu juga dengan budaya dan kearifan lokal serta ketersediaan pangan kita. Menimbulkan budaya impor, budaya hutang, pekerjaan yang tidak mengsejahterakan, kelaparan, kemiskinan dan ketidakpedulian serta konflik agraria. Tanah sebagai kedaulatan masyarakat dierbut untuk kepentingan golongan. Sebenarnya semua itu sudah diperingatkan Bung Hatta kepada kita “tanggung jawab dan toleransi” serta setia kepada masyarakat banyak.

Dan jika kita pergi ke kampus yang diresmikan Bung Hatta pada 13 September 1956. Walau tanggal itu selalu diperingati sebagai hari jadi, tapi tidak akan kita dapati patungnya sebagai pengingat kita bahwa dia pernah ada. Akan sulit kita temui fakultas yang mengajarkan demokrasi ekonomi yang wujud konkretnya koperasi. Begitu juga dengan demokrasi sosial yang tidak akrab ditelinga mahasiswa. Maka secara tidak langsung, untuk kedua kalinya dia mati dan kali ini dalam ingatan serta pikiran kita.

Saat kita menyadari itu semua, sudah waktunya kita membaca kembali sejarah. Kesalahan yang telah terjadi kita gunakan sebagai antisipasi. Pencapaian yang belum maksimal kita jadikan sebagai evaluasi. Kehebatan masa lalu kita jadikan motivasi. Sejarah selalu memberikan kita harapan untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik. Karena itu, semangat Anak Ideologis Bung Karno patut dihargai. Mereka mereka mengingatkan kita akan peran besar anak muda dalam menjaga sejarah lewat semangatnya.  

Jika sudah demikian, dengan lapang hati kita akan melangkah menuju tahun 2024. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup kita memilih atas kesadaran sendiri. Seperti keyakinan Bung Hatta dalam Demokrasi Kita bahwa demokrasi akan selalu ada, begitu juga dengan semangat anak muda. Angin perubahan selalu berhembus di setiap generasi yang menyadari tanggung jawab mereka untuk perubahan itu.  

“Suatu barang yang bernilai seperti demokrasi baru dihargai apabila hilang sementara waktu”
Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita (*)

Andrezal adalah mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unand

The post “Demokrasi Kita” Sebuah Pesan untuk Masa Depan appeared first on Langgam.id.

Sakura Science Program merupakan suatu program pertukaran pelajar dan mahasiswa dari beberapa negara berkembang ke Jepang dengan tujuan memperkenalkan dan memberikan pengalaman terkait perkembangan ilmu dan teknologi di Jepang.

Sakura Science Program merupakan suatu program akademik internasional yang didukung oleh Japan Science and Technology Agency (JST) bekerja sama dengan beberapa universitas dari berbagai negara.

Program ini bertujuan memperkenalkan sains dan teknologi Jepang kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di dunia.

Dari Universitas Bung Hatta, program ini diikuti oleh Nafisa Rafikati Nasution dan Umi Ramadhani dari program S1 Teknik Kimia Angkatan 2019.

Program ini dilaksanakan sejak 16 hingga 25 November 2022. Kegiatan ini terjadi berkat kerja sama Universitas Bung Hatta dengan Saga University sejak tahun 2020. Implementasi kerja sama dengan Saga University adalah kuliah tamu, joint symposium dan pertukaran mahasiswa.

Sebagai penanggung jawab di Saga University Japan, kerja sama ini di bawah naungan Prof. Dr. Masato Tominaga, Graduate School of Science and Engineering, Saga University.

The post 2 Mahasiswa Bung Hatta Lulus Ikuti Program Sakura Science di Saga University Jepang appeared first on Langgam.id.

Museum Bung Hatta virtual berbasis Metaverse itu diluncurkan Yayasan Proklamatir Bung Hatta (YPBH) di Istana Sang Proklamatir di Bukittinggi, Sabtu (13/8/2022).

Ketua Panitia Peringatan 120 Tahun Kelahiran Bung Hatta, Iman Satria mengatakan, maksud peluncuran HMH-Virtual adalah dalam rangka menggugah masyarakat untuk mengenang syiar perjuangan Bung Hatta agar lebih dikenal oleh generasi penerus.

Dikatakan, Iman, HMH-Virtual juga dalam rangka merintis pembangunan museum Hatta Memorial Heritage secara fisik. Pada tahap awal, YPBH lebih dulu mencanangkan HMH- Virtual yang menggunakan platform Metaverse.

HMH-Virtual, lanjut Iman, dirancang agar seseorang bisa menjelajahi dan merasakan perjalanan hidup dan perjuangan Bung Hatta serta menyaksikan tempat-tempat persinggahan Bung Hatta, seperti rumah kelahiran, tempat pembuangan di Digul, Banda Neira, dan lainnya.

Sementara itu, Bupati Agam, Andri Warman menyebutkan, HMH-Virtual merupakan media pariwisata sejarah yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial.

“Apalagi generasi sekarang sangat akrab dengan dunia virtual. Melalui program virtual ini, generasi muda sekaligus bisa belajar sejarah,” ujar Andri.

Dikatakan Andri, museum virtual ini merupakan usaha untuk melestarikan peristiwa sejarah, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Bung Hatta.

Baca juga: Bangunan Bakal Dipugar, Bupati Agam Ingin Pasanggrahan Bung Hatta Jadi Situs Sejarah

Lalu, Andri juga mengapresiasi YPBH yang telah meluncurkan HMH-Virtual. Menurut Andri, Bung Hatta adalah Bapak Bangsa yang patut ditauladani generasi sampai kapanpun.

“Museum Metaverse ini semoga dapat dijadikan media pembelajaran bagi generasi kita. Meski jauh kebelakang, sejarah jangan sampai kita lupakan,” katanya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Museum Bung Hatta Kini Tampil Virtual Berbasis Metaverse appeared first on Langgam.id.

Meutia dan Gemala hadir untuk melepas rombongan Napak Tilas di halaman Istana Bung Hatta di Bukittinggi bersama Bupati Agam, Andri Warman.

Menurut Andri, Napat Tilas ini merupakan kegiatan berskala nasional, sekaligus membuktikan Kabupaten Agam memiliki jejak sejarah Sang Proklamator.

“Kegiatan ini menjadi sejarah bagi kita, tentu hal ini menjadi hal yang sangat baik dan kita syukuri,” ujar Andri.

Napak Tilas ini, kata Andri, terdiri dari dua etape, yakni Kota Bukittinggi dan Pesanggrahahan Bung Hatta di Batu Palano, Agam. Peserta terdiri dari pelari, komunitas pecinta alam, mahasiswa, maupun siswa dan kalangan umum.

“Saya sangat bangga pada Bung Hatta, beliau sang proklamator sekaligus tokoh nasional yang mesti kita teladani,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu anak Bung Hatta, Meutia Farida Hatta sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan dan didukung oleh masyarakat serta Pemkab Agam.

“Kami sangat berterimakasih dan mengapresiasi kegiatan ini sebab 120 tahun kelahiran Bung Hatta masih diperingati oleh berbagai kalangan, khususnya di Kabupaten Agam,” ujar Meutia.

Baca juga: Jadwal Napak Tilas Memperingati 120 Tahun Kelahiran Bung Hatta Dipercepat

Menurut Meutia, perjuangan Bung Hatta penuh hambatan dan berbagai rintangan, dimulai dari Pulau Jawa menuju Sumatra Barat, Sumatera Utara hingga singgah ke Aceh guna menghindar dari sergapan penjajah saat itu.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Dihadiri Langsung Anak Sang Proklamator, Napak Tilas 120 Tahun Kelahiran Bung Hatta Ditabuh appeared first on Langgam.id.

Ketua Umum YPBH, Maizar Rahmanyang yang juga merupakan Ketua Tim Penggagas Bung Hatta Memorial Heritage mengatakan, kegiatan kali ini digelar dalam rangka memperingai 120 tahun Kelahiran Bung Hatta.

Bung Hatta Memorial Heritage, kata Maizar, akan diwarnai sejumlah kegiatan, di antaranya webinar dengan tema Bung Hatta Pejuang Tangguh dan Pemikir yang Visioner.

Lalu, kegiatan itu juga bakal diselingi dengan penayangan Jam Gadang Orchestra. “Digelar 6 Agustus 2022. Dua meneteri juga bakal hadir, yaitu Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri Koperasi Teten Masduki, mereka akan jadi pembicara,” ujar Maizar dikutip dari AmcNews, Senin (1/8/2022).

Menurut Maizar, rangkaian Bung Hatta Memorial Heritage juga bakal digelar Napak Tilas Bung Hatta, Minggu (14/8/2022).

“Napak Tilas ini rutenya Istana Bung Hatta-Rumah Kelahiran Bung Hatta-Pesanggrahan Bung Hatta di Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua,” ungkapnya.

Kemudian, peringatan kelahiran ke-120 tahun Bung Hatta juga dimeriahkan dengan Virtual Race berupa lomba lari dan bersepeda sejauh 120 kilometer.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Agam, Andri Warman mengatakan, Bung Hatta merupakan tokoh nasional paling berpengaruh di masa awal kemerdekaan Indonesia.

Menurut Andri, tokoh kelahiran Bukittinggi itu telah mengharumkan nama Minangkabau di kancah nasional maupun internasional.

Baca juga: Dulu Diresmikan Bung Hatta, Masjid di Bukittinggi Ini Kini Diresmikan Jusuf Kalla

“Bung Hatta merupakan tokoh kebanggaan Bukittinggi. Secara historis, berbicara Bukittinggi juga tidak bisa dilepaskan dari Kabupaten Agam. Untuk itu rencana peringatan 120 tahun kelahiran Sang Proklamator ini patut kita dukung,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Memperingati 120 Tahun Kelahiran Bung Hatta appeared first on Langgam.id.

Berita Bukittinggi – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Jusuf Kalla bakal resmikan pemakaian Masjid Tablighiyah Garegeh besok, Jumat (18/3/2022).

Langgam.id – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla akan meresmikan pemakaian Masjid Tablighiyah Garegeh, Kota Bukittinggi, Jumat (18/3/2022).

Ketua Pembangunan Masjid Tablighiyah Garegeh, Dedi Fatria mengatakan, bahwa besok Jumat (18/3/2022), mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla akan meresmikan pemakaian masjid Tablighiyah Garegeh.

“InsyaAllah, besok akan diresmikan pemakaiannya masjid Tablighiyah Garegeh yang baru, oleh wakil presiden, yakni Jusuf Kalla,” ujar Dedi kepada langgam.id, Kamis (17/3/2022).

Menurut Dedi, 7 Agustus 1970, Masjid Tablighiyah Garegeh diresmikan oleh mantan Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta.

“Maka peresmian pemakaian sekarang oleh wakil presiden pula, untuk mengulang sejarah,” ungkapnya.

Hingga kini, lanjut Dedi, pembangunan baru masjid Tablighiyah Garegeh sedang berlangsung. Bahkan, masjid dengan daya tampung sekitar 2.000 orang itu sudah menelan biaya pembangunan senilai Rp24 miliar.

Kemudian, juga dibutuhkan lagi dana senilai Rp28 miliar lagi untuk menyelesaikan proses bangunan.

Baca juga: Jusuf Kalla Perkirakan Indonesia Bebas dari Covid-19 pada 2022

“Melalui peresmian pemakaian oleh wakil presiden, bisa mempercepat proses pembangunan masjidi ini,” katanya. (KW)

—

Dapatkan update berita Bukittinggi – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Dulu Diresmikan Bung Hatta, Kini Jusuf Kalla Bakal Resmikan Pemakaian Masjid Tablighiyah Garegeh appeared first on Langgam.id.

Di Sumatra sendiri, perjalanan menggunakan moda transportasi campuran. Lampung dan Sumatra Selatan, sebagian besar menggunakan moda transportasi kereta api. Setelahnya baru full menggunakan moda transportasi mobil. Hampir di semua stasiun dan tempat pemberhentian, masyarakat menunggu dengan ramainya. Mereka ingin melihat sosok Bung Hatta, sang Wakil Presiden. Proklamator kemerdekaan negara ini.

Hari-hari perjalanan ini diisi dengan pidato di tengah kerumunan rakyat, dilanjutkan dengan konsolidasi tatap muka dengan para elit lokal. Konsolidasi menjadi penting, karena di sisi lain van Mook sedang berusaha merangkul elit lokal untuk mendirikan negara-negara bagian berdasar sentimen primordial. Belum lagi konflik-konflik kecil pemimpin lokal Sumatera ketika itu. Perjalanan ini bagi Hatta mungkin untuk melihat kesiapan orang sumatera untuk melakukan revolusi. Mulai dari infrastruktur, kekompakan elit-elit lokal, dan tentu saja dukungan rakyat untuk Republik muda ini.

Lintas sumatera yang mereka lewati bukanlah lintas sumatera yang kita kenal hari ini. Jika Trans Jawa direncanakan di jaman Daendels di abad 18, jalan raya Sumatera baru direncanakan secara komprehensif di tahun 1916. Ketika pemerintah kolonial merancang longitudinalen weg. Jalur ini baru dinyatakan selesai tahun 1938, walaupun di beberapa tempat masih menggunakan rakit ponton ketika melewati sungai besar. Jalan ini ditujukan untuk transportasi hasil perkebunan, bahan tambang dan inspeksi jalur minyak menuju pelabuhan. Aspal hanya ditemui di kota tempat asisten residen berkedudukan. Jalan pun masih sempit, bukan selebar sekarang.

Perjalanan itu sendiri tak berakhir di Kutaraja seperti yang direncanakan, karena harus berakhir di Padang Sidempuan sebelum kembali ke Bukittinggi. Untuk tujuh bulan ke depan sampai Februari 1948, Hatta akan melaksanakan pemerintahan dari Bukittinggi. Banyak cerita sepanjang perjalanan yang menarik, dan tentu saja menambah kaya pengalaman bathin seluruh rombongan. Mulai dari kebingungan Hatta ketika mendengar warga Padang Sidempuan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan nada yang aneh. Kebingungan lain adalah ketika Hatta harus menyiapkan pidato yang berbeda di setiap kerumunan yang memintanya menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Sampai kepada keheranannya ketika menemukan 12 orang dari 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jambi adalah orang Minang.

Sampai hari ini, mungkin Hatta lah pejabat aktif tertinggi negara ini yang melakukan perjalanan darat sejauh ini. Walaupun tak sampai di Kutaraja, Aceh seperti yang direncanakan, tapi tetaplah sebuah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang di awal perencanaan sudah ditingkahi dengan keberatan dari beberapa orang dengan alasan yang “jawa-sentris” yakni, di Yogya sedang kekurangan pemimpin dan pekerjaan di Pulau Jawa sangat banyak dan sulit ditinggalkan begitu saja”. Keberatan yang ditanggapi Hatta dengan serius,” Apakah Sumatra itu bukan Indonesia?”

Bagi saya, penikmat mudik jalur darat Jakarta-Sijunjung, Hatta adalah bapak mudik darat Orang Minang. Dengan segala keterbatasan infrastruktur dan logistik, ia memulai mudik darat dengan menyeberangi selat sunda. Keterbatasan yang kelak menjadi salah satu tuntutan orang Sumatera ketika memulai sebuah koreksi bernama PRRI. Dimana Presiden Sukarno berusaha merangkul semua yang terlibat dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Pembangunan. Bahkan Presiden Sukarno sampai membuat jabatan Menteri Urusan Jalan Raya Sumatra dalam sebuah Kabinet Dwikora.

*)Menurut Googlemaps: Perjalanan ini menempuh jarak 2,431 km

**) Sebagian pernah dimuat di www.ranah.id

Yoss Fitrayadi, Praktisi Digital Marketing. Aktif di Jilatang Institute

The post Lewat Perjalanan Darat itu, Bung Hatta Menyatakan Sumatra adalah Indonesia appeared first on Langgam.id.

Di teras gedung bagian atas, terlihat kertas hias yang dipasang menggantung di bawah atap dan juga melilit tiang. Antara tiga tiang teras tertulis tulisan besar, “Peresmian Universitas Andalas.”

Bung Hatta berdiri arah ke tengah pada anak tangga paling bawah bersama Ibu Rahmi, sejajar dengan seorang laki-laki yang mengenakan toga dan sejumlah lainnya yang memakai stelan jas serta sejumlah perempuan yang mengenakan kebaya panjang.

Di arah depan mereka, 10 orang gadis terlihat mengenakan pakaian tradisional Minang. Gedung bersejarah ini, masih ada hingga sekarang, ditempati SMA Negeri 2 Bukittinggi.

Rektor Universitas Andalas (Unand) Prof. Dr. Yuliandri mengatakan, momen itu terjadi pada 13 September 1956, saat Bung Hatta berfoto bersama usai meresmikan Unand. Peristiwa itu tepat 65 tahun yang lalu dari hari ini, Senin (13/9/2021).

“Tanggal peresmian tersebut, kemudian setiap tahun diperingati sebagai hari dies natalis Unand, sebagaimana juga diperingati pada 2021 ini,” katanya, saat berbincang dengan langgam.id.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi mengoleksi sejumlah foto peresmian Unand itu dan memajangnya di situs resmi Pemko. Sebuah foto lain yang sepertinya diambil jelang berpose, ada di situs resmi Unand.

Bung Hatta pulang ke tanah kelahiran Bukittinggi hari itu khusus untuk meresmikan Unand. Ini adalah universitas kedua yang diresmikan Si Bung dalam bulan itu.

Pekan sebelumnya, pada 10 September 1956, Bung Hatta juga meresmikan Universitas Hasanuddin di Makassar. Dua perguruan tinggi ini menjadi universitas pertama dan kedua yang berdiri di luar Pulau Jawa.

Universitas Andalas sendiri adalah nama pilihan Bung Hatta. Sang proklamator memilih “Andalas” yang berarti Sumatra, karena Unand merupakan universitas pertama di pulau ini. Sebelum bergabung jadi bagian Unand, sejumlah perguruan tinggi dan fakultas sudah berdiri secara sendiri-sendiri.

Situs resmi Unand merilis, cikal bakal fakultas pertama yang berdiri adalah Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila (BPTHP) yang didirikan Yayasan Sriwijaya di Padang pada 17 Agustus 1951. Tiga tahun setelah itu, pemerintah mendirikan sejumlah perguruan tinggi dan fakultas di berbagai daerah di Sumbar.

Perguan tinggi tersebut adalah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar (berdiri 23 Oktober 1954), Perguruan Tinggi Negeri Pertanian di Payakumbuh (berdiri 30 November 1954) serta Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam di Bukittinggi (berdiri 7 September 1955).

Keempat perguruan tinggi terakhir juga diresmikan oleh Bung Hatta. Setelah itu, Yayasan Sriwijaya menyerahkan BPTHP kepada Pemerintah Propinsi Sumatra Tengah dan kemudian berganti nama menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Lima fakultas inilah yang bergabung jadi Unand saat diresmikan Bung Hatta pada 13 September 1956.

Sejarawan Unand Prof. Gusti Asnan dalam Buku “Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an” (2007) menulis, rencana pendirian universitas di Sumbar sudah ada sejak 1953. Karena itu, di berbagai daerah di Sumbar didirikan berbagai perguruan tinggi dan fakultas.

Menurutnya, Prof. Mr. Mohammad Yamin yang saat itu menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, sempat mengusulkan nama Universitas Adityawarman untuk kampus itu. Namun, akhirnya usulan Bung Hatta yang kemudian dilekatkan jadi nama.

Bung Hatta Mundur dari Wapres

Saat meresmikan Unand, sesungguhnya Bung Hatta dalam masa penantian. Dua bulan sebelum ke Bukittinggi, pada 20 Juli 1956, Bung Hatta telah mengirim surat pengunduran diri dari posisi wakil presiden kepada DPR, dengan kalimat yang jelas dan tegas.

“….Setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden,” tulis Bung Hatta dalam surat itu, sebagaimana dikutip dari Ignas Kleden, “Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka” (2020).

Pengunduran diri tersebut adalah puncak dari perbedaan pandangan Sukarno dan Hatta dalam mengelola Indonesia pasca merdeka. Salah satunya soal partai. Sukarno cenderung ingin menghabisi peranan partai, sementara Bung Hatta ingin memperbaikinya. Kedua tokoh proklamator, sebenarnya sudah sering berpolemik sejak zaman perjuangan kemerdekaan, namun makin memuncak pasca Pemilu 1955.

Baca Juga: Antara Persatuan dan Persatean, Polemik Perjuangan Sukarno-Hatta

DPR mendiamkan surat Bung Hatta itu, tak menanggapinya. Dalam suasana penantian itulah, Bung Hatta meresmikan Unand di Bukittinggi. Dengan demikian, Unand termasuk salah satu “warisan” terakhir yang diresmikan Bung Hatta di ujung-ujung masa jabatannya sebagai wapres.

Dua bulan setelah meresmikan Unand, pada 23 November 1956, Bung Hatta mengirim surat kedua dan menyatakan akan berhenti pada 1 Desember. DPR akhirnya bersidang pada 30 November 1956 dan mau tak mau menyetujui surat tersebut.

Setelah itu, sejarah bangsa ini telah mencatat. Sukarno melenggang sendiri menjadi apa yang ia sebut “pemimpin besar revolusi” dengan demokrasi terpimpin yang ia yakini. Bung Karno kemudian membubarkan konstituante hasil pemilu, membentuk DPR Gotong Royong, membentuk MPR Sementara yang kemudian mengangkatnya jadi presiden seumur hidup.

Sebelum itu, terjadi pergolakan daerah yang mempersoalkan sentralisasi dan cara Sukarno memimpin negara, termasuk perlawanan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berpusat di Sumbar.

Dalam masa genting itu, situs resmi Unand mencatat, pada 1958, untuk pertama kalinya kampus ini meluluskan alumni pertamanya. Ia adalah Mr. Rudito Rachmad, sarjana hukum pertama lulusan Unand.

Setahun kemudian, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat mewisuda empat sarjana lagi, yaitu Mr. Herman Sihombing, Mr. Zawier Zienser, Mr. Eddy Ang Ze Siang dan Mr. Djalaluddin Ilyas. Mereka adalah para lulusan pertama Unand.

Unand sendiri terimbas dampak PRRI karena banyak dosen dan mahasiswa yang mendukung gerakan ini. PRRI yang hingga kini dalam kaca mata masyarakat Sumbar diyakini sebagai gerakan koreksi pada Sukarno dianggap pemerintah pusat sebagai pemberontakan, sehingga dijawab dengan operasi militer.

Kekuatan militer penuh tentara yang dikirim ke Sumatra Barat dengan cepat menghentikan PRRI. Menurut situs resmi Unand, operasi itu juga memporakperandakan kampus universitas baru yang tersebar di beberapa kota: Padang, Bukittinggi, Batusangkar, dan Payakumbuh serta juga yang baru dibangun di Baso, Agam.

Usai PRRI, Unand kembali bangkit di antara puing-puing setelah pergolakan. Satu persatu fakultas kembali diaktifkan. Namun, kali ini tak lagi menyebar, tapi semuanya dikumpulkan di Padang.

Dari semula lima, fakultas kemudian terus bertambah. Pada 2021, Unand telah memiliki 15 fakultas. Yakni, Fakultas Pertanian, Kedokteran, Hukum, MIPA, Ekonomi, Peternakan, Ilmu Budaya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teknik, Farmasi, Teknologi Pertanian, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Teknologi Informasi serta Kedokteran Gigi.

Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang sempat jadi bagian Unand di awal berdiri, kemudian berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan belakangan beralih status menjadi Universitas Negeri Padang (UNP).

Dari sejumlah kampus Unand yang terpisah di Kawasan Air Tawar, Jati, Jalan Pancasila dan Kawasan Pondok, mulai tahun 1990-an secara bertahap pindah, hingga semuanya kini terkonsentrasi di Limau Manis, sebuah bukit di kawasan timur Kota Padang. Di areal seluas 500 hektare itu kini berdiri puluhan gedung kampus, ruang kuliah dan berbagai fasilitas.

Sejak berdiri itu, Unand sudah dipimpin 12 rektor. Para profesor yang pernah memimpin Unand tersebut adalah M.Syaaf, A. Roesma, Harun Al Rasyid Zein, Busyra Zahir, Mawardi Yunus, Jurnalis Kamil, Fachri Achmad, Marlis Rahman, Musliar Kasim, Werry Darta Taifur, Tafdil Husni dan Yuliandri.

Dari 12 rektor tersebut, dua orang sempat menjadi wakil gubernur Sumbar, dua orang pernah menjadi gubernur Sumbar dan satu orang pernah menjadi wakil menteri. Alumni universitas ini sudah ratusan ribu. Beberapa di antaranya pernah menjadi menteri, hakim agung, hakim konstitusi, jaksa agung, gubernur Sumatra Barat serta berbagai jabatan, profesi dan pekerjaan.

65 Tahun Unand dan PTN-BH

Rektor Unand Yuliandri mengatakan, peringatan ulang tahun ke-65 tahun ini jadi istimewa, karena Unand baru saja beralih status jadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH).

Perubahan status tersebut ditandai dengan keluarnya PP Nomor 95 Tahun 2021 tentang PTN-BH Unand, ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus lalu. “PTN-BH di usia ke-65 ini, membawa konsekuensi tantangan ke depan dalam menghadapi pengembangan Unand,” kata Yuliandri.

Menurutnya, untuk menjadi PTN-BH, Unand harus memenuhi syarat bermutu dalam menyelenggara tri darma, mengolah organsasi sesuai standar, memenuhi standar minimum, kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial dan berperan serta memajukan ekonomi.

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan itu mengatakan, dengan menjadi PTN-BH, Unand punya otonomi dalam mengelola kegiatan akademik dan nonakademik. “Jangan ada stigma dengan menjadi PTN-BH (biaya kuliah) mahal. Karena tanggung jawab sosial kita sudah dikunci,” tutur mantan dekan Fakultas Hukum itu.

Salah satu bentuk tanggung jawab itu, menurutnya, setiap PTN BH minimal 20 persen mesti menerima mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu, tapi secara akademik memenuhi syarat. Lika-liku sejarah panjang Unand sejak diresmikan Bung Hatta, menurutnya, jadi pelajaran dan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas. (HM)

The post Cerita Peresmian Unand Jelang Bung Hatta Mundur dari Wapres, Hingga Kini Jadi PTN-BH appeared first on Langgam.id.

Saat Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902, Syekh Abdurrahman sudah wafat sekitar tiga tahun. Sang kakek memang berpulang pada 1899, dalam usia yang terbilang sepuh, lebih dari 110 tahun. Satu versi menyebut ia lahir pada 1777 dan versi lainnya menyebut pada 1783.

Meski tak pernah bertemu, kisah kakeknya diterima Bung Hatta dari Syekh Arsyad, anak Syekh Abdurrahman sekaligus saudara sang ayah. Si Bung sendiri juga tak sempat mengenal ayahnya Muhammad Djamil yang meninggal dunia saat Bung Hatta berusia 8 bulan.

Tak bertemu dengan kakeknya dan tak sempat mengenal ayahnya, membuat Bung Hatta menjadi kesayangan Syekh Arsyad sejak kecil. Dalam Biografinya “Memoir” (1979) Bung Hatta menulis, keluarga ibunya Saleha di Bukittinggi terus menjaga hubungan baik dengan keluarga ayahnya.

“Kontakku dengan keluarga ayahku di Batuhampar bermula sesudah aku berumur 7 tahun. Sekurang-kurangnya dua kali setahun aku dibawa berziarah ke Batuhampar dan selalu aku ditempatkan pada lingkungan ayah gaekku Arsad. Beliau sangat sayang padaku,” tulis Bung Hatta.

Ranji yang dimuat Buku “Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat” menyebut, Syekh Abdurrahman mempunyai 10 anak dari lima istri. Syekh Arsyad pelanjutnya adalah anak kedua dari isteri bernama Afifah. Sementara, dari isteri bernama Saadiyah, lahir Muhammad Djamil. Ia merupakan ayahanda Mohammmad Hatta, yang kelak menjadi salah satu proklamator kemerdekaan RI.

Baik ayahnya Muhammad Djamil, kakendanya Syekh Abdurrahman maupun pamannya Syekh Arsyad, diceritakan oleh Bung Hatta dalam buku biografinya “Memoir” (1981) Bung Hatta menulis, “Aku tak pernah berjumpa dengan Datukku, sebab sebelum aku lahir beliau sudah berpulang ke Rahmatullah. Beliau digantikan oleh anak (laki-laki) tertua Haji Arsad sebagai Syekh Batuhampar.”

Karena kebesaran kakendanya, menurut Bung Hatta, murid-murid bukan saja datang dari Pulau Sumatra. Tetapi juga dari Kalimantan dan Semenanjung Malaka. “Beliau bukan saja seorang guru agama yang besar pengaruhnya, tetapi juga seorang ahli Tarikat Islam. Ia bercita-cita menjadikan Batuhampar sebagai benteng pertahanan agama Islam, karena penyerbuan bangsa kulit putih ke Minangkabau sudah mendesak umat Islam ke pinggir,” tulis Hatta.

Syekh Abdurrahman Batuhampar dianugerahi ilmu yang dalam, umur yang panjang dan anugerah kesehatan yang berlimpah. Berbagai literatur menulis, Abdurrahman lahir pada tahun 1777 Masehi di Nagari Batuhampar, Luhak Limapuluh Kota, Sumatra Barat. Sumber lain menyebutnya lahir pada 1783.

Ia lahir dari ayah Abdullah gelar Rajo Intan dan ibu Tuo Tungga. Abdurrahman adalah satu-satunya anak yang hidup dari pasangan ini. Karena itu, ia menerima curahan kasih sayang dan tumpuan harapan kedua orang tua.

Mansur Malik dalam tulisannya di Buku “Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat” (1981) yang diterbitkan Islamic Center Sumatera Barat menyebut, Abdurrahman sudah berkemauan keras, cerdas dan cakap sejak berusia kecil.

Di usia 15 tahun, sekitar tahun 1792, ia minta izin kepada orang tua untuk belajar agama pada Syekh Galogandang di Batusangkar. Bertahun-tahun di sana, ia kemudian berangkat berjalan kaki ke Tapak Tuan, Aceh.

Di Aceh, Abdurrahman belajar pada Syekh Abdur Rauf sekitar 8 tahun, sebelum kemudian memutuskan berangkat ke Mekkah untuk naik haji. Di Mekkah, Abdurrahman tinggal selama 7 tahun untuk memperdalam pengetahuan agama.

Setelah merantau 48 tahun, Syekh Abdurrahman pulang ke Batuhampar dalam usia 63 tahun. Sesampai di kampung halaman, ia melihat masyarakat yang telah beragama Islam belum menjalankan tuntunan agama sebagaimana mestinya. Judi dan sabung ayam marak, masjid sepi tak berjamaah.

Syekh Abdurrahman melakukan pendekatan bertahap. Sikap ramah dan pemurahnya adalah modal meraih simpati masyarakat. Sejak anak-anak, penyabung ayam, hingga petinggi adat ia rangkul, untuk meramaikan masjid.

Ia kemudian mendirikan surau. Mulai mengajar ilmu tilawatil Qur’an, tuntunan salat dan ilmu tauhid. Namanya makin besar. Murid datang dari berbagai penjuru, sampai dari Jambi, Palembang dan Bengkulu. Rumah penduduk ramai karena diinapi murid-murid Syekh.

Karena sudah tak muat di rumah penduduk, di areal sekitar 3 hektare Syekh Abdurrahman membangun komplek pemukiman untuk murid-muridnya yang dinamakan kampung dagang. Banguna utama di bagian tengah, dikelilingi puluhan surau tempat menginap murid-muridnya.

Komplek itu makin lama makin megah, saat Syekh Arsyad, anak yang kelak menjadi pelanjut Syekh Abdurrahman mendirikan bangunan utama bergaya timur tengah dengan menara. Berhadapan dengan bangunan itu, Syekh Abdurrahman mendirikan masjid untuk beribadah sekaligus mengajar agama.

“Jumlah murid yang belajar pada Syekh Abdurrahman mencapai 1.000-2.000 orang. Jumlah tertinggi santri yang belajar di komplek tersebut terjadi pada masa Syekh Arsyad yang kemudian menggantikan Syekh Abdurrahman,” tulis Malik.

Santri yang disebut orang siak tersebut belajar tanpa dipungut biaya. Surau hidup dari sumbangan masyarakat, baik yang anaknya belajar di sana maupun tidak.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra dalam “Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III” menulis, sistem yang dibangun Syekh Abdurrahman merupakan surau besar yang benar-benar mirip pesantren.

Menurutnya, Surau Batuhampar mewariskan kekayaaan historis keberhasilan sistem pendidikan surau dalam mengembangkan kaum ulama di Minangkabau.

“Sejauh data sejarah yang ada, surau Syekh Abdurrahman di Batuhampar dapat dikatakan merupakan representasi dari sistem ‘pesantren’ ala Minangkabau. Memang banyak surau lain di Minangkabau pada periode yang sama, tetapi dari segi kelengkapan sarana dan fasilitas, Surau Batuhampar kelihatannya tetap nomor wahid,” tulis Azyumardi.

Wafat di usia 122 tahun, Syekh Abdurrahman meninggalkan nama besar karena telah mendidik ribuan orang dengan sistem pendidikan surau yang digagasnya. Beberapa di antara murid Syekh, kemudian menjadi ulama. Mereka adalah Syeikh Salim Batubara, Syekh Ibrahim Kubang dan Syekh Sulaiman Ar Rasuli (Inyiak Canduang).

Dan, meski tak pernah melihatnya, nama Syekh Abdurrahman tetap terbawa, ketika sejarah mematri nama Mohammad Hatta, cucunya, jadi salah seorang proklamator yang memerdekaan negeri ini. (HM)

Artikel ini diolah kembali dan diterbitkan ulang dari artikel sebelumnya: Syekh Abdurrahman Batuhampar: Kakenda Bung Hatta, Penggagas Sistem Pesantren Surau

The post Syekh Abdurrahman: Kakek Bung Hatta, Ulama Besar dari Batuhampar appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, pergantian nama rumah sakit ini sudah beberapa kali terjadi, mulai dari RS Swasta Immanuel menjadi RS Umum Pusat. Kemudian berganti kembali menjadi RS Stroke Nasional dan sampai saat ini berganti lagi dengan RS Otak Dr Drs Muhammad Hatta.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pergantian nama tersebut atas keinginan pihak rumah sakit agar RS Otak Dr Drs Muhammad Hatta tidak hanya dikenal di Bukittinggi tapi juga dikenal di Indonesia bahkan sampai internasional.

“Mudah-mudahan dengan menggunakan Muhammad Hatta, rumah sakit ini semakin dikenal di seluruh Indonesia,” katanya.

Lanjut Menkes, ada tiga pesannya untuk rumah sakit vertikal. Pertama, rumah sakit harus menjadi tempat rujukan dan idealnya tidak hanya rujukan dari pasien di daerah tersebut. Kedua, bisa menjadi rumah sakit tempat penelitian.

“Karena kalau penelitian, rumah sakitnya harus bagus pelayanannya karena rajin meneliti, kalau bisa menggandeng perguruan tinggi,” jelasnya.

Ketiga, rumah sakit vertikal harus bisa lebih baiik dari rumah sakit kecil yang ada disekitarnya. “Jadi kalau bisa, rumah sakit di Bukittinggi bisa menularkan keahlian ke daerah sekitarannya,” terangnya.

Peresmian RS Otak Dr Drs Muhammad Hatta juga dihadiri anak kedua Bung Hatta yakni Gemala Rabi’ah Hatta. (KW/ABW)

The post Menkes Resmikan Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukittinggi appeared first on Langgam.id.