Bantuan itu dibagikan ke tiga provinsi yang dilanda bencana, Rp21,6 miliar untuk Aceh, Rp25,7 miliar untuk Sumatra Utara, dan Rp14,9 disalurkan di Sumatra Barat.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, sebanyak 33 perusahaan plat merah bergerak terpadu untuk memberikan bantuan untuk korban.

“Konsolidasi lintas perusahaan negara dilakukan sejak awal bencana terjadi. Kami bergerak terpadu untuk turun langsung dalam misi kemanusiaan ini, menjangkau wilayah terdampak yang berat sekalipun,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima langgam, Kamis (11/12/2025).

Bantuan yang disalurkan berupa bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis, pakaian dan kebutuhan dasar, perlengkapan bayi, hingga kebutuhan kebersihan. 

Kata Dony, BUMN juga memperkuat sektor pemulihan infrastruktur dengan mengerahkan alat berat seperti excavator, bulldozer, dan dump truk guna membuka akses jalan yang terputus.

“Kami juga menyiapkan dapur umum, suplai air bersih, bantuan logistik gratis, serta pemulihan infrastruktur dasar di berbagai titik terdampak,” ujarnya.

Dony yang juga COO Danantara mengatakan, kehadiran BUMN diharapkan mempercepat proses pemulihan dan membantu meringankan beban para penyintas. Langkah terpadu ini merupakan wujud komitmen nyata BUMN sesuai arahan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Negara hadir untuk melindungi rakyat. Kami memastikan seluruh proses berjalan cepat, terukur, dan humanis. Pemulihan harus segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

The post BUMN Sudah Salurkan Bantuan Senilai Rp62,2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, ‎bencana yang terjadi di tiga provinsi Sumatera ini menjadi perhatian serius. 

Ia sudah menginstruksikan seluruh perusahaan membantu warga terdampak, mulai dari kebutuhan sosial masyarakat hingga peralatan yang akan digunakan oleh tim SAR gabungan.

“Kita sudah kerahkan alat berat dari PP dan Waskita ke tiga provinsi tersebut. Bagi perusahaan negara yang lain, kami sudah meminta untuk bisa mencari apa saja kebutuhan masyarakat yang terdampak,” ujar COO Danantara itu.

PLN juga sudah membantu paket sembako bagi warga yang terdampak. Sedangkan Pertamina, sudah mendistribusikan bahan bakar minyak untuk alat berat yang melakukan evakuasi di daerah bencana.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga memberikan 6.000 liter avtur untuk helikopter BNPB yang mendistribusikan bantuan ke lokasi bencana. Injourney ikut berjibaku membantu serta menyalurkan bantuan di tiga provinsi terkena banjir.

“Jadi kita pastikan seluruh perusahaan negara ikut bergerak membantu warga masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera,” ujar putra asal Tanah Datar itu.

Perusahaan negara lainnya, seperti Semen Padang menjadi garda terdepan di lokasi bencana untuk membantu warga yang terdampak sejak awal bencana.

Dony mengatakan, kepada warga masyarakat yang berada di daerah bencana dipastikan mendapatkan pasokan energi.

“Ini menjadi atensi kita, bagi daerah yang tidak terdampak bencana banjir dan longsor kita pastikan pasokan energi aman,” ujarnya

The post Jalankan Instruksi Dony Oskaria, BUMN Bergerak Bantu Korban Banjir Sumatra appeared first on Langgam.id.

“Jadi tidak benar bahwa BUMN, Direksi BUMN, Komisaris BUMN kebal hukum. Mereka bisa diproses secara hukum kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu satu,” ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). 

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR itu mengatakan pernyataan tersebut juga mengacu pada ucapan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Andre menyebut UU BUMN juga mengatur kekayaan negara yang dipisahkan.

“Jadi aset BUMN ini kan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menganut business judgement rules,” ujar Andre.

Legislator Gerindra ini mengatakan konsep business judgement rules tersebut mengharuskan BUMN membuktikan tak adanya kelalaian atau kesengajaan. Andre menegaskan jajaran BUMN bisa diproses jika terlibat korupsi.

“Sehingga mereka kalau merugikan negara wajib membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, tentu mereka diproses secara hukum,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra MPR. 

Ia menyebut BUMN juga masih menerima dana dari APBN. Andre menegaskan jika ditemukan adanya kerugian negara di sana, maka harus diusut.

“Jadi, nggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum atau nggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong,” ungkap Ketua DPD Gerindra Sumbar. 

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

The post Andre Rosiade Pastikan Direksi BUMN Tidak Kebal Hukum appeared first on Langgam.id.

Ini sebenarnya bukan isu baru. Dulu, sekitar 12 tahun yang lalu sudah pernah diperdebatkan di ruang publik. Bahkan perdebatannya berujung di meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK) yang tercatat dalam perkara Pengujian Undang Undang No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.

Ketika itu, Penulis diminta dan/atau dihadirkan oleh Pemerintah (melalui Kementerian Keuangan) sebagai ahli di MK untuk menjelaskan makna konstitusional dari frasa “kekayaan Badan Usaha Milik Negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan” yang tertera di dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan beberapa undang-undang lainnya.

Untuk memberikan pemahaman kepada publik terkait isu penting ini, Penulis berinisiatif mengirimkan lagi pendapat hukum yang dibacakan di depan hakim MK secara utuh dengan sedikit perubahan teknis, yang tidak mengubah substansinya.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia,

Saya diminta memberikan pandangan hukum terhadap perkara pengujian undang-undang (PUU) yang terdaftar dibawah register No.48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU- XI/2013 yang dimohonkan oleh Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia, Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, Omay Komar Wiraatmadja, dan Sutrisno.

Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pengajar hukum bisnis–diantaranya matakuliah tata kelola perusahaan (corporate governance, CG), pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi H AgusSalim.

Di samping sebagai pengajar, saya juga adalah seorang advokat serta aktif (sebagai direktur eksekutif) pada Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn), sebuah lembaga kajian yang bermaksud mendorong tata kelola BUMN yang lebih baik yang saya dirikan bersama teman-teman. Disertasi doktoral saya di Macquarie University (Australia) membahas tentang tata kelola BUMN.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia,

Seperti yang terbaca di dalam beberapa dokumen perkara, yang dipermasalahkan oleh para Pemohon perkara No. 48/PUU-XI/2013 adalah keberadaan pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sedangkan para Pemohon perkara 62/PUU-XI/2013 mempermasalahkan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pendapat hukum ini membahas tentang rahasia hukum dibalik keberadaan aturan yang memasukkan kekayaan BUMN/BUMD sebagai bagian dari keuangan negara dan keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)dalam tata kelola keuangan BUMN/BUMD dari sudut corporate governance (CG) dan hubungannya dengan doktrin business judgement rule.

Sistimatika pendapat hukum ini adalah: (1) Teori keagenan (agency theory) sebagai akar teori CG; (2) Pemerintah sebagai acting principal; (3) Meneguhkan konsep perseroan(two-tier board) di BUMN; (4)
Merintangi ‘krumuk-tumuk’ (moral hazard); dan (5) Doktrin business judgement rule.

Teori keagenan (agency theory) sebagai akar teori CG

Sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan, CG – yang secara formal mulai mendapat tempat dalam dunia hukum perusahaan Indonesia pada tahun 1999 yang ditandai dengan dibentuknya Komite Nasional tentang Corporate Governance lahir sebagai kelanjutan dari teori keagenan (agency theory). Dengan kata lain, agency theory adalah postulat yang melatari kelahiran CG.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa agency theory eksis untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan investasi/uang/property milik para pemilik (principal) perusahaan dari perilaku tidak baik para pengelola perusahaan, yaitu para pengelola perusahaan yang mendahulukan kepentingan pribadi mereka (self- interest) ketimbang kepentingan principal.

Penyimpangan itu terjadi karena dalam perusahaan-perusahaan modern, para principal (kadang disebut juga sebagai pemegang saham) tidak langsung mengelola perusahaan mereka, tetapi menyerahkannya kepada orang lain (agent), yang mashur dengan sebutan separation of ownership and control.

Pergumulan pemikiran tentang agency theory ini dapat dilacak dalam beberapa tulisan ilmiah yang ditulis oleh, diantaranya, Adolf Berle and Gardiner Means, Michael C. Jensen and William H. Meckling, Eugene F. Fama and Michael C. Jensen, serta Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer and Robert W. Visny.

Seperti yang dirangkum oleh Muhammad Zubair Abbasi, akibat dari ketidakseimbangan relasi antara principal dan agent adalah lahirnya beragam masalah (agency problems atau disebut juga dengan principal-agent problems) di perusahaan, diantaranya konflik kepentingan (conflict of interest) antara principal dan agent, pembagian resiko yang muncul disebabkan oleh perbedaan prioritas antara principal dan agent, masalah moral hazard yang muncul karena sikap agent yang cenderung mementingkan diri sendiri dan menghindari pekerjaan (work- shirking), dan ketimpangan informasi (information asymmetry) antara principal dan agent.

Keseluruhan agency problems di atas, dalam praktik, memunculkan biaya-biaya (agency costs) yang secara tidak adil menjadi tanggungan principal. Agency costs merusak agenda utama para pendiri perusahaan, yaitu memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada para pemegang sahamnya (shareholders wealth maximization), disamping mempersembahkan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seumpama masyarakat tempatan di mana perusahaan berdiri, pekerja, suplier, dan lain-lain sebagainya.

Pada bagian ini, dapat dirangkum bahwa keberadaan agency theory yang dataran praktik bermetamerposa menjadi CG yang sekarang amat populer di Indonesia, dimaksudkan untuk memitigasi agency problem dan mengurangi agency costs demi menyelamatkan investasi yang ditanamkan pemegang saham atau principal dari perilaku tidak baik para pengelola perusahaan yang seringkali mendahulukan kepentingan pribadi mereka dalam mengelola perusahaan.

Konsep shareholders wealth maximization dalam pengelolaan perusahaan dengan CG merupakan pagar pengaman bagi para principal yang tidak hanya ditemukan di dalam literatur-literatur asing, tapi juga pernah tergambar dalam definisi CG yang pernah dirumuskan Kementerian BUMN:
“Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Pemerintah sebagai acting principal

Dari uraian di atas sudah terang bahwa prinsipnya CG hadir untuk memastikan agar hak-hak principal tidak dibelokkan secara tidak patut oleh para agents perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri. Prinsip shareholders wealth maximization yang hendak diamankan oleh CG tidak membedakan antara badan hukum milik swasta (BUMS) dan BUMN.

Yang sedikit mengganggu dan sering menyesatkan adalah menentukan siapa yang terkategori sebagai principal BUMN/BUMD (selanjutnya disebut BUMN)?

Banyak orang menyamakan struktur kepemilikan BUMN dengan BUMS. Ketika para pemegang saham yang nama-namanya tertera di dalam daftar pemegang saham disebut sebagai principal BUMS, Pemerintah dianggap pula sebagai principal BUMN.

Anggapan ini bisa jadi berangkat dari kenyataan kekuasaan besar Pemerintah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di BUMN. Sebagaimana halnya kekuasaan para pemegang saham BUMS melalui RUPS, Pemerintah juga berkuasa penuh (juga melalui RUPS) menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di BUMN semisal mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan direksi, menyetujui laporan tahunan, dan kebijakan-kebijakan penting lainnya.

Perihal kepemilikan BUMN digambarkan dengan sangat baik oleh Choon Yin Sam sebagaimana yang dikutip oleh Sajid Anwardan Choon Yin Sam ketika mereka menjelaskan governance structure Temasek Holdings Limited (BUMN Singapura) yang membagi governance structure BUMN menjadi dua lapis.

Pada lapis pertama, yang disebut sebagai principal BUMN adalah publik (general public) dengan Pemerintah sebagai agent. Sementara pada lapis kedua, Pemerintah bertindak sebagai principal dan para manejer yang menjalankan langsung BUMN disebut sebagai agent.

Konsep dua lapis governance structure tersebut bersesuaian dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengusai cabang-cabang produksi penting. Implementasi dari kewenangan negara menguasai cabang-cabang produksi penting itu adalah turun tangannya negara mendirikan BUMN dengan modal yang berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Hal itu berbeda dengan modal BUMS yang berasal dari uang atau properti milik pribadi yang terbagi ke dalam lembaran- lembaran saham.

Berangkat dari sumber modal yang berbeda, posisi para pemegang saham BUMS di RUPS tidak setara dengan posisi Pemerintah di BUMN. Kehadiran Pemerintah di BUMN hanyalah sebagai acting principal (pemilik wakil), mewakili masyarakat umum sebagai pemilik BUMN yang sebenarnya (ultimate principal).

Dalam praktik, konsekuensi dari berbedanya sumber modal BUMS dan BUMN adalah tidak samanya kapasitas hukum masing-masing. Perbedaan kapasitas tersebut, salah satunya, dapat dilihat dalam praktek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan.

Di BUMS, puncak tertinggi pertanggungjawaban keuangan adalah RUPS. Karena itu, laporan keuangan yang disampaikan direksi dalam forum RUPS akan benar-benar tuntas manakala RUPS menerima laporan pertanggungjawaban dimaksud, meskipun laporan tersebut bermasalah dari sudut teori dan praktek tata kelola keuangan perusahaan.

Contoh sederhana begini, setahun mengelola BUMS direksi menghabiskan dana operasional perusahaan sebesar Rp. 3 Milyar. Rp. 2 Milyar dari total pengeluaran itu dilengkapi dengan bukti-bukti sesuai dengan standar akuntansi keuangan, akan tetapi tidak ada bukti pengeluaran untuk sisanya (Rp.1 Milyar). Ketidakmampuan direksi mempertanggungjawabkan Rp. 1 Milyar tidak akan menimbulkan masalah hukum sepanjang RUPS telah mengesahkan laporan pertanggungjawaban direksi itu.

Meneguhkan konsep perseroan (two-tier board) di BUMN

Beberapa ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal pembentukan BUMN serta merta menjelma menjadi kekayaan BUMN sebagai entitas hukum tersendiri, atau tidak lagi menjadi uang negara.

Dari sisi hukum perusahaan, pandangan ini amat keliru. Sebagaimana kita pahami bersama, hukum perusahaan Indonesia menganut model two-tier board yang membagi organ perusahaan menjadi tiga, yakni RUPS (organ tertinggi yang memiliki hak yang tidak dimiliki oleh dua organ lainnya), dewan komisaris (organ perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberi masukan) dan direksi (organ perseroan yang menjalankan kegiatan harian perseroan).

Dan, sentana kita ikuti kerangka berpikir para ahli Pemohon (Pemerintah sebagai acting principal tidak lagi berperan di BUMN) maka, secara hukum, BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak layak disebut sebagai PT karena kekurangan organ.

Merintangi ‘krumuk-tumuk’ (moral hazard)

Implikasi hukum dari posisi Pemerintah di BUMN yang hanya sekadar acting principal adalah RUPS yang diwakili Pemerintah bukanlah puncak tertinggi pengambilan keputusan di BUMN, terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan.

Masih meneruskan contoh di atas, berbeda dengan BUMS, laporan penggunaan uang perusahaan senilai Rp.1 Milyar yang tanpa bukti pengeluaran tidak bisa serta merta diselesaikan atau dianggap selesai di forum RUPS, meskipun secara formal RUPS telah mengetok palu persetujuan.

Secara praktis, tidak memberikan kewenangan kepada RUPS BUMN untuk mengesahkan laporan keuangan yang tidak beres sangat besar artinya untuk merintangi terjadinya kemungkinan ‘krumuk-tumuk’ (moral hazard) di lingkungan organ perseroan yang melibatkan Pemerintah/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Misalnya, laporan keuangan yang tidak layak itu disahkan RUPS padahal uangnya bukan dipergunakan untuk kepentingan perseroan tapi dinikmati secara bersama- sama secara melawan hukum oleh Pemerintah/RUPS, dewan komisaris dan direksi.

Kita mesti berterima kasih kepada pembuat UU Keuangan negara dan BPK (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) yang dengan sangat bijaksana merumuskan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003 yang mendefinisikan kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara dan memberikan ruang kepada BPK untuk memeriksa keuangan BUMN melalui Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat(1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UUNo.15/2006.

Dengan pasal-pasal ini, pihak-pihak yang bermaksud melakukan praktik ‘krumuk- tumuk’ di BUMN tidak akan bisa melakukan aksi mereka dengan bebas.

Kehadiran Pasal 2 huruf g dan i UUNo.17/2003 dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UUNo. 15/2006 tidak hanya sekadar merintangi ‘krumuk-tumuk’ di 141 BUMN saja yang beraset Rp. 2.950 triliun saja, tapi akan menyelematkan 1.113 BUMD dengan total aset sekitar Rp. 343.118 triliun. Potensi ‘krumuk-tumuk’ justeru sangat besar peluang terjadinya di BUMD yang pengawasannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan BUMN.

Doktrin Business Judgement Rule

Doktrin business judgement rule (BJR) secara tegas diadopsi di dalam hukum perusahaan kita sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagamana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: (1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
(4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apakah Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003 dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU No.15/2006
membuat doktrin BJR tidak berlaku? Tidak. Pasal-pasal itu tidak bisa menjerat para direksi lurus yang secara hukum diproteksi oleh doktrin BJR melalui Pasal 97 ayat
(5).

Seperti yang saya katakan pada bagian atas, pasal-pasal itu ada untuk merintangi praktik ‘krumuk-tumuk’ di lingkungan BUMN, bukan untuk menakut-nakuti apalagi untuk menghukum para direksi lurus.

Penulis: Miko Kamal, Advokat dan Wakil Rektor III UISB

The post Keliru Pikir Kekayaan BUMN Bukan Kekayaan Negara appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir usai bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

“Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara,” ujar Erick, Menteri BUMN.

Kementerian BUMN menekankan pentingnya peran BUMN dalam memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan pekerja migran di bandara serta program-program pelindungan lainnya.

Menteri BUMN juga mendukung penuh sejumlah inisiatif Menteri PPMI Abdul Kadir Karding terkait peningkatan kualitas lounge khusus pekerja migran Indonesia (PMI), pelindungan kesehatan di luar negeri, hingga dukungan kredit usaha rakyat (KUR) bagi PMI.

“Pekerja migran ini adalah sebuah program besar Presiden Prabowo. Program ini memastikan perlindungan menyeluruh serta menjadi solusi pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, tentunya dengan kualitas lebih tinggi dari sebelumnya,” ungkap Erick.

Ia juga menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi untuk merugikan mereka, seperti lintah darat atau oknum tidak bertanggung jawab.

Menurut Menteri BUMN, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran, bukan malah membebani mereka dengan masalah ekonomi.

“Kami mendukung bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari lintah darat ataupun oknum-oknum lain. Sehingga masyarakat kita yang bekerja di luar negeri tidak terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu mereka untuk tumbuh menjadi ekonomi yang baik bagi keluarga mereka,” beber Erick.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyampaikan kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diluncurkan oleh Menteri PPMI Abdul Kadir Karding.

“Kami siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri PPMI melalui fasilitas Himbara. Ini menjadi bagian dari komitmen BUMN dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia,” ucap Erick.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam kolaborasi strategis antara Kementerian BUMN dan Kementerian PPMI untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak serta dukungan finansial yang memadai. (*)

The post Erick Thohir Tegaskan Dukungan BUMN untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia appeared first on Langgam.id.

Dilansir dari akun Instagram Menteri BUMN, Erick Thohir pada Rabu (22/5/2024), bahwa beasiswa ini dibuka di tujuh kampus BUMN dengan kuota 110 penerima beasiswa.

Tujuh kampus BUMN tersebut yaitu Telkom University, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Universitas Pertamina.

Kemudian, Institut Telkom Purwokerto, Institut Teknologi PLN, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), serta Politeknik Semen Indonesia.

Dalam postingan itu disebutkan bahwa beasiswa APERTI BUMN ini mencakup beasiswa penuh atau parsial yang diatur masing-masing kampus. Kemudian, kesempatan magang di BUMN dan kesempatan langsung kerja di BUMN.

Syarat beasiswa APERTI BUMN 2024 yaitu:

1. Siswa SMA/SMK/MA lulusan tahun 2023 dan tahun 2024

2. Melampirkan nilai raport semester 1 sampai 5

3. Melampirkan sertifikat prestasi selama di bangku SMA/SMK/MA sederajat (jika ada)

4. Mengunggah berkas pendaftaran secara online pada website perguruan tinggi yang dipilih

5. Peserta hanya diperbolehkan memilih 1 perguruan tinggi tujuan

Kemudian, dalam postingan Erick Thohir tersebut juga disampaikan bahwa info selengkapnya mengenai beasiswa ini bisa dilihat di website aperti-bumn.org (*/yki)

The post Beasiswa APERTI BUMN 2024 Telah Dibuka, Ada Kesempatan Langsung Kerja di BUMN appeared first on Langgam.id.

Acara ini dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Board of Executive seluruh entitas Holding BUMN Farmasi.

Santunan Ramadhan berbagi TJSL Biofarma Group total sebesar 365 juta rupiah diberikan kepada anak yatim senilai 160 juta rupiah, guru ngaji senilai 77 juta rupiah, marbot masjid senilai 77 juta rupiah dan kelompok disabilitas senilai 51 juta rupiah yang diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Bio Farma, Tanri Abeng, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, Direktur Utama Kimia Farma, David Utama dan Direktur Indofarma, Agus Heru Darjono.

Dalam sambutannya, Tanri Abeng mengapresiasi atas terciptanya acara berbagi kebaikan dan memberikan harapan baik di bulan ramadhan ini kepada keluarga besar Biofarma Group.

“Saya senang dapat langsung hadir dan harapan saya ke depannya kita terus bersinergi untuk berbagi kebaikan, terus berkolaborasi dalam membantu masyarakat. Ini bukti komitmen Holding BUMN Farmasi untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat”, ucap Tanri Abeng.

Honesti basyir menyampaikan rasa syukur terselenggaranya kegiatan sinergi Ramadhan berbagi “Saya sangat senang dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah, terlebih hari ini kita Holding BUMN Farmasi dapat berbagi kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan”, ujar Honesti Basyir.

“Saya berharap kegiatan berbagi kebaikan ini tentunya akan terus berlanjut tidak hanya di bulan Ramadhan tapi juga di bulan-bulan lainnya”, tambah Honesti Basyir.

Selain pemberian bantuan, acara diisi dengan Tausiyah yang disampaikan Ustad Tatan Ahmad Santana dengan tema Ramadhan & Perubahan yang dilanjutkan dengan melakukan doa bersama. (*/FS)

The post Ramadan 1444 H: Holding BUMN Farmasi Berbagi Santunan Rp365 Juta appeared first on Langgam.id.

Kimia Farma bersama seluruh entitas di Bio Farma Group memiliki layanan lengkap dari hulu hingga ke hilir untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam menyambut bulan Ramadhan. Kimia Farma merupakan end to end healthcare provider yang meliputi produksi, distribusi, ritel farmasi, hingga pelayanan kesehatan pada konsumen melalui klinik kesehatan dan laboratorium,” ujar Jasmine Karsono, Kamis (16/3/2023).

“Sebagai anak perusahaan dari Biofarma Group, Kimia Farma memiliki fokus portofolio pengembangan yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pharma seperti Obat Kardiovaskular, Obat TBC, Obat Gastrointestinal, FMCG seperti OTC Drugs, Vitamin, dan Suplemen, lalu API yaitu Active Pharmaceutical Ingredient” tambah Jasmine.

Dalam menjawab tantangan kesehatan, dibutuhkan upaya untuk menjaga diri agar tetap fit dan sehat saat bulan ramadhan. Menjaga imun tubuh menjadi penting karena adanya perubahan dalam kondisi tubuh ketika berpuasa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, tetap berolahraga, serta mengkonsumsi vitamin dan suplemen.

“Biofarma Group melalui Kimia Farma menyediakan berbagai produk vitamin dan suplemen dalam rangka menunjang daya tahan tubuh kita seperti fituno, citamin, dan lainnya. Produk ini tersedia di apotek Kimia Farma, marketplace, dan event – event seperti bazar ramadhan Kimia Farma” tutup Jasmine.

Ketahanan  kesehatan dan pangan tentunya memiliki peran penting menjelang ramadhan, khususnya dari hulu ke hilirnya agar dapat menghasilkan pelayanan yang optimal. Hadirnya Holding Farmasi dengan induk holding Bio Farma dengan entitas anak usaha PT Kimia Farma, Tbk dan PT Indofarma Tbk, dilatarbelakangi oleh tren sektor kesehatan global dan penyakit di negara berkembang, yang memerlukan suatu solusi yang lebih menyeluruh bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan tren kesehatan di masa yang akan datang, menuntut industri kesehatan tidak hanya terbatas pada pengobatan dan pencegahan saja, melainkan sudah mulai merambah kepada pelayanan kesehatan. Biofarma Group siap mengembangkan healthcare ecosystem demi menyokong ketahanan nasional di bidang kesehatan. (*/FS)

The post Ngopi BUMN: Biofarma Group Ingatkan Pentingnya Menjaga Kesehatan Jelang Ramadan appeared first on Langgam.id.

Salah satunya dibuktinya dengan peluncuran logo baru Holding Bumn Farmasi yang diberi nama Bio Farma Group. Logo Biofarma Group memiliki makna Biofarma Group senantiasa bertransformasi menjadi perusahaan yang selalu terdepan dalam bidang farmasi, dan dengan inovasi dan teknologi menjadi sebuah holding company yang kredibel dan terpercaya.

”Branding baru ini Bio Farma senantiasa bertransformasi menjadi perusahaan yang selalu terdepan dalam bidang farmasi, dan dengan inovasi dan teknologi menjadi sebuah holding company yang kredibel dan terpercaya,” kata Honesti saat membuka rangkai Hut Holding Bumn Farmasi di Grand Ballroom Opus Trirata, Jakarta.

Sebagai grup usaha farmasi yang senantiasa bergerak untuk berkolaborasi dan siap untuk menjadi End to End Global Healthcare Ecosystem bagi seluruh lapisan masyarakat. Holding Farmasi juga dapat begerak, berkolaborasi, bersinergi dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang ada sebagai naungan dan sumber kesehatan masyarakat Indonesia doseluruh lapisan.

Perhelatan bertema Manifesting Excellence as A Holostic Healtcare Company tersebut, juga diisi dengan peluncuran dua produk Bio Farma yaitu Serviscan dan Medbiz.

Honesti menceritakan, bagaimana Holding Bumn Farmasi yang baru terbentuk di 31 Januari 2020 langsung dikejar-kejar oleh Covid-19. Dengan meluluhlantakkan kebiasaan yang ada, Honesti, Menteri Bumn Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin langsung berupaya untuk mencari vaksin.

”Alhamdulillah, di tahun ketiga, kita sudah dalam kondisi akhir dari pandemi,” kata Honesti.

Honesti mengungkapkan, dalam perjalanannya Bio Farma telah mendistribusikan sebanyak 400 juta dosis vaksin ke 17 ribu pulau. Upaya tersebut tentu bukan hal yang sederhana. Terlebih, pemerintah menargetkan Bio Farma dengan 3 A: Available, accessibility dan affordability.

”Dan kami berusaha untuk menjawab ultimate gol tersebut dengan tiga A,  pertama Availability yaitu bagaimana semua produk dan layanan farmasi kesehatan itu bisa dinikmati oleh masyarakat indonesia, yang kedua adalah accessibility, bagaimana kemudahan pada produk agar bisa dinikmati, dan yang ketiga ada affordability di mana harganya dapat dijangkau” ungkap Honesti.

Dia menegaskan, Holding Bumn Farmasi akan berupaya semakin baik untuk mencapai Kesehatan holistik. Keberhasilan pencapaian tersebut akan menjadi mildstone untuk Holding Kesehatan Indonesia.

Menteri BUMN yang hadir diwakili oleh Wakil Menteri Bumn 1 Pahala Nugraha Mansury mengatakan, apa yang dilakukan Holding Bumn Farmasi merupakan sebuah prestasi. Sebab, telah melewati beragam kondisi, mulai dari pandemi, PPKM, menghadapi kekurangan fasilitas rumah sakit dan lain-lain.

”Tentu apa yang diharapkan bisa lebih dari itu. Frame work, ke depan adalah penciptaan nilai, value creation,” tegasnya.

Pahala memandang, apa yang ada di Holding Bumn Farmasi ini sudah lengkap dari hulu ke hilir. Tinggal membuat model bisnis inovasi, yang menunjang ketahanan bidang kesehatan. ”Peran Bumn Farmasi group, perlu ditingkatkan. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan menciptakan nilai mendorong ketahanan bidang Kesehatan seperti amanat presiden,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berterima kasih pada holding, karena turut dalam pembangunan Kesehatan karena turut berkontribusi dalam pembangunan Kesehatan Indonesia. Mulai dari penyediaan produk farmasi, vaksin dan alat kesehatan hingga pemerataan akses kesehatan di pelosok negeri.

”Tapi jangan berbangga hati. Sebab perjalanan masih jauh. Holding Bumn Farmasi harus menghasilkan margin yang baik dengan model bisnis yang tepat,” jelasnya.

Dia menilai, pemerintah mengucurkan anggaran yang besar untuk mandatory screening pada penyakit jantung, kanker dan hipertensi. Tinggal, bagaimana Bio Farma menamfaatkan momentum tersebut agak bisa terserap dengan baik.

Terlebih, model screening test akan semakin mudah didapatkan. Salah satunya dengan model rapid test. ”Ke depan, Kementerian Kesehatan akan berupaya bagaimana Posyandu itu bisa menyediakan rapid test untuk gula darah, kolesterol hingga hipertensi. Jangan sampai Holding Bumn Farmasi kalah dengan teknologi jam pintar,” tegasnya.

Masih dalam rangkaian HUT Holding BUMN Farmasi tersebut, Bio Farma meluncurkan dua produk terbarunya yaitu Serviscan dan Medbiz. CerviScan merupakan deteksi dini kanker serviks dengan menggunakan metode pengambilan urine yang kemudian diperiksa di laboratorium menggunakan alat PCR. Sementara Medbiz merupakan platform marketplace end-to-end, untuk distribusi produk obat-obatan dan alat Kesehatan. Medbiz lahir sejalan dengan tujuan pembentukan Holding BUMN Farmasi, yaitu untuk menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi yang terintegrasi, cepat dan efisien  untuk mendorong terciptanya ekosistem kesehatan berbasis digital di Indonesia.

Terakhir namun tidak kalah penting, perhelatan juga diisi dengan MoU dengan PT Bank Rakyat Indonesia, PT FitAja Digital Indonesia, PT K24 Klik Indonesia, PT Hero Supermarket Tbk, Pt Bundamedik Tbk, Pt Prudential Life Assurance Indonesia dan Pt Sandhiguna Widya Proteksi. (*/FS)

The post Holding BUMN Farmasi Kenalkan Logo Baru appeared first on Langgam.id.

Posko Kesehatan Holding BUMN Farmasi, yang terletak di Kp. Berenuk, Limbangansari, Cianjur sempat dikunjungi langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dan memberikan dorongan moril pada saat masyarakat yang sedang menerima pelayanan kesehatan dari Holding BUMN Farmasi.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, Holding BUMN Farmasi terdiri dari nakes dari Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma tersebut langsung bergerak ke titik vital.

“Kami sudah mendirikan posko-posko pelayanan kesehatan di ring 1. Semoga dengan kehadiran Holding BUMN Farmasi, di tengah-tengah masyarakat terdampak gempa, dapat meringankan dan membantu mereka, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan pemulihan kesehatan,” ungkap Honesti.

Bersamaan dengan itu, kata Honesti, BUMN Holding Farmasi juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan dan vaksinasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Di antaranya, menyalurkan vaksin tetanus sebanyak 500 dosis dan vaksin Flubio sebanyak 200 dosis untuk relawan dan masyarakat terdampak.

“Vaksinasi Tetanus ini untuk proteksi kemungkinan terpapar tetanus kepada masyarakat terdampak maupun relawan yang harus beraktivitas di area terdampak gempa, sedangkan vaksin flu diberikan untuk pencegahan influenza. Selain itu, Kimia Farma dan INAF juga berkontribusi dalam pengiriman obat-obatan dan tenaga medis dokter dan apoteker,” papar Honesti.

Selain vaksin, Bio Farma juga memberikan bantuan berupa paket perlengkapan bayi, selimut, makanan bayi, Susu bayi / balita, sarden, air mineral serta Terpal. Bantuan-bantuan tersebut merupakan bantuan yang bersifat pokok karena kebutuhan-kebutuhan dasar para korban harus segera terpenuhi.

Koordinator lapangan Tim Tanggap Darurat Holding BUMN Farmasi dr Eka Sinatria menyatakan, dalam usahanya terlibat pada bantuan untuk korban bencana gempa bumi Cianjur, Per Kamis dan Jumat (24-26/11) Tim BUMN Farmasi sudah menurunkan Tim Tanggap Bencana, berkoordinasi dan bersinergi dengan Tim TJSL dan tim Medis dari Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, berkolaborasi dengan BUMN lainnya, IHC, BNI, PELINDO, dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP).

Semua tim dikerahkan guna membantu korban bencana gempa bumi Cianjur. Daerah-daerah yang menjadi target bantuan telah di-mapping sedemikian rupa. Di antaranya daerah Kp. Rancagoong, Kp. Babakan Mekah, Sawah Gede, Parade Kota Cianjur, Kp Ciedeur, Warungkondang, Desa wangun jaya, Desa Ujung Benjoet, Desa Talaga. Donasi yang disalurkan ke delapan desa tersebut berjenis makanan meliputi mie instan, biskuit, susu bubuk, pampers, selimut, dan air mineral.

Selain itu, upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh Team BUMN Farmasi adalah telah berkoordinasi dengan “Posko Aman BUMN” sesuai arahan KBUMN dengan Jasa Marga sebagai koordinator, serta dengan Satgas Bencana Pemprov Jabar. Lokasi Posko BUMN di Desa Sirnagalih, Kec Cilaku, Kab Cianjur.

Bantuan yang saat ini sudah disalurkan oleh BUMN Farmasi meliputi satu unit ambulans dari Kimia Farma, tiga orang dokter dari Bio Farma, Kimia Farma, dan INAF, enam orang perawat dari Bio Farma dan Kimia Farma serta satu orang dari PP, enam orang aptoker dari Kimia Farma, Obat-obatan dari Kimia Farma dan INAF, serta lima ratus dosis vaksin tetanus, dua ratus flubio dosis bagi relawan dan pengungsi yang disalurkan oleh Bio Farma, serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya seperti popok bayi sebanyak seratus dus, selimut seratus pcs. Terakhir, Pelindo juga berkontribusi dalam penerjunan satu team anggota rescue yang terdiri dari satu unit ranger dan lima personil. Hingga 24/11/2022 pukul 22.00 WIB, pelayanan kesehatan yang sudah diberikan sebanyak 190 orang dan layanan vaksinasi influenza bagi relawan sebanyak 22 orang.

—

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini

The post Erick Thohir Tinjau Posko Kesehatan, Tim Medis BUMN Farmasi Sebar Vaksin Tetanus dan Flubio appeared first on Langgam.id.