Hal ini disampaikan Dahnil Anzar saat rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sekaligus persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 di Padang, Sabtu (30/8/2025). Ikut hadir dalam rakor Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatra Barat bersama Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia menggelar

“Undang-undang haji sebelumnya menegaskan penyelenggaraan berada di Kementerian Agama. Dengan adanya badan khusus, maka fungsi utama adalah pendukungan dan pengawasan. Pembentukan kementerian ini menjadi momentum reformasi, termasuk mencegah potensi penyalahgunaan dana haji,” jelasnya.

Di antara paparannya, Dahnil menyebutkan petugas haji daerah tetap ada, namun jumlahnya akan disesuaikan agar lebih efisien dan tidak terjadi praktik titipan. Hak jemaah tetap dijaga.

Menurutnya, pendaftaran dan kuota haji akan diatur lebih transparan, termasuk penghapusan kebijakan lama yang memperbolehkan pendaftaran usia dini.

Pelayanan kesehatan jemaah haji akan dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji, dengan penempatan tenaga medis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aset perhajian yang sebelumnya berada di Kemenag akan beralih ke Kementerian Haji sesuai ketentuan undang-undang. Saat ini, proses inventarisasi tengah berlangsung di seluruh Kanwil.

Kemudian Dahnil mengatakan sumber daya manusia yang menangani urusan haji akan dialihkan menjadi ASN di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

“Ini melalui proses asesmen setelah Perpres ditetapkan diperkirakan akhir September ini,” katanya.

Selain itu, Dahnil mengungkapkan wacana ASN non-Muslim bergabung dalam struktur baru, prinsipnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi.

“Ibadah haji memang ibadah syariat, namun tata kelola administratif bersifat inklusif. Selama kompeten dan berintegritas, ASN non-Muslim tetap bisa berperan, dengan tetap memahami batasan syariat yang ada,” kata Dahnil.

Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah perbaikan struktural yang digagas Presiden sebagai upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Ini bagian dari ketetapan Presiden untuk perbaikan yang lebih baik dari sistem yang sudah ada,” ujarnya.

The post Rakor Penyelenggaraan Haji di Padang, Dahnil Anzar: Petugas Haji di Daerah Tetap Ada appeared first on Langgam.id.

Dalam kuliah umum tersebut hadir Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakilj Kepala.l Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Muhammad Rifki, Kepala UPT Asrama Haji, Afrizen.

Pada kesempatan itu, Irfan mengungkapkan bahwa BP Haji akan terus mendorong pengesahan RUU Haji sehingga bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026 M.

Irfan menjelaskan bahwa sesuai schedule pemerintah Arab Saudi, pada Agustus sudah mulai berkontrak. Ia menyebutkan Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan.

“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” ujarnya.

Irfan mengatakan dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh Badan Penyelenggara Haji, pihaknya berkomitmen langkah ini sebagai wujud perhatian tinggi terhadap kualitas layanan jemaah haji Indonesia tahun 2026.

BP Haji, terang Irfan, berharap adanya peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

“Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai diselenggarakan oleh BP Haji pada tahun 2026,” ucap Irfan.

Irfan mengungkapkan bahwa BP Haji pernah menjalin kerja sama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) dan membahas bagaimana sukses perekonomian bisa berdampak kepada masyarakat.

“Hal tersebut bisa kita lakukan dengan UNP, Bagaimana mendorong UMKM terutama dari segi kuliner. seperti Cita rasa rendang Khas Sumatra Barat bisa masuk ke Saudi. Karena selama ini yang dirasakan jemaah lauk rendang tapi rasa kari,” tutur Irfan. (*)

The post BP Haji Harap Adanya Kontribusi Perguruan Tinggi Dukung Suksesnya Penyelenggaraan Haji appeared first on Langgam.id.