Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang yang selama ini kerap menjadi penyumbang utama inflasi saat pasokan terganggu atau permintaan meningkat.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, mengatakan penguatan produksi pangan lokal menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

“Penguatan ketahanan pasokan hortikultura dilakukan melalui pengembangan urban farming serta penguatan peran kelompok tani cabai dan bawang sebagai champion penjaga stok saat terjadi defisit pasokan,” ujar Andy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurut Andy, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain membuat harga sejumlah komoditas pangan rentan bergejolak ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Karena itu, peningkatan kapasitas produksi lokal menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya inflasi bulanan Sumatera Barat pada Mei 2026 yang mencapai 0,90 persen. Kenaikan harga cabai merah menjadi penyumbang terbesar inflasi setelah komoditas tersebut mengalami kenaikan harga hingga 26,03 persen secara bulanan.

Kenaikan harga cabai dipicu meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha serta menurunnya pasokan akibat curah hujan tinggi yang berdampak pada sentra produksi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi.

Selain cabai merah, inflasi juga didorong kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, nasi dengan lauk pauk, serta tarif angkutan udara.

Andy menjelaskan, urban farming dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan ketersediaan pangan di kawasan perkotaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Program tersebut juga dinilai mampu melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya menjaga ketahanan pangan rumah tangga.

Sementara itu, kelompok tani hortikultura diharapkan berperan sebagai penjaga stok komoditas strategis ketika terjadi gangguan produksi atau lonjakan permintaan. Dengan kapasitas produksi yang lebih kuat, kelompok tani dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

Selain penguatan produksi, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus mendorong berbagai langkah lain, seperti operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antar daerah, serta peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem.

Meski inflasi bulanan meningkat, BI mencatat inflasi kumulatif Sumatera Barat selama Januari-Mei 2026 masih relatif terkendali pada level 0,47 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1,80 persen.

Andy optimistis inflasi Sumatera Barat sepanjang tahun ini tetap dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun, upaya memperkuat ketahanan pangan melalui urban farming dan pengembangan kelompok tani hortikultura akan terus didorong untuk mengantisipasi risiko cuaca ekstrem, gangguan distribusi, maupun gejolak harga pangan di masa mendatang.

“Ketahanan pasokan merupakan kunci utama pengendalian inflasi pangan. Karena itu, penguatan produksi lokal harus terus dilakukan agar masyarakat tidak terlalu terdampak ketika terjadi gangguan pasokan,” kata Andy. (HER)

The post Jaga Stok Pangan, BI Dorong Urban Farming dan Penguatan Kelompok Tani Hortikultura appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat mendorong pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus mengintensifkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.

Langkah tersebut dinilai penting menyusul meningkatnya inflasi bulanan Sumatera Barat pada Mei 2026 yang mencapai 0,90 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah dan bawang merah, menjadi faktor utama pendorong inflasi.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, mengatakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

“Intensifikasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu langkah yang terus didorong untuk menjaga keterjangkauan harga pangan strategis, terutama di wilayah yang mengalami tekanan inflasi relatif tinggi,” ujar Andy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatera Barat pada Mei 2026 terutama dipicu kenaikan harga cabai merah yang mengalami inflasi sebesar 26,03 persen secara bulanan. Komoditas tersebut memberikan andil terbesar terhadap inflasi dengan kontribusi sebesar 0,40 persen.

Kenaikan harga cabai merah dipengaruhi meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha serta terganggunya pasokan akibat penurunan produksi dan kerusakan hasil panen yang dipicu curah hujan tinggi di sejumlah daerah sentra produksi.

Selain cabai merah, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, nasi dengan lauk pauk, serta tarif angkutan udara.

Meski demikian, secara kumulatif sejak Januari hingga Mei 2026, inflasi Sumatera Barat masih relatif terkendali pada level 0,47 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1,80 persen.

Menurut Andy, selain operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, BI bersama TPID juga terus memperkuat berbagai strategi pengendalian inflasi melalui penguatan pasokan dan distribusi pangan.

Langkah yang dilakukan antara lain memperkuat kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan, mempercepat perbaikan sarana distribusi pascabencana, serta meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem.

BI juga mendorong pengembangan urban farming dan penguatan kelompok tani hortikultura sebagai upaya menjaga ketersediaan stok komoditas strategis seperti cabai dan bawang saat terjadi gangguan pasokan.

“Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga naik, tetapi juga melalui upaya menjaga kesinambungan produksi dan distribusi pangan agar pasokan tetap tersedia sepanjang tahun,” kata Andy.

Ia optimistis inflasi Sumatera Barat pada 2026 tetap dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, berbagai risiko seperti cuaca ekstrem, gangguan rantai pasok, dan disparitas harga antarwilayah tetap perlu diantisipasi melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan penguatan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan berbagai program pengendalian lainnya, BI berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih baik. (HER)

The post Tekan Inflasi, BI Sumbar Dorong Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah Diperluas appeared first on Langgam.id.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sumatera Barat, M Abdul Madjid Ikram, mengatakan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Sumbar pada April 2026 tercatat sebesar 1,97 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,42 persen.

“Inflasi Sumbar tetap terjaga dan berada pada level yang kondusif. Ini menunjukkan efektivitas pengendalian inflasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah berjalan baik,” ujar Madjid dalam keterangan resminya, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, terkendalinya inflasi tidak terlepas dari penurunan tekanan pada kelompok barang bergejolak (volatile food), yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di daerah.

Secara kumulatif, periode Januari hingga April 2026, Sumatera Barat bahkan masih mencatat deflasi sebesar 0,43 persen (year-to-date/ytd). Dengan kondisi tersebut, inflasi sepanjang tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.

Meski demikian, secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi Sumbar pada April 2026 tercatat sebesar 0,39 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,04 persen.

Menurut Madjid, kenaikan inflasi bulanan dipengaruhi faktor musiman pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, kenaikan harga energi, serta transmisi harga komoditas global.

Sejumlah komoditas yang mendorong inflasi antara lain tarif angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, serta makanan jadi seperti nasi dengan lauk.

“Inflasi angkutan udara cukup tinggi seiring berakhirnya diskon tiket pesawat dan adanya penyesuaian tarif. Di sisi lain, peningkatan permintaan juga mendorong kenaikan harga beberapa bahan pangan,” katanya.

Namun, tekanan inflasi tersebut tertahan oleh deflasi sejumlah komoditas pangan strategis. Harga cabai rawit dan cabai merah tercatat turun signifikan masing-masing sebesar 21,13 persen dan 13,55 persen secara bulanan, didukung peningkatan pasokan dari produksi lokal dan daerah lain.

Selain itu, harga emas perhiasan dan daging ayam ras juga mengalami penurunan, seiring melemahnya harga global dan membaiknya pasokan.

Secara spasial, inflasi tertinggi pada April 2026 terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,67 persen (mtm), sementara Kabupaten Pasaman Barat mencatat deflasi sebesar 0,02 persen. Adapun Kota Padang dan Kota Bukittinggi masing-masing mencatat inflasi sebesar 0,51 persen.

Madjid menegaskan, ke depan Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga.

Langkah yang ditempuh antara lain melalui penguatan operasi pasar, gerakan pangan murah, kerja sama antar daerah, hingga pengamanan pasokan pangan strategis bersama Bulog.

“Sinergi akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran, sekaligus mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, seperti kenaikan harga pangan global, potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta tekanan nilai tukar yang dapat memicu imported inflation.

Dengan berbagai upaya tersebut, inflasi Sumatera Barat diharapkan tetap terkendali sepanjang 2026 dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (Fs)

The post Inflasi April 1,97 Persen, Kepala BI Sumbar: Terkendali di Level yang Kondusif appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Bank Indonesia menilai inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tetap terkendali dan berada dalam sasaran nasional, meskipun dihadapkan pada peningkatan permintaan selama Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Muhamad Abdul Madjid Ikram, menyebutkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumbar pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,41 persen (mtm).

“Inflasi Sumatera Barat relatif terkendali, didukung oleh efektivitas berbagai langkah pengendalian harga selama Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Ikram dalam keterangan resminya, Jumat (2/4/2026).

Ia menjelaskan, keberhasilan menjaga inflasi tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melalui berbagai upaya seperti inspeksi mendadak (sidak) pasar, operasi pasar, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah tersebut dinilai mampu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi pangan strategis.

Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Maret 2026, Sumatera Barat bahkan mencatat deflasi sebesar 0,82 persen (year to date/ytd). Sementara secara tahunan, inflasi berada di level 3,37 persen (year on year/yoy), masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.

Meski demikian, tekanan inflasi pada Maret tetap muncul, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol menjadi penyumbang utama, seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Lebaran.

Di sisi lain, tekanan inflasi tersebut berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Cabai merah, bawang merah, dan beras mengalami deflasi berkat membaiknya pasokan dan distribusi. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas seperti emas perhiasan dan tarif angkutan udara.

Secara spasial, perkembangan harga di kabupaten dan kota di Sumbar menunjukkan variasi. Kabupaten Dharmasraya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,44 persen (mtm), disusul Kota Bukittinggi sebesar 0,16 persen. Sementara itu, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat justru mengalami deflasi tipis.

Ikram menambahkan, ke depan inflasi Sumatera Barat diperkirakan tetap terkendali, meskipun sejumlah risiko masih perlu diwaspadai. Di antaranya adalah ketidakpastian global, potensi kenaikan harga energi dan emas akibat tensi geopolitik, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.

Untuk itu, BI bersama TPID akan terus memperkuat sinergi melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan kerja sama antar daerah, intensifikasi operasi pasar, hingga peningkatan produktivitas sektor pertanian.

“Koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sepanjang 2026,” kata Ikram.

The post BI Nilai Inflasi Sumbar Lebih Terkendali di Tengah Momentum Ramadan dan Idul Fitri appeared first on Langgam.id.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, M Abdul Madjid Ikram, mengatakan tekanan inflasi daerah saat ini masih dipengaruhi sejumlah faktor sementara, termasuk efek basis rendah akibat kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025.

“Ke depan inflasi tahunan Sumatera Barat diperkirakan akan terus menurun dan kembali berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen,” kata Madjid Ikram, dikutip Kamis (5/3/2026).

Pada Februari 2026, inflasi tahunan Sumatera Barat tercatat sebesar 4,39 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan Januari yang sebesar 3,92 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor low base effect dari kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku hingga Februari 2025.

Secara tahunan, tarif listrik tercatat mengalami kenaikan hingga 96,51 persen. Selain itu, komoditas lain yang turut memberikan andil terhadap inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, beras, serta mobil.

Namun demikian, Bank Indonesia menilai tekanan inflasi berpotensi mereda dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini seiring memasuki masa panen yang diperkirakan dapat meningkatkan pasokan pangan di daerah, sekaligus menekan kenaikan harga.

Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan pascabencana juga diperkirakan akan memperlancar distribusi barang sehingga dapat membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Meski tren inflasi diperkirakan menurun, Bank Indonesia tetap mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Di antaranya peningkatan permintaan pangan strategis selama periode Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, serta potensi aliran pasokan pangan ke luar daerah akibat disparitas harga antarwilayah.

Faktor eksternal juga dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas harga, seperti kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas global, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program stabilisasi harga, termasuk operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian.

The post Tren Menurun, BI Proyeksikan Inflasi Sumbar Berada di Kisaran Target Nasional 2,5 Persen appeared first on Langgam.id.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, M Abdul Madjid Ikram, mengatakan lebih rendahnya inflasi di Sumatera Barat terutama dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan beras. Penurunan harga tersebut ditopang oleh berbagai intervensi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama sejumlah mitra melalui operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Penurunan harga beberapa komoditas tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan TPID bersama mitra terkait, baik melalui operasi pasar maupun pelaksanaan gerakan pangan murah,” kata Madjid Ikram dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2026).

Meski demikian, inflasi Februari tercatat lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang sebelumnya mengalami deflasi sebesar 1,15 persen (mtm). Peningkatan tekanan harga pada Februari dipengaruhi penurunan produksi pangan di tengah meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, kenaikan harga emas perhiasan, serta berakhirnya diskon tarif air PAM yang berlaku pada Januari.

Sejumlah komoditas pangan menjadi pendorong utama inflasi bulan tersebut. Harga cabai merah tercatat mengalami inflasi 14,54 persen (mtm) seiring meningkatnya permintaan dan menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa dan Lombok akibat tingginya intensitas hujan. Selain itu, daging ayam ras dan jengkol juga mengalami kenaikan harga masing-masing 2,70 persen dan 23,67 persen (mtm).

Namun, kenaikan harga tersebut relatif tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas lain seperti cabai rawit, bawang merah, kangkung, telur ayam ras, bayam, dan beras. Terjaganya pasokan komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat inflasi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Secara spasial, seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Barat mengalami inflasi pada Februari 2026, kecuali di Kabupaten Pasaman Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,85 persen (mtm), sedangkan inflasi terendah tercatat di Padang sebesar 0,32 persen (mtm).

Sementara itu, di Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,50 persen (mtm). Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Pasaman Barat justru mencatatkan deflasi 0,13 persen (mtm) setelah pada Januari sebelumnya mengalami deflasi yang lebih dalam.

Secara tahunan, inflasi Sumatera Barat pada Februari 2026 tercatat 4,39 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan Januari yang sebesar 3,92 persen (yoy). Menurut Madjid Ikram, peningkatan inflasi tahunan tersebut dipengaruhi faktor low base effect akibat penerapan diskon tarif listrik pada awal 2025.

Tarif listrik secara tahunan tercatat mengalami kenaikan hingga 96,51 persen (yoy). Selain itu, komoditas lain yang memberikan andil besar terhadap inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan mobil.

Madjid Ikram menambahkan, ke depan inflasi tahunan Sumatera Barat diperkirakan akan berangsur menurun dan kembali berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen. Perbaikan pasokan pangan seiring memasuki masa panen serta semakin membaiknya jalur distribusi diharapkan dapat membantu menekan tekanan harga.

Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, di antaranya lonjakan permintaan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat perbedaan harga antarwilayah, serta kenaikan harga emas dan komoditas global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama TPID Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui berbagai langkah, antara lain operasi pasar, penguatan kerja sama antar daerah untuk pasokan pangan, perluasan program peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

The post Masif Operasi Pasar dan GPM, BI Catat Inflasi Sumbar di Bawah Nasional appeared first on Langgam.id.

Pelaksanaan GPM tersebut merupakan hasil koordinasi lintas instansi yang sebelumnya digelar di Kantor Perwakilan BI Sumbar. Kegiatan ini melibatkan camat dan lurah se-Kota Padang guna memastikan distribusi berjalan merata di seluruh wilayah.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan bahwa GPM merupakan langkah konkret pengendalian inflasi pangan, terutama pada komoditas yang kerap mengalami lonjakan harga seperti beras, minyak goreng, gula, dan cabai.

Menurut dia, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan perlu diantisipasi melalui sinergi kebijakan dan distribusi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga disertai edukasi penggunaan sistem pembayaran digital untuk mendorong efisiensi transaksi.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menilai pelaksanaan GPM di seluruh kelurahan akan memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan pokok tanpa harus menempuh jarak jauh. Pemerintah kota, kata dia, berkomitmen mendukung distribusi dan pengawasan agar kegiatan berjalan tertib.

Sementara itu, Kepala Bulog Sumatera Barat, R Darma Wijaya, memastikan ketersediaan stok beras dan komoditas lain dalam kondisi aman. Ia menyebut Bulog telah menyiapkan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.

“Stok beras kami dalam posisi aman. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau,” ujar Darma Wijaya, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, distribusi dilakukan secara terencana agar tidak terjadi penumpukan di satu titik serta memastikan seluruh kelurahan memperoleh alokasi sesuai kebutuhan.

Melalui pelaksanaan GPM serentak di 104 kelurahan ini, pemerintah dan otoritas terkait berharap tekanan inflasi pangan di Kota Padang dapat terkendali, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang periode konsumsi tinggi.

The post BI dan Bulog Sumbar Gelar GPM Serentak di 104 Kelurahan se Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, M. Abdul Majid Ikram, mengatakan alokasi tahun ini meningkat 8,29 persen dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp2,63 triliun. Kenaikan itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan uang tunai menjelang Hari Raya.

“Permintaan uang tunai biasanya meningkat signifikan selama Ramadhan dan Idul Fitri. Karena itu, kami memastikan ketersediaan uang dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik,” ujarnya saat peluncuran di Gedung Memorabilia BI Muaro, Padang.

Dari total Rp2,849 triliun yang disiapkan, sebesar Rp2,570 triliun dialokasikan untuk kebutuhan perbankan dan Rp278 miliar untuk layanan penukaran kepada masyarakat.

SERAMBI 2026 mengusung tiga fokus utama, yakni penyediaan ULE yang cukup dan berkualitas, kampanye bangga menggunakan uang layak edar dengan pesan “Uang Tidak Harus Baru, yang Penting Nominalnya” disertai edukasi 3D dan 5J, serta penguatan penggunaan aplikasi PINTAR sebagai sarana resmi pemesanan layanan penukaran rupiah.

Peluncuran program turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan pimpinan perbankan se-Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian layanan penukaran uang di berbagai titik di wilayah ini.

Bank Indonesia menyiapkan sejumlah lokasi layanan penukaran. Di BI Muaro, layanan dibuka pada 19 Februari dengan kuota 300 penukar. Selanjutnya, layanan hadir di sejumlah masjid di Kota Padang pada 2–12 Maret sebanyak delapan kali dengan kuota 300 penukar per hari.

Layanan juga tersedia di Masjid Raya Sumbar pada 9–13 Maret dengan kuota 1.000 penukar per hari, serta di pasar tradisional se-Sumatera Barat pada 18 Februari hingga 6 Maret sebanyak 10 kali dengan kuota 200 penukar per hari.

Selain itu, BI Sumbar menggandeng perbankan di 19 kabupaten/kota dengan total 100 titik cabang dan 415 kali kegiatan penukaran. Setiap cabang menyediakan kuota 100 penukar per hari.

Seluruh pemesanan layanan penukaran wajib dilakukan melalui aplikasi PINTAR di laman resmi Bank Indonesia. Program ini memprioritaskan layanan penukaran uang pecahan besar ke pecahan kecil. Adapun layanan penukaran uang rusak, cacat, dan uang yang telah dicabut dari peredaran ditutup sementara selama periode Ramadhan dan Idul Fitri, dan akan kembali dibuka pada 26 Maret 2026.

Bank Indonesia berharap program SERAMBI 2026 dapat memastikan kelancaran transaksi masyarakat selama bulan suci hingga Hari Raya. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan resmi serta melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR guna menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

The post BI Sumbar Siapkan Rp2,84 Triliun untuk Kebutuhan Penukaran Uang Jelang Lebaran appeared first on Langgam.id.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, mengatakan deflasi yang cukup dalam ini didorong oleh membaiknya ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi barang, seiring dengan percepatan pemulihan pascabencana yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

“Perbaikan sarana transportasi dan distribusi, serta respons aktif pemerintah daerah, sangat berperan dalam mendorong normalisasi pasokan dan menekan harga di tingkat konsumen,” ujar Andy, dalam keterangan resmi, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, dari kelompok pangan bergejolak (volatile foods), deflasi terutama bersumber dari penurunan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan bawang merah. Penurunan harga tersebut terjadi seiring normalisasi pasokan dari sentra produksi lokal, serta masuknya pasokan dari Sumatera Utara dan Jawa.

Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh masih berlanjutnya inflasi pada beberapa komoditas pangan, seperti beras dan tomat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman serta dampak bencana yang masih memengaruhi sebagian lahan pertanian.

Dari kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), kebijakan Pemerintah Kota Padang memberikan diskon 50 persen tarif Perusahaan Air Minum (PAM) turut memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,12 persen. Selain itu, berangsur normalnya lalu lintas dan jalur transportasi juga berdampak pada penurunan tarif angkutan antarkota sebesar 17,22 persen (mtm), dengan andil deflasi sekitar 0,05 persen.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada Januari 2026 masih bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang mengikuti tren kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia. Emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan andil 0,13 persen (mtm), diikuti oleh tomat, beras, ikan nila, dan ikan asin teri.

Secara spasial, seluruh kabupaten dan kota IHK di Sumatera Barat pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam sebesar 1,84 persen (mtm), diikuti Kota Padang sebesar 1,02 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,92 persen, dan Kota Bukittingi 0,73 persen. Deflasi yang cukup dalam di Pasaman Barat sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura.

Meski secara bulanan mengalami deflasi, secara tahunan Sumatera Barat masih mencatat inflasi di atas sasaran nasional. Inflasi tahunan pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,92 persen (year on year/yoy), dipengaruhi oleh efek basis rendah (low-base effect), terutama akibat kebijakan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025.

Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan harga mobil sebagai dampak pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras dan cabai rawit masih relatif tinggi meski menunjukkan tren perbaikan dibandingkan akhir 2025.

Untuk menjaga stabilitas harga ke depan, Andy Setyo Biwado menegaskan bahwa Bank Indonesia Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi.

“TPID akan terus mendorong penguatan sinergisitas, baik melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antardaerah, maupun komunikasi kebijakan yang efektif agar inflasi Sumatera Barat tetap terkendali,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi pengendalian inflasi akan terus dioptimalkan guna menjaga inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam sasaran nasional 2,5 plus minus 1 persen pada 2026, di tengah berbagai risiko seperti peningkatan permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri serta dinamika harga global.

The post Januari 2026 Sumbar Deflasi 1,15 Persen, BI Dorong Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 5,7 persen pada 2026. Namun, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menilai target tersebut cukup berat untuk dicapai sehingga diperlukan upaya ekstra melalui pengembangan sektor-sektor usaha baru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Bahkan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2026 ini hanya di kisaran 4 persen.

Kepala BI Sumbar Mohamad Abdul Madjid Ikram dalam Dialog Ekonomi Sumbar bertajuk Peluang dan Tantangan Ekonomi Sumbar 2026 mengatakan kondisi perekonomian Sumbar saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana alam yang memengaruhi sektor-sektor utama.

“Kita ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk tumbuh 5,7 persen pada 2026. Tapi saya kira ini sangat berat,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, untuk mendekati target tersebut, Sumbar perlu melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong pengembangan usaha-usaha baru. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah sektor kesehatan, mengingat Sumbar memiliki peluang dari sisi layanan maupun sumber daya pendukung.

Selain itu, peluang juga terbuka pada bisnis data center yang saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Menurut Madjid, Sumbar dapat mengambil peran dalam industri tersebut apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang tepat. Potensi lainnya adalah pengolahan sampah berbasis waste to energy yang kini mulai banyak dikembangkan di berbagai daerah sebagai solusi energi dan lingkungan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 3,33 hingga 4,13 persen. Capaian tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menjadi modal mengejar target pertumbuhan pada tahun berikutnya.

Memasuki 2026, BI Sumbar akan memfokuskan peran dan dukungannya pada pemulihan ekonomi daerah, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta pertanian. Dua sektor tersebut diketahui mengalami tekanan cukup besar akibat bencana alam.

“Ternyata bencana ini berdampak cukup besar terhadap UMKM dan pertanian. Karena salah satu tugas BI adalah pengendalian harga pangan, mau tidak mau kita harus mendorong peningkatan produksi pangan,” katanya.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, BI Sumbar memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2026 berada di kisaran 4 persen. Angka ini dinilai lebih realistis dengan melihat kondisi ekonomi daerah dan proses pemulihan yang masih berjalan.

The post Sumbar Ditarget Tumbuh 5,7 Persen, BI Dorong Pengembangan Sektor Usaha Baru appeared first on Langgam.id.