Kebijakan itu disambut positif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menilai dukungan anggaran tersebut penting untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

Komitmen anggaran tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera bersama sejumlah kementerian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026), yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi mengatakan, langkah pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian serius terhadap daerah-daerah di Sumatera yang tengah berupaya bangkit setelah dilanda bencana.

“Pemerintah pusat telah berkomitmen memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah terdampak,” ujar Mahyeldi.

Menurut dia, dukungan anggaran tersebut tidak hanya diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian terkait hunian dan layanan dasar.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya,” katanya.

Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap mendukung percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami di daerah siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif agar pemulihan masyarakat terdampak dapat berlangsung lebih cepat,” ujar Mahyeldi.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk periode 2026-2028.

Dari jumlah itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar, di antaranya Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kepala Pelaksana BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon. (HER)

The post Pusat Anggarkan Rp100,16 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra appeared first on Langgam.id.

Gugatan ini resmi didaftarkan Tim Advokasi Keadilan Ekologis Sumbar ke PTUN Padang, Jumat (8/5/2026). Adapun pejabat yang digugat mulai Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Kapolri cq.

Termasuk, pejabat di wilayah Sumbar di antaranya Kapolda, Gubernur, hingga Wali Kota dan Bupati di wilayah terdampak bencana.

Para penggugat menilai para pejabat tersebut telah melanggar kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Sebelum menempuh jalur hukum di PTUN, Tim Advokasi Keadilan Ekologis Sumbar telah menyampaikan notifikasi administratif kepada para tergugat pada 10 Desember 2025.

Namun, hingga saat ini pemerintah dinilai tidak serius dalam melaksanakan kewajiban hukum untuk memulihkan keadaan dan melindungi keselamatan rakyat.

Perwakilan Tim Advokasi Keadilan Ekologis Sumbar, Adrizal, menegaskan bencana yang terjadi bukanlah sekadar anomali cuaca. Data mencatat sebanyak 6.000 jiwa terdampak akibat bencana tersebut.

Kerugian yang ditimbulkan sangat masif, mulai dari hilangnya nyawa, kerusakan fasilitas umum, hingga hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan warga di Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok.

Tim Advokasi Keadilan Ekologis Sumbar menyoroti adanya degradasi lingkungan yang terstruktur akibat kebijakan pembangunan ekstraktif yang tidak terkendali.

“Terjadi penurunan luas tutupan hutan yang signifikan di Sumbar. Pada tahun 2021, luas tutupan hutan mencapai 1.861.962 hektare, namun menyusut menjadi 1.822.810 hektare pada 2024. Deforestasi pun melonjak tajam dari 9.022 hektare pada 2021 menjadi 26.940 hektare pada 2025,” ujar Adrizal usai daftarkan gugatan.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Walhi Sumbar, Tomi Adam, mengungkapkan adanya indikasi kuat pembiaran terhadap praktik ilegal di kawasan hutan. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat sedikitnya 25 titik pembalakan liar (illegal logging) di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan.

Kata Tomi, hal ini diperparah dengan perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi perkebunan sawit di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Fenomena hanyutnya tunggul kayu bekas potongan hingga ke pesisir Kota Padang menjadi bukti otentik adanya aktivitas eksploitasi di hulu DAS Kuranji dan DAS Aia Dingin. Negara diduga melakukan pembiaran yang mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan,” tegasnya.

Maka itu, Tomi menyebutkan, melalui gugatan ini untuk memastikan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Ia berharap PTUN Padang memberikan putusan yang berpihak pada keadilan ekologis dan kemanusiaan.

Berikut Poin Tuntutan

• Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan.
• Penegakan hukum tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan.
• Pemulihan kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
• Pengkajian ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan pendekatan mitigasi bencana.
• Pemenuhan hak-hak korban bencana secara adil dan menyeluruh. (KSR)

The post Bupati hingga Gubernur Sumbar dan Kapolda Digugat Warga ke PTUN, Buntut Bencana Ekologis appeared first on Langgam.id.

Para penggugat yang didampingi Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatra yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, Greenpeace Indonesia, Auriga Nusantara, Trend Asia, KontraS Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia

Dalil yang didasari oleh perluasan objek sengketa administrasi negara di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam gugatan yang dilayangkan, para penggugat meminta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara agar memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa bencana ekologis Sumatera tahun 2025 berikut dengan implikasi terkait dengan pembiayaan dan mekanisme kerja yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat.

Selain itu, penggugat juga meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan-tindakan administrasi yang relevan secara sistematis terutama dengan upaya pemulihan lingkungan, audit perizinan, kebijakan tata ruang berbasis bencana serta membangun kapasitas mitigasi bencana.

Salah satu kuasa hukum para penggugat dari LBH Padang, Alfi Syukri, menegaskan bahwa bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat belum selesai.

“Hingga hari ini warga masih hidup di tengah kerusakan ruang hidup, sulitnya pemenuhan hak dasar dan tidak jelasnya arah pemulihan pasca bencana,” katanya dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Menurut Alfi, gugatan warga negara ini diajukan untuk mendesak negara bertanggung jawab memperbaiki situasi dari hulu hingga hilir, mulai dari evaluasi izin, pemulihan hutan dan daerah aliran sungai hingga perlindungan masyarakat terdampak.

Ia menilai penetapan status bencana nasional penting agar pemulihan korban, perbaikan fasilitas umum, dan restorasi lingkungan dapat dilakukan secara serius dan terkoordinasi.

“Negara tidak boleh terus hadir setelah rakyat menjadi korban. Keselamatan warga harus jadi prioritas utama. Pembangunan harus dijalankan dengan prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan agar bencana seperti ini tidak terus diwariskan kepada generasi mendatang,” ucapnya.

Untuk wilayah Sumatra Barat, berdasarkan data dari Satu Data Bencana Provinsi Sumatra Barat sebanyak 264 orang meninggal dunia, terdiri dari 233 korban yang telah teridentifikasi dan 31 korban belum teridentifikasi.

Selain itu, 72 orang dinyatakan hilang dan 401 orang mengalami luka-luka. Total penduduk terdampak mencapai sekitar 296.345 orang.

Dari sisi permukiman, tercatat 4.173 rumah rusak berat, 2.592 rumah rusak sedang, dan 4.306 rumah rusak ringan. Selain itu, 762 rumah dilaporkan hilang dan 37.459 rumah sempat terendam banjir.

Bencana tersebut juga merusak berbagai fasilitas pelayanan dasar, antara lain 275 rumah ibadah, 149 fasilitas kesehatan, 734 sekolah, 39 kantor, serta 8 pasar.

Kerusakan juga terjadi pada sarana dan prasarana vital, seperti 363 ruas jalan, 440 jembatan, 540 jaringan irigasi, 298 sarana air bersih, 128 jaringan telekomunikasi, serta 199 bendung.

Tercatat 9.246 hektar sawah, 3.378 hektar lahan, 1.054 hektar kebun, serta 516.523 meter persegi kolam ikan mengalami kerusakan. Bencana tersebut juga menyebabkan kematian lebih dari 334.000 ekor ternak, mulai dari ayam, sapi, kambing hingga ikan.

Secara keseluruhan, total taksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai sekitar Rp33,66 triliun, dengan kerusakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur yang mencapai lebih dari Rp27,8 triliun. (KSR)

The post Korban Banjir Sumbar hingga Aceh Gugat Negara, Tuntut Pemulihan dan Audit Lingkungan appeared first on Langgam.id.

Otto menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian dalam penanganan pemulihan bencana, meskipun tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional.

“Sungguh-sungguh saya melihat, ya, dan ketika rapat-raat di istana, Pak Probowo luar biasa perhatian kepada bencana ini. Dari personal dia sendiri juga dia sering berkaca-kaca matanya ketika berbicara tentang bencana,” kata Otto usai penyerahan bantuan ke SMAN 12 Padang, Kamis (2/4/2026).

Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menambahkan, Presiden Prabowo terus memantau dan bahkan bermalam di lokasi bencana. Ke Sumbar pun telah berkunjung ke lokasi bencana sebanyak dua kali.

“Dia turun langsung ke bencana. Dan saya kira apa yang dilakukan meskipun tidak disebut bencana nasional tapi penanganannya lebih dari bencana nasional,” ucapnya.

Maka itu, kata Otto, Peradi akan terus mendukung pemerintah dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana tersebut. Salah satunya, dengan ikut menyalurkan bantuan sebesar Rp6,7 miliar ke tiga provinsi terdampak

Bantuan yang dikumpulkan dari para anggota Peradi dan pihak ketiga itu digunakan untuk pembangunan sejumlah sarana dan prasarana.

Khusus di Sumbar, bantuan disalurkan di tiga titik di antaranya untuk pembangunan ruangan kelas SMAN 12 Padang yang terdampak bencana, pembangun musala di Kabupaten Agam dan jembatan gantung di Kabupaten Solok.

Otto menjelaskan kegiatan kemanusiaan ini rutin dilakukan Peradi pada berbagai bencana alam di tanah air.

“Kami telah tanamkan ke para advokat, kami tidak hanya sibuk ke profesi tapi kami peduli. Saya katakan, Peradi selalu peduli, memang kita tidak inginkan bencana tapi kita peduli,” tegasnya.

Ia mengungkapkan penyaluran bantuan ini sengaja langsung menyasar untuk pembangunan sarana dan prasarana agar bermanfaat langsung ke masyarakat luas.

“Kami langsung ke penerima manfaat. Serahkan bantuan, kami percaya dalam pengelolaan. Di Aceh juga bangun banyak sekolah, masjid. Serahkan ke DPC sana. DPC mengawasi. Kami percaya penerima ini bisa menggunakan manfaat bantuan ini sebenar-benarnya,” pungkasnya.

The post Salurkan Bantuan Rp6,7 Miliar, Ketua Peradi Ungkap Penanganan Bencana Sumatra Lebihi Bencana Nasional appeared first on Langgam.id.

“Dana pembangunan revitalisasi di tiga provinsi terdampak bencana kami alokasikan dari prioritas dana revitalisasi tahun 2026,” ujar Mendikdasmen dilansir dari infopublik.id, Sabtu (14/2/2026).

Ia menjelaskan, hingga 10 Februari 2026, sebanyak 654 satuan pendidikan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp786,5 miliar.

Revitalisasi ini dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guna mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Langkah percepatan ini akan terus berlanjut hingga minggu ketiga Februari 2026. Kami menargetkan penandatanganan PKS revitalisasi untuk total 1.153 sekolah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa dari 654 sekolah yang telah menandatangani PKS pada periode minggu keempat Januari hingga minggu pertama Februari 2026, sebanyak 214 sekolah sudah menerima pencairan dana tahap awal dengan nilai Rp168,6 miliar.

Sisanya, terang Mendikdasmen, tengah dalam proses pencairan akhir yang ditargetkan berlangsung bertahap pada 12–18 Februari 2026.

“Kemendikdasmen memastikan mekanisme pendanaan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, guna menjamin transparansi serta percepatan eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, secara substansi, program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga memastikan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pembelajaran.

“Dengan percepatan ini, pemerintah ingin meminimalkan potensi learning loss yang kerap terjadi pascabencana,” tuturnya. (*/)

The post Percepat Pemulihan Layanan Pendidikan, 654 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Direvitalisasi appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan untuk penanganan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Skema bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masing-masing penerima manfaat. Untuk kategori rusak ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang sebesar Rp30 juta per KK, dan rusak berat sebesar Rp60 juta per KK.

“Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara pendataannya dilakukan oleh bupati dan walikota di bawah koordinasi gubernur,” ujar Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).

Mendagri menambahkan, penyaluran bantuan harus didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap dan akurat. Namun, apabila dokumen kependudukan penerima manfaat hilang akibat bencana, pemerintah telah menyiapkan terobosan khusus guna mempercepat proses penyaluran.

“Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti, agar bantuan tidak terhambat,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi potensi pemalsuan data, Tito menegaskan bahwa bupati dan walikota di daerah terdampak perlu berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat untuk melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan.

“Terobosan ini lahir dari semangat mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melaporkan bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah masyarakat di Sumbar. Tercatat sebanyak 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, dan 5.077 unit rusak berat. Selain itu, sebanyak 775 unit rumah dilaporkan hanyut akibat bencana.

“Data tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang terjadi di Sumbar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari kondisi yang sedang kita hadapi bersama,” ungkap Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumbar, tidak hanya dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dalam memulihkan rasa aman dan ketenangan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan; Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, para kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

The post Pemerintah Tetapkan Skema Bantuan Rumah untuk Korban Banjir Sumatra, Rusak Berat Rp60 Juta appeared first on Langgam.id.

Menurut Arung, listrik langsung padam di Banda Aceh dan sekitarnya setelah dihantam siklon Senyar di ujung November 2025 itu.  Dia baru mendapatkan asupan listrik setelah berusaha datang ke sebuah kafe yang menyediakan listrik dari tenaga genset.  Setelah itu, dua hari berturut-turut kami tak lagi pernah bisa berkomunikasi.

Kabar baik datang ketika Menteri ESDM, Bahlil mengatakan Listrik akan segera menyala 93% di Aceh (7/12).  Dalam laporannya kepada Presiden, muka Bahlil tampak ragu.  Dan betul, keraguan Bahlil adalah tambahan derita bagi masyarakat korban di Aceh.

Berturut-turut blunder-blunder politik dibuat oleh Pemerintah RI;  Seorang menteri muncul dengan satu sak beras di pundaknya, seorang anggota DPR RI muncul dengan pakaian taktis seolah turun ke medan perang, sindiran anggota DPR RI terhadap rakyat biasa yang membawa 10 milyar bantuan ke Sumatra, seorang Menteri yang mencemooh bantuan negara tetangga, dan seterusnya, dan seterusnya.

Hampir tiga minggu saya tak lagi berkomunikasi dengan Arung karena situasi belum banyak berubah.  Saya mendapat kemewahan sesaat menggunakan sinyal starlink di lokasi bencana di Aceh Tamiang ketika mencoba video call dengan Arung.  Beruntung saat itu jaringan internet di Banda Aceh sedang baik (11/12).

Dalam percakapan kami, dia menyatakan bahan pangan sudah mulai menipis di toko-toko.  Mungkin panic buying, kata saya.  Arung setuju.  Sambil menyantap mie instan dengan sebutir telur, dia berkeluh-kesah tentang situasi yang tak kunjung membaik.

Saya yakin ada ribuan orang seperti Arung, bahkan lebih parah.  mereka yang sedang berada di tenda-tenda pengungsian hanya dapat menatap nanar tanpa tahu esok harus bernasib seperti apa. Pemerintah di sisi lain bersikeras untuk tidak menetapkan bencana ini berstatus bencana nasional.  Bahkan, bantuan negara-negara asing dicurigai sebagai kekuatan yang akan menghancurkan negara.

Dalam situasi serba mendesak ini, saya kembali diingatkan pada sosok Niccolò Machiavelli.  Agaknya, presiden banyak menyadur strategi yang ditawarkan Machiavelli.  Presiden Prabowo terkesan hanya ingin ditakuti, tidak perlu dicintai.  

“It is much safer to be feared than loved, if one must choose,” kata Machiavelli dalam Il Principe, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Sang Penguasa, terbit tahun 1991.

Buku ini sedianya telah diterbitkan berabad silam, tepatnya 1532. Il Principe lahir dari rahim perpecahan Italia pada masa tersebut; perang, intervensi asing, dan ketidakstabilan kekuasaan.

Kendati demikian, Machiavelli menekankan agar para pemimpin jangan sampai dibenci.  “A prince must avoid being hated,” katanya.

Pesan ini tentunya sangat dimengerti oleh seorang Prabowo.  Bahwa ketakutan yang tidak berubah menjadi kebencian adalah kunci stabilitas.  Oleh karenanya, kepenatan dan usia senja tak menyurutkan langkah presiden untuk tetap berkunjung ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Sumatera.

Di Lokasi pengungsi Masjid Al Abrar, Aceh Tengah, Jumat 12 Desember lalu, Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki tongkat Nabi Musa.  Hal ini juga mengingatkan pada tokoh-tokoh sejarah yang dinukil Machiavelli kala membahas konsep virtu.  Virtu menurutnya mencakup kelihaian pemimpin bertindak dalam situasi yang keras, berubah dan berbahaya.  Hal ini mencakup keberanian, kecerdikan, ketegasan, kelicikan strategis dan kemampuan membaca situasi.

Harus diakui, Prabowo sangat lihai dalam konteks ini.  Seturut dengan apa yang dikatakan Machiavelli; “It was not fortune that made them princes, but their ability; fortune only offered them the opportunity”.

Machiavelli melanjutkan, “Injuries ought to be done all at once, so that, being tasted less, they offend less; benefits ought to be given little by little”.  Bahwa rasa sakit sebaiknya diberikan sekaligus, cepat dan tuntas, sementara kebaikan dicurahkan sedikit demi sedikit saja.  Itu lebih baik.

Sejujurnya, Machiavelli menolak pandangan bahwa penguasa harus selalu bermoral.  Menurutnya;  “A man who wishes to make a profession of goodness in everything must necessarily come to grief among so many who are not good”.  Jadi, tidak perlu harus selalu baik, karena kebaikan akan membawa kesengsaraan.

Prinsip-prinsip ini agaknya sudah merasuk ke dalam pikiran para Pengurus Negara saat ini.  Kendati sebagian besar, saya percaya mereka tak pernah membaca Machiavelli.  Namun dari tindak tanduk yang dipertontonkan di ruang publik, hal ini sudah menjadi suatu yang lumrah.

Ribuan orang seperti Arung telah menjadi korban.  Hingga minggu ketiga bencana, masih banyak korban yang hilang, belum ditemukan.  Entah berapa banyak dari mereka yang mati dan tak dikubur secara layak.  Namun Negara bergeming, bersikukuh jika situasi ini dapat diatasi sendiri.  

Tangisan para korban yang kehilangan sanak saudara, harta benda dan kehidupan sosial-ekonomi-politiknya tak terlalu penting.  Presiden terlalu percaya diri dengan ungkapan; “The best fortress which a prince can possess is the affection of his people”.

Namun publik tentunya tidak bodoh.  Masyarakat tahu betul siapa pemimpinnya.  Para pemimpin dapat dilihat dari siapa yang mengelilinginya.  “The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him,” tulis Machiavelli.

Kendati tak memasukkan Machiavelli ke dalam list penulis kegemarannya, Prabowo tampak sedang betul-betul mempraktekkan Il Principe.  Dia tentunya sadar bahwa dukungan rakyat jauh lebih aman dan berjangka panjang ketimbang dukungan dari segelintir elit.  Tapi inilah politik, dukungan rakyat mungkin saja masih dapat dimanipulasi. “The people desire not to be oppressed, whereas the great desire to oppress,” tulis Machiavelli.

Public Aceh sempat mengibarkan bendera putih beberapa waktu yang lalu.  Mereka mulai menyerah, meminta pertolongan dari berbagai pihak, termasuk dunia internasional.  Namun keran bantuan internasional masih terkunci seturut dengan belum ditetapkannya situasi ini sebagai bencana nasional.  Arung bahkan mengungkapkan kekecewaannya pada saya atas sikap-sikap para Pelaksana Negara; janji yang tak kunjung dipenuhi, pernyataan kontroversi dan seterusnya.  

Masyarakat Indonesia kecewa.  Yakinlah, karena rakyat yang kecewa tentu suatu saat akan meluapkan kekecewaan mereka.  Walaupun saya yakin, Presiden Prabowo akan tetap memegang dasar pemikiran Machiavelli, setidaknya dengan terus berkunjung ke lokasi-lokasi terdampak bencana.  Seperti saran Machiavelli; “A prince who builds on the people builds on mud, unless he keeps them friendly”. (*)

Syafrizaldi, penulis & aktivis lingkungan

The post Praktik Il Principe dalam Bencana Sumatera 2025 appeared first on Langgam.id.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta. 

Prabowo didampingi sejumlah menteri dalam meninjau penanganan bencana, di antaranya Menteri Pertahanan Syafri Syamsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mahyeldi mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan memantau kondisi pasca bencana di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam; Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan  kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.

“Insya Allah besok peninjauan menggunakan helikopter,” ujarnya.

Kata Mahyeldi, Presiden Prabowo sudah kali ke Sumbar untuk meninjau penanganan bencana di Sumbar. Sebelumnya, pada 1 Desember 2025, Presiden Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di kawasan Bumi Kasang Permai, Kabupaten Padang Pariaman.

“Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memastikan percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana di daerah,” ujarnya.

The post Presiden Prabowo Kembali ke Sumbar, Tinjau Penanganan Bencana di Palembayan dan Lembah Anai appeared first on Langgam.id.

Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir 2025 kembali membuka luka lama dalam tata kelola bencana di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi daerah yang paling terdampak. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari tiga juta penduduk terdampak, ratusan ribu mengungsi, serta ratusan korban jiwa akibat banjir dan longsor yang terjadi secara beruntun. Kerusakan infrastruktur, mulai dari rumah warga, jembatan, hingga fasilitas pendidikan, menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lapisan bawah.

Bencana ini sering disebut sebagai akibat curah hujan ekstrem. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun terasa terlalu sederhana jika dijadikan satu-satunya alasan. Sejumlah penelitian dan pernyataan pakar lingkungan menunjukkan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu Sumatera turut memperparah dampak banjir. Tutupan hutan yang terus menyusut akibat aktivitas tambang, perkebunan skala besar, dan pembangunan tanpa kajian lingkungan yang ketat membuat air hujan tidak lagi terserap secara optimal. Akibatnya, air langsung mengalir ke wilayah hilir dan memicu banjir bandang dalam waktu singkat (Hatma Suryatmojo, UGM).

Dalam kondisi darurat seperti ini, pemerintah daerah sebenarnya sudah bekerja dalam batas kemampuan mereka. Status tanggap darurat telah ditetapkan, dapur umum dibangun, dan relawan lokal bergerak membantu korban. Namun di banyak titik, bantuan tidak kunjung tiba. Laporan lapangan menunjukkan masih adanya desa-desa yang terisolasi akibat jalan putus dan longsor, sementara logistik belum menjangkau seluruh korban. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah sudah kewalahan dan membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.

Sayangnya, hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Alasan yang kerap dikemukakan adalah pemerintah daerah masih mampu menangani situasi. Padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Keterlambatan distribusi bantuan, terbatasnya alat berat, serta minimnya akses ke wilayah terpencil menjadi bukti bahwa penanganan belum berjalan maksimal (BNPB, 2025). Dalam situasi krisis, negara seharusnya tidak berdebat soal status, melainkan hadir secara nyata dan cepat.

Penetapan status bencana nasional bukan semata persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan kecepatan dan skala respons. Dengan status tersebut, mobilisasi sumber daya nasional, anggaran darurat, serta koordinasi lintas kementerian dapat dilakukan lebih efektif. Ketika status ini tidak ditetapkan, beban terbesar justru jatuh pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang sudah menjadi korban.

Lebih jauh, banjir di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Bencana ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang terus terjadi setiap tahun. Selama kebijakan izin lahan, tambang, dan perkebunan tidak diselaraskan dengan prinsip mitigasi bencana, maka banjir hanya tinggal menunggu waktu. Negara tidak boleh terus hadir setelah bencana terjadi, tetapi absen ketika pencegahan seharusnya dilakukan.

Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa kritik terhadap pemerintah bukan bentuk kebencian, melainkan panggilan tanggung jawab. Negara dibentuk untuk melindungi warganya, terutama dalam situasi darurat. Banjir di Sumatera menunjukkan bahwa kehadiran negara masih sering terlambat. Jika pemerintah pusat tidak segera berbenah, maka bencana serupa akan terus berulang dan korban akan terus berjatuhan.

Sudah saatnya pemerintah pusat mengambil langkah tegas: menetapkan status bencana nasional, mempercepat distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak, serta menghentikan kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan. Tanpa itu semua, janji negara untuk melindungi rakyat hanya akan menjadi slogan yang kembali hanyut terbawa arus.

The post Banjir di Sumatera: Soal Air, Hutan, dan Negara appeared first on Langgam.id.

Ferry yang merupakan perantau Minang ini menyalurkan bantuan tersebut dengan langsung mendatangi dan bertemu dengan para korban bencana di tiga provinsi. Yaitu, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Aksi Ferry ini mendapat perhatian dari Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, Willy Aditya. Willy pun mengharapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan penghargaan kepada Ferry.

Aksi Ferry dalam tanggap darurat bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumbar, kata Willy, sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“Mari kita menjadi bangsa yang pemaaf. Kemudian menjadi bangsa yang tidak pelit memberikan apresiasi. Salah satunya kepada Ferry Irwandi,” ungkap politisi NasDem itu dalam forum Refleksi Tahunan 2025 BPIP yang diselenggarakan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Willy, Ferry sangat layak mendapat apresiasi atas aksinya melakukan penggalangan dana untuk tanggap darurat. Setelah itu, Ferry menyalurkan bantuan tersebut secara transparan ke para korban bencana.

“Aksi Ferry adalah pencerminan dari nilai gotong royong yang ada dalam Pancasila,” beber sarjana Filsafat dari Universitas Gadjah Mada itu.

Kemudian, kata Willy, BPIP bisa memilih figur-figur selain Ferry, yang bisa merepresentasikan nilai-nilai Pancasila dari berbagai sektor. Ia mencontohkan, polisi, tentara, bidan, dokter, guru, birokrat, aparatur sipil negara, pekerja swasta, atau aktivis.

“Tahun depan, di Refleksi 2026, kita hadirkan di sini,” tutur pria kelahiran di Solok, Sumatra Barat, itu.

Menurut Willy, penghargaan-penghargaan itu merupakan cara BPIP memperlihatkan contoh hidup dari Pancasila itu. Dengan begitu, BPIP bisa berperan sebagai katalisator untuk perubahan struktural, kultural, dan natural. Pancasila adalah pelumas untuk perubahan struktural, kultural, dan natural sekaligus.

“Pancasila, jangan ditempatkan di tempat yang sunyi, tak terjamah. Pancasila adalah keseharian kita semua, jangan mau dijebak dalam narasi besar. Pancasila adalah hal-hal sederhana, kecil-kecil, yang ada di sekeliling kita,” ucap Willy.

Willy mengatakan bahwa dirinya selama lima tahun ini berusaha mendekonstruksi itu, melakukan pendekatan induktif terhadap Pancasila.

“Saya punya teman, (almarhum) Franky Sahilatua, membikin “Pancasila di Rumahku”. Pancasila sebagai keseharian,” ungkap Willy. (*)

The post Ferry Irwandi Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatra, Willy Aditya: Layak Diapresiasi Negara appeared first on Langgam.id.