Otto menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian dalam penanganan pemulihan bencana, meskipun tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional.

“Sungguh-sungguh saya melihat, ya, dan ketika rapat-raat di istana, Pak Probowo luar biasa perhatian kepada bencana ini. Dari personal dia sendiri juga dia sering berkaca-kaca matanya ketika berbicara tentang bencana,” kata Otto usai penyerahan bantuan ke SMAN 12 Padang, Kamis (2/4/2026).

Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menambahkan, Presiden Prabowo terus memantau dan bahkan bermalam di lokasi bencana. Ke Sumbar pun telah berkunjung ke lokasi bencana sebanyak dua kali.

“Dia turun langsung ke bencana. Dan saya kira apa yang dilakukan meskipun tidak disebut bencana nasional tapi penanganannya lebih dari bencana nasional,” ucapnya.

Maka itu, kata Otto, Peradi akan terus mendukung pemerintah dalam proses penanganan dan pemulihan pasca bencana tersebut. Salah satunya, dengan ikut menyalurkan bantuan sebesar Rp6,7 miliar ke tiga provinsi terdampak

Bantuan yang dikumpulkan dari para anggota Peradi dan pihak ketiga itu digunakan untuk pembangunan sejumlah sarana dan prasarana.

Khusus di Sumbar, bantuan disalurkan di tiga titik di antaranya untuk pembangunan ruangan kelas SMAN 12 Padang yang terdampak bencana, pembangun musala di Kabupaten Agam dan jembatan gantung di Kabupaten Solok.

Otto menjelaskan kegiatan kemanusiaan ini rutin dilakukan Peradi pada berbagai bencana alam di tanah air.

“Kami telah tanamkan ke para advokat, kami tidak hanya sibuk ke profesi tapi kami peduli. Saya katakan, Peradi selalu peduli, memang kita tidak inginkan bencana tapi kita peduli,” tegasnya.

Ia mengungkapkan penyaluran bantuan ini sengaja langsung menyasar untuk pembangunan sarana dan prasarana agar bermanfaat langsung ke masyarakat luas.

“Kami langsung ke penerima manfaat. Serahkan bantuan, kami percaya dalam pengelolaan. Di Aceh juga bangun banyak sekolah, masjid. Serahkan ke DPC sana. DPC mengawasi. Kami percaya penerima ini bisa menggunakan manfaat bantuan ini sebenar-benarnya,” pungkasnya.

The post Salurkan Bantuan Rp6,7 Miliar, Ketua Peradi Ungkap Penanganan Bencana Sumatra Lebihi Bencana Nasional appeared first on Langgam.id.

“Dana pembangunan revitalisasi di tiga provinsi terdampak bencana kami alokasikan dari prioritas dana revitalisasi tahun 2026,” ujar Mendikdasmen dilansir dari infopublik.id, Sabtu (14/2/2026).

Ia menjelaskan, hingga 10 Februari 2026, sebanyak 654 satuan pendidikan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp786,5 miliar.

Revitalisasi ini dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guna mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Langkah percepatan ini akan terus berlanjut hingga minggu ketiga Februari 2026. Kami menargetkan penandatanganan PKS revitalisasi untuk total 1.153 sekolah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa dari 654 sekolah yang telah menandatangani PKS pada periode minggu keempat Januari hingga minggu pertama Februari 2026, sebanyak 214 sekolah sudah menerima pencairan dana tahap awal dengan nilai Rp168,6 miliar.

Sisanya, terang Mendikdasmen, tengah dalam proses pencairan akhir yang ditargetkan berlangsung bertahap pada 12–18 Februari 2026.

“Kemendikdasmen memastikan mekanisme pendanaan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, guna menjamin transparansi serta percepatan eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, secara substansi, program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga memastikan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pembelajaran.

“Dengan percepatan ini, pemerintah ingin meminimalkan potensi learning loss yang kerap terjadi pascabencana,” tuturnya. (*/)

The post Percepat Pemulihan Layanan Pendidikan, 654 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Direvitalisasi appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan untuk penanganan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Skema bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masing-masing penerima manfaat. Untuk kategori rusak ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang sebesar Rp30 juta per KK, dan rusak berat sebesar Rp60 juta per KK.

“Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara pendataannya dilakukan oleh bupati dan walikota di bawah koordinasi gubernur,” ujar Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).

Mendagri menambahkan, penyaluran bantuan harus didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap dan akurat. Namun, apabila dokumen kependudukan penerima manfaat hilang akibat bencana, pemerintah telah menyiapkan terobosan khusus guna mempercepat proses penyaluran.

“Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti, agar bantuan tidak terhambat,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi potensi pemalsuan data, Tito menegaskan bahwa bupati dan walikota di daerah terdampak perlu berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat untuk melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan.

“Terobosan ini lahir dari semangat mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melaporkan bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah masyarakat di Sumbar. Tercatat sebanyak 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, dan 5.077 unit rusak berat. Selain itu, sebanyak 775 unit rumah dilaporkan hanyut akibat bencana.

“Data tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang terjadi di Sumbar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari kondisi yang sedang kita hadapi bersama,” ungkap Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumbar, tidak hanya dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dalam memulihkan rasa aman dan ketenangan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan; Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, para kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

The post Pemerintah Tetapkan Skema Bantuan Rumah untuk Korban Banjir Sumatra, Rusak Berat Rp60 Juta appeared first on Langgam.id.

Menurut Arung, listrik langsung padam di Banda Aceh dan sekitarnya setelah dihantam siklon Senyar di ujung November 2025 itu.  Dia baru mendapatkan asupan listrik setelah berusaha datang ke sebuah kafe yang menyediakan listrik dari tenaga genset.  Setelah itu, dua hari berturut-turut kami tak lagi pernah bisa berkomunikasi.

Kabar baik datang ketika Menteri ESDM, Bahlil mengatakan Listrik akan segera menyala 93% di Aceh (7/12).  Dalam laporannya kepada Presiden, muka Bahlil tampak ragu.  Dan betul, keraguan Bahlil adalah tambahan derita bagi masyarakat korban di Aceh.

Berturut-turut blunder-blunder politik dibuat oleh Pemerintah RI;  Seorang menteri muncul dengan satu sak beras di pundaknya, seorang anggota DPR RI muncul dengan pakaian taktis seolah turun ke medan perang, sindiran anggota DPR RI terhadap rakyat biasa yang membawa 10 milyar bantuan ke Sumatra, seorang Menteri yang mencemooh bantuan negara tetangga, dan seterusnya, dan seterusnya.

Hampir tiga minggu saya tak lagi berkomunikasi dengan Arung karena situasi belum banyak berubah.  Saya mendapat kemewahan sesaat menggunakan sinyal starlink di lokasi bencana di Aceh Tamiang ketika mencoba video call dengan Arung.  Beruntung saat itu jaringan internet di Banda Aceh sedang baik (11/12).

Dalam percakapan kami, dia menyatakan bahan pangan sudah mulai menipis di toko-toko.  Mungkin panic buying, kata saya.  Arung setuju.  Sambil menyantap mie instan dengan sebutir telur, dia berkeluh-kesah tentang situasi yang tak kunjung membaik.

Saya yakin ada ribuan orang seperti Arung, bahkan lebih parah.  mereka yang sedang berada di tenda-tenda pengungsian hanya dapat menatap nanar tanpa tahu esok harus bernasib seperti apa. Pemerintah di sisi lain bersikeras untuk tidak menetapkan bencana ini berstatus bencana nasional.  Bahkan, bantuan negara-negara asing dicurigai sebagai kekuatan yang akan menghancurkan negara.

Dalam situasi serba mendesak ini, saya kembali diingatkan pada sosok Niccolò Machiavelli.  Agaknya, presiden banyak menyadur strategi yang ditawarkan Machiavelli.  Presiden Prabowo terkesan hanya ingin ditakuti, tidak perlu dicintai.  

“It is much safer to be feared than loved, if one must choose,” kata Machiavelli dalam Il Principe, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Sang Penguasa, terbit tahun 1991.

Buku ini sedianya telah diterbitkan berabad silam, tepatnya 1532. Il Principe lahir dari rahim perpecahan Italia pada masa tersebut; perang, intervensi asing, dan ketidakstabilan kekuasaan.

Kendati demikian, Machiavelli menekankan agar para pemimpin jangan sampai dibenci.  “A prince must avoid being hated,” katanya.

Pesan ini tentunya sangat dimengerti oleh seorang Prabowo.  Bahwa ketakutan yang tidak berubah menjadi kebencian adalah kunci stabilitas.  Oleh karenanya, kepenatan dan usia senja tak menyurutkan langkah presiden untuk tetap berkunjung ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Sumatera.

Di Lokasi pengungsi Masjid Al Abrar, Aceh Tengah, Jumat 12 Desember lalu, Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki tongkat Nabi Musa.  Hal ini juga mengingatkan pada tokoh-tokoh sejarah yang dinukil Machiavelli kala membahas konsep virtu.  Virtu menurutnya mencakup kelihaian pemimpin bertindak dalam situasi yang keras, berubah dan berbahaya.  Hal ini mencakup keberanian, kecerdikan, ketegasan, kelicikan strategis dan kemampuan membaca situasi.

Harus diakui, Prabowo sangat lihai dalam konteks ini.  Seturut dengan apa yang dikatakan Machiavelli; “It was not fortune that made them princes, but their ability; fortune only offered them the opportunity”.

Machiavelli melanjutkan, “Injuries ought to be done all at once, so that, being tasted less, they offend less; benefits ought to be given little by little”.  Bahwa rasa sakit sebaiknya diberikan sekaligus, cepat dan tuntas, sementara kebaikan dicurahkan sedikit demi sedikit saja.  Itu lebih baik.

Sejujurnya, Machiavelli menolak pandangan bahwa penguasa harus selalu bermoral.  Menurutnya;  “A man who wishes to make a profession of goodness in everything must necessarily come to grief among so many who are not good”.  Jadi, tidak perlu harus selalu baik, karena kebaikan akan membawa kesengsaraan.

Prinsip-prinsip ini agaknya sudah merasuk ke dalam pikiran para Pengurus Negara saat ini.  Kendati sebagian besar, saya percaya mereka tak pernah membaca Machiavelli.  Namun dari tindak tanduk yang dipertontonkan di ruang publik, hal ini sudah menjadi suatu yang lumrah.

Ribuan orang seperti Arung telah menjadi korban.  Hingga minggu ketiga bencana, masih banyak korban yang hilang, belum ditemukan.  Entah berapa banyak dari mereka yang mati dan tak dikubur secara layak.  Namun Negara bergeming, bersikukuh jika situasi ini dapat diatasi sendiri.  

Tangisan para korban yang kehilangan sanak saudara, harta benda dan kehidupan sosial-ekonomi-politiknya tak terlalu penting.  Presiden terlalu percaya diri dengan ungkapan; “The best fortress which a prince can possess is the affection of his people”.

Namun publik tentunya tidak bodoh.  Masyarakat tahu betul siapa pemimpinnya.  Para pemimpin dapat dilihat dari siapa yang mengelilinginya.  “The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him,” tulis Machiavelli.

Kendati tak memasukkan Machiavelli ke dalam list penulis kegemarannya, Prabowo tampak sedang betul-betul mempraktekkan Il Principe.  Dia tentunya sadar bahwa dukungan rakyat jauh lebih aman dan berjangka panjang ketimbang dukungan dari segelintir elit.  Tapi inilah politik, dukungan rakyat mungkin saja masih dapat dimanipulasi. “The people desire not to be oppressed, whereas the great desire to oppress,” tulis Machiavelli.

Public Aceh sempat mengibarkan bendera putih beberapa waktu yang lalu.  Mereka mulai menyerah, meminta pertolongan dari berbagai pihak, termasuk dunia internasional.  Namun keran bantuan internasional masih terkunci seturut dengan belum ditetapkannya situasi ini sebagai bencana nasional.  Arung bahkan mengungkapkan kekecewaannya pada saya atas sikap-sikap para Pelaksana Negara; janji yang tak kunjung dipenuhi, pernyataan kontroversi dan seterusnya.  

Masyarakat Indonesia kecewa.  Yakinlah, karena rakyat yang kecewa tentu suatu saat akan meluapkan kekecewaan mereka.  Walaupun saya yakin, Presiden Prabowo akan tetap memegang dasar pemikiran Machiavelli, setidaknya dengan terus berkunjung ke lokasi-lokasi terdampak bencana.  Seperti saran Machiavelli; “A prince who builds on the people builds on mud, unless he keeps them friendly”. (*)

Syafrizaldi, penulis & aktivis lingkungan

The post Praktik Il Principe dalam Bencana Sumatera 2025 appeared first on Langgam.id.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta. 

Prabowo didampingi sejumlah menteri dalam meninjau penanganan bencana, di antaranya Menteri Pertahanan Syafri Syamsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mahyeldi mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan memantau kondisi pasca bencana di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam; Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan  kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.

“Insya Allah besok peninjauan menggunakan helikopter,” ujarnya.

Kata Mahyeldi, Presiden Prabowo sudah kali ke Sumbar untuk meninjau penanganan bencana di Sumbar. Sebelumnya, pada 1 Desember 2025, Presiden Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di kawasan Bumi Kasang Permai, Kabupaten Padang Pariaman.

“Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memastikan percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana di daerah,” ujarnya.

The post Presiden Prabowo Kembali ke Sumbar, Tinjau Penanganan Bencana di Palembayan dan Lembah Anai appeared first on Langgam.id.

Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir 2025 kembali membuka luka lama dalam tata kelola bencana di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi daerah yang paling terdampak. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari tiga juta penduduk terdampak, ratusan ribu mengungsi, serta ratusan korban jiwa akibat banjir dan longsor yang terjadi secara beruntun. Kerusakan infrastruktur, mulai dari rumah warga, jembatan, hingga fasilitas pendidikan, menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lapisan bawah.

Bencana ini sering disebut sebagai akibat curah hujan ekstrem. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun terasa terlalu sederhana jika dijadikan satu-satunya alasan. Sejumlah penelitian dan pernyataan pakar lingkungan menunjukkan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu Sumatera turut memperparah dampak banjir. Tutupan hutan yang terus menyusut akibat aktivitas tambang, perkebunan skala besar, dan pembangunan tanpa kajian lingkungan yang ketat membuat air hujan tidak lagi terserap secara optimal. Akibatnya, air langsung mengalir ke wilayah hilir dan memicu banjir bandang dalam waktu singkat (Hatma Suryatmojo, UGM).

Dalam kondisi darurat seperti ini, pemerintah daerah sebenarnya sudah bekerja dalam batas kemampuan mereka. Status tanggap darurat telah ditetapkan, dapur umum dibangun, dan relawan lokal bergerak membantu korban. Namun di banyak titik, bantuan tidak kunjung tiba. Laporan lapangan menunjukkan masih adanya desa-desa yang terisolasi akibat jalan putus dan longsor, sementara logistik belum menjangkau seluruh korban. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah sudah kewalahan dan membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.

Sayangnya, hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Alasan yang kerap dikemukakan adalah pemerintah daerah masih mampu menangani situasi. Padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Keterlambatan distribusi bantuan, terbatasnya alat berat, serta minimnya akses ke wilayah terpencil menjadi bukti bahwa penanganan belum berjalan maksimal (BNPB, 2025). Dalam situasi krisis, negara seharusnya tidak berdebat soal status, melainkan hadir secara nyata dan cepat.

Penetapan status bencana nasional bukan semata persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan kecepatan dan skala respons. Dengan status tersebut, mobilisasi sumber daya nasional, anggaran darurat, serta koordinasi lintas kementerian dapat dilakukan lebih efektif. Ketika status ini tidak ditetapkan, beban terbesar justru jatuh pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang sudah menjadi korban.

Lebih jauh, banjir di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Bencana ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang terus terjadi setiap tahun. Selama kebijakan izin lahan, tambang, dan perkebunan tidak diselaraskan dengan prinsip mitigasi bencana, maka banjir hanya tinggal menunggu waktu. Negara tidak boleh terus hadir setelah bencana terjadi, tetapi absen ketika pencegahan seharusnya dilakukan.

Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa kritik terhadap pemerintah bukan bentuk kebencian, melainkan panggilan tanggung jawab. Negara dibentuk untuk melindungi warganya, terutama dalam situasi darurat. Banjir di Sumatera menunjukkan bahwa kehadiran negara masih sering terlambat. Jika pemerintah pusat tidak segera berbenah, maka bencana serupa akan terus berulang dan korban akan terus berjatuhan.

Sudah saatnya pemerintah pusat mengambil langkah tegas: menetapkan status bencana nasional, mempercepat distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak, serta menghentikan kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan. Tanpa itu semua, janji negara untuk melindungi rakyat hanya akan menjadi slogan yang kembali hanyut terbawa arus.

The post Banjir di Sumatera: Soal Air, Hutan, dan Negara appeared first on Langgam.id.

Ferry yang merupakan perantau Minang ini menyalurkan bantuan tersebut dengan langsung mendatangi dan bertemu dengan para korban bencana di tiga provinsi. Yaitu, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Aksi Ferry ini mendapat perhatian dari Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, Willy Aditya. Willy pun mengharapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan penghargaan kepada Ferry.

Aksi Ferry dalam tanggap darurat bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumbar, kata Willy, sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“Mari kita menjadi bangsa yang pemaaf. Kemudian menjadi bangsa yang tidak pelit memberikan apresiasi. Salah satunya kepada Ferry Irwandi,” ungkap politisi NasDem itu dalam forum Refleksi Tahunan 2025 BPIP yang diselenggarakan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Willy, Ferry sangat layak mendapat apresiasi atas aksinya melakukan penggalangan dana untuk tanggap darurat. Setelah itu, Ferry menyalurkan bantuan tersebut secara transparan ke para korban bencana.

“Aksi Ferry adalah pencerminan dari nilai gotong royong yang ada dalam Pancasila,” beber sarjana Filsafat dari Universitas Gadjah Mada itu.

Kemudian, kata Willy, BPIP bisa memilih figur-figur selain Ferry, yang bisa merepresentasikan nilai-nilai Pancasila dari berbagai sektor. Ia mencontohkan, polisi, tentara, bidan, dokter, guru, birokrat, aparatur sipil negara, pekerja swasta, atau aktivis.

“Tahun depan, di Refleksi 2026, kita hadirkan di sini,” tutur pria kelahiran di Solok, Sumatra Barat, itu.

Menurut Willy, penghargaan-penghargaan itu merupakan cara BPIP memperlihatkan contoh hidup dari Pancasila itu. Dengan begitu, BPIP bisa berperan sebagai katalisator untuk perubahan struktural, kultural, dan natural. Pancasila adalah pelumas untuk perubahan struktural, kultural, dan natural sekaligus.

“Pancasila, jangan ditempatkan di tempat yang sunyi, tak terjamah. Pancasila adalah keseharian kita semua, jangan mau dijebak dalam narasi besar. Pancasila adalah hal-hal sederhana, kecil-kecil, yang ada di sekeliling kita,” ucap Willy.

Willy mengatakan bahwa dirinya selama lima tahun ini berusaha mendekonstruksi itu, melakukan pendekatan induktif terhadap Pancasila.

“Saya punya teman, (almarhum) Franky Sahilatua, membikin “Pancasila di Rumahku”. Pancasila sebagai keseharian,” ungkap Willy. (*)

The post Ferry Irwandi Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatra, Willy Aditya: Layak Diapresiasi Negara appeared first on Langgam.id.

Ia mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri dalam penanganan kasus tersebut. Bareskrim Polri menemukan dua alat bukti dalam kasus gelondongan tersebut.

“Maka dari itu tindakan hukumnya juga bisa saya katakan harus extraordinary. Tindakan hukum luar biasa,” ujar Mulyadi di sela mengunjungi korban banjir di pengusian di Jorong Koto Tinggi, Nagari II Koto, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Kamis (11/12/2025). 

Mulyadi yang merupakan anggota Komisi XII DPR RI yang salah satu lingkup tugasnya yakni lingkungan hidup ini, mengatakan langkah upaya tidakan hukum luar biasa dilakukan agar para pelaku pelanggaran lingkungan mendapat efek jera. Pelaku pelanggaran lingkungan hidup tidak hanya membuat kawasan hutan rusak. 

“Dampaknya tidak hanya hutan rusak, tapi banyak menelan korban jiwa. Dampaknya sangat luas, masyarakat sudah menjadi korban atas akibat pekaku pelanggaran lingkungan hidup,” tegasnya. 

“Harus ada tindakan luar biasa. Agar pelaku-pelaku yang sudah menyebabkan sengsara masyarakat betul-betul bertanggung jawab,” sambung Ketua Demokrat Sumbar tersebut.  

Mulyadi juga meminta peran aktif masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan memberikan informasi tentang kerusakan lingkungan dilakukan orang tidak bertanggung jawab.  

“Jangan takut dan ragu siapa pun yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup tersebut silakan berikan informasi ke pihak berwajib,” ujarnya.  

Persoalan lingkungan ini, kata Mulyadi, telah menjadi perhatian serius Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.  

“Insya Allah, Bapak Presiden Prabowo akan sikat illegal logging dan illegal meaning. Negara akan bertindak, agar pelaku pelanggaran hukum lingkungan ini kapok,” ujarnya.

The post Soal Kayu Gelondongan Penyebab Banjir Sumatra, Anggota DPR RI Mulyadi: Kejahatan Luar Biasa appeared first on Langgam.id.

“Saya pada prinsipnya hanya berusaha, hanya berdoa…” lanjut Mualem, sebelum akhirnya tangisnya pecah di hadapan Najwa Shihab dalam wawancara yang tayang di akun Youtubenya pada 8 Desember 2025.

Beberapa jam sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf baru saja mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat tersebut digelar dalam situasi darurat, menyusul banjir besar yang kembali melanda sejumlahwilayah Aceh di penghujung November 2025.

Najwa merespons dengan empati. Tidak ada dorongan, tidak ada penghakiman. “Kita semua tahu, Mualem selalu keliling setiap malam, ketemu rakyat, bawa bantuan sendiri. Tidak perlu minta maaf, Mualem,” ucapnya dengan merendahkan nada bicaranya. Kalimat itu memberi ruang dan di ruang itulah tangis seorang gubernur jatuh sebagai peristiwa kemanusiaan.

Potongan wawancara tersebut segera menyebar luas. Tangis seorang pemimpin menjadi perbincangan nasional. Namun di Aceh, responsnya memperlihatkan nuansa yang berbeda.

Tangis itu tidak lagi dibaca sebagai tanda kelemahan, tetapi justru menjadi penguat. Buktinya, orang Aceh yang notabene adalah korban banjir jusru bereaksi dengan cara yang sederhana tetapi dalam. Mereka menghentikan tangis mereka sendiri, menghapus air mata, lalu berdiri untuk menguatkan pemimpinnya.

Ini sebuah kutipan reaksi korban banjir yang ditayangkansebuah akun Tiktok, dengan langgam khas Aceh “Jangan nanges, Mualem. Lap air matamu. Kami masih kuat lagi, Panglima. Kami sudah terbiasa. Ayo bangkit sama-sama. Ayo sama-sama!”

Kalimat itu beredar luas, dari lini masa media sosial hingga obrolan di warung kopi. Ada kehangatan sekaligus kepedihan di sana. Ada keteguhan, tetapi juga kelelahan yang lama dipendam.

Banjir yang melanda Aceh di penghujung November 2025 bukan peristiwa tunggal. Curah hujan ekstrem membuat sejumlah sungai besar meluap dan merendam ribuan rumah di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan sebagian Aceh Besar. Pola ini berulang dari tahun ke tahun.

Data BNPB menunjukkan bahwa sepanjang 2023 dan 2024 Aceh konsisten berada di antara provinsi dengan kejadian banjir tertinggi di Sumatera. Air naik, bantuan datang, perhatian publik menguat sesaat, lalu perlahan mereda hingga musimhujan berikutnya tiba (BNPB, 2024). Kondisi ini membentuk apa yang disebut sebagai bencana kronis, ketika masyarakat belajar bertahan sambil menumpuk kelelahan yang jarangterlihat.

Beban tersebut diperberat oleh sejarah panjang Aceh dan krisis ekologis yang terus berlangsung. Konflik bersenjata, tsunami 2004, dan bencana berulang membentuk memorikolektif yang membuat setiap banjir baru selalu memanggil luka lama. Secara ekologis, WALHI Aceh menunjukkan bahwa degradasi daerah aliran sungai, pembalakan hutan, dan alih fungsi kawasan memperbesar risiko banjir (WALHI Aceh, 2023). Perubahan iklim kemudian memperparah situasimelalui peningkatan hujan ekstrem di Asia Tenggara, sehingga bencana di Aceh tidak lagi semata persoalan lokal, melainkan bagian dari masalah struktural dan global.

Tangis Mualem memperoleh maknanya di dalam konteks tersebut. Tangis itu bukan sekadar ekspresi personal, melainkan cerminan kelelahan struktural. Seorang gubernur yang baru keluar dari rapat tingkat tinggi, membawa daftar kebutuhan rakyatnya, lalu duduk di hadapan kamera dan akhirnya tidak mampu lagi menahan emosi.

Riwayat hidup Muzakir Manaf memperdalam makna tangis tersebut. Dalam sejarah konflik Aceh, Mualem dikenal sebagai salah satu panglima penting Gerakan Aceh Merdeka. Edward Aspinall, dalam kajiannya tentang konflik dan transformasi politik Aceh, mencatat bahwa figur-figur panglima lapangan seperti Muzakir Manaf memegang peran strategis dalam struktur GAM, terutama dalam menjaga disiplin, loyalitas, dan kontrol wilayah (Aspinall, 2009). Artinya, ia bukan figur yang dibesarkan oleh kenyamananbirokrasi.

Bahasa Kekuasaan dalam Tangis Mualem

Dalam praktiknya, bahasa kekuasaan tidak hanya berbentuk pidato, pernyataan resmi, atau dokumen kebijakan. Bahasa kekuasaan juga mencakup cara seorang pemimpinmenampilkan emosi di ruang publik. Michel Foucault dalam Discipline and Punish (1977) menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui normalisasi, yaitu penentuan tentang apa yang dianggap pantas, wajar, dan layak ditampilkan oleh merekayang berkuasa. Dalam konteks ini, pemimpin ideal seringdigambarkan sebagai sosok yang tenang, terkendali, dan tidakmenunjukkan keguncangan emosi.

Tetapi, tangis Mualem sepertinya muncul di luar pola tersebut. Ia tidak berbicara dengan bahasa birokrasi yang rapi dan penuh kalkulasi. Kata-katanya patah, emosinya terbuka, dan tidak berusaha ditutup dengan retorika keberhasilan. Tangis ini menandai momen ketika bahasa kekuasaan kehilangan jaraknya dan berubah menjadi bahasa manusiabiasa yang sedang kelelahan.

Tulisan Arlie Russell Hochschild dalam The Managed Heart (1983) juga menjelaskan bahwa emosi di ruang publik selalu diatur oleh apa yang ia sebut sebagai aturan perasaan. Aturan ini menentukan emosi mana yang boleh ditampilkan dan mana yang harus ditekan sesuai peran sosial seseorang.

Dalam politik, aturan ini biasanya ketat. Pemimpin diharapkan menunjukkan keyakinan, bukan keraguan. Menangis sering dianggap tidak pantas.

Justru karena itu, tangis Mualem menjadi peristiwa sosial yang kuat. Ia melanggar aturan perasaan yang lazim, tetapi pelanggaran itu diterima oleh masyarakat. Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1991) menyebutkondisi semacam ini sebagai pergeseran legitimasi simbolik. Praktik yang biasanya dianggap lemah justru memperoleh pengakuan karena konteks sosialnya mendukung.

Respons masyarakat Aceh yang menguatkan Mualem menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu kehilangan wibawa ketika emosi ditampilkan secara jujur. Dalam situasi krisis yang berulang dan berat, bahasa kekuasaan yang dinginjustru terasa asing. Sebaliknya, kejujuran emosional membuka ruang kedekatan dan memperkuat relasi antara pemimpin dan rakyatnya.

Jarak Emosional Pemerintah dan Rakyat

Jarak emosional antara pemerintah dan rakyat sering kali muncul dari cara negara bekerja. Max Weber (1978) menjelaskan bahwa birokrasi modern dibangun atas dasar rasionalitas, prosedur, dan pembagian tugas yang jelas. Cara kerja ini penting untuk stabilitas, tetapi sering membuatpengalaman manusia direduksi menjadi angka, laporan, dan kategori administratif.

Karena itu, Hannah Arendt (1963) mengingatkan bahwa masalah besar dalam sistem modern bukan selalu niat buruk, melainkan hilangnya kepekaan moral terhadap dampak nyata kebijakan dan tindakan negara. Ketika bencana dipahamihanya sebagai peristiwa teknis yang harus dikelola, penderitaan warga menjadi sesuatu yang tidak benar-benardirasakan oleh mereka yang mengambil keputusan.

Jarak ini akan semakin terasa dalam konteks bencana yang berulang. Ulrich Beck dalam Risk Society: Towards a New Modernity (1992) menjelaskan bahwa banyak risiko modern dihasilkan oleh proses pembangunan itu sendiri, tetapitanggung jawabnya sering tidak jelas dan tersebar di banyak lembaga. Karena itu, dibuatlah aneka regulasi dan berbagaiStandard Operating Procedures (SOP). Akhirnya, diksi-diksi para pejabat yang terkait justru menjadi hambar dan prosedural.

Ketika pejabat menyebut bencana sebagai sesuatu yang terkendali atau sekadar ramai di media sosial, yang munculbukan sekadar kesalahan komunikasi. Pernyataan seperti itu memperlihatkan adanya jarak emosional. Bahasa negara tidak bertemu dengan pengalaman hidup korban. Di sinilah rasa ditinggalkan mulai tumbuh, meskipun bantuan secara formal tetap berjalan.

Tangis Mualem memperpendek jarak tersebut. Ia tidak menghapus masalah struktural, tetapi menghadirkan kesamaan rasa. Randall Collins (2004) menjelaskan bahwa ikatan sosial menguat ketika emosi dibagikan dalam pengalaman bersama. Dalam konteks ini, tangis seorang pemimpin menjadi titik temu antara negara dan rakyat. Ia mengingatkan bahwa di balik jabatan dan kebijakan, ada manusia yang memikul beban yang sama beratnya.

Muhammad Nasir adalah Wakil Ketua PD Perti Sumbar

The post Tangis Mualem: Memangkas Jarak Emosi Birokrasi appeared first on Langgam.id.

Hal itu diungkapkan Anies, usai dirinya mengunjungi langsung sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Anies tidak hanya meninjau, namun juga menggobrol langsung dengan para korban bencana.

“Beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian. Ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur,” ujar Anies dikutip di laman Instagram miliknya, Sabtu (13/12/2025).

Anies mengungkapkan, setelah melihat langsung lokasi bencana di Sumatra, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah.

“Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara,” ucap Anies.

Dengan status bencana nasional, terang Anies, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat dan program pemulihan tanpa ragu-ragu.

Selain itu, kata Anies, dengan status bencana nasional, buat warga yang terdampak, maka aliran logistik bisa lebih deras, makanan air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial dan akses jalan yang putus, bisa lebih cepat dibuka.

“Karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif,” beber Anies.

Kemudian, sebut Anies, dengan berstatus bencana nasional, ke depan program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara. Bukan hanya menggandalkan APBD yang terbatas.

Anies pun paham dan mengakui adanya kekhawatiran kalau statusnya bencana nasional terkait makin rawan korupsi, makin rawan tumpang-tindih kewenangan atau intervensi pihak luar.

“Kekhawatiran itu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal,” tegas Anies.

“Dan bagi para korban status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama bukan kesedar usulan daerah,” sambung Anies.

Menurut Anies, meski bencana sudah berjalan beberapa waktu, belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan.

“Jadi menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar ini berstatus bencana nasional,” kata Anies.

Ia mengatakan dengan status bencana nasional lebih cepat ditetapkan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat dan semua pihak bisa bergerak lebih masif.

“Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka,” ujar Anies. (y)

The post Anies Nilai Bencana Sumatra Layak Jadi Bencana Nasional: Skala Kerusakan Butuh Kekuatan Negara appeared first on Langgam.id.