Massa aksi mulai tiba sekitar pukul 15.15 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan untuk disampaikan kepada anggota DPRD Sumbar. Massa langsung menggelar aksi dan menyampaikan orasi dari atas kendaraan yang dijadikan mimbar lapangan.]

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatra Barat, diantaranya UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Perintis Indonesia, dan Universitas Taman Siswa Padang.

Dalam aksi itu, massa membawa sebuah keranda mayat sebagai properti demonstrasi. Keranda tersebut berisi replika mayat yang pada bagian wajahnya ditempel gambar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Keranda itu diletakkan di tengah barisan massa dan menjadi salah satu simbol yang digunakan mahasiswa saat menyampaikan orasi. Sejumlah peserta aksi tampak bergantian berorasi di sekitar keranda tersebut.

Aksi yang digelar Aliansi BEM Sumatra Barat ini mengusung tajuk “Indonesia Sekarat”. Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Perwakilan koordinator aksi, Diki Dermawan mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Diki.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Diki, kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Kami juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Kami meminta pemerintah menghentikan pembahasan revisi regulasi tersebut,” jelas Diki.

Hingga aksi berlangsung, massa terus menyampaikan orasi secara bergantian di halaman Gedung DPRD Sumbar dengan pengawalan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. (fix)

The post Demo DPRD Sumbar, Mahasiswa Bawa Keranda Berisi Foto Prabowo appeared first on Langgam.id.

Saya pengguna motor supra butut yang lebih sering mengisi pertamax tiap kali ke SPBU. Bukan karena kecocokannya dengan Rasio Kompresi motor saya, namun karena saya malas untuk mengantri pertalite yang menjemukan itu. Saya salut dengan abang-abang driver ojol yang sabar mengantri pertalite yang dalam sehari barangkali bisa lebih dari sekali. Kalau saya punya SPBU, saya bakal bikin jalur pengisian khusus driver ojol ini, tentunya BBM yang bersubsidi. Toh sebagian besar hidup mereka memang dihabiskan di atas jalan.

Ketika harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter,Rp17.000 kalau di Sumbar, saya teringat lagi pada antrean itu. Mungkin dalam beberapa minggu kedepan antreannya akan semakin panjang. Atau sama sekali tidak ada karena kehabisan.

Bukan hanya karena orang semakin miskin. Orang Indonesia selalu punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Tetapi karena selisih harga antara Pertamax dan Pertalite kini sudah terlalu jauh untuk diabaikan. Kalau satu liter berbeda lebih dari empat ribu rupiah, maka berpindah dari Pertamax ke Pertalite bukan lagi soal preferensi. Itu soal matematika bertahan hidup.

Persoalan kenaikan BBM kali ini sebenarnya lebih menarik daripada sekadar harga minyak dunia, perang di Timur Tengah, atau nilai tukar rupiah yang sedang terjun bebas.

Beberapa hari terakhir saya iseng membandingkan harga Pertamax di berbagai daerah. Awalnya saya mengira harganya kurang lebih sama. Toh yang naik kan harga minyak dunia, bukan harga minyak Sumatera Barat.

Ternyata tidak. Warga Sumatera Barat membayar lebih mahal dibanding warga di sejumlah provinsi di Jawa. Selisihnya memang tidak sampai membuat orang batal menikah, paling mungkin ya ganti rokok, tetapi cukup untuk membuat saya bertanya: kok bisa?

Ada godaan untuk menuduh konflik di Timur Tengah, Donald Trump, Genosida Israel, atau spekulan minyak dunia yang sering menjadi kambing hitam setiap kali harga energi naik. Itu memang ada pengaruhnya, tapi sebagian yang lain ternyata ada di lembaran Peraturan Daerah.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023, Sumatera Barat menerapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen. Angka ini merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan oleh regulasi nasional. Sementara itu, beberapa provinsi lain memilih jalan berbeda untuk melindungi daya beli warganya; Jawa Barat konsisten bertahan di angka 5 persen, dan Jawa Timur bahkan mengambil langkah progresif dengan menurunkan tarifnya menjadi 5 persen.

Saya tidak sedang mengatakan pemerintah daerah tidak berhak memungut pajak. Jalan harus dibangun. Pelayanan publik harus berjalan. Pemerintah daerah memang butuh uang. Tapi kenapa harus 10 persen? Kenapa bukan 7 persen? Atau 5 persen seperti beberapa daerah lain?

Saya belum menemukan perdebatan publik yang serius tentang pertanyaan itu. Padahal setiap kali warga mengisi BBM, keputusan tersebut ikut terbawa masuk ke dalam tangki kendaraan mereka.

PBBKB bukan pajak yang jumlahnya tetap. Ia mengikuti harga BBM. Jadi ketika harga minyak dunia naik, masyarakat membayar lebih mahal. Ketika rupiah melemah, masyarakat membayar lebih mahal. Dan ketika harga BBM akhirnya disesuaikan, penerimaan pajak daerah ikut naik bersama-sama.

Ada semacam ironi di situ. Semakin berat beban yang ditanggung warga di depan dispenser SPBU, semakin besar pula potensi penerimaan yang masuk ke kas daerah.

Tentu saya tidak sedang menuduh pemerintah daerah sengaja menaikkan harga BBM. Kewenangan itu jelas bukan di tangan mereka. Tetapi ketika tambahan penerimaan datang seperti durian runtuh dari kenaikan harga energi, rasanya wajar jika publik bertanya, lalu uang itu mau dipakai untuk apa?

Apakah ia akan kembali menjadi subsidi transportasi publik? Menjadi bantuan bagi nelayan Pasir Jambak atau Teluk Kabung yang biaya melautnya ikut naik? Menjadi insentif bagi petani yang harga pupuk dan ongkos angkut hasil panennya semakin mahal? Atau sekadar larut begitu saja ke dalam saku-saku birokrasi tahunan di mana cuma Tuhan yang tahu kapan manfaatnya akan dirasakan oleh warga?

Pertanyaan itu penting karena kenaikan harga BBM tidak pernah berhenti di SPBU. Ia ikut naik ke atas bak pikap yang mengangkut cabai dari Alahan Panjang ke pasar Arengka, Pekanbaru. Ia ikut naik ke perahu nelayan yang berangkat dari Air Bangis. Ia ikut naik ke travel yang menghubungkan Pasaman, Solok, Payakumbuh, dan Padang. Ia ikut naik ke harga beras, sayur, ikan, dan hampir semua hal yang membutuhkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. BBM memang kita beli per liter, tetapi dampaknya selalu dihitung dalam biaya hidup.

Kemudian kita masuk ke ironi yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, Sumatera telah menjadi salah satu tulang punggung energi Indonesia. Dari Aceh sampai Lampung, pulau ini dipenuhi sumur minyak, tambang batubara, Kebun Sawit raksasa, PLTU, jalur transmisi, pelabuhan batubara, hingga proyek-proyek energi baru yang terus bermunculan. Energi diambil dari sini. Listrik dikirim dari sini. Batubara berangkat dari sini.

Tetapi ketika terjadi gejolak harga energi, masyarakat Sumatera yang kesabarannya tak terkira ini tetap berdiri dalam antrean yang sama.

Mereka tetap membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Mereka tetap membayar ongkos logistik yang lebih tinggi. Mereka tetap menanggung inflasi yang merambat dari satu komoditas ke komoditas lainnya.

Bagaimana mungkin daerah yang menjadi ruang produksi energi justru ikut merasakan kerentanan yang sama, bahkan dalam beberapa kasus lebih berat, dibanding daerah yang menikmati manfaat ekonomi terbesar dari energi tersebut?

Selama ini daerah sering diminta berbangga karena menjadi bagian dari pembangunan nasional. Menjadi lokasi proyek strategis nasional. Menjadi pemasok energi. Menjadi magnet bagi Foreign Direct Investment (FDI).

Sekarang kita pakai hak bertanya kita, kalau energi terus keluar dari daerah kita, kenapa tagihan energinya justru terasa semakin berat?

Maka persoalan energi memang tidak pernah benar-benar soal energi. Ia selalu soal kekuasaan, soal siapa yang menentukan harga, siapa yang menikmati manfaat, dan siapa yang akhirnya menerima tagihan ketika keadaan memburuk.

Mungkin beberapa minggu ke depan antrean Pertalite memang akan semakin panjang. Atau mungkin tidak. Orang Indonesia selalu menemukan cara untuk bertahan. Menghemat pembalut. Mulai menikmati rokok ilegal. Mengurangi jatah nongkrong. Menunda membeli sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan. Sedikit demi sedikit menyesuaikan hidup dengan keadaan.

Tetapi kemampuan beradaptasi itu sering disalahpahami sebagai kemampuan untuk terus dibebani.

Karena itu, ketika pemerintah meminta masyarakat memahami kenaikan harga BBM, masyarakat juga berhak meminta penjelasan yang sama. Mengapa warga Sumatera Barat harus membayar pajak BBM pada batas tertinggi yang diperbolehkan undang-undang? Ke mana tambahan penerimaan itu akan dialirkan? Dan mengapa daerah yang menjadi ruang produksi energi justru tetap harus ikut mengantre untuk mendapatkan energi yang semakin mahal?

Saya masih akan mengisi Pertamax di motor Supra butut saya. Dan abang-abang driver ojol itu mungkin masih akan setia mengantre Pertalite seperti biasa. Hanya saja, antrean di SPBU tidak lagi terlihat menjemukan. Ia tampak seperti pengingat kecil tentang bagaimana biaya sebuah krisis akhirnya selalu menemukan jalannya menuju orang-orang yang paling dekat dengan jalan raya.

The post Kenaikan BBM dan Sumbar yang Elok Laku appeared first on Langgam.id.

Zona Inuzi (27) misalnya, sopir truk pengangkut barang rute Padang–Jakarta yang harus rela mengantre sejak subuh hingga siang hari demi mendapatkan solar subsidi untuk kendaraannya.

“Saya sudah mengantre dari subuh, tapi sampai siang ini belum juga dapat. Sopir mengantre memang karena solar sedang kosong,” katanya disela-sela antrean di SPBU Pisang, Kota PAdang, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, antrean panjang kendaraan angkutan barang sudah menjadi pemandangan biasa dalam beberapa waktu terakhir. 

Tak hanya itu, bahkan para sopir terkadang harus bermalam di sekitar SPBU agar tidak kehilangan antrean.

“Kalau hari ini antreannya belum seberapa, pernah saya mengantre dari malam hingga subuh. Terkadang terpaksa tidur di lokasi demi mendapatkan solar subsidi ini,” ujarnya.

Zona mengatakan, kondisi tersebut sangat memengaruhi pekerjaannya sebagai sopir angkutan jarak jauh. Antrean yang panjang akan memakan waktu perjalanan menjadi tertunda karena habis untuk menunggu pengisian BBM.

Antrean kendaraan juga terpantau di SPBU Khatib Sulaiman, Kota Padang. Antrean kendaraan bahkan mencapai sekitar satu kilometer sejak pukul 10.00 WIB.

Salah seorang sopir sopir bus AKDP rute Pasaman–Padang Romi yang tengah mengatre mengisi solar. Ia rutin mengisi solar setiap tiba di Padang usai menempuh perjalan pagi dari Pasaman.

Menurut Romi, antrean panjang membuat sopir kesulitan mengejar waktu mencari penumpang. Ia pun harus berpandai-pandai untuk mencari cara agar tidak terjebak atrean.  “Kalau minyak belum ada, saya tidak berani cari penumpang dulu,” katanya.

Ia mengaku pernah mengantre hingga lima jam saat pasokan solar terlambat datang ke SPBU. Kondisi itu berdampak pada jumlah penumpang yang didapatkan.

“Biasanya dapat 15 sampai 20 penumpang. Kalau antre lama, penumpang bisa berkurang,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh truk fuso towing, Adi Saputra mengaku sudah mulai mengantre sejak pukul 08.00 WIB untuk mendapatkan bio solar. 

Bagi Adi, antrean panjang di SPBU ini membuang waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada produktivitasnya yang lain. “Meski belum berdampak pada pendapat, tapi kalau antre panjang begini waktu habis percuma,” katanya.

Adi bahkan menandai sejumlah SPBU yang jarang menyebabkan macet. Namun, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah SPBU terpantau dipadati oleh kendaraan untuk pengisian biosolar.

Adi juga menyoroti banyaknya kendaraan pelangsir yang ikut mengantre Bio Solar untuk dijual kembali secara eceran. Tidak jarang dia melihat kendaraan yang sama terlihat mengantre berulang kali.

Selain truk, antrean panjang masih terus terjadi di SPBU tersebut. Sejumlah sopir terlihat memilih beristirahat di sekitar kendaraan sambil menunggu giliran pengisian BBM. (FIX)
Reporter: Buliza Rahmat-Fajar Hadiansyah

The post Perjuangan Sopir Cari Biosolar: Rela Antre dari Malam sampai Subuh appeared first on Langgam.id.

Dua kapal milik Pertamina tersebut adalah Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang sebelumnya belum dapat melewati Selat Hormuz.

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita, mengatakan bahwa saat ini perusahaan tengah melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman.

“Strategi yang disiapkan meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta penyiapan rencana kontingensi,” ujar Vega dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4).

Ia menambahkan bahwa koordinasi aktif terus dilakukan dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Luar Negeri yang membantu menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.

Selain itu, perusahaan juga berkoordinasi dengan pihak asuransi, manajemen kapal (ship management), pemilik kargo, serta otoritas setempat guna memastikan seluruh prosedur perizinan untuk melintasi Selat Hormuz dapat terpenuhi dengan baik.

“Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan seluruh muatannya,” tegas Vega.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pemerintah Iran agar kapal milik Pertamina dapat segera melintasi Selat Hormuz.

Menurutnya, proses koordinasi tersebut telah menunjukkan sinyal positif dari pemerintah Iran.

“Kami berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi dalam negeri tetap terjaga,” ujar Anggia.

The post Dua Kapal Pertamina Bersiap Melintas Selat Hormuz appeared first on Langgam.id.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai melaporkan perkembangan sektor energi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4).

“Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar,” kata Bahlil.

Bahlil pun mengatakan pemerintah akan mengupayakan agar harga BBM tetap berapa di bawah pasar. 

“Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” lanjut dia.

Bahlil juga menyampaikan, berdasarkan arahan Prabowo, pemerintah telah menindaklanjuti langkah pengamanan pasokan energi nasional termasuk memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga Desember 2026.

“Untuk crude (minyak mentah) satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, selain pasokan minyak mentah, pemerintah juga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada di atas standar minimum. 

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik khususnya BBM subsidi.

Bahlil juga turut menegaskan bahwa pemerintah telah bersepakat, atas arahan Prabowo, untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.

“Harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.

Terkait penguatan ketahanan energi jangka panjang, Bahlil juga melaporkan perkembangan kerja sama energi Indonesia dengan Rusia. Menurutnya, Rusia siap memasok kebutuhan minyak Indonesia.

“Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujarnya. (*)

The post Stok Energi Aman, Pemerintah Pastikan Harga BBM Stabil hingga Akhir Tahun appeared first on Langgam.id.

“Setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” kata Prasetyo dalam pernyataan resmi, Selasa (31/3). 

Prasetyo mengimbau masyarakat tetap tenang. Pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. 

“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat. Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan terkait dengan harga l BBM berada langsung di tangan Presiden Pranowo Subianto. Keputusan itu, kata Bahlil, akan diambil dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.

“Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat,” kata Bahlil, 

The post Istana Pastikan Harga BBM Belum Naik 1 April 2026 appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi menanggapi terkait ancaman krisis minyak akibat gejolak global di timur tengah. “Untuk stok BBM kita di Sumbar masih aman,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan belum ada laporan terkait kelangkaan BBM di daerah. Terlebih, konsumsi BBM meningkat selama arus mudik dan libur lebaran kemarin.

Mahyeldi juga mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying atau menyerbu SPBU untuk membeli BBM seiring dengan wacana kenaikan harga minyak dunia. Masyarakat diminta untuk cermat dan bijak dalam menyikapi isu yang beredar.

“Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kenaikan BBM, maka dari itu, masyarakat jangan mudah termakan hoax atau melakukan panic buying,” katanya.

Pemerintah daerah, sambung Mahyeldi juga berharap pemerintah pusat tidak menaikan harga BBM, sebab akan berdampak cukup signifikan pada berbagai sektor. Terutama pada sektor ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 

memastikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan masyarakat kecil melalui kebijakan BBM subsidi. Adapun, keputusan final terkait harga BBM subsidi berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara,” kata Bahlil

Ia menambahkan, untuk BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98 akan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM 2022 bahwa ketetapan harga sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah. (fx)

The post Gubernur Klaim Stok BBM Sumbar Masih Aman appeared first on Langgam.id.

Pasokan BBM gratis ini dilakukan Pertamina sebagai langkah untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak bencana banjir di Sumatra.

“Kami bersama BNPB memberikan dukungan bahan bakar untuk membantu moda transportasi yang membawa bantuan kemanusiaan. Total BBM yang disalurkan mencapai 654 ribu liter, terdiri dari Dexlite, Pertamax, dan Avtur yang dikombinasikan,” ujar Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita dalam konferensi pers Update Penanganan Pascabencana, Jumat (9/1/2025).

Selain BBM, terang Arya, Pertamina juga memasok LPG gratis untuk dapur umum dan posko pengungsian. Total bantuan LPG yang diberikan mencapai 18.938 kilogram (kg) atau sekitar 1.500 tabung.

“Untuk dapur umum, kami juga membantu dengan memberikan Bright Gas untuk memasak. Pasokan ini disalurkan ke 111 dapur umum dan 164 posko pengungsian. Total bantuan LPG mencapai 18.938 kg hingga tadi pagi, yang jika dikonversikan setara dengan lebih dari 1.500 tabung,” beber Arya.

Ia menambahkan bahwa Pertamina turut memberikan berbagai bantuan kemanusiaan lainnya untuk membantu pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Bantuan tersebut meliputi penyediaan genset untuk posko pengungsian dan rumah sakit, bantuan medis, serta pembangunan sumur bor agar masyarakat dapat memperoleh akses air bersih.

“Kami juga melaksanakan bantuan penyediaan air bersih karena melihat adanya potensi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih saat terjadi bencana,” ucap Arya. (*)

The post Operasi Kemanusiaan Sumatra, Pertamina Gratiskan 654 Ribu Liter BBM dan 1.500 Tabung LPG appeared first on Langgam.id.

“Dengan demikian, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor, bersama-sama kita melihat, dari saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka, sama-sama dengan SPBU swasta. Kita akan open book supaya transparan, dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan,” kata Simon A. Mantiri, melalui keterangan resmi, dilansir Minggu (21/9/2025).

Simon  menegaskan, Pertamina tidak memonopoli impor BBM untuk swasta, karena BBM yang diimpor Pertamina saat ini dikhususkan hanya untuk BBM di luar kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Artinya, impor BBM yang masih masuk dalam kuota dapat dilakukan langsung oleh swasta.

“Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi, tadi untuk penambahan, sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari Kementerian (ESDM, red.) untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” sambung Simon.

Simon mengatakan, tidak ada kebijakan impor satu pintu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kuota yang telah diberikan kepada pemilik SPBU swasta tiap tahunnya. Untuk tahun 2025, swasta mendapatkan kuota impor BBM 10 persen lebih besar daripada kuota yang diberikan pada tahun 2024.

“Tidak ada kebijakan satu pintu, kecuali untuk penambahan. Untuk penambahan ini kan di luar kuota,” ujar Simon.

Simon juga memastikan swasta menerima base fuel atau BBM dengan kadar oktan murni tanpa zat aditif. Dengan demikian, masing-masing dari pemilik SPBU swasta itu dapat lanjut mengolah base fuel tersebut sesuai spesifikasinya masing-masing.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan skema impor BBM tambahan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, Shell, Vivo, British Petroleum (BP), Exxon Mobil melalui Pertamina bukan skema satu pintu.

Menurut Bahlil, kebijakan kolaborasi dengan melibatkan perusahaan negara tersebut karena stok impor tambahan yang diperoleh oleh SPBU swasta saat ini sudah menipis, sehingga perlu pengaturan karena BBM merupakan cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (*/Yh)

The post Pertamina Janjikan Transparansi dalam Skema Impor BBM Tambahan appeared first on Langgam.id.

Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh tim Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) Pertamina serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta media massa yang turut memastikan distribusi energi berjalan dengan lancar. Satgas Nataru Pertamina telah bekerja mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh instansi terkait, tim Satgas Nataru, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan rekan-rekan media yang telah memberikan dukungan penuh dalam memastikan kelancaran penyaluran BBM. Berkat sinergi yang baik dan komitmen bersama, kami dapat menghadirkan layanan energi yang optimal bagi masyarakat, terutama di momen-momen penting yang memerlukan kelancaran mobilitas dan kenyamanan,” katanya.

Satria menjelaskan bahwa selama Satgas Nataru, penyaluran energi mengalami peningkatan di wilayah Sumbagut yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Konsumsi BBM Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) selama Satgas Nataru naik sebanyak 5,3% dari rata-rata harian normal 13.038 Kilo Liter (KL) menjadi 13.734 KL per hari di Sumbagut. Sementara itu, konsumsi BBM Gasoil (Solar, Dexlite, Pertamina Dex) mengalami penurunan sebesar 5,5% dari rata-rata harian normal 9.383 KL menjadi 8.869 KL per hari.

“Peningkatan BBM Gasoline tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sebesar 7,9%, diikuti oleh Sumatera Barat dengan kenaikan 7,3% dan Aceh dengan kenaikan 5,7%. Untuk Gasoil, rata-rata tiap provinsi di wilayah Sumbagut mengalami penurunan karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk,” ucapnya.

Selain itu, kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama Satgas Nataru juga mengalami peningkatan sebesar 6,5% dibandingkan rata-rata harian normal, yakni dari 3.514 Metrik Ton (MT) menjadi 3.742 MT per hari di Sumbagut. Sementara itu, konsumsi Avtur mengalami peningkatan sekitar 17%, dari 775 KL menjadi 910 KL per hari di wilayah Sumbagut.

“Konsumsi LPG rumah tangga tertinggi terjadi di Provinsi Riau, yang meningkat sebesar 9,4%, diikuti oleh Sumatera Barat yang naik 6,1%, dan Sumatera Utara dengan kenaikan sebesar 5,3%,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa layanan tambahan selama Satgas Nataru meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, motorist, mobil tangki stand by (SPBU Kantong), Modular Pertashop, fasilitas kesehatan, serta sarana istirahat di sekitar rest area dan lokasi wisata. Selain itu, tersedia enam fasilitas kesehatan dan satu Serambi MyPertamina untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga menyediakan layanan tambahan berupa tujuh Modular Pertashop di sejumlah rest area tol. Rata-rata konsumsi Pertamax dan Dexlite/Pertamina Dex di jalur A (rest area tol Km 118 A Indrapura, Km 36 A Bangkinang, Km 82 A Pekanbaru, dan Km 41 A Binjai) mencapai 1.704 liter per hari. Sedangkan di jalur B (rest area tol Km 119 B Indrapura, Km 82 B Pekanbaru, dan Km 41 B Binjai), konsumsi rata-rata mencapai 1.577 liter per hari.

Konsumsi BBM tertinggi di jalur A terjadi pada arus mudik H-2 Natal, sedangkan di jalur B terjadi pada arus balik H+3 Tahun Baru. Konsumsi BBM tertinggi di Modular Rest Area Tol KM 82 B Pekanbaru mencapai 689 liter per hari.

“Beberapa upaya antisipasi juga telah dilakukan di daerah terpencil yang menjadi perhatian selama masa Satgas Nataru, seperti di Mentawai dan Anambas. Selama masa Satgas, penyaluran dan stok di SPBU berada dalam kondisi aman. Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat,” kata Satria. (*/Yh)

The post Satgas Nataru Pertamina Sebut Layanan dan Distribusi Energi di Sumbar Aman Lancar appeared first on Langgam.id.