Menurut anggota DPR asal Sumatra Barat itu, program yang sebenarnya telah dirancang sejak lama ini bertujuan agar masyarakat di daerah yang jauh dari Stasiun Pengisian Penyalur Umum (SPBU) tidak harus membeli bahan bakar dengan harga tinggi dari pengecer.

Di banyak daerah terutama yang terletak di pelosok, imbuhnya, masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh lebih mahal. Hal ini ditegaskannya tentu tidak adil, karena mereka harus menanggung biaya transportasi yang besar hanya untuk membeli bahan bakar.

“Ya memang ini sudah program dari dulu ya, BBM Satu Harga. Banyak daerah-daerah tertentu, daerah yang jauh dan bahkan tidak ada SPBU, mereka kan beli dari pengecer, itu harganya sangat mahal,” ujar Mulyadi dikutip dari Parlementaria, Selasa (11/2/2025).

Terkait hal itu, Mulyadi mengusulkan bagi daerah yang belum memiliki SPBU seperti di Kecamatan Kapur Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar yang baru saja menerima program BBM Satu Harga, solusi yang ditempuh adalah dengan mendirikan SPBU Mini.

Inisiatif tersebut memungkinkan masyarakat setempat untuk memperoleh BBM dengan harga yang setara dengan harga nasional, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke SPBU terdekat.

“Kalau enggak salah, SPBU ada di pangkalan untuk waktu yang sangat lama. Tentu mereka tidak mungkin hanya untuk membeli BBM yang hanya sekian liter, pergi ke tempat yang jauh yang menghabiskan sekian liter. Jadi kami sampaikan tadi, kita segera meminta kepala daerah untuk mengirim surat di daerah-daerah tertentu yang belum ada SPBU dan harga BBM sangat mahal untuk segera kita lakukan membuat SPBU Mini dalam rangka BBM Satu Harga tersebut,” tandasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, khususnya solar, harus lebih diperkuat. Ia mencatat bahwa semakin banyak penjualan BBM yang tidak sesuai ketentuan, bahkan semakin banyak ditemukan penjualan ilegal yang merugikan negara.

Untuk itu, Mulyadi mengusulkan BPH Migas segera mengintegrasikan sistem CCTV di seluruh SPBU untuk memantau penyaluran BBM secara real-time. Dengan adanya sistem ini, BPH Migas diharapkan dapat segera mengetahui jika ada SPBU yang mematikan CCTV atau melakukan kecurangan lainnya.

“Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, saya meminta agar segera melakukan sistem IT yang canggih ya. Tadi salah satunya integrasikan CCTV seluruh SPBU, SPBU harus punya seluruh CCTV dan setiap saat bisa dikontrol oleh BPH Migas. Dan siapa SPBU yang mematikan CCTV, maka besoknya BPH Migas langsung akan memberikan sanksi,” tandasnya.

“Sanksinya sanksi tegas, bukan hanya sekedar mereka ditutup selama satu minggu. Kita nggak ingin seperti itu, tidak ada efek jeranya. Karena keuntungannya terima jauh lebih besar dibandingkan mereka tidak berjualan selama satu minggu misalnya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada rapat tadi dengan BPH Migas,” lanjut Mulyadi menegaskan. (*/Fs)

The post Soal BBM Satu Harga, Anggota DPR Ingatkan Perketat Pengawasan appeared first on Langgam.id.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan BBM Satu Harga di wilayah Sumatera, khususnya di Kepulauan Mentawai.

Pj Bupati Mentawai mengharapkan kebijakan BBM satu harga ini memang optimal menyentuh masyarakat terluar, seperti Kepulauan Mentawai, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

“Dengan adanya BBM Satu Harga ini, kami berharap masyarakat di Kepulauan Mentawai dapat merasakan manfaat yang nyata, terutama dalam mengurangi beban biaya transportasi dan meningkatkan perekonomian daerah,” ujarnya, dikutip Kamis (31/10/2024).

Pj Bupati Fernando menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas dan Pertamina atas upaya pemerataan akses BBM dengan harga yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Acara yang digelar pada Rabu, 30 Oktober 2024, ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari BPH Migas dan Pertamina, guna memastikan pelaksanaan kebijakan BBM Satu Harga berjalan lancar dan merata di berbagai wilayah, termasuk kawasan Kepulauan Mentawai.

Kebijakan BBM Satu Harga bertujuan untuk memberikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Mentawai. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Hadirnya para pemimpin daerah dalam acara ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program BBM Satu Harga sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan disparitas harga BBM di wilayah Indonesia.(*/Fs)

The post BBM Satu Harga, Pj Bupati Harapkan Manfaatnya Dirasakan Masyarakat Mentawai appeared first on Langgam.id.