Langgam.id – Seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di daerah masing-masing. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memastikan penyaluran solar dan pertalite subsidi tepat sasaran serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan.

Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (4/6/2026).

Mahyeldi mengatakan pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah karena persoalan yang terjadi di lapangan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi atau aparat penegak hukum.

Menurut dia, berbagai persoalan seperti antrean panjang kendaraan di SPBU hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi memerlukan pengawasan yang lebih terintegrasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, kami mendorong seluruh daerah memperkuat pengawasan agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Mahyeldi.

Selain menandatangani kesepakatan bersama, para kepala daerah juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.

Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM di wilayah masing-masing.

Mahyeldi menilai langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak sekaligus menekan berbagai praktik penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Herianto mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Beberapa modus yang teridentifikasi antara lain penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas lebih besar, penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan dokumen kendaraan, hingga pemanfaatan kendaraan tanpa mesin untuk memperoleh tambahan kuota pembelian BBM subsidi.

Menurut Helmi, praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi BBM subsidi dan berpotensi memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, aparat kepolisian, dan instansi terkait terus memperkuat pengawasan melalui inspeksi lapangan, digitalisasi sistem distribusi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi.

Melalui komitmen yang telah ditandatangani bersama, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (HER)

The post Kepala Daerah se-Sumbar Sepakat Awasi BBM Subsidi, Teken Komitmen Bersama appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Barat tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurut dia, penyalahgunaan distribusi BBM juga menjadi salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (4/6/2026).

“Hasil pendalaman yang dilakukan bersama berbagai pihak menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penyebab kelangkaan solar bersubsidi adalah adanya penyalahgunaan distribusi BBM untuk kegiatan tambang ilegal. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Mahyeldi.

Menurut dia, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU tidak hanya mengganggu masyarakat pengguna kendaraan, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang, aktivitas ekonomi, dan kelancaran lalu lintas di berbagai daerah.

Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan pengendalian distribusi BBM subsidi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah provinsi, hingga instansi vertikal terkait.

Untuk memperkuat pengawasan di tingkat daerah, Mahyeldi mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM subsidi. Satgas tersebut diharapkan dapat memantau distribusi BBM secara lebih efektif dan melakukan langkah cepat jika ditemukan indikasi penyalahgunaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Herianto mengungkapkan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang masih ditemukan di lapangan.

Beberapa di antaranya adalah penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas lebih besar, penggunaan barcode yang tidak didukung dokumen kendaraan yang sah, hingga kendaraan tanpa mesin yang ditarik kendaraan lain untuk memperoleh tambahan kuota pembelian BBM subsidi.

Menurut Helmi, praktik-praktik tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak dan menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang di SPBU.

“Pengawasan terus kami lakukan bersama aparat penegak hukum, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat juga menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan distribusi solar dan pertalite subsidi di wilayah masing-masing.

Pemerintah Provinsi Sumbar berharap langkah tersebut dapat mengurangi antrean kendaraan di SPBU sekaligus memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai peruntukannya. (HER)

The post Antrean Panjang di SPBU, Mahyeldi: Bukan Hanya Soal Pasokan, Ada Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Herianto mengatakan, berbagai temuan di lapangan menunjukkan pelaku terus mencari celah untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar di luar ketentuan yang berlaku.

“Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi hingga penyalahgunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi,” kata Helmi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (4/6/2026).

Menurut Helmi, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penggunaan kendaraan tua yang telah dimodifikasi. Tangki kendaraan sengaja diperbesar sehingga mampu menampung BBM dalam jumlah lebih banyak dibanding kapasitas normal.

Selain itu, petugas juga menemukan penggunaan barcode yang terdaftar sesuai nomor polisi kendaraan, tetapi tidak didukung dokumen kendaraan yang sah. Praktik tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh akses pembelian BBM subsidi secara tidak semestinya.

Modus lain yang tidak kalah unik adalah penggunaan kendaraan tanpa mesin yang ditarik oleh kendaraan lain saat memasuki area stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Cara ini dilakukan untuk menghindari identifikasi petugas sekaligus memperoleh tambahan kuota pembelian BBM subsidi.

Helmi mengatakan, berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima. Akibatnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU masih kerap terjadi.

Menurut dia, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait terus memperkuat pengawasan guna menekan praktik penyalahgunaan tersebut.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumbar telah membentuk Satgas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT, JBKP, dan LPG 3 kilogram yang bertugas melakukan pemantauan dan inspeksi di lapangan.

Pengawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan Polda Sumbar, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas. Upaya yang dilakukan antara lain pengawasan rutin di SPBU, penguatan sistem digitalisasi distribusi BBM subsidi, serta penandatanganan pakta integritas oleh pengusaha SPBU dan agen LPG.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Ia meminta seluruh pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM subsidi untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran.

Mahyeldi juga menegaskan bahwa hasil pendalaman yang dilakukan pemerintah bersama sejumlah pihak menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan BBM subsidi untuk mendukung aktivitas tambang ilegal. Karena itu, pengawasan yang lebih ketat dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak.

“BBM subsidi harus digunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara terpadu agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar Mahyeldi. (HER)

The post ESDM Sumbar Bongkar Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi, dari Tangki Siluman hingga Barcode Bermasalah appeared first on Langgam.id.

Enam SPBU itu di antaranya SPBU Taruko, Aie Pacah, Pisang, Lubuk Begalung, Mata Air, dan Balai Gadang. Bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar tersebut, polisi menemukan kendaraan diduga melakukan pelangsiran BBM subsidi dengan berbagai modus.

“Kami menemukan kendaraan yang memiliki lebih dari satu barcode, bahkan ditemukan penggunaan plat nomor ganda,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan dikutip, Minggu (24/5/2026). 

Andry mengatakan, juga didapati adanya modus modifikasi tangki kendaraan yang diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah besar.

“Kami menemukan beberapa kendaraan dengan tangki yang sudah dimodifikasi,” ucapnya.  

Kata Andry, sidak masih bersifat persuasif. Pemilik kendaraan diminta melepaskan dan menyesuaikan dengan spesifikasi sebenarnya. 

“Namun jika tidak sesuai aturan, tentu akan kami tindak tegas,” ujarnya.  

Ia menegaskan, kepolisian aka. terus melakukan pengawasan guna meminimalisir bahkan mencegah praktik penimbunan BBM subsidi di Sumbar.

“Kemungkinan minggu depan kembali kami lakukan di luar Kota Padang. Saya juga sudah memerintahkan para kasat reskrim dan jajaran untuk melaksanakan kegiatan serupa di wilayah masing-masing,” tegasnya.  

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan, sidak ini merupakan tindak lanjut dari rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait pengendalian penyalahgunaan BBM subsidi.

Menurutnya, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan aktivitas penambangan emas tanpa izin yang diduga menggunakan BBM subsidi.

“Ini merupakan upaya pencegahan yang komprehensif terhadap tambang emas ilegak. Pencegahan dilakukan dari hulu hingga hilir. Saat ini kita berada di hulu, yakni pengawasan BBM subsidi yang diduga kuat digunakan untuk aktivitas tambang ilegal,” jelasnya.

Bahkan, kata Helmi, ditemukan kendaraan yang memiliki empat nomor polisi dan empat barcode berbeda. Selain itu, ditemukan tangki modifikasi berkapasitas sekitar 300 hingga 400 liter. 

“Ini jelas tidak logis. Kami menemukan dua kendaraan seperti itu,” imbuhnya. (WAN) 

The post Sidak 6 SPBU di Padang, Polisi Temukan Tangki Kendaraan Modifikasi hingga Nopol Ganda appeared first on Langgam.id.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, jika memang ditemukan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh SPBU tersebut maka Pertamina Patra Niaga akan memberikan sanksi tegas.

“Saat ini SPBU tersebut sedang dalam pembinaan Pertamina. Bagi yang melanggar tentu akan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya,” kata Satria, dalam siaran pers pada Kamis (23/2/2023).

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, menurutnya, mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Polda Sumbar yang terus melakukan penindakan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi.

“Pertamina mendukung sepenuhnya upaya serta langkah kepolisian dalam mengawal pendistribusian BBM bersubsidi agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Terima kasih kepada Polda Sumbar yang terus melakukan penindakan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi,” ujar Satria.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono melakukan sidak terhadap SPBU di Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Rabu (22/2) dini hari lalu.

Baca Juga: Kapolda Sumbar Sidak SPBU Dini Hari, Temukan Penyimpangan Distribusi Solar

Satria menjelaskan, pihaknya juga sudah sering melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik dan pengelola SPBU agar mendistribusikan BBM subsidi dengan tepat sasaran.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga kembali melaksanakan perluasan wilayah implementasi uji coba full cycle Program Subsidi Tepat di Sumbar, yakni di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Program Subsidi Tepat dilakukan agar penyaluran BBM subsidi sesuai dengan segmen yang diatur oleh pemerintah.

“Pendaftaran ini juga untuk melindungi konsumen yang berhak dari konsumen lainnya yang tidak berhak. Sehingga BBM subsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat volume,” katanya.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus berlangsung. Diharapkan, masyarakat segera melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina atau datang langsung ke SPBU.

Jika masyarakat menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan BBM dan LPG subsidi di lapangan, dapat langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat atau menginformasikan ke Pertamina Call Center di nomor 135 (*/SS)

The post Pertamina Patra Niaga Tunggu Hasil Investigasi SPBU yang Kena Sidak Kapolda Sumbar appeared first on Langgam.id.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono mengatakan, sejak awal 2022, pihaknya menerima tiga laporan dugaan penyalahgunaan BBM.

“Total, sudah empat tersangka yang diamankan,” kata Novianto Taryono saat merilis penangkapan 3.552 liter bio solar di wilayah hukumnya.

Penangkapan sekitar 3.552 liter bio solar oleh jajaran Polres Pesisir Selatan berlangsung di tengah hiruk pikuk jelang kenaikan harga BBM. Tepatnya, Rabu (31/8/2022) sekitar pukul 20.30 WIB di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

BBM jenis bio solar yang diamankan diduga akan ditimbun jelang kenaikan harga. Polisi mengamankan tersangka berinisial I dan satu unit mobil pick up.

Pihak Polres Pesisir Selatan menyebut, BBM didapatkan tersangka I melalui pembelian di SPBU Lagan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pengumpulan dilakukan tersangka selama tiga hari, yakni 29, 30 dan 31 Agustus.

BBM subsidi pemerintah itu hendak dibawa tersangka kepada pemilik berinisial A, selaku orang yang mendanai serta memerintahkan tersangka untuk membeli. Saat ini, tersangka dan barang bukti sudah diamankan jajaran Polres Pesisir Selatan.

Kapolres Pesisir Selatan mengingatkan, masyarakat agar menghentikan tindakan penyalahgunaan BBM subsidi jika tidak ingin berurusan dengan hukum. BBM subsidi, lanjutnya, diperuntukkan subsidi BBM bagi masyarakat kecil.

Baca Juga: Penimbunan BBM di Pessel, 3.552 Liter Bio Solar Diamankan

Pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP.

—–

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Hingga Agustus, 4 Tersangka Penyimpangan BBM di Pessel Ditangkap appeared first on Langgam.id.

Ketidakstabilan geopolitik global memicu lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini mendorong selisih harga minyak dunia dengan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia semakin besar. Jika tidak diatasi, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jebol dan berpotensi mengguncang perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah bakal mempertimbangkan kenaikan harga BBM dengan cara mengurangi subsidinya untuk meringankan tanggungan APBN. Per Agustus 2022, harga eceran BBM bersubsidi bahkan jauh dari harga keekonomian.

Berdasarkan asumsi Harga Minyak Indonesia (ICP) US$ 105/barel, harga riil solar yang seharusnya dijual di pasaran adalah Rp13.950 per liter. Namun, karena disubsidi pemerintah harga jual eceran solar saat ini masih Rp5.150 per liter sehingga selisih harganya mencapai Rp8.800 per liter. Artinya 63,1 persen harga solar disubsidi pemerintah.

Begitu pula Pertalite. Harga riil bensin ini seharusnya Rp14.450 per liter, tapi harga eceran masih Rp7.650 per liter karena Pertalite disubsidi pemerintah. Selisih harga riil dengan harga eceran mencapai Rp6.800 per liter atau subsidi pemerintah mencapai 47,1 persen.

Untuk Pertamax, harga riil seharusnya Rp17.300 per liter berdasarkan harga Bensin RON 92 pada Agustus 2022, tapi harga jual eceran Rp12.500 per liter. Selisih harga Rp4.800 atau 27,7 persen yang ditanggung.

Terakhir, harga LPG 3kg seharusnya Rp18.500 per kg. Namun, harga jual ecerannya cuma Rp4.250 per kg. Alhasil, selisih harga sebesar Rp14.250 atau sebesar 77 persennya di subsidi oleh pemerintah melalui Pertamina.

Sehingga, pengurangan subsidi energi, terutama BBM tampaknya tidak bisa dihindari lagi karena asumsi-asumsi dalam APBN juga sudah jauh berubah. Asumsi harga minyak Indonesia, misalnya,  kini berada di angka US$ 105/barel yang sebelumnya dipatok di APBN US$ 100/barel.

Kemudian, nilai tukar rupiah atau kurs pun sudah melemah menjadi Rp14.898/US$ per 29 Agustus 2022, yang dari sebelumnya dipatok pada Rp14.450/US$.

Meningkatnya mobilitas masyarakat akibat pemulihan ekonomi juga telah mendorong peningkatan volume konsumsi BBM. Konsumsi pertalite menjadi 29,07 juta Kilo Liter (KL) dari sebelumnya 23,05 juta KL. Lalu, solar menjadi 17,4 juta KL dari sebelumnya 15,1 juta KL. (Advertorial)

The post Mengapa Harga BBM Harus Naik? appeared first on Langgam.id.

Bahkan, Pertashop 1P.272.328 itu telah diresmikan Bupati Tanah Datar, Eka Putra yang ditandai dengan pelepasan krei biru plang merek, Jumat (29/7/2022).

Bupati Tanah Datar, Eka Putra juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada Wali Nagari melalui (BumNag) Serumpun Sejahtera di Nagari Lubuk Jantan yang telah mendirikan Pertashop untuk pendapatan nagari.

Selain itu, kata Eka, dengan hadirnya Pertashop di wilayah Nagari Lubuk Jantan, akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan laju perekonomian nagari.

“Adanya pertashop yang dikelola oleh BumNag diharapkan dapat meningkatkan pendapatan untuk nagari, yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Nagari Lubuk Jantan,” ujar Eka.

Eka juga berharap kepada pengelola dalam melakukan operasional harus ramah dalam layanan, dan yang terpenting dalam pelaporan harus transparan, agar diketahui oleh masyarakat sesuai dengan mottonya dari masyarakat untuk masyarakat.

Sementara itu, Sales Branch Manaher (SBM) IV Pertamina Sumbar, Yudistira menyampaikan rasa syukurnya atas peresmian Pertashop 1P.272.328 tersebut.

Dikatakan Yudistira, Pertashop tersebut merupakan salah satu dari puluhan Pertashop yang telah beroperasi. Selain itu, Pertashop tersebut mwrupakan pertama di Tanah Datar yang beroperasi dan dikelola oleh BumNag.

“Dengan diresmikannya pengoperasian Pertashop ini hendaknya dapat memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat dan dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi di Nagari Lubuk Jantan,” ujarnya.

Lalu, Wali Nagari Lubuk Jantan, Mukhlis menyebutkan, kehadiran Pertashop sangat disambut baik oleh masyarakat Nagari Lubuk Jantan.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Mempermudah Perizinan Usaha Pertashop

Pendirian Pertashop itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama wali nagari dan BPRN beserta tokoh masyarakat untuk dianggarkan melalui dana nagari mulai dari tahun 2019.

“Alhamdulilah tahun ini sudah selesai dibangun dan dapat dioperasikan yang dikelola oleh BumNag Serumpun Sejahtera. Hasil keuntungan dari penjualan akan di bagikan untuk bantuan sosial kepada anak yatim dan kurang mampu,” kata Mukhlis.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post BumNag di Nagari Lubuk Jantan Tanah Datar Dirikan Pertashop appeared first on Langgam.id.

Akibat kelangkaan BBM bersubsidi itu, antrean panjang juga kerap terjadi di sejumlah Satasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di ibu kota Pronsi Sumatra Barat (Sumbar) itu.

Kelangkaan BBM itu juga turut menggangu aktifitas masyarakat, baik pemilik kedaraan roda dua ataupun roda empat.

Seorang pengendara roda dua, Heri mengku sangat khawatir lanhkanya BBM jenis Pertalite tersebut. “Untuk berkendara jauh saya agak khawatir, satu lagi, jika ini berkepanjangan, saya akan kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari karena menggunakan kendaraan bermotor,” ujar Heri kepada langgam.id, Jumat (29/7/2022).

Menurut Heri, jika harga Pertaliet mau dinaikkan, tidak masalah, tapi jangan sampai stok Pertalite kosong berlarut-larut seperti saat ini.

“Harga naik tak masalah, yang perlu harus lancar,” ucapnya.

Pantauan Langgam.id di sejumlah SPBU di Kota Padang, Pertalite memang sudah ada, namun masih sulit.

Di SPBU Jalan S. Parman, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Pertalite masih tersedia hingga pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Stok Pertalite Sejumlah SPBU di Padang Cepat Habis dari Biasanya

Lalu, di SPBU di Jalan Khatib Sulaiman juga terlihat antrean panjang pada pengisian BBM jenis pertalite, karena BBM bersubsidi itu baru datang.

“Alhamdulillah BBM pertalite sampai tadi jam 10.00 WIB,” ujar Wira, seorang petugas SPBU di Jalan Khatib Sulaiman Padang. (Kelly/Mg1)

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Warga Kota Padang Keluhkan Langkanya Pertalite appeared first on Langgam.id.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading, Irto Ginting menyebutkan, masyarakat miskin selama ini hanya menikmati 20 persen dari total BBM Bersubsidi.

“Solar dan Pertalite bersubsidi itu kebanyakan dikonsumsi orang kaya. Masyarakat miskin hanya dapat 20 persen,” ujar Irto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/7/2022).

Pemerintah, kata Irto, menggelontorkan subsidi energi itu hingga Rp520 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk BBM bersubsidi jeni Solar dan Pertalite.

“Pertamina itu ditugaskan menyalurkan BBM Bersubsidi tetap sasaran dan tepat kuora sesuai yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.

Namun, Irto menyayangkan, tren konsumsi BBM Bersubsidi itu saat ini banyak dinikmati orang kaya. Jadi, jika tidak dilakukan pengaturan ulang dan pembatasan, maka akan ada potensi kelebihan atau over kuota.

“Jika tidak dilakukan pembatasan maka akan terjadi over kuota Solar sebesar 17,3 juta kiloliter, sementara tahun ini kuota Solar yang diberikan sebesar 14,91 juta kiloliter,” jelasnya.

Selain itu, untuk mendukung recana revisi Perpes Nomor: 191 Tahun 2014 dan Surat Keputusan BPH Migas Nomor: 1 Tahun 2022, Pertamina mengembangkan MyPertamina sebagai platform digital dalam penyaluran Pertalite sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Baca juga: Belum Berlaku Hari Ini, Penggunaan Aplikasi MyPertamina Masih Sekadar Imbauan untuk Mendaftarkan Kendaraan

“Kami diwajibkan menyiapkan itu untuk mendata siapa saja yang menerima subsidi BBM. Di sini sesuai dengan regulasi dan kuota yang telah ditetapkan, sehingga subsidi energi Rp500 triliun tadi bisa tepat sasaran,” paparnya.

Nantinya, lanjut Irto, data yang terkumpul akan digunakan untuk menetapkan subsidi energi bersama pemerintah.

The post Data Pertamina: 80 Persen BBM Bersubsidi Dinikmati Orang Kaya appeared first on Langgam.id.