Lanskap tersebut berada di enam kabupaten/kota di Sumbar yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Keenam kabupaten/kota tersebut meliputi 42 kecamatan dan 207 nagari / desa. Luasnya lebih kurang 720.311 hektare. Disebut Lanskap Mudiak Baduo karena kawasan ini terletak di hulu Batanghari II. Kawasan ini menjadi sangat penting dan strategis bagi Sumbar dan Jambi hingga pantai timur Pulau Sumatra.

Meski demikian, pembangunan ekonomi nasional dengan pendekatan investasi rakus ruang dan ekspolitatif, pada sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan telah menjadi beban ekologi di hulu DAS Batanghari termasuk memicu konflik agraria dan persoalan sosial ekonomi lainnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Sumatera Barat melalui Program Green Livelihood Alliance (GLA) mencoba memperkuat hak-hak rakyat melalui tata keola hutan yang inklusif dan berkeadilan. WALHI melakukan tiga pendekatan. Pertama, pengentasan kemiskinan melalui penciptaan mata pencaharian baik melalii program perhutanan sosial maupun membentuk ekonimi kerakyatan atau ekonimi nusantara. Kedua, memperkuat elemen masyarakat sipil dengan kerja kolektif, belajar dan memperkuat agenda advokasi bersama dan ketiga, melakukan advokasi kebijakan agar kebijakan pembangunan lebih adil bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan ini berbentuk penciptaan mata pencaharian, memperkuat elemen masyarakat sipil dan advokasi kebijakan. Semua itu dilakukan dalam rangka memperkuat hak-hak rakyat sehingga mewujudkan tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan. Dengan menguatnya hak-hak rakyat, maka pembangunan berkelanjutan akan lebih memulihkan lingkungan hidup. Sehingga kawasan yang sangat penting ini dapat dipulihkan dari krisis ekologi yang selama ini terjadi dari investasi rakus ruang dan lebih eksploitatif.

Di Kota Sawahlunto, misalnya, WALHI bersama ibu-ibu pejuang lingkungan dan korban dari perusahaan tambang batu bara, membangun suatu inisiatifekonomi baru, memanfaatkan pekarangan rumah dengan budidaya madu kelulut. Inisiatif ini telah mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa kita mesti berani keluar dan meninggalkan ekonomi yang eksploitatif, tidak ramah lingkungan dan berpotensi melanggar hak-hak rakyat serta menurukan kualitas lingkungan hidup, yaitu batubara ke ekonomi yang lebih produktif, adil bagi lingkungan dan adil bagi masyaraiat.

Semenjak budidaya madu kelulut yang diinisiasi oleh ibu-ibu pejuang lingkungan di Desa Sikalang, maka pemerintahan desa dan elemen pemerintahan lainnya, mulai berpikir ulang bahwa ekonomi batubara yang telah diwariskan sejak zaman Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka hanya melahirkan penderitaan dan persoalan lingkugan bagi Kota Sawahlunto. Untuk itu mesti keluar dengan ide dan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjuyan.

Di Kabupaten Solok, WALHI bersama para pejuang di selingkar Gunung Talang dan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil berhasil mengagalkan rencana investasi pembangkit lkistrk tenaga panas bumi. Perjuangan ini menjadi sangat penting, karena proses investasi yang mengabaikan hak rakyat dan lingkungan tidak boleh dibiarkan ada di Sumbar. Investasi seperti itu, tidak hanya merugikan lingkungan dan merampas ruang hidup rakyat tapi di masa depan juga akan menjadi beban bagi negara.

Masih di Kabupaten Solok juga, WALHI bersama tokoh masyarakat dan adat berhasil mendesak negara untuk menghukum dan menghentikan investasi yang mencoba mereklamasi Danau Singkarak secara melawan huum. Akhirnya perusahaan tersebut dihukum menghentikan investasinya dan memulihkan Danau Singkarak.

Pada sektor pertambangan, gerakan yang dibangun secara kolektif bersamaorganisasi masyarakat sipil lainnya melibatkan para pakar dari berbagai kampus di Sumbar, telah mendorong pemerintah menghukum perusahaan tambang di Kawasan Air Dingin yang selama ini mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan hidup untuk menerapkan dan menghentikan praktek-praktek tersbut.

Karena Air Dingin merupaan kawasan penting yang menghubungkan antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Sumbar juga menghubungkan Sumbar dengan Jambi melalui Kerinci. Pembiaran aktivitas tambang di kawasan yang rentan terhadap bencana dan prakteknya tidak baik secara ekologi, telah menjadi beban bagi negara. Saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga tengah menyelidiki dugaan korupsi sektor tambang karena aktivitas tambangnya kemudian menyebabkan kerusakan ekologis dan menjadi beban bagi keuangan negara.

Di Kabupaten Solok Selatan bersama-sama pejuang dari Nagari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin, KPA Winalsa, LBH Padang, Perkumpulan Qbar, PBHI Sumatera Barat dan elemen masyarakat sipil lainnya, bersama-sama berjuang untuk menghentikan praktek investasi perkebunan kelapa sawit PT RAP yang melanggar hak-hak rakyat.

Dulu, masyarakat Bidar Alam telah menjaga Republik Indonesia melalui Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Para pejuang PDRI dahulunya tinggal di nagari ini dan dibantu secara bergotong-royong oleh masyarakat Bidar Alam. Masyarakat melebur bersama perjuangan PDRI. Tentu semangat ini mengantarkan masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin dan elemen masyarakat sipil lainnya tidak boleh membiarkan praktek investasi yang melanggar hak-hak rakyat. Apa lagi itu dilakukan di nagari yang pernah menyelamatkan Indonesia melalui perjuangan PDRI.

Perjuangan hak-hak masyarakat tersebut, sejauh ini berhasil. Hak-hak rakyat yang selama ini tak pernah diberikan oleh perusahaan, dirampas oleh perusahaan, kini tanah dikuasai kembali oleh masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin. Meskipun masyarakat telah kembali menguasai tanahnya, tentu perjuangan tidak berhenti di sini.

Hari ini dan ke depan, masyarakat terus menyatukan kekuatan bersama elemen masyaraiat lainnya untuk menyiapkan diri dengan segala kemungkinan penyalahgunaan kekuasan dan hukum oleh perusahaan untuk kembali ke Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin, merampas apa yang menjadi hak rakyat. Dan dengan tekad yang bulat dengan semangat menghentikan segala investasi yang rakus ruang dan merampok hak-hak rakyat tidak boleh lagi terjadi sana.

Selain program advokasi, di Nagari Padang Gantiang, Solok Selatan, WALHI bersama tokoh dan elemen masyarakat mencoba insiatif tanaman jernang. Tanaman jernang sebagai tanaman hutan, tidak hanya sebagai ekonomi bagi masyarakat Padang Gantiang tapi juga simbol perlawanan dari ekspansi rakus ruang perkebunan kelapa sawit, yang masuk merangsek ke kampung-kampung menguasai tanah masyarakat dan kemudian menimbulkan konflik demi konflik. Tanaman jernang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi tapi juga memulihkan ekologi dan menghentikan investasi yang tidak baik secara lingkungan dan juga keadilan ruang dan generasi di Nagari Padang Gantiang.

Sementara, di Nagari Lubuk Gadang, WALHI bersama petani kopi dan KPA Winalsa juga mencoba melawan sistem ekonomi kapitalis yang selama ini menguasai sistem ekonomi kopi dengan menyatukan kekuatan, membangun kesadaran kolektif dengan pendidikan dan pengetahuan dari hulu hingga ke hilir bisnis ekonomi. Saat ini masyarakat telah mengorganisir diri melalui Koperasi Kopi Rakyat. Melalui wadah kolektif ini, kemudian petani kopi bertumbuh secara bersama. Hari ini, sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan petani kopi telah mengantarkan petani lebih sejahtera dibandingkan selama ini tergantung sistem ekonomi kopi yang sifatnya kapitalistik menindas.

Hari ini praktek budidaya, pengolahan kopi telah membuat petani kopi lebih percaya diri dan masuk terhubung dengan akses pasar ekonomi dan ekologi. Karena praktek pertanian yang dilakukan mulai bergeser dari sistem konvensional yang mengandalkan pupuk pestisida yang mengandung racun ke pertanian yang ramah lingkungan.

Untuk merawat dan menjaga gerakan kolektif itu, WALHI dengan dukungan GLA melalui Program GLA juga membangun akademi ekologi Pondok Belajar Pangan Berkelanjutan.

Akademi ini terhubung dengan komunitas rakyat, masyarakat adat dan pemuda. Pondok belajar didirikan di atas lahan seluas 1.600 meter persegi, bangunan kayu dua lantai, dilengkapi dengan fasilitas ruang belajar, ruang istirahat, alat roasting kopi dan di lahannya juga tersedia budidaya maggot, madu kelulut, lahan untuk mempraktekkan pertanian terpadu yang ramah lingkungan seperti sawah pokok murah. Juga ada kolam ikan untuk mempraktekkan budidaya perikanan. Dan juga aneka tanaman pangan.

Pondok Belajar Pangan berkelanjutan ini menjadi tempat dan ruang yang bisa digunakan siapa saja, baik oleh Walhi dan komponennya. Maupun jaringan WALHI, termasuk oleh pemerintah, dunia pendidikan (sekolah maupun perguruan tinggi). WALHI sebagai rumah gerakan rakyat, menyiapkan pondok ini menjadi wadah yang bisa diakses semua pihak. Baik oleh bersama berkolaborasi membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Sehingga tantangan global yang kita hadapi hari ini seperti krisis iklim dapat kita jawab melalui pembangunan ekonomi di kampung-kampung dengan menjaga hutan, masyarakatnya sejahtera, dan hutannya tetap lestari.

Semua agenda yang dilakukan WALHI di Lanskap Mudiak Baduo, akan berkontribusi kepada menjaga hutan di lanskap ini, sebagai sumber penghidupan di dua provinsi, Sumatera Barat dan Jambi. Bahkan juga akan berdampak pada ekosistem Pantai Timur Pulau Sumatra. Dengan lahirnya inisiatif ekonomi, utamanya di dalam dan sekitar kawasan hutan yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan, maka segala tekanan lingkungan hidup seperti deforestasi yang semakin luas di kawasan hutan dapat ditekan dan dapat kita pulihkan. Sehingga pembangunan berkelanjutan betul dapat diterapkan di enam kab/kota di hulu DAS Batang Hari II dan akan berdampak situasi lingkungan hidup di Provinsi Jambi dan pantai timur Pulau Sumatra.

Inisiatif dan kerja-kerja kolektif yang selama ini dilakukan melalui dukungan Program GLA ke depan harus tetap dilanjutkan, karena melihat kebijakan kehutanan yang diluncurkan oleh pemerintah hari ini bergerak pada eksploitasi hutan. Hal ini sudah ke luar dari tujuan utama menjaga dan merawat hutan unruk masa depan yang lebih adil. Ke depan, tekanan di sektor ke kehutanan melalui kebijakan nasonal akan jadi tantangan tersendiri dan upaya yang selama ini kita lakukan, menyelamatkan Lanskap Mudiak Baduo terancam oleh kebujakan nasional. Untuk itu, insiiatif dan kerja kolektif selama ini harus terus dilanjutkan, sehingga daoat mendorong kebijakan di sektor kehutanan yang inklusif dan akan menjawan keadilan ruang dan antargenerasi, membawa manfaat untuk Sumbar, Jambi dan pantai timur Sumatera. (*)

Wengki Purwanto, Direktur WALHI Sumatera Barat

The post Menjaga Hulu Batanghari, Merajut Lanskap “Mudiak Baduo” appeared first on Langgam.id.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Dharmasraya beserta anggota, unsur Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, para Asisten dan Kepala Bagian Setda Batanghari, Para Kepala OPD serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa kegiatan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada.

Dalam kesepakatan tersebut ada empat ruang lingkup antara lain, pertama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi, kedua peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang pengembangan program informasi dan teknologi. Ketiga bidang perhubungan koperasi ekonomi sosial budaya dan infrastruktur usaha kecil dan UMKM agribisnis dan industri ekowisata.

Serta yang terakhir program-program dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tidak bertentangan dengan visi dan misi baik Kabupaten Batanghari maupun Kabupaten Dharmasraya.

“Ada empat ruang lingkup dalam kesepakatan bersama antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Batanghari. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi sebuah langkah positif, demi menghasilkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang nantinya akan menguntungkan semua pihak,” kata Sutan Riska.

Sementara menurut Bupati Batanghari dalam sambutannya, mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Batanghari menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Atas kesediaannya melaksanakan serta memfasilitasi penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat.

“Sebagai wujud sinergi kita dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, secara bertahap berkesinambungan efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki,” beber Bupati Batanghari.

Katanya lagi, demi tercapainya kesepakatan bersama yang telah ditandatangani, ini merupakan sebuah langkah positif demi menghasilkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang tentunya saling menguntungkan semua pihak. Hal ini tentu sejalan dengan keturunan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020, tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Kesepakatan bersama yang dibangun ini hendaknya dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemakmuran dan kemajuan bangsa.

“Kami sangat menyadari bahwa kesepakatan bersama yang kita bangun saat ini merupakan potensi yang bernilai strategis untuk bersama-sama kita optimalkan. Dalam mendukung terwujudnya visi kabupaten Batanghari tangguh terdepan, agamis, nyaman, gotong-royong bermutu dan harmonis,” tegas Bupati Batanghari.

Selain itu juga, Bupati mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam kesepakatan bersama untuk proaktif berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari. Sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Sehingga apa yang menjadi tujuan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dapat tercapai, karena kerjasama yang dibangun saat ini merupakan potensi yang bernilai strategis untuk bersama-sama kita optimalkan dalam mendukung terwujudnya perkembangan di kedua belah pihak, baik di Kabupaten Dharmasraya maupun di Kabupaten Batanghari.

“Saya berharapan semoga melalui kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang optimal, serta berkualitas. Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya harapan kita bersama,” pungkas Bupati. (YH)

The post Dharmasraya dan Batanghari Jalin 4 Kesepakatan appeared first on Langgam.id.

Langkah awal mewujudkan komitmen itu, Doni mengumpulkan sejumlah perwakilan kepala daerah dari tiga provinsi. Masing-masing Sumbar, Riau dan Jambi, serta perwakilan lembaga terkait termasuk TNI dan Polri. Rapat koordinasi kerusakan ekosistem akibat penambangan di Batanghari itu digelar di Gedung Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Kepala BNPB mengaku khawatir dengan kondisi aliran sungai tersebut setelah meninjau Bukit Mindawa, bekas lokasi pertambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya pada Rabu (6/11/2019).

“Penggunaan merkuri dalam aktivitas pertambangan secara tidak langsung merusak lingkungan di sepanjang aliran sungai,” katanya.

Meski aktivitas penambangan liar itu telah berhenti sejak 2007, namun dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran merkuri masih dirasakan hingga hari ini.

“Banyak tanaman dan pohon yang sudah dicoba untuk ditanam di lokasi ini, namun sudah 12 tahun tidak satupun yang berhasil tumbuh,” ujarnya dalam rilis BNPB.

Selain mencemari lingkungan, merkuri juga menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, baik dari ibu hamil, bayi, anak-anak, usia dewasa bahkan lanjut usia.

Di sisi lain, untuk mencegah praktek penambangan ilegal, pemerintah harus serius dalam penegakan hukum. Selain itu juga mengupayakan alih profesi para pekerja tambang.

Dalam hal ini, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) di Banyumas telah mencoba mengalihkan profesi penambang ilegal menjadi petani.

Doni juga memberikan solusi lain di bidang wisata, peternakan dan perkebunan produktif berkelanjutan lainnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mementingkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

“Saya orang paling depan yang membela rakyat dari merkuri. Apa kita rela masyarakat cacat seumur hidup? Tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu jaga alam,” ujar jenderal asal Tanah Datar itu.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang turut hadir dalam rapat koordinasi itu memaparkan kondisi kerusakan Batanghari dan solusi yang akan dilakukan.

Menurutnya, kandungan merkuri di Batanghari membahayakan makhluk hidup di sekitar. Hal ini juga terbukti di kawasan bekas tambang emas Tebing Tinggi yang tercemar dan sulit bagi tanaman untuk hidup.

“Batanghari keruh. Kami hanya bisa melihat Batanghari jernih seminggu sebelum dan sesudah lebaran,” katanya.

Sutan Riska berharap sungai Batanghari bisa kembali jernih, sejuk dan indah. Juga bisa menghasilkan ikan yang aman dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein.

Batanghari juga diharapkan akan kembali menjadi zona penyangga lingkungan hidup, kawasan sekitar sungai bisa direboisasi dan dapat juga digunakan untuk sarana transportssi, pusat kebudayaan dan kearifan lokal serta untuk pariwisata. (*/ICA)

The post Resep Pencegahan Dampak Mercuri Batanghari Dharmasraya dari Kepala BNPB appeared first on Langgam.id.

Menurutnya, semua pihak harus berkolaborasi dalam memperbaiki Batanghari yang tercemar oleh limbah merkuri. Hal itu dikatakannya saat meninjau kawasan bekas tambang emas di Nagari Tabing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya.

Berdasarkan penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim Institut Teknologi Bandung (ITB), konsentrasi Merkuri (Hg) secara umum di lingkungan (udara, sungai, sedimen, tanah, tanaman) di dua nagari yang diteliti di Dharmasraya, sudah melebihi baku mutu.

Kandungan merkuri di Batanghari membahayakan di sungai yang mengalir hingga ke Selat Malaka itu membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Hal ini juga terbukti di kawasan bekas tambang emas Tebing Tinggi yang tercemar dan sulit bagi tanaman untuk hidup.

Doni mengatakan penataan sungai adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup RI. BNPB bisa membantu dalam upaya edukasi, sosialisasi, dan yang berhubungan dengan upaya vegetasi.

“BNPB juga bisa membantu program yang berhubungan dengan upaya pencegahan dengan mencari partner lokal, agar penduduk yang semula menambang dengan bahan berbahaya beralih profesi,” katanya.

Menurutnya masyarakat bisa beralih bekerja di bidang perdagangan dan pengelolaan makanan. Ia mengatakan hal penting diperbaiki dulu untuk memulihkan sungai adalah memperbaiki manusianya terlebih dahulu. Karena manusia yang mengakibatkan alam menjadi rusak.

“Jadi pertama mengubah perilaku manusianya dulu, ini tidak bisa diperbaiki sendiri, pusat dan daerah, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat harus berkolaborasi,” katanya.

Ia menceritakan pengalaman memperbaiki sungai Citarum yang juga dikenal sebagai sungai terkotor di dunia. Menurutnya dari pengalaman tersebut pemulihan bisa dilakukan dalam rentang waktu sekitar 7 tahun jika berjalan sesuai yang direncanakan.

“Yang paling utama bagaimana bisa mengubah perilaku, kemudian pelibatan semua pihak, mengubah itu juga ada tahapannya seperti pendekatan budaya, kearifan lokal, dan pendekatan secara personal,” katanya.

Seperti yang dilakukan saat memperbaiki Sungai Citarum, tim langsung tinggal di rumah masyarakat sekitar. Sehingga terjadi proses edukasi secara langsung. Petugas juga bergantian tinggal di rumah masyarakat.

“Ini kita harapkan kedepan dengan pendekatan persuasif, secara budaya, agama dapat diterima masyarakat,” ujarnya.

BNPB juga bisa mendorong pemerintah provinsi Sumbar agar bisa segera memperbaiki Sungai Batanghari secara bersama. Apalagi sungai Batanghari tidak hanya melewati Kabupaten Dharmasraya, tetapi juga Kabupaten Solok dan Solok Selatan. (Rahmadi/HM)

The post Kepala BNPB Turun ke Dharmasraya, Tinjau Dampak Pencemaran Merkuri di Batanghari appeared first on Langgam.id.

Sekretaris Daerah Pemkab Dharmasraya Adlisman diminta Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan untuk merancang tawaran kerja sama tersebut.

“Hari ini kita rapat dengan OPD terkait untuk menggali potensi kerja sama. Apa yang kemungkinan bisa dilakukan dalam agenda pembangunan daerah,” kata Adlisman, usai memimpin rapat, Senin (7/20/2019), sebagaimana dilansir rilis Humas Pemkab.

Menurutnya, daerah yang masuk dalam wilayah DAS (daerah aliran sungai) Batanghari adalah Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, Kabupaten Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi.

“Delapan kabupaten dan kota tersebut, pada zaman dahulu diyakini menjadi perlintasan perdagangan yang sangat maju. Hal ini sesuai dengan ditemukannya berbagai bukti arkeologi dan kesejarahan di sepanjang aliran sungai Batanghari.”

Selain itu, di delapan kabupaten dan kota tersebut memiliki banyak kesamaan dalam bidang budaya dan potensi sunberdaya alam yang dimilikinya.

Pemkab Dharmasraya berharap kerja sama tersebut bisa difasilitasi oleh Pemprov Sumbar dan Pemprov Jambi.

“Kita akan bicara dengan Pemprov Sumbar agar dapat melakukan fasilitasi kerjasama dengan Pemprov Jambi. Selanjutnya kita akan melakukan penjajakan dengan delapan kabupaten di DAS Batanghari. Dan juga akan meyakinkan pemerintah pusat untuk sama sama terlibat dalam membina dan menguatkan kerjasama yang nantinya akan dilakukan,” kata Sekda Adlisman.

Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Penggunaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ria Rosmayani Damopoli membagi hasil penelitiannya dengan tim ITB tentang kondisi pencemaran di Batanghari dan Dharmasraya.

Ria berbicara dalam Sarasehan Budaya Untuk memperingati Hari Maritim Nasional yang digelar Pemkab Dharmasraya menggelar di Komplek Candi Pulau Sawah, Nagari Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Senin (23/9/2019).

Menurutnya, hasil penelitian menunjukkan, konsentrasi Merkuri (Hg) secara umum di lingkungan (udara, sungai, sedimen, tanah, tanaman) di dua nagari yang diteliti di Dharmasraya, sudah melebihi baku mutu.

“Konsentrasi merkuri (Hg) secara umum di sampel tubuh responden dewasa (urin, kuku, rambut) dan responden anak (urin dan darah) sudah melebihi nilai ambang batas sesuai standar internasional (WHO),” katanya.

Dampak kesehatan dari tingginya merkuri, menurut Ria, secara umum sudah terlihat dari hasil pemeriksaan responden. “Perlu dilakukan upaya segera dan terintegrasi agar pencemaran ini tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh,” ujarnya.

Hal tersebut, menurutnya, karena kandungan merkuri yang dipakai dalam pertambangan emas di Batanghari telah menimbulkan gangguan kesehatan.

“Dua dari 31 responden di Kecamatan IX Koto mengalami kelainan tulang/sendi, seperti osteoarthritis dan deformitas kontraktur. Selain itu 8 orang mengalami Hipertensi Grade I. Sementara,1 dari 18 responden di Kecamatan Sitiung memiliki gangguan jantung dan 2 responden mengalami hipertensi Grade I.” (*/SS)

The post Dharmasraya Tawarkan Kerja Sama 8 Kabupaten dan Kota Sepanjang Aliran Batanghari appeared first on Langgam.id.