Polres Tanah Datar pun telah menyebar bantuan sosial kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM sejak 6 September 2022. Kepedulian itu terus berlangsung sampai sekarang sesuai instruksi Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra.

Kapolres Tanah Datar, AKBP Ruly Indra Wijayanto mengatakan, pihaknya telah menyebarkan bantuan sosial kurang lebih 800 paket sembako. Bantuan ini tentunya akan meringankan bagi yang membutuhkan.

“Kami menyikapi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Ini Sebagai wujud kepedulian, membantu masyarakat,” kata Ruly saat dihubungi langgam.id, Rabu (14/9/2022).

Ruly mengungkapkan, sasaran bantuan sosial ini mulai dari sopir angkot, ojek pangkalan dan terutama warga terdampak kenaikan BBM. Kegiatan pembagian bantuan sosial juga dilakukan secara door to door atau ketuk pintu.

“Sampai sekarang terus berjalan. Bergantian dengan sasaran berbeda dan yang membutuhkan, warga kurang mampu,” jelasnya.

Bentuk kepedulian ini berlanjut hingga ke tingkat jajaran polsek dan satuan di Polres Tanah Datar. Ruly menyebutkan, terdapat 11 polsek yang terus menyebar paket sembako kepada masyarakat.

“Ini bentuk perhatian kami, walaupun nilainya tidak seberapa,” tuturnya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Polres Tanah Datar Terus Sebar Bansos untuk Warga Terdampak Kenaikan BBM appeared first on Langgam.id.

Rapat ini dilaksanakan di gedung DPRD Padang di Jalan Sawahan, Jumat (22/10/2021).

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengaku kecewa dengan Pemko Padang karena pemerintah tidak memberitahukan dari awal, apa permasalahannya sehingga bansos belum juga disalurkan.

“Seharusnya eksekutif mengkomunikasikan dengan legislatif tentang permasalahan yang terjadi. Komunikasi ini tidak berjalan dengan baik hingga proses pembahasan telah terjadi,” ucapnya.

Ia juga meminta Pemko Padang melalui dinas terkait untuk menyegerakan pencairan sebelum tutup tahun 2021. Apalagi tahun 2021 tersisa dua bulan lagi.

“Kami meminta Pemko Padang melalui dinas terkait segera mencairkan bansos tersebut, karena kami terus dikejar masyarakat,” katanya.

Setelah melakukan pertemuan, ia menjelaskan permasalahan terjadi karena terjadinya double data warga menerima bansos selain permasalan yang lain.

“Seharusnya dari awal dinas terkait menginformasikan ini. Tidak mendiamkan saja. Jangan sampai menunggu 31 Desember hingga kalang kabut melakukan pencairan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Padang Afriadi  menjelaskan penyebab bansos melalui pokir DPRD tidak cair disebabkan beberapa permasalahan.

Yaitu kata Afriadi, seperti proposal yang tidak cocok serta penerima bansos tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Soal Konflik Lahan Warga Teluk Bayur, DPRD Padang Sebut Ada 2 Opsi

“Alhamdullilah, anggota DPRD dapat mengerti penyebab bansos tersebut belum cair. Oleh karena itu kita saat ini sedang mengupayakan agar bansos segera dicairkan karena menyangkut kinerja kami,” ucapnya.

Afriadi menambahkan, pada saat ini 24 bansos dari pokir anggota DPRD Padang yang belum cair. Tercatat sebanyak 25 orang anggota DPRD Padang menitipkan pokirnya di Dinas Sosial Kota Padang.

“Saat ini baru satu orang anggota DPRD yang pokirnya sudah cair, 24 orang lagi sedang kita upayakan pencairannya,” katanya.

The post Bansos Pokir di Padang Belum Cair, DPRD: Kami Terus Dikejar Warga appeared first on Langgam.id.

“Paling lambat 20 Agustus semua sudah tersalurkan. Bantuan akan disalurkan pada 8,8 juta keluarga penerima bantuan,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (12/8/2021).

Ia memastikan data penerima bansos dari Kementerian Sosial telah diperbarui sehingga bantuan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Kota Padang Terima Total 15.405 Paket Bantuan untuk Warga Terdampak PPKM

Bulog secara bertahap akan menyalurkan bantuan beras bansos ke 28,8 juta penerima manfaat. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 20 juta Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram.

Adapun pada tahap kedua, bantuan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau penerima kartu sembako non-PKH. Dalam proses pendistribusiannya, Bulog dibantu oleh PT Pos Indonesia dan CEO DNR Corporation sebagai transporter.

The post Bulog Pastikan Penyaluran Beras Bansos PPKM Tahap II Kelar 20 Agustus appeared first on Langgam.id.

“Pokoknya tidak boleh ada pemotongan. Semuanya harus disampaikan kepada yang berhak. Ingat, ini orang lagi susah, jangan memanfaatkan orang susah untuk kepentingan pribadi ya,” kata Muhadjir seperti dikutip dari Tempo.co, Rabu (4/8/2021).

Muhadjir beberapa waktu lalu juga meninjau langsung distribusi bansos di sejumlah daerah. Dia mengaku masih menemui adanya warga miskin yang tidak menerima bansos.

Baca juga: Laboratorium Unand Galang Donasi Pengambilan Swab, Buntut Tak Ada Anggaran dari Pemprov Sumbar

Karena itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah teliti dalam mendata warga yang berhak menerima bansos. Selain itu warga yang tidak terdata juga bisa diusulkan untuk masuk dalam penerima bansos.

Dia mengatakan, Presiden RI Joko Widodo, juga tidak ingin warga yang benar-benar membutuhkan tidak menerima bansos.

“Jangan sampai ada warga yang kelewatan tidak mendapatkan bantuan. Kalau dia belum terjangkau oleh Bantuan Kemensos, ada bantuan dari Dana Desa atau kelurahan. Kalau belum juga, Pak Bupati, Wali Kota juga menyediakan anggaran dana refocusing APBD,” ujarnya.

The post Larang Pemotongan Bansos, Menko Muhadjir: Jangan Manfaatkan Orang Susah appeared first on Langgam.id.

Salah seorang penerima bantuan Yuningsih mengaku sangat terkejut melihat personil Lapas Terbuka datang membawa bantuan ke rumah. Bantuan dari Kemenkumham RI melalui Lapas ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

“Kami sangat bersyukur kepada Allah dan terima kasih banyak atas bantuan Kemenkumham RI,” ujarnya.

Ningsih berharap, bantuan serupa bisa berlanjut selama pandemi ini. Sebab mereka mengaku sangat terdampak, karena suami bekerja sebagai buruh dan sekarang kegiatan sangat terbatas. Kedepannya, mereka berharap agar bantuan ini berkelanjutan.

“Kami terdampak, namu Alhamdulillah petugas Lapas masih peduli dengan kami,” ujarnya.

Kepala Lapas Terbuka kelas ll B Pasman Azhar mengataka, timnya sengaja melakukan pembagaian sembako secara berkeliling agar tepat sasaran dan mengurangi kerumunan. Sembako ini diharapkan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dilingkungan Lapas.

Petugas mengaku saat ini baru bisa membagikan sekitar 44 paket sembako. Mereka berusaha agar kedepannya bantuan bisa lebih banyak.

“Peket sembako ini lengkap, ada beras, gula, telur, gula, minyak makan, masker dan mie instan, semoga bisa membantu,” ujar Azhar.

Azhar berharap, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti biasa. Kegiatan ini adalah bagian dari bakti Kemenkumham terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Kegiatan ini berlangsung secara nasional, kami memilih door to door agar silaturahmi tetap terjaga,” sebutnya. (Ian/ABW).

The post Petugas Lapas di Pasaman Barat Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 appeared first on Langgam.id.

Kebijakan ini mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan memperpanjang PPKM Level 4. Kebijakan itu berlaku dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 untuk usaha menurunkan kasus covid-19.

“Sudah tahu semua PPKM diperpanjang, tidak ada perubahan aturan, tidak ada yang spesial bahkan ada sedikit pelonggaran,” kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy  di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (26/7/2021).

Dia melanjutkan, untuk pembatasan masih dilakukan meskipun tidak ada lagi penyekatan di perbatasan. Kemudian dilakukan pembatasan seperti tempat makan dan restoran, sudah dilakukan relaksasi.

Baca juga: 18 Kabupaten dan Kota di Sumbar Terapkan PPKM Level 3, Ini Ketentuannya

“Yang penting kita di hulu saja, sama-sama konsisten menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan,” ujarnya.

Selain itu terang Audy, untuk bantuan sosial akan diberikan lewat transfer rekening masing-masing penerima lewat kantor pos. Kemudian nanti akan diberikan bantuan berupa beras mulai besok Selasa (27/7/2021).

“Kalau jumlahnya belum tahu, sekarang mulai didroping dari pusat langsung berupa barang. Ada dari Bulog, angka pastinya besok,” ujarnya.

The post PPKM Berlanjut, Pemprov Sumbar Bakal Salurkan Bansos appeared first on Langgam.id.

Kasus yang disinyalir negara mengalami kerugian ratusan juta itu mencuat berawal dari laporan masyarakat ke Polresta Padang. Berikut fakta-fakta dalam kasus ini yang dirangkum langgam.id

1. Dana Pokir Diperuntukkan untuk Bansos Covid-19

Polisi mengungkap dugaan penyelewengan dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19 ke masyarakat. Dana pokir ini dititipkan kepada Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana.

Namun dari laporan masyarakat, dana pokir yang diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Begitupun terkait dalam hal jumlah nominal pemberian bansos.

Baca  juga: Dugaan Penyelewengan Dana Pokir Wakil Ketua DPRD Padang Terkait Bansos Covid-19

“Dana pokir tersebut anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta,” kata Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir diwawancarai beberapa waktu lalu.

2. Ilham Maulana Sempat Mangkir Dipanggil Polisi

Laporan masyarakat terkait kasus ini diketahui masuk sejak April 2021. Pasca laporan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan memanggil Ilham Maulana untuk dimintai keterangan.

Hanya saja, beberapa kali Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat ini tak memenuhi panggilan polisi. Pertama, pemanggilan dilakukan pada 11 Juni 2021, namun tidak hadir lantaran diinformasikan sedang sakit.

Pihak kepolisian kembali mengirimkan surat pemanggilan ulang dan dijadwalkan pemeriksaan pada 14 Juni 2021. Namun lagi-lagi Ilham Maulana tak dapat hadir.

Ilham Maulana mengirimkan surat pengajuan pengunduran jadwal ulang. Ia beralasan ikut pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Jadi yang bersangkutan tidak datang sudah ngirim surat. Dia beralasan ada kunjungan kerja ke Jogjakarta,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda.

Akhirnya, pada 18 Juni 2021, Ilham Maulana memenuhi panggilan polisi. Ia diperiksa di Polresta Padang. Setelah itu, dilakukan gelar perkara di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar).

The post Fakta-fakta Kasus Korupsi Dana Pokir Pimpinan DPRD Padang appeared first on Langgam.id.

Kasat Binmas Polres Bukittinggi AKP Dwi Purwito mengatakan hari ini pihaknya menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada pedagang kaki lima, pedagang keliling atau menggunakan gerobak yang terdampak PPKM Darurat di Pasar Aur Kuning dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

“Sebelum diserahkan, kami sebelumnya berkomunikasi dengan penerima, apakah mereka terdampak dari PPKM Darurat,” katanya.

Lanjutnya, bansos PPKM Darurat ini terdiri dari 20 peket sembako yang diserahkan pada hari ini yakni berupa, beras 5 Kg dan mie instan sebanyak 5 bungkus.

“Harapnya, bantuan ini dapat meringankan pedagang yang terdampak PPKM Darurat yang tidak berjualan,” jelasnya.

Sebelumnya, Polres Bukittinggi juga menyerahkan bantu sembako kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Bantuan tersebut akan diserahkan secara bertahap. (KW/ABW)

The post PPKM Darurat Bukittinggi, Polisi Salurkan Bansos ke Pedagang Pasar Bawah dan Aur Kuning appeared first on Langgam.id.

“Untuk bantuan selama PPKM Darurat, kita belum dapat finalisasi bagaimana prosedurnya,” katanya saat diskusi virtual yang diadakan Harian Koran Singgalang, Jumat (17/7/2021).

Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menghubungi Menko Perekonomian untuk membicarakan solusi dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Mengingat banyaknya refocusing dana dan anggaran yang dihabiskan untuk penanganan covid-19.

Baca juga: Bansos PPKM Darurat di Sumbar Belum Disalurkan, Ini Penyebabnya

“Kita sedang koordinasi dengan pemerintah pusat terkait solusi apa yang harus dilakukan dengan anggaran yang sudah tergerus ini untuk menutupi kekurangan ekonomi,” katanya.

Apalagi menurutnya saat ini banyak refocusing dana untuk penanganan covid-19. Audy menyebut, PPKM darurat berdampak cukup besar pada perekonomian Sumbar.

“PPKM Darurat sangat berdampak pada sektor ekonomi masyarakat terlebih Sumatra Barat tidak mempunyai kesiapan anggaran dalam menutupi kekurangan ekonomi masyarakat,”

The post Penyaluran Bansos PPKM Darurat Sumbar Tunggu Arahan Pusat appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Sosial Sumbar Jumaidi mengatakan bansos belum akan dibagikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Dinsos Sumbar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Sosial terkait penyaluran bantuan sosial tersebut.

“Kita masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian sosial. Saat ini kita belum bisa mengetahui pasti kapan, siapa, dan berapa besaran bansos tersebut,” katanya, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Catat, Ini 11 Titik Penyekatan di Bukittinggi Selama PPKM Darurat

Ia meneruskan, Bansos PPKM Darurat di Sumbar yang akan diberikan berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap kepala keluarga yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam penyaluran bantuan sosial ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bulog. Bulog Wilayah Sumbar menurutnya siap bila diminta untuk segera menyalurkan beras bantuan untuk penerima PKH dan BLT tersebut di momen PPKM Darurat.

“Sebenarnya ini lebih ke kabupaten kota. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tunggu saja dulu petunjuk teknis dari pusat,” katanya. (Rahmadi/ABW)

The post Bansos PPKM Darurat di Sumbar Belum Disalurkan, Ini Penyebabnya appeared first on Langgam.id.