Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani mengaku bansos yang diduga diselewengkan ialah bansos non tunai yang disalurkan Kantor Pos.

Sesuai SOP penyaluran bansos tersebut diberikan langsung kepada penerima yang sudah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

“Kita telusuri, kita praduga tidak bersalah saja. Kenapa ini bisa terjadi. Kalau ditemukan bukti yang kuat kita serahkan pada proses hukum yang berlaku,” ujar Heriza Syafani, dikutip dari laman Kominfo, Senin (6/11/2023)

Heriza menambahkan pekerja sosial masyarakat (PSM) hanya bertugas mendata, masyarakat untuk dimasukan ke DTKS. Kemudian data yang dikumpulkan PSM akan diverifikasi Kementerian sosial melalui dinas sosial Padang

Data-data yang berhak mendapatkan bantuan nantinya diserahkan Kemensos, dan penyalurannya melalui kantor pos.

“Tugas mereka (PSM) hanya melakukan pendampingan, bukan mengeksekusi bantuan tadi. Bantuan tadi disalurkan kepada si penerima, kalau memang PSM mendampingi, silahkan mendampingi, kalau menerima langsung tidak boleh,” katanya.

Ia menekankan, hingga saat ini pihaknya bersama kecamatan masih mengumpulkan bukti-bukti. Kalau memang terbukti secara hukum, maka akan diserahkan ke pihak berwajib. (*/Fs)

The post Dugaan Penyelewengan Dana Bansos, Pemko Padang Telusuri Penyaluran appeared first on Langgam.id.

Dinas Kominfo Kota Padang Panjang merilis, bantuan sosial tersebut diterima 819 keluarga penerima manfaat (KPM). Menurut data itu, mestinya 918 penerima bansos di 2 kelurahan. Tercatat, 99 orang tidak hadir mengambil bantuannya.

Data yang didapatkan Kominfo dari Kantor Pos Padang Panjang, penerima manfaat paling banyak tidak bisa datang sesuai jadwal adalah di Kelurahan Silaing Bawah di Kecamatan Padang Panjang Barat. Di kelurahan ini, dari 395 yang terdata, 56 orang di antaranya berhalangan hadir. Hanya 339 penerima manfaat yang datang dan mendapatkan bantuan dengan total tersalurkan Rp 101,7 juta.

Selanjutnya, di Kelurahan Kampuang Manggis, kecamatan yang sama, sebanyak 43 orang tidak hadir dengan alasan tertentu. Di wilayah ini, tersalurkan bantuan Rp 144 juta yang diterima 480 orang dari 523 yang terdata.

Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Padang Panjang Osman Bin Nur mengatakan, bagi warga yang berhalangan datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, bisa mengambil langsung ke Kantor Pos setiap hari kerja. “Syarat yang mesti dibawa adalah KTP asli, dua lembar fotocopy KTP dan KK,” katanya, sebagaimana dirilis akun resmi Kominfo Padang Panjang. (*/SS)

The post Padang Panjang Telah Salurkan Rp245,7 Juta Bansos Kemensos Tahap 2 appeared first on Langgam.id.

“Kita menindaklanjuti sebanyak 26 pengaduan yang masuk ke Rumah Aspirasi, pengaduan terkait bansos dan bantuan UMKM,” terang Kepala Inspektorat Kota Padang Panjang, Syahril, Kamis (24/12/2020) sebagaiman dikutip dari situs Kominfo Padang Panjang.

Ia menyebut, pengaduan tersebut berupa data ganda, dugaan penyimpangan data penerima, hingga usulan untuk penerima bantuan. Pihaknya juga telah bergerak cepat dalam menindaklanjuti seluruh pengaduan. “Kita tindaklanjuti segera, beberapa ada yang selesai dalam hitunga menit,” ujarnya.

Menurutnya, Inspektorat Kota Padang Panjang akan terus mengawal seluruh proses penyaluran bansos dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak covid-19. Ia juga menegaskan agar penyaluran bansos dapat bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Inspektorat tidak akan menoleransi sedikit pun terhadap aparat yang berbuat curang dalam penyaluran bantuan ini,” tegas Syahril.

Jika ditemukan adanya kecurangan, ia mengimbau masyarakat tak ragu melaporkan. “Jika tau adanya pelanggaran dalam penyaluran bansos maupun bantuan UMKM, dapat langsung melaporkan ke Rumah Aspirasi yang berada di Kelurahan Silaing Atas,” tambahnya.(Farhan/Ela)

The post Salurkan Bansos Covid-19, Pemko Padang Panjang Temukan 26 Pelanggaran appeared first on Langgam.id.

“Untuk penerima BST, saya minta dilakukan validasi ulang agar penerimanya tidak orang yang itu-itu saja. Masih banyak yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagaimana dilansir laman kemsos.go.id, Jumat (20/11).

Perpanjangan program BST bertujuan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional sejumlah 10 juta KPM pada 34 provinsi. Adapun anggaran yang disiapkan untuk menyalurkan BST sebesar Rp12 triliun.

Selain BST, program bansos pangan program sembako juga diperpanjang untuk 18,8 juta KPM, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp45,12 triliun.

Keputusan memperpanjang ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi Covid-19 ini.

“Saya sebagai Mensos senantiasa berjuang dan selalu berusaha agar para penerima bantuan pada masa pandemi ini tidak bertambah susah karena terkena dampak Covid-19,” ujar Mensos.

Lebih lanjut, Juliari menyampaikan pesan kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan bansos, khususnya yang terdampak Covid-19 dapat mengajukan diri ke pemerintah daerah untuk dilakukan pendataan terlebih dahulu.

“Apabila ada yang merasa belum pernah dapat apa-apa (bansos) sama sekali datang ke dinas sosial atau kantor kecamatan seperti ini, sampaikan,” ujarnya.

Dengan adanya peran aktif masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial untuk melaporkan diri ke petugas daerah, imbuhnya, maka bantuan bisa diberikan sesuai dengan kriteria dari pendataan yang dilakukan.

“Insyaallah melalui pemerintah daerah kita bisa memberikan bantuan, nanti tinggal dilihat saja bentuknya apakah tunai, apakah barang, apakah nontunai nanti akan disesuaikan,” pungkasnya. (Osh)

The post Bansos Tunai Diperpanjang Hingga Tahun 2021 appeared first on Langgam.id.

The post Bantuan Sosial Tunai Tahap II untuk Warga Tanah Datar Rp500 Ribu Tiap KK appeared first on Langgam.id.

“Jadwal pertama besok, ada 8 Kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Pariaman Tengah. Kelurahan Kampung Perak jam 8.30-9.15 WIB. Kelurahan Jawi-Jawi I jam 9.15-10.00 WIB. Kelurahan Jawi-Jawi II jam 10.00-11.00. Kelurahan Kampung Pondok jam 11.00-11.30. Kelurahan Pasir jam 11.30-12.00. Desa Pauh Barat jam 13.30-14.45. Kelurahan Karan Aur jam 14.45-15.30. Kelurahan Lohong jam 15.30-16.30. Kelurahan Pondok II jam 16.30-17.00,” ujar Afnil kepada tim media center Dinas Kominfo Kota Pariaman, Minggu (23/8/2020).

Afnil meminta kepada masyarakat dari 8 kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Pariaman Tengah tersebut, dapat datang tepat waktu. Karena Kantor Pos Pariaman sudah menetapkan jadwal, agar tidak ada penumpukan ketika pengambilan BST.

“Saat ini penyebaran Covid-19 cukup tinggi untuk Sumatera Barat. Kota Pariaman sudah berada di zona kuning dengan 10 kasus positif. Sehingga dengan dijadwalkan perjam untuk setiap kelurahan dan desa. Kita berharap pembayaran BST ini tidak menghadirkan klaster baru,” katanya, sebagaimana dirilis situs resmi Pemko.

Afnil juga menjelaskan jadwal selanjutnya pembayaran BST. Untuk Selasa 25 Agustus 2020, Desa Cimparuh, Kelurahan Alai Gelombang dan Kelurahan Jalan Baru. Kemudian, Kelurahan Jalan Kereta Api, Kelurahan Jati Hilir, Desa Kampung Baru, Kelurahan Kampung Jawa I. Juga, Kelurahan Kampung Jawa II dan Desa Jati Mudik, masih di Kecamatan Pariaman Tengah.

“Untuk Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Kecamatan Pariaman Selatan, ada 9 desa. Yaitu, Desa Taluk, Rambai, Kampung Apar, Balai Kuraitaji, Simpang, Marabau, Sikabu, Padang Cakur dan Desa Pasir Sunur,” tuturnya.

Pada Kamis 27 Agustus 2020 di Kecamatan Pariaman Utara ada 11 desa. Yaitu Desa Batang Kabung, Air Santok, Bato, Bungo Tanjung dan Kampung Baru Padusunan. Juga, Pakasai, Kampung Tangah, Sungai Sirah, Kajai, Kaluat dan Cubadak Mentawai.

“Untuk Jumat 28 Agustus 2020, Kecamatan Pariaman Tengah ada Desa Pauh Timur, Kelurahan Taratak, Desa Ujung Batung, Desa Rawang. Kecamatan Pariaman Utara ada Desa Apar, Ampalu, Cubadak Air, Cubadak Air Selatan, Manggung, Tanjung Sabar. Kecamatan Pariaman Selatan hanya 1 Desa yaitu Desa Batang Tajongkek,” urainya.

Selanjutnya pada Sabtu 29 Agustus 2020 Kecamatan Pariaman Timur (Desa Kampung Gadang, Sungai Pasak, Talago Sarik). Kemudian Kecamatan Pariaman Selatan (Desa Palak Aneh, Sungai Kasai, Pauh Kuraitaji dan Desa Toboh Palabah). “Jadwal pengambilan BST ini, dapat dilihat di Kantor Pos Pariaman. Serta di desa dan kelurahan masing-masing atau website pariamankota.go.id,” tutur Afnil. (*/SS)

The post Bantuan Sosial Tunai Tahap 4 dan 5 Cair di Pariaman Mulai Senin 24 Agustus appeared first on Langgam.id.

Baca juga: Pemko Padang Salurkan BLT Corona Tahap II untuk 62.127 KK

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengatakan, pihaknya akan membahas kelayakan rencana interpelasi terhadap Wali Kota Padang Mahyeldi pembagian BLT.

“Interpelasi kemarin muncul karena BLT belum diberikan, mau mempertanyakan itu. Sekarang sudah diberikan walaupun Perwakonya diganti, jadi selesai itu,” katanya Kamis (20/8/2020).

Baca juga: Alasan Wako Padang Belum Salurkan BLT Covid-19 Tahap 2

Sebelumnya, pemberian BLT itu berdasarkan Perwako nomor 33 tahun 2020 dan telah diberikan bantuan Rp600 ribu untuk bulan April. Sekarang diberikan dengan dasar Perwako nomor 41 A tahun 2020 dengan jumlah Rp300 ribu per bulan untuk bulan Mei dan Juni.

Menurutnya, Pemko Padang harus mengumpulkan data masyarakat yang belum menerima sama sekali sekitar 52 Kepala Keluarga (KK). Data itu juga harus divalidasi kembali agar jangan asal-asalan.

“Jangan terjadi permasalahan kemudian hari, ada nanti yang pantas menerima tapi tidak dapat. Ada pula yang tidak pantas tetapi mendapatkan, itu perlu disikapi kepala dinas sosial, lurah dan RT yang mendata,” katanya.

Interpelasi saat ini telah berproses di DPRD Padang. Pihaknya akan membicarakan kembali terkait rencana itu apakah dilanjutkan atau tidak. Hak interpelasi yang digagas Gerindra disepakati Fraksi Demokrat, Fraksi Golongan Karya, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Kita lihat nanti hasil pembicaraan dengan kawan-kawan itu, apakah lanjut atau tidak, kalau sudah ada kesepakatan nanti kita akan jelaskan,” katanya. (Rahmadi/ICA)

The post Soal Kelanjutan Interpelasi BLT Corona Pemko Padang, DPRD: Kita Lihat Nanti appeared first on Langgam.id.

Baca juga: Alasan Wako Padang Belum Salurkan BLT Covid-19 Tahap 2

Sekretaris Daerah (Sekda) Padang, Amasrul mengatakan, Pemko Padang telah menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat. Uang tersebut sudah diantar dari bank ke kelurahan, kemudian dibagikan ke masyarakat.

“Bantuan telah diberikan kepada masyarakat, kita salurkan melalui RT masing-masing,” katanya, Kamis (20/8/2020).

Dia menjelaskan, jumlah penerima bantuan kedua ini mencapai 62.127 kepala keluarga (KK). Pembagian dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. Setiap masyarakat dapat bantuan sebesar Rp600 ribu.

Jumlah tersebut dihitung Rp300 ribu per bulan. Jumlah yang diberikan merupakan dua bulan yaitu bantuan pada Mei dan Juni. Menurutnya, bantuan kali ini jumlahnya lebih sedikit dari yang pertama karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Jumlahnya Rp300 yang dikasih dua bulan, itu sesuai kemampuan keuangan daerah, aturannya kan sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Baca juga: Soal BLT Corona, 4 Fraksi DPRD Padang Sepakat Interpelasi Wali Kota

Sebelumnya, Pemerintah Kota Padang sudah membagikan BLT tahap I pada April lalu kepada 74 ribuan KK. Data penerima BLT tahap II ini diverifikasi dari penerima BLT tahap I tersebut.

“Tujuh puluh empat ribu itu sudah diverifikasi kembali. Akhirnya, data yang pasnya 62.127 KK,” terangnya.

Dia pun berharap masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dapat memaksimalkan BLT kali ini dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kebutuhan.

Menurutnya, Pemko akan memperlihat perkembangan ke depan apakah akan ada bantuan lagi atau tidak. (Rahmadi/ICA)

The post Pemko Padang Salurkan BLT Corona Tahap II untuk 62.127 KK appeared first on Langgam.id.

Menurutnya, Pemko Padang sebelumnya telah menetapkan memberikan bantuan selama tiga bulan yaitu pada April, Mei, dan Juni. Namun sampai saat ini, BLT yang terealisasi hanya untuk bulan April, sementara dua bulan lagi belum diberikan.

“Anggaran BLT covid-19 itu masih ada, tetapi kita tidak tahu mengapa ini belum juga dicairkan,” kata Mastilizal Aye di Padang, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, Pemko wajib memberikan karena hal itu sudah tertuang dalam peraturan wali kota nomor 33 tahun 2020 tentang pemberian bantuan uang kepada masyarakat terdampak covid-19.

“Tahap 2 harus diberikan ke masyarakat, tidak ada alasan bantuan tidak diberikan Pemko. Perwakonya sudah ada dan dibayarkan dari bulan April sampai masa tanggap darurat covid-19 pada bulan Juni, kalau tidak bisa ya jangan membuat Perwako seperti itu,” katanya.

Dana yang BLT yang disediakan katanya ada sekitar Rp77 miliar, sedangkan dana yang telah dicairkan pada tahap pertama Rp44 milyar. Kemudian, dana yang dibagikan itu juga ada dikembalikan kepada Pemko sebanyak sekitar Rp7 milyar.

Total Pemko Padang sudah melakukan refocusing sekitar Rp160 milyar. Itu dana untuk BLT bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, DPRD sudah menanyakan ke Pemko mengapa belum dicairkan. Waktu itu dijelaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bahwa Pemko Padang belum menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara lengkap dari kelurahan dan kecamatan.

“Padahal ada kelurahan dan kecamatan yang sudah lengkap, harusnya ke tempat tersebut diserahkan dulu ke masyarakat yang belum menerima,” katanya.

Sampai saat ini, realisasi baru satu bulan diberikan BLT yaitu April. Selain itu masih ada juga masyarakat yang belum menerima satu pun BLT. Data masyarakat yang belum menerima BLT harus dikumpulkan ke Dinas Sosial untuk diberikan.

“Kita akan terus mendesak Pemko Padang agar BLT segera diberikaan sebab itu hak masyarakat, ditambah lagi saat ini masyarakat betul-betul membutuhkan karena tahun ajaran baru,” katanya.

DPRD menurutnya juga sangat kecewa dengan kinerja Pemko Padang, karena tidak mampu menyelesaikan data yang berhak menerima bantuan. Padang sangat tertinggal dari daerah lain yang bahkan sudah memberikan bantuan sebanyak 3 kali.

“Tidak hanya masyarakat yang kecewa, DPRD juga kecewa dengan cara Pemko bekerja, mengumpulkan data saja alangkah lamanya, Padang sangat tertinggal dari daerah lain soal covid-19 ini, baru satu kali bantuan dan masih ada yang belum dapat,” katanya.

Pihaknya akan terus mendesak Pemko Padang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jika tidak kunjung diselesaikan, Fraksi Gerindra DPRD Padang akan mencoba menginisiasi interpelasi kepada Wali Kota Padang Mahyeldi sesuai instruksi DPD Gerindra Sumbar. (Rahmadi/ICA)

The post Anggota DPRD Minta Wali Kota Padang Cairkan Sisa BLT Corona appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Sosial Padang Afriadi mengatakan, pihaknya sedang mengumpulkan data. Jumlah penerima bantuan belum dapat diputuskan, kemungkinan akan bertambah jika dibanding jumlah penerima BLT tahap pertama.

“Kemungkinan bisa bertambah. Sebab masih banyak masyarakat yang belum terayomi dengan bantuan sebelumnya,” katanya Sabtu (4/7/2020).

Dia mengatakan pengumpulan data masyarakat yang akan menerima BLT tahap kedua ini, kemungkinan rampung dalam waktu satu minggu ini.

“Data yang sudah terkumpul belum bisa kita rekap, soalnya proses pengumpulan data masih berlangsung saat ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, sampai sekarang belum diketahui berapa nominal BLT tahap kedua yang akan disalurkan kepada masyarakat. Hal itu pimpinan yang memutuskan dan menjadi kebijakan wali kota.

“Belum tahu, karena itu kebijakan pimpinan. Wali kota yang akan memutuskan nanti. Kami dari dinas sosial hanya mengumpulkan data saja,” katanya.

Hal tersebut, termasuk kapan disalurkan pihaknya juga belum mengetahui. Sebelumnya total BLT tahap pertama yang dikembalikan ke Pemko Padang sekitar Rp 6,5 miliar. Semua uang tersebut sudah terkumpul.

“Kemungkinan BLT tahap pertama yang dikembalikan ini yang juga akan digunakan untuk disalurkan ke masyarakat pada BLT tahap kedua,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Pemko Padang telah menyalurkan BLT tahap pertama yang anggarannya dari APBD Kota Padang, kepada 74.126 kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19.

Pemko Padang nantinya akan menyalurkan BLT tahap kedua saat urusan administrasi selesai. Besaran BLT tahap ke dua i rencananya akan disesuaikan dengan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan BLT dari Pemprov Sumbar. (Rahmadi/SS)

The post Dinsos Padang Sebut Masih Mendata Penerima Bansos Tahap Kedua appeared first on Langgam.id.