Survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 220 juta pengguna. Ini naik sangat signifikan dengan mengacu pada tahun lalu yang berangkakan 175 juta. Disinyalir, kenaikan tersebut didorong kebutuhan komunikasi selama pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Sementara jumlah penyelenggara jasa internet saat ini juga meningkat. Saat ini ada 750 perusahaan tercatat sebagai anggota APJII. Dalam 3 tahun ke depan diperkirakan menyentuh angka 1.000.

Grafik naik penetrasi internet di dalam kehidupan kita tak ayal juga merambah dunia perbankan. Nyaris semua usaha bank bergantung pada internet. Bahkan dalam transaksi, nasabah dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi berbasis internet di smartphone. Sebaliknya, nasabah pun semakin nyaman dengan sistem demikian.

Menilik hal itu, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang cukup besar untuk dikembangkan di masa mendatang. Namun, di balik semakin berkembangnya dunia digital— kehidupan bergantung pada internet, kejahatan siber pun membiak.

Maka itu, optimalisasi peluang perlu diikuti dengan upaya peningkatan literasi digital masyarakat guna meminimalisir kejahatan siber

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Indonesia memiliki 55 juta pekerja profesional alias skilled workers dan diproyeksi akan meningkat menjadi 113 juta pada 2030. Seiring dengan tren tersebut, pengguna internet di Indonesia tumbuh 52,68% year on year (yoy) menjadi 202 juta orang per Januari 2021.

Data OJK mencatatkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai level 76,9% pada 2019. Sedangkan tingkat literasi keuangan masih relatif rendah di posisi 38,03%. Bahkan, indeks literasi digital masih 3,49%.

Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Horas V.M. Tarihoran menyatakan inovasi di era keuangan digital membuat banyak potensi ekonomi menjadi lebih terbuka. Kendati demikian, semua pihak masih perlu mewaspadai risiko keamanan siber yang terus terbuka yang utamanya disebabkan oleh literasi digital masyarakat yang masih rendah.

“Sejauh ini, kita melihat ada sebanyak sekitar 38% dari masyarakat yang sudah mengakses produk keuangan yang rentan diserang oleh kejahatan siber,” paparnya, dalam Workshop daring “Literasi Digital Perbankan Peduli Lindungi Data Pribadi,” tempo hari.

Horas pun menyampaikan literasi keuangan tidak akan bisa ditingkatkan oleh OJK sendirian. Artinya diperlukan peran sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Terlebih, ada sekitar 3.100 lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK dan sepertinya harusnya baru 40% yang memenuhi telah melakukan kegiatan edukasi minimal 1 kali setahun.

“Bank–bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Persero Tbk. atau BNI melakukan kegiatan edukasi sudah lebih dari satu kali. Saya berterima kasih juga dengan kawan – kawan perbankan dan inklusi keuangan kita paling besar di perbankan, 73% ada di perbankan, maka wajar kalau kawan-kawan di perbankan yang melakukan kegiatan literasi,” katanya.

BNI menjadi contoh yang dikemukan OJK, tentu berangkat dari informasi yang ia terima sejauh ini. Soal kemauan kuat yang ditunjukkan BNI untuk membendung serangan siber. Kuncinya memang literasi kuat ke nasabah.

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank BNI Rayendra Minarsa Goenawan menyatakan telah bersinergi dengan regulator baik OJK maupun Bank Indonesia dalam menerapkan perlindungan konsumen. Ia mengaku literasi sebagai garda utama dalam perlindungan data konsumen.

“Keamanan itu tidak hanya dari pelaku jasa keuangan saja, tapi paling utama dari pemilik data sendiri dalam menjaganya. Maka end user SEBAGAI pemilik DATA adalah setiap orang yang menggunakan produk sehingga literasi harus ditingkatkan seiring kenaikan inklusi,” jelas Rayendra dalam kesempatan yang sama.

BNI mungkin menjadi contoh yang baik bagi industri perbankan lain, bagaimana bersiasat dalam pemakaian internet. Adaptif dengan kebaikan internet, adaptif juga dengan ancaman yang menyertai internet.

Sejumlah jurus diterapkan BNI untuk memberikan perlindungan bagi nasabah. Mulai dengan menyediakan pusat pengaduan melalui BNI Contact Center (BCC) yang beroperasi 24 jam selama 1 minggu. Nasabah dapat menyampaikan keluhan melalui telepon 1500046, mengirim email bnicall@bni.co.id. atau bahkan mendatangi kantor cabang BNI terdekat.

Selain itu, BNI telah memiliki unit yang memantau transaksi nasabah dan menerima laporan pengaduan nasabah dalam 24 jam dalam 7 hari. BNI juga telah menjalankan fungsi fraud detection yang berfungsi mendeteksi aktivitas fraud secara real time.

Tak sampai di situ, BNI juga telah mengikuti aturan Bye Laws yang dirilis oleh Bank Indonesia. Bye Laws merupakan pedoman pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan nasabah dan pengembalian dana nasabah dalam hal terjadinya indikasi tindak pidana. Bye Laws dipergunakan oleh Perbankan untuk keseragaman pelaksanaan dalam praktik Perbankan bagi bank peserta Bye Laws.

Tujuan utama dari Bye Laws adalah agar uang hasil kejahatan dapat segera diblokir dan dikembalikan ke nasabah.

“BNI terus berupaya untuk mematuhi arahan OJK sebagai pengawas perbankan untuk melakukan edukasi kepada nasabah terkait perlindungan data nasabah melalui berbagai channel,” tukasnya.

BNI mengimbau untuk nasabah selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi termasuk PIN dan OTP transaksi. Segera menghubungi call center bank bila kartu hilang, dicuri orang lain, atau terjadi kejanggalan dalam transaksi perbankan.

Nasabah pun diharap untuk tidak memberikan maupun meminjamkan kartu kredit maupun debit kepada siapapun. Lengkapi pula gawai telepon genggam dengan anti virus dan tidak menggunakan fasilitas WIFi publik dalam melakukan transaksi.

Daftarkan email atau SMS notifikasi transaksi dan melakukan pembaruan data kepada pihak bank bila ada perubahan data. Terakhir, menghindari transaksi melalui web yang tidak dikenal maupun pada merchant e commerce yang tidak mengimplementasikan 3D secure.

The post Literasi Nasabah Jurus Menangkal Serangan Siber di Perbankan appeared first on Langgam.id.

The post Tangkis Serangan Siber, BNI Perkuat Literasi dan Perlindungan Nasabah appeared first on Langgam.id.

Dalam rilisnya, BRI menjelaskan, bahwa kejahatan digital disebarluaskan melalui jejaring aplikasi pesan singkat, sosial media, hingga surat elektronik memuat sejumlah informasi palsu yang dimuat dalam bentuk gambar, tautan, bahkan para pelaku penipuan seringkali mengatasnamakan sebagai pihak bank.

Regional CEO Padang, Narto Laksono mengatakan, salah satu modus kejahatan yang marak saat ini adalah Social Engineering, dan dapat memainkan psycologis nasabah, sehingga mendorong nasabah untuk memberikan data-data berharga berupa informasi pribadi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

“Umumnya korban diminta untuk mengkonfirmasi pesan dalam sebuah link tautan, membalas pesan berupa text dengan format tertentu, atau mendownload dokumen-dokumen yang tidak dikenal,” ujar Narto melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke langgam.id, Jumat (10/6/2022) malam.

Imbauan BRI. (Foto: Dok. BRI)

Narto mencontohkan, yang terjadi saat ini, adanya pesan singkat yang berisi surat dan tautan yang beredar, menyebutkan adanya perubahan biaya administrasi ATM BRI, tidak lagi dikenakan Rp6.500 per transaksi, melainkan Rp150.000 per bulan dengan unlimited transaksi.

Hal itu, tegas Narto, dipastikan tidak benar. “atas maraknya upaya penipuan tersebut, BRI tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat, khususnya yang menjadi nasabah BRI untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap berbagai tindak penipuan kejahatan perbankan, termasuk dengan yang mengatasnamakan BRI,” ucapnya.

Selian itu, kata Narto, juga terdapat beberapa nasabah yang mempercayai informasi peningkatan biaya administrasi tersebut, sehingga menjadi korban penipuan, salah satunya adalah viralnya potongan rekaman warga yang mendatangi unit kerja BRI karena menjadi korban penipuan akibat memberikan user, password, dan OTP kepada pihak lain melalui link/tautan maupun jejaring pesan singkat.

“BRI juga terus mengajak nasabahnya dan semua pihak selalu mengedepankan kewaspadaan dalam menerima pesan dalam bentuk apapun dengan tidak terburu-buru percaya dengan ajakan pesan tersebut,” imbaunya.

Narto menambahkan, bahwa BRI senantiasa mengimbau nasabah agar lebih berhati-hati serta tidak menginformasikan kerahasiaan data pribadi dan data perbankan kepada orang lain atau pihak yang mengatasnamakan BRI, termasuk memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan (nomor rekening, nomor kartu, PIN, user, password, OTP) melalui saluran, tautan atau website dengan sumber tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kemudian, BRI juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk segera menindak dan menangkap pelaku kejahatan perbankan tersebut, dengan melacak IP address para pelaku.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk terus memantau, menyelidiki, dan menangkap pelaku kejahatan perbankan yang telah meresahkan masyarakat dan pihak perbankan,” ucapnya.

Baca juga: Nasabah BRI di Sumbar Jadi Korban Phishing Viral, Uang Rp1,1 Miliar Raib dan Kini Polisi Turun Tangan

Lalu, BRI, lanjut Narto, juga mengimbau nasabah untuk menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial (verified) sebagai media komunikasi yang dapat dipercaya dan diakses oleh masyarakat secara luas melalui laman/akun: Website: www.bri.co.id, Instagram: @bankbri_id, Twitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRI, Facebook: Bank BRI, Youtube: Bank BRI, Tiktok: @bankbri_id, dan Contact BRI 14017/1500017.

The post Upaya Penipuan Perbankan Marak, BRI Imbau Nasabah Jaga Kerahasiaan Data dan Password appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pertumbuhan industri perbankan di Sumbar tak terlepas dari peningkatan kredit UMKM.

Langgam.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut mendongkrak pertumbuhan industri perbankan di Suamtra Barat (Sumbar) sepanjang 2021.

Kepala OJK Sumbar, Yusri mengatakan, pertumbuhan perbankan menunjukkan tren positif selama 2021.

Menurut Yusri, kinerja industri jasa keuangan di Sumbar hingga Desember 2021 tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Aset perbankan Sumbar tumbuh 11,38 persen (yoy), sedangkan kredit perbankan tumbuh sebesar 7,44 persen (yoy).

Lalu, dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 7,47 persen (yoy). Dengan profil risiko yang masih terjaga pada level terkendali dengan Non Performing Loans (NPL) gross tercatat sebesar 1,88 persen.

“Mengapa kredit perbankan Sumbar tumbuhnya luar biasa, nasional cuma 5,5 persen, sementara Sumbar mencapai 7,44 persen meskipun di tengah pandemi? Karena, peningkatakan kredit di Sumbar dipengaruhi geliat ekonomi oleh UMKM, meski banyak pembatasan,” uajr Yusri di Padang, Jumat (28/1/2022).

Dikatakan Yusri, dari sisi perbankan syariah, juga menunjukan kinerja yang menggembirakan. “Aset dan pembiayaan perbankan syariah tercatat tumbuh masing-masing sebesar 14,12 persen (yoy) dan 16,65 persen (yoy),” ungkapnya.

Kemudian, dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 14,36 persen (yoy) dan Rasio Non Performing Finance (NPF) sebesar 1,82 persen.

Sementara, untuk kinerja BPR dan BPRS di Sumatera Barat juga mengalami  pertumbuhan positif. Posisi Desember tahun 2021, Kredit tumbuh sebesar 6,07 persen (yoy).

Lalu, dari sisi penghimpunan dana, Dana pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,32 persen dengan Rasio Non Performing Loans (NPL) sebesar 6,05 persen. Fungsi intermediasi BPR dan BPRS cukup baik terlihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 90,48 persen, rasio permodalan (CAR) masih cukup baik 28,69 persen.

Selanjutnya, Industri Keuangan Non Bank, khususnya Perusahaan Pembiayaan, pada Desember 2021, piutang pembiayaan mengalami pertumbuhan negatif 3,63 persen (yoy). Namun NPL mengalami perbaikan menjadi 3,28 persen dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar 4,20 persen.

Sedangkan dari Industri Pasar Modal, jumlah Single Investor Identification (SID) terus mengalami peningkatan.

Pada posisi Desember 2021, SID didominasi oleh Investor Reksa Dana yang mencapai 98.232 Investor dan kemudian disusul oleh Investor Saham sebanyak 50.734 investor, Investor Surat Berharga Negara (SBN) baru tercatat sebanyak 4.168 investor.

Investor Efek Beragun Aset (EBA) baru sebanyak 3 investor. Dari 50.734 investor saham 70,60 persen dinominasi oleh usia dibawah 30 tahun. Jumlah SID Investor Saham tumbuh sebesar 99,88 persen dengan transaksi sebesar Rp1,60 Triliun tumbuh sebesar 3,05 persen (yoy).

“Kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 dinilai telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri jasa keuangan di Sumbar dan juga pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak,” ucap Yusri.

Kemudian, sampai Desember 2021, Industri Perbankan di Sumbar telah memberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada 89.446 Debitur dengan outstanding sebesar Rp6,59 Triliun dan Perusahaan Pembiayaan telah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada 94.765 Debitur dengan outstanding sebesar Rp3,64 Triliun.

Selain itu, OJK juga mendorong perbankan berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain melalui penyaluran KUR maupun memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah berupa subsidi bunga.

Baca juga: Pelaku UMKM Sumbar Harus Kuasai Teknologi untuk Tembus Pasar Global

“Untuk penyaluran KUR, sampai Desember 2021, outstanding KUR yang telah disalurkan perbankan Sumatera Barat mencapai Rp 8,38 Triliun kepada 214.082 debitur,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post UMKM Dongkrak Pertumbuhan Industri Perbankan di Sumbar Sepanjang 2021 appeared first on Langgam.id.

Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan capaian laba tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Bank Nagari. Apalagi, sepanjang 2021, industri perbankan masih mengalami tekanan akibat pandemi covid-19.

“Perolehan laba kita tahun 2021 sebesar Rp416 miliar (unaudited). Perkiraan kami hasil audit nanti juga tidak akan jauh-jauh meleset, kalaupun meleset paling jauh Rp406 miliar,” katanya, dalam ekspose kinerja 2021, Jumat (21/1/2022).

Menurutnya, pendapatan laba Bank Nagari mengalami peningkatan didorong meningkatnya pendapatan bunga dan efisiensi beban bunga dana, sehingga rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga turun signifikan menjadi 81,51 persen.

Selain itu, aset perseroan juga tumbuh 10,52 persen menjadi Rp28,25 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp26,7 triliun. Penyaluran kredit sebesar Rp20,99 triliun tumbuh 7,46 persen dari periode sebelumnya Rp19,53 triliun.

Kemudian, untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sepanjang tahun lalu tumbuh 12,7 persen dari Rp20,41 triliun menjadi Rp22,99 triliun.

Untuk rasio keuangan Bank Nagari juga terjaga dengan baik. Rasio kecukupan modal atau car adequicy ratio/CAR mencapai 21,6 persen, rasio return on equity/ROE atau rasio pengembalian modal mencapai 13,6 persen, rasio return on asset/ROA sebesar 1,98 persen.

Kemudian, net interes margin/NIM atau rasio margin bunga bersih mencapai 6,57 persen, BOPO sebesar 81,51 persen, rasio intermediasi atau loan to deposit rasio/LDR sebesar 91,25 persen, sedangkan rasio dana murah atau current account saving account (CASA) masih rendah di angka 48,45 persen.

Sementara market share Bank Nagari di Sumbar masih yang terbesar dengan penguasaan pasar hingga 36,51 persen per Oktober 2021.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kinerja 2021: Bank Nagari Bukukan Laba Rp416 Miliar appeared first on Langgam.id.