Arus banjir juga turut membawa material lumpur tersebut tidak hanya merendam belasan rumah, dan juga merusak keramba ikan milik warga, serta sempat menutup akses Jalan Kumpulan–Padang Sawah.

Kalaksa BPBD Kabupaten Pasaman, Mardianto, mengatakan luapan sungai terjadi sekitar pukul 19.13 WIB setelah debit air Sungai Batang Katanahan meningkat secara signifikan, akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu. Pada waktu yang sama, debit Sungai Batang Lindai juga dilaporkan meningkat.

“Air Sungai Batang Katanahan sempat meluap ke permukiman warga dan badan jalan. Namun sekitar pukul 19.45 WIB debit air mulai berangsur surut,” kata Mardianto saat dikonfirmasi Langgam.id, Jumat (3/7/2026).

Mardiantor menjelaskan, air yang meluap membawa material lumpur dan kayu sehingga menggenangi permukiman warga di Kampung Lubuk Panjang. Sementara itu, Sungai Batang Lindai hanya mengalami peningkatan debit air, dan belum sampai meluap ke kawasan permukiman maupun jalan.

“Untuk Sungai Batang Lindai memang debit airnya membesar dan keruh, tetapi tidak sampai meluap ke rumah warga maupun jalan,” ujarnya.

Mardianto mengatakan, berdasarkan pendataan sementara, 14 rumah warga dan satu bangunan pesantren terdampak luapan air dan lumpur. Selain itu, keramba ikan milik masyarakat mengalami kerusakan, akibat diterjang arus bercampur lumpur.

“Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini,” katanya.

Ia menambahkan, luapan sungai juga sempat menutup Jalan Kumpulan–Padang Sawah, karena material lumpur dan kayu yang terbawa arus. Namun akses jalan tersebut, sudah kembali dapat dilalui sekitar pukul 19.50 WIB setelah air surut.

Sementara itu, Mardianto mengatakan BPBD Kabupaten Pasaman pada Jumat pagi, melakukan pembersihan lumpur dan material kayu bersama masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat, tetap waspada jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, karena masih ada potensi luapan susulan,” ujarnya. (fix)

The post Banjir Rendam Belasan Rumah Warga di Pasaman  appeared first on Langgam.id.

Oleh
Habieb Aulia Sufi
Peneliti Keadilan Ekologis & Analis Kebijakan LBH Padang

“Jadi apa saja yang selamat dari galodo kemarin, Pak?”

Ali tersenyum kecil.

“Alhamdulillah… anak dua, istri satu, sama dua helai seng.”

Tangannya menunjuk ke atap rumah darurat berukuran lima kali enam meter yang kini ia tempati. Di antara lembaran seng baru pemberian Yayasan Al Azhar, terselip dua helai seng kusam yang ia pungut dari puing-puing rumah lamanya. Itulah satu-satunya bagian rumah yang berhasil ia selamatkan.

“Katanya rumah sementara,” kata Ali, “tapi saya sudah hampir tujuh bulan di sini. Buat saya, ini sudah rumah tetap.”

Sebelum galodo datang, Ali sedang membangun rumah tumbuh. Rumah yang dibangun sedikit demi sedikit, mengikuti kemampuan ekonomi keluarganya. Tahun ini seharusnya rumah itu selesai. Tinggal satu petak kecil lagi yang belum dikerjakan, cukup untuk memarkir mobil kalau-kalau ada keluarga yang berkunjung.

“Utang rumahnya baru lunas bulan lalu,” kata istrinya.

Ia tertawa pelan.

“Utangnya lunas. Rumahnya juga selesai.”

Kami tertawa. Tetapi saya memastikan tawa saya tidak lebih keras daripada tawa tuan rumah.

Rumah Ali berdiri sekitar lima puluh meter dari sungai. Dalam ukuran sehari-hari, jarak itu terasa aman. Sungai kecil itu lebih menyerupai parit yang tenang daripada ancaman.

Namun galodo menghapus semua ukuran yang selama ini dipercaya warga.

Dalam semalam, alur air yang sempit di dekat rumah lama meraka berubah menjadi hamparan batu selebar lebih dari dua ratus meter. Dari lereng bukit hingga tepian Danau Maninjau, bentang alam yang selama puluhan tahun dikenali warga berubah bentuk. Sawah-sawah hilang, jalan kampung terputus, sekolah terkubur, dan sungai yang dahulu menjadi penopang kehidupan berubah menjadi jalur kehancuran.

Saya mengunjungi Ali di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Dari udara, kampung ini tampak seperti sebuah punggungan sempit yang diapit oleh beberapa cekungan sungai yang berhulu langsung ke perbukitan di sekitarnya. Sebelum galodo, bentang itu tampak biasa saja. Setelahnya, galodo tanpa ampun telan mengubah kampung ini. Kampung ini. Sudah kehilangan geografinya.

Ali termasuk yang beruntung. Rumah darurat itu berdiri di atas tanah milik orang tuanya. Banyak warga lain tidak memiliki pilihan serupa. Mereka ditawari hunian tetap di tempat yang jauh dari kampung asal, tanpa kepastian bagaimana mereka akan melanjutkan hidup. Ali kini bekerja serabutan. Kadang menjadi buruh harian, kadang memukat ikan di Danau Maninjau. Istrinya yang dulu berjualan di kantin SDN 14 Labuah kehilangan mata pencaharian setelah sekolah tempatnya mencari nafkah ikut terkubur galodo.

Teman-teman pembaca Langgam. Yang hilang bukan hanya rumah. Rumah memang bisa dibangun kembali. Tetapi tidak dengan mudah orang membangun kembali sawah (apalagi di atas ladang batu), sungai yang menghantarkan air, jalan menuju ladang, sekolah tempat anak-anak belajar, pasar tempat hasil panen dijual, atau rasa aman yang membuat seseorang berani merencanakan hari esok.

Negara menghitung berapa banyak rumah yang berhasil dibangun setelah galodo. Tetapi warga menghitung berapa banyak kehidupan yang belum bisa mereka jalani kembali.

Maka teman-teman. Yang hilang adalah ruang hidup.

Lalu mengapa warga memilih membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara?

Pengadilan memang tidak bisa mengembalikan sawah yang tertimbun batu. Hakim juga tidak mungkin menggeser sungai ke jalurnya semula atau membangun kembali kampung yang telah terkubur.

Karena sebetulnya, lewat gugatan ini, warga tidak sedang meminta hakim melakukan semua itu. Yang diminta warga lebih mendasar. Yaitu meminta negara memperbaiki cara memperlakukan ruang tempat masyarakat hidup.

Gugatan itu menyasar ke hulu, ke lereng-lereng gunung, ke kawasan hutan, ke peta tata ruang, ke dokumen-dokumen yang selama ini menentukan bagaimana sebuah wilayah boleh digunakan. Karena disanalah pangkal persoalannya.

Ali dan sekitar enam ribuan warga Sumbar lainnya tidak kehilangan rumah karena hujan semata. Rumah mereka hanyut karena ruang yang seharusnya melindungi kehidupan telah kehilangan fungsinya sedikit demi sedikit. Hutan di hulu menyusut, daerah aliran sungai terus menerima tekanan, tata ruang berjalan seolah risiko bencana adalah urusan yang bisa dipikirkan belakangan. Ketika semua itu bertemu dengan hujan yang ekstrem, galodo tinggal menunggu waktu.

Karena itulah warga meminta negara mengevaluasi tata ruang, meninjau kembali Kajian Lingkungan Hidup Strategis, memulihkan daerah aliran sungai, merehabilitasi kawasan hutan, memperkuat mitigasi bencana, dan menegakkan hukum terhadap perusakan lingkungan. Daftar itu memang terdengar sangat birokratis. Namun bagi Ali, daftar tersebut punya arti yang sangat sederhana, apakah kampungnya masih memiliki kesempatan untuk menjadi tempat hidup yang aman.

Saya tidak melihat tuntutan-tuntutan itu sebagai kumpulan dokumen yang harus dipenuhi pemerintah. Saya melihatnya sebagai upaya menyambung kembali hubungan yang sempat terputus. Hubungan antara gunung dengan sungai. Sungai dengan sawah. Sawah dengan dapur keluarga. Dapur dengan sekolah anak-anak. Hubungan-hubungan kecil yang sering luput dari perhatian kita, dan yang tidak pernah dianggap penting oleh pengurus negara, padahal di situlah kehidupan sehari-hari berlangsung.

Maka bagi saya, gugatan ini tidak hanya semata-mata mempersoalkan keputusan administrasi pemerintah. Tetapi mempertanyakan cara negara membaca sebuah wilayah. Apakah gunung hanya dilihat sebagai kawasan produksi? Apakah sungai cukup dipahami sebagai saluran air? Apakah tata ruang berhenti sebagai peta yang tersimpan di kantor pemerintahan? Atau semuanya dipandang sebagai satu kesatuan yang menopang kehidupan orang-orang seperti Ali.

Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar besar jadinya, sebab karena selama ini kita memang terlalu terbiasa memisahkan hutan dari kampung, sungai dari sawah, dan kebijakan dari kehidupan sehari-hari. Padahal bagi warga yang tinggal di kaki gunung, semuanya adalah satu cerita yang sama.

Sekarang bagaimana seumpamanya gugatan ini berhasil dimenangkan?

Suatu malam ketika hujan turun deras di lereng Maninjau. Kali ini berbeda sebab Ali dan masyarakat Jorong Labuah tidak lagi harus terbangun berkali-kali untuk memastikan suara gemuruh yang datang dari arah gunung bukan galodo. Sebab hutan di hulu mulai dipulihkan, daerah aliran sungai dijaga, dan lereng-lereng yang selama ini terus kehilangan tutupannya perlahan kembali menjalankan fungsinya. Gunung kembali menyimpan air, bukan mengirimkannya sekaligus ke kampung-kampung di bawah.

Saya rasa, inilah arti rehabilitasi hutan yang paling mudah dipahami. Bukan soal berapa batang pohon yang ditanam, melainkan berapa banyak orang yang bisa tidur lebih tenang ketika hujan turun.

Kalau tata ruang akhirnya benar-benar dihitung ulang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, mungkin rumah tumbuh yang pernah dibangun Ali tidak perlu lagi berakhir menjadi puing. Kampung-kampung yang rapuh tidak lagi diperlakukan sebagai ruang kosong yang siap menerima apa pun atas nama pembangunan.

Lalu, “Huntara berdiri, tapi periuk nasi kami mati.”

Rumah memang bisa dibangun dalam hitungan minggu. Kampung tidak.

Kampung membutuhkan sawah, jalan menuju kebun, sekolah yang kembali dibuka, pasar yang kembali ramai, dan pekerjaan yang membuat orang tidak terpaksa meninggalkan tanah tempat mereka dibesarkan.

Kalau gugatan ini benar-benar mengubah cara negara bekerja, bisa saja ukuran keberhasilan pemulihan juga ikut berubah. Keberhasilan tidak lagi dihitung dari berapa banyak rumah yang selesai dibangun, melainkan berapa banyak orang yang benar-benar bisa melanjutkan hidupnya.

Barangkali itulah yang selama ini dicari Ali. Bukan rumah baru. Kesempatan untuk hidup biasa lagi.

Sebuah tuntutan sederhana yang justru paling sulit dipenuhi oleh sistem hukum kita yang korup. Di sinilah kita bisa melihat mengapa langkah hukum yang diambil oleh warga Sumatera Barat ini terasa berbeda, kalau tidak bisa disebut muluk.

Biasanya, gugatan lingkungan hidup di Indonesia bergerak dalam koridor yang cukup sempit. Rakyat menggugat karena ada satu perusahaan tambang yang merusak sawah, atau ada satu pabrik yang membuang limbah ke sungai. Tuntutannya pun cenderung seragam, cabut izinnya, hentikan proyeknya, atau bayar ganti ruginya.

Namun, apa yang sedang diuji di PTUN Padang saat ini adalah sesuatu yang jauh lebih luas. Warga tidak sedang menunjuk satu korporasi. Mereka sedang menggugat keseluruhan arsitektur pengelolaan ruang hidup mereka. Ketika sembilan pejabat publik, dari Presiden hingga jajaran Bupati, diseret ke pengadilan, yang dipersoalkan bukan lagi selembar kertas izin operasional. Yang digugat adalah cara negara mengelola risiko ekologis. Warga meminta perombakan total pada cara kerja birokrasi, bagaimana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dihitung, bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dievaluasi pasca bencana, dan bagaimana koordinasi penanggulangan bencana tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini adalah gugatan yang mencoba memperbaiki pondasi rumah yang rapuh, bukan sekadar menambal atapnya yang bocor.

Namun, kita harus buru-buru menahan diri agar tidak jatuh dalam romantisisme hukum. Putusan pengadilan, seprogresif apa pun itu, tetaplah selembar kertas di atas meja hakim. Ia adalah awal, bukan akhir dari segalanya.

Belajar dari banyak ruang sidang lain di Indonesia. Ketika warga Jakarta memenangkan gugatan warga negara terkait polusi udara beberapa tahun lalu, langit Jakarta tidak serta-merta berubah biru keesokan harinya. Begitu juga ketika petani Kendeng memenangkan putusan hukum melawan izin pabrik semen, mesin-mesin tidak langsung berhenti tanpa adanya tubuh-tubuh warga yang terus bertahan mengawal tanah mereka di tapak. Putusan pengadilan hanya memberikan kita sebuah senjata hukum yang sah. Yang mengubah kenyataan material di lapangan tetaplah implementasi yang jujur, pengawasan yang ketat, ketekunan gerakan warga, kawalan media, dan ketegasan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan setiap baris kalimat dalam putusan itu benar-benar mendarat di bumi.

Pada akhirnya, hakim memang akan mengetukkan palu di ruang sidang PTUN Padang. Ketukan yang kemudian mempengaruhi ruang hidup masyarakat. Kehidupan yang berlangsung di lereng gunung, di tepian sungai, di sawah yang terkubur batu, di jalan yang putus, dan di kampung-kampung yang masih berusaha bangkit.

Karena itu, kemenangan hukum baru benar-benar berarti ketika gunung kembali mampu menahan air, sungai kembali menghidupi warga, sawah kembali ditanami, anak-anak kembali bersekolah tanpa menghantar nyawa, dan masyarakat dapat menata masa depannya tanpa terus-menerus dihantui bencana berikutnya. Jika itu yang lahir dari gugatan ini, maka yang dimenangkan bukan hanya sebuah perkara di PTUN Padang. Yang dimenangkan adalah cara baru memandang hubungan antara hukum, negara, dan ruang hidup.

The post Mengapa Kemenangan Hukum Belum Tentu Menjadi Kemenangan Warga appeared first on Langgam.id.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berukuran sekitar 15 x 3 meter dengan tulisan besar “Sumbar Belum Pulih”.

Aksi dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Spanduk berwarna kuning mencolok itu dibentangkan menghadap ke jalan utama di depan kompleks Kantor Gubernur Sumbar sehingga dapat dilihat oleh pengguna jalan yang melintas.

Koordinator aksi, Calvin Nanda Permana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mengingatkan kembali publik terhadap dampak bencana yang melanda Sumatra Barat pada akhir tahun lalu dan persoalan pemulihan yang dinilai belum tuntas hingga saat ini.

“Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk seruan untuk mengawal proses sidang gugatan warga negara yang berkaitan dengan penanganan pascabencana,” kata Calvin kepada Langgam.id.

Menurutnya, pesan yang tertulis pada spanduk tersebut menggambarkan kondisi yang masih dirasakan sebagian masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatra Barat.

“Kita ingin menyampaikan bahwa masih terdapat persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak bencana dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

Calvin menyebut, berbagai persoalan pemulihan masih ditemukan di lapangan, mulai dari kebutuhan hunian bagi korban, pemulihan infrastruktur, hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menilai isu tersebut mulai berkurang dari perhatian publik seiring berjalannya waktu, padahal masih banyak warga yang membutuhkan dukungan dan kehadiran negara untuk mempercepat proses pemulihan.

Karena itu, Aliansi Masyarakat Sipil berharap aksi simbolik tersebut dapat kembali mengingatkan masyarakat luas bahwa persoalan pascabencana belum sepenuhnya selesai.

“Kegiatan ini untuk menjemput kembali ingatan publik mengenai kondisi korban bencana yang masih memerlukan bantuan di beberapa daerah yang terdampak, sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih berpihak kepada masyarakat terdampak,” terang Calvin.

Selain melakukan aksi simbolik, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi dan kelompok warga terdampak juga tengah menempuh jalur hukum melalui gugatan warga negara terhadap pemerintah.

“Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan dan pemulihan pascabencana yang dinilai belum memenuhi hak-hak masyarakat terdampak,” imbuh Calvin.

Melalui gugatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil kata Calvin meminta pemerintah menjalankan kewajibannya secara lebih maksimal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak

“Serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak,” katanya. (fix)

The post Spanduk Jumbo “Sumbar Belum Pulih Terbentang” di Depan Kantor Gubernur appeared first on Langgam.id.

Batu-batu besar masih berserakan di sawah warga, gelondongan kayu menumpuk di bantaran sungai. Rumah warga terdampak masih menyisakan rangka-rangka bangunan belum tersentuh perbaikan. 

Di beberapa titik menuju kawasan permukiman, badan jalan tampak retak dan terban ke jurang. Aspal menggantung di sisi tebing tanpa penahan. 

Kendaraan yang melintas harus berjalan perlahan karena ruas jalan menyempit dan rawan longsor, terutama ketika hujan turun.

“Kalau malam orang takut lewat sini. Sedikit saja ke pinggir bisa jatuh,” kata Syafrianto, warga Jorong Subarang Aia, saat ditemui Langgam.id, Sabtu (23/5/2026).

Di sisi jalan yang amblas, jurang sedalam belasan meter menganga. Warga memasang batang kayu dan batu sebagai penanda bahaya. 

Nagari Salareh Aia termasuk salah satu daerah terdampak bencana paling parah pada November 2025 lalu. Arus air bercampur lumpur, batu, dan kayu turun menghantam pemukiman warga di sejumlah titik di Salareh Aia Timur. Banjir bandang itu menyebabkan 163 orang meninggal. 38 korban lainnya dinyatakan hilang dan tidak ditemukan.

Syafrianto mengatakan sebagian warga hingga kini masih trauma ketika hujan deras turun pada malam hari. Beberapa keluarga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat jika hujan berlangsung lama karena takut terjadi longsor atau banjir susulan.

Kerusakan paling luas terlihat di area persawahan warga. Hamparan sawah yang sebelumnya ditanami padi kini berubah menjadi bentangan batu, pasir, dan lumpur yang mengering.

Di salah satu lokasi dekat aliran Batang Sinuruik, batu-batu besar memenuhi hampir seluruh permukaan sawah. Bekas aliran galodo terlihat membelah area pertanian warga.

Hengki, warga setempat, mengatakan banyak petani belum bisa kembali mengolah sawah mereka karena material batu terlalu banyak dan berat untuk dipindahkan secara manual.

“Kalau hanya lumpur mungkin masih bisa dibersihkan. Tapi sekarang sawah jadi penuh batu,” katanya.

Menurut dia, alat berat sempat masuk ke beberapa titik setelah bencana terjadi. Namun hingga kini masih banyak sawah yang belum tersentuh proses pembersihan karena luasnya kerusakan.

Sebagian petani mencoba membersihkan lahan sendiri menggunakan cangkul dan linggis. Tetapi pekerjaan berjalan lambat karena ukuran batu yang terbawa arus cukup besar.

“Bajak tidak bisa masuk lagi. Sawah sudah berubah,” ujar Hengki.

Sebelum bencana, sebagian besar masyarakat di Salareh Aia Timur menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sawah dan kebun menjadi sumber penghasilan utama warga. Ketika lahan rusak, pendapatan masyarakat ikut hilang.

Kini sebagian warga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai menjadi buruh bangunan, pergi daerah lain mencari pekerjaan sementara. (fix)

The post Potret Nagari Salareh Aia Setelah Enam Bulan Dilanda Galodo appeared first on Langgam.id.

Camat Kuranji, Rozaldi Rosman mengatakan, tim kelurahan, BPBD hingga Basarnas sedang melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir.

Proses evakuasi warga dilakukan menggunakan kendaraan Basarnas ke lokasi yang lebih aman. Sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terdampak banjir.

“Saat ini sedang dilakukan evakuasi warga. Untuk jumlah warga yang dievakuasi masih dalam proses pendataan,” ujarnya kepada Langgam.id, Kamis (21/5/2026). 

Rozaldi menjelaskan, kondisi debit air meluap hingga mencapai ketinggian pinggang orang dewasa. Namun, sudah mulai berangsur surut seiring hujan yang mulai reda.

Meski demikian, tim gabungan bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

Rozaldi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang terdampak masih terus didata oleh petugas di lapangan.

“Untuk korban jiwa tidak ada. Saat ini pendataan jumlah KK terdampak masih berlangsung,” kata dia. (WAN) 

The post Banjir Landa Kampung Guo Kuranji Padang, Warga Dievakuasi  appeared first on Langgam.id.

Banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan sejak Selasa (12/5/2026) malam hingga Rabu (13/5/2026) dini hari. Selain rumah dan jembatan, 100 hektare sawah warga terdampak.  

“Di lapangan kondisi saat ini yang dilaporkan Wali Nagari ada lima rumah hanyut, lima jembatan rusak dan sawah sudah terdata seluas 100 hektare,” kata Eka saat meninjau wilayah terdampak banjir, Rabu (13/5/2026) malam.  

Eka memastikan warga yang terdampak dan mengungsi berada dalam keadaan aman, termasuk soal kesehatan dan logistik di pengusian.  

“Terkait makanan, nantinya akan dibantu oleh wali nagari dan perangkat untuk mengolah bahan makanan yang ddiberikn. Pemerintah daerah akan men-drop bahan makanan mentahnya,” jelasnya.  

Ia berharap bencana ini bisa ditangani secara cepat dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari.

“Juga bersama warga yang terdampak di sekitarnya,” tuturnya. (KSR) 

The post Bupati Tanah Datar: 5 Rumah Hanyut hingga 100 Ha Sawah Terdampak Banjir appeared first on Langgam.id.

Hingga pukul 20.30 WIB, banjir masih menutupi jalan utama warga menuju Kompleks Arai Pinang. Ketinggian air mulai dari setinggi mata kaki hingga mencapai betis orang dewasa.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton mengatakan, BPBD bersama Basarnas telah berada di lokasi banjir untuk melakukan pemantauan kondisi di lapangan.

“Sampai saat ini, berdasarkan laporan di lapangan genangan air sudah mulai menyusut,” kata Hendri dihubungi Langgam.id, Rabu (13/5/2026).

Belum ada warga yang dievakuasi akibat banjir ini. Tim gabungan terus pantau kemungkinan debit air kembali meningkat.

“Kami masih terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan setempat terkait perkembangan kondisi banjir di lokasi kejadian,” ujarnya.  

Hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu sore membuat  wilayah terdampak banjir. Sebelumnya, banjir juga meluap ke Jalan Padang Indarung. 

“Di Lubuk Kilangan hingga Lubuk Begalung memang terjadi banjir dari intensitas hujan sangat tinggi. Ketinggian air sekitar 40 sentimeter dan arusnya cukup kuat,” tuturnya. (KSR) 

The post Arai Pinang Lubuk Begalung Banjir, Ganggu Akses Warga Menuju Kompleks  appeared first on Langgam.id.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton mengatakan, tingginya curah hujan, sejak pukul 15.00 WIB, menyebabkan debit air sungai di kawasan jalur tersebut meningkat hingga meluap ke badan jalan serta pemukiman warga.

“Di Lubuk Kilangan hingga Lubuk Begalung memang terjadi banjir dari intensitas hujan sangat tinggi. Ketinggian air sekitar 40 sentimeter dan arusnya cukup kuat,” kata Hendri dihubungi Langgam.id, Rabu (13/5/2026). 

Ia menambahkan, hingga saat ini BPBD masih melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan banjir. Kondisi sungai, khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung mengalami peningkatan debit air. 

“Kalau kita lihat di sungai-sungai, debit air memang naik cukup tinggi,” kata dia. 

Meski demikian, hingga saat ini BPBD Kota Padang mengaku belum menerima laporan adanya warga yang terjebak maupun korban akibat banjir tersebut.

“Belum ada laporan dari warga. Warga kami minta tetap terus waspada, meski air sudah mulai surut,” katanya. (KSR) 

The post Jalur 2 Indarung Sempat Digenangi Air Setinggi 40 Sentimeter  appeared first on Langgam.id.

Meski banjir dilaporkan mulai surut, luapan sungai dan saluran irigasi mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah, warung, jembatan serta lahan pertanian milik warga.

Camat Lintau Buo, Ikrar mengatakan, wilayahnya menjadi salah satu titik terdampak banjir cukup parah, terutama di dua jorong di Nagari Taluk.

“Benar bahwa semalam ada banjir yang melanda Kecamatan Lintau Buo, khususnya di dua jorong di Nagari Taluk,” ujar Ikrar dihubungi Langgam.id, Rabu (13/5/2026). 

Ia menambahkan, dampak dari terjangan banjir menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup signifikan. Selain bangunan, sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga juga kena bencana. 

“Banyak lahan pertanian milik penduduk setempat dilaporkan rusak dan tertimbun material sisa banjir,” ungkapnya.  

Ikrar juga menyebutkan adanya akses transportasi yang terganggu akibat kerusakan pada jembatan. Hingga saat ini, pihak kecamatan bersama perangkat nagari masih melakukan inventarisasi kerugian. 

Ikrar menambahkan, saat ini data dari lapangan terus dikumpulkan untuk direkapitulasi untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Meskipun kerugian material diperkirakan cukup besar, Ikrar memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa mencekam tersebut.

“Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Sejak subuh tadi debit air sudah turun dan tadi siang cuaca sudah terpantau cerah,” katanya. (KSR) 

The post Banjir dan Longsor di Lintau Buo Tanah Datar, Rumah hingga Lahan Pertanian Warga Terdampak appeared first on Langgam.id.

“Laporan sementara ada dua wilayah yang terdampak yakni Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Lintau Buo,” ujar Sekretaris BPBD Sumbar, Ilham Wahab, saat dikonfirmasi Langgam.id Rabu (13/05/2026).

Ia menjelaskan, banjir dilaporkan terjadi sekitar pukul 23.20 WIB ketika hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur wilayah tersebut. Debit air naik dan merendam pemukiman warga di sejumlah titik.

“Penyebab banjir karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Sampai laporan ini diterima kondisi air masih banjir dan petugas masih melakukan upaya evakuasi,” ujarnya.

Hingga kini, Ilham mengatakan BPBD masih melakukan pendataan rumah warga yang terdampak maupun tingkat kerusakan akibat banjir tersebut. “Untuk data lebih lengkap nanti kami sampaikan, petugas masih di lapangan,” katanya. (fix)

The post Hujan Deras, Dua Kecamatan di Tanah Datar Terdampak Banjir appeared first on Langgam.id.