Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir 2025 kembali membuka luka lama dalam tata kelola bencana di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi daerah yang paling terdampak. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari tiga juta penduduk terdampak, ratusan ribu mengungsi, serta ratusan korban jiwa akibat banjir dan longsor yang terjadi secara beruntun. Kerusakan infrastruktur, mulai dari rumah warga, jembatan, hingga fasilitas pendidikan, menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lapisan bawah.

Bencana ini sering disebut sebagai akibat curah hujan ekstrem. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun terasa terlalu sederhana jika dijadikan satu-satunya alasan. Sejumlah penelitian dan pernyataan pakar lingkungan menunjukkan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu Sumatera turut memperparah dampak banjir. Tutupan hutan yang terus menyusut akibat aktivitas tambang, perkebunan skala besar, dan pembangunan tanpa kajian lingkungan yang ketat membuat air hujan tidak lagi terserap secara optimal. Akibatnya, air langsung mengalir ke wilayah hilir dan memicu banjir bandang dalam waktu singkat (Hatma Suryatmojo, UGM).

Dalam kondisi darurat seperti ini, pemerintah daerah sebenarnya sudah bekerja dalam batas kemampuan mereka. Status tanggap darurat telah ditetapkan, dapur umum dibangun, dan relawan lokal bergerak membantu korban. Namun di banyak titik, bantuan tidak kunjung tiba. Laporan lapangan menunjukkan masih adanya desa-desa yang terisolasi akibat jalan putus dan longsor, sementara logistik belum menjangkau seluruh korban. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah sudah kewalahan dan membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.

Sayangnya, hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Alasan yang kerap dikemukakan adalah pemerintah daerah masih mampu menangani situasi. Padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Keterlambatan distribusi bantuan, terbatasnya alat berat, serta minimnya akses ke wilayah terpencil menjadi bukti bahwa penanganan belum berjalan maksimal (BNPB, 2025). Dalam situasi krisis, negara seharusnya tidak berdebat soal status, melainkan hadir secara nyata dan cepat.

Penetapan status bencana nasional bukan semata persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan kecepatan dan skala respons. Dengan status tersebut, mobilisasi sumber daya nasional, anggaran darurat, serta koordinasi lintas kementerian dapat dilakukan lebih efektif. Ketika status ini tidak ditetapkan, beban terbesar justru jatuh pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang sudah menjadi korban.

Lebih jauh, banjir di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Bencana ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang terus terjadi setiap tahun. Selama kebijakan izin lahan, tambang, dan perkebunan tidak diselaraskan dengan prinsip mitigasi bencana, maka banjir hanya tinggal menunggu waktu. Negara tidak boleh terus hadir setelah bencana terjadi, tetapi absen ketika pencegahan seharusnya dilakukan.

Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa kritik terhadap pemerintah bukan bentuk kebencian, melainkan panggilan tanggung jawab. Negara dibentuk untuk melindungi warganya, terutama dalam situasi darurat. Banjir di Sumatera menunjukkan bahwa kehadiran negara masih sering terlambat. Jika pemerintah pusat tidak segera berbenah, maka bencana serupa akan terus berulang dan korban akan terus berjatuhan.

Sudah saatnya pemerintah pusat mengambil langkah tegas: menetapkan status bencana nasional, mempercepat distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak, serta menghentikan kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan. Tanpa itu semua, janji negara untuk melindungi rakyat hanya akan menjadi slogan yang kembali hanyut terbawa arus.

The post Banjir di Sumatera: Soal Air, Hutan, dan Negara appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Dony saat tiba di Kota Padang, Sumatra Barat Senin (1/12/2025). Dony langsung rapat bersama direksi BUMN membahas penanganan bencana di Sumatra, termasuk di Sumbar.

“Kita harus bergerak cepat untuk membantu rakyat,” ujar Dony Oskaria.

Data sementara BPBD Sumbar, banjir dan longsor menyebabkan rumah rusak berat ada 696 unit, rusak sedang (513), rusak ringan (1.306), terendam (29.320) dan hanyut (83).

Kerugian akibat bencana sampai Rp 1 triliun. Korban meninggal hingga Minggu 31 November 2025, 148 orang. Data Polri, 105 orang masih dinyatakan hilang.

Rapat membahas bantuan yang mesti diantar ke lokasi terdampak banjir. Termasuk membahas kebutuhan yang disampaikan masyarakat.

Ikut dalam rapat anggota DPRRI Andre Rosiade. Kedua tokoh asal Sumbar itu menunggu kedatangan Presiden Prabowo yang akan meninjau lokasi banjir, sore ini.

Sejumlah BUMN sudah turun ke lokasi banjir sejak beberapa hari lalu. Mengantarkan bantuan sembako dan alat berat. Bahkan Semen Padang juga menurunkan tim untuk evakuasi korban.

Banjir besar di Aceh, Sumut dan Sumbar telah meluluhlantakkan Sumatra. Rakyat jadi korban. Meluas desakan se Indonesia, agar dugaan penbalakan liar ditangkap. Mereka telah “membantai” rimba raya seenaknya.

Rapat koordinasi distribusi bantuan dari BUMN untuk korban banjir diikuti puluhan pejabat BUMN dan hasilnya segera dieksekusi. 

Saat ini tanggapan darurat bencana di Sumatra sedang berlangsung. Sehabis itu disusul recovery. Sepanjang waktu berjalan akan ada tindakan pemerintah membantu warga yang kehilangan rumah, membantu yang rusak berat, bahkan mungkin relokasi. Pemerintah juga akan memperbaiki dan membangun ulang infrastuktur dan sarana umum.

The post Tiba di Padang, Kepala BP BUMN Dony Oskaria: Kita Mesti Bergerak Cepat Bantu Korban Bencana appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, ‎bencana yang terjadi di tiga provinsi Sumatera ini menjadi perhatian serius. 

Ia sudah menginstruksikan seluruh perusahaan membantu warga terdampak, mulai dari kebutuhan sosial masyarakat hingga peralatan yang akan digunakan oleh tim SAR gabungan.

“Kita sudah kerahkan alat berat dari PP dan Waskita ke tiga provinsi tersebut. Bagi perusahaan negara yang lain, kami sudah meminta untuk bisa mencari apa saja kebutuhan masyarakat yang terdampak,” ujar COO Danantara itu.

PLN juga sudah membantu paket sembako bagi warga yang terdampak. Sedangkan Pertamina, sudah mendistribusikan bahan bakar minyak untuk alat berat yang melakukan evakuasi di daerah bencana.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga memberikan 6.000 liter avtur untuk helikopter BNPB yang mendistribusikan bantuan ke lokasi bencana. Injourney ikut berjibaku membantu serta menyalurkan bantuan di tiga provinsi terkena banjir.

“Jadi kita pastikan seluruh perusahaan negara ikut bergerak membantu warga masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera,” ujar putra asal Tanah Datar itu.

Perusahaan negara lainnya, seperti Semen Padang menjadi garda terdepan di lokasi bencana untuk membantu warga yang terdampak sejak awal bencana.

Dony mengatakan, kepada warga masyarakat yang berada di daerah bencana dipastikan mendapatkan pasokan energi.

“Ini menjadi atensi kita, bagi daerah yang tidak terdampak bencana banjir dan longsor kita pastikan pasokan energi aman,” ujarnya

The post Jalankan Instruksi Dony Oskaria, BUMN Bergerak Bantu Korban Banjir Sumatra appeared first on Langgam.id.

Fakta ini terungkap dari banyaknya tumpukan kayu gelondongan yang memenuhi bibir pantai di Kota Padang. Pemandangan kayu gelondongan terpampang hampir di seluruh pinggiran pantai.

Banjir besar yang memicu longsor, galodo, rumah hanyut, hingga jembatan ambruk ini telah berlangsung di Sumbar sejak pekan lalu. Sudah puluhan jiwa melayang dan sampai hari ini, Jumat (28/11/2025), tim SAR Gabungan masih melakukan evakuasi korban banjir bandang di Agam dan Padang Panjang.

Dugaan pemalakan liar dikomentari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan. Pihaknya tidka menutup mata terhadap kemungkinan adanya unsur pembalakan di balik bencana banjir yang mengepung Ranah Minang.

“Kami fokus penanganan bencana, termasuk membantu proses evakuasi, pendataan korban, serta mendukung kebutuhan kemanusiaan,” ujar Kombes Andri kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Meski begitu, Andri menyebut akan melakukan penyeledikan dugaan tindak pidana hingga kemungkinan aktivitas pembalakan liar. “Setelah situasi stabil, baru kami akan masuk ke tahap penyelidikan,” katanya.

Kombes Andri mengaku pihaknya sudah menyiapkan tim untuk melakukan pemetaan awal terhadap kawasan hulu sungai yang terdampak banjir bandang. Namun, hal itu akan berjalan setelah aktivitas pencarian dan penanganan korban dinyatakan selesai.

Dia menekankan, isu pembalakan liar perlu verifikasi secara ilmiah dan tidak boleh hanya berdasarkan opini publik. “Setiap temuan harus diukur berdasarkan bukti. Jika memang ada aktivitas illegal logging, tentu akan kami tindak. Tapi semua harus melalui proses penyelidikan sesuai prosedur,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat untuk melaporkan informasi apa pun yang berkaitan dengan aktivitas penebangan liar, terutama di wilayah rawan banjir.

Di sisi lain, salah salah seorang warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Kota Padang, mengaku belum pernah melihat tumpukan kayu sebanyak yang muncul pada Kamis dan Jumat (27-28/11/2025).

Sorotan publik menyebar di media sosial. Akun sumbarzonaews menyebut material kayu tersebut sebagai “bukti bahwa alam sedang menelanjangi kita semua”. Unggahan itu pun dibanjiri komentar netizen.

“Lah dikirim barang bukti dek alam langsuang (sudah dikirim barang bukti langsung oleh alam),” komentar akun Instagram @rokodwipernando.

Ada pula akun yang mempertanyakan kinerja pemerintah dan fungsi pengawasan pejabat daerah. Bahkan, akun besar seperti lambe_turah turut mengunggah video kayu gelondongan yang diseret banjir.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan terkait dugaan penebangan liar.

“Setiap laporan masuk dan itu memang menjadi kewenangan kami, segera ditindaklanjuti. Kami perkuat koordinasi dengan berbagai pihak,” katanya. (DL)

The post Pembalakan Diduga Pemicu Banjir di Sumbar, Kayu Gelondongan Berserakan di Pantai Padang appeared first on Langgam.id.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah yang paling parah terdampak.

Juru bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengatakan dari tiga kabupaten yang terdampak Padang Pariaman mengalami dampak paling signifikan.

“Ada tujuh kecamatan yang terkena banjir, sementara Agam mencatat dua kecamatan, dan Pasaman satu kecamatan terdampak,” katanya, Sabtu (5/10/2024).

Di Padang Pariaman, terang Ilham, sebanyak 400 warga terpaksa mengungsi. Ketinggian air berkisar 50 hingga 70 cm. Kecamatan yang terdampak di antaranya VII Koto Sungai Sariak, Batang Gasan, Ulakan Tapakis, Enam Lingkung, Nan Sabaris, Limo Koto Kampung Dalam, dan Nagari Parik Malintang.

“Saat ini, kami masih terus melakukan pendataan terkait kerusakan dan kerugian akibat banjir. Di Padang Pariaman, taksiran awal kerugian mencapai Rp585 juta, namun angka ini masih bersifat sementara karena pendataan terus berjalan,” ucap Ilham.

Sementara itu, untuk Kabupaten Pasaman dan Agam, data kerusakan dan kerugian masih dalam proses pengumpulan. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa dari ketiga kabupaten tersebut.

BPBD Sumbar menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk menilai apakah perlu ada bantuan dari provinsi atau kabupaten/kota terdekat.

“Jika memang dibutuhkan, provinsi siap turun tangan,” ujar Ilham. (yki)

The post Banjir Terjang Tiga Kabupaten di Sumbar, Ratusan Warga Mengungsi appeared first on Langgam.id.

Sekitar pukul 22.40 WIB, Kamis (7/3/2024) malam, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran datang ke Masjid Al-Ihsan untuk menjenguk warga Kampung Durian, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang terdampak banjir. Kamis (7/3/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Sumbar yang saat ini wilayahnya masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, agar tetap waspada terhadap ancaman bencana.

“Kami mengimbau Warga Sumbar untuk tetap waspada akan potensi bencana karena hingga Jumat dinihari ini hujan masih belum berhenti,” imbau Gubernur Mahyeldi.

Ketua RT 03 RW 006 Kelurahan Parak Gadang Timur, Kota Padang, Foza Aulia Sari mengatakan sekitar seratusan orang warganya telah dievakuasi ke Masjid Al-Ihsan akibat banjir yang menggenangi daerahnya sejak kamis siang.

“Ada sekitar seratusan orang yang mengungsi di Masjid Al-Ihsan karena rumahnya terendam banjir,” kata Ketua RT 03 RW 006 Kelurahan Parak Gadang Timur.

Foza mengatakan sebagian besar dari pengungsi di masjid tersebut adalah anak-anak, perempuan, dan lanjut usia (lansia).

Salah seorang warga terdampak banjir, Zulnaidi (39), mengatakan dirinya bersama anak dan istri terpaksa mengungsi karena rumahnya digenangi banjir.

“Karena hujan tak kunjung berhenti, air menggenang cukup cepat di pekarangannya dan langsung masuk ke rumah, ketinggiannya hampir 2 meter. Akhirnya saya memilih langsung mengevakuasi anak dan isteri,” katanya.

Diceritakan bahwa tidak ada barang-barang, dokumen, bahkan pakaian yang sempat diselamatkan, saat keluar dari rumah demi keselamatan diri dan keluarganya.

“Tidak ada yang sempat dibawa dari rumah, bahkan baju yang saya pakai saja adalah bantuan dari warga lain,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa air yang merendam rumah warga akibat luapan sungai dan ketinggiannya bervariasi, bahkan ada rumah warga yang hanya terlihat bagian atapnya saja karena bagian rumah sudah terendam.

Berdasarkan laporan diketahui ada empat RT di kawasan setempat yang terdampak oleh banjir, khususnya yang berada di pinggiran sungai. (*/Fs)

The post Curah Hujan Masih Tinggi, Gubernur Imbau Warga Tetap Waspada appeared first on Langgam.id.