Beberapa penghuni huntara Kapalo Koto, Kota Padang sering datang ke lokasi pembangunan hunian tetap atau huntap, untuk memastikan rumah-rumah tersebut terus dikerjakan oleh pemerintah. 

“Ada yang mengatakan bahwa bulan Agustus nanti kami harus meninggalkan hunian sementara ini, namun kabar tentang hunian tetap yang dijanjikan kepada kami juga belum ada hingga hari ini,” ujar salah satu penghuni huntara Yusnianti kepada langgam.id.

Saat ini pemerintah tengah membangun 500-800 unit hunian tetap untuk warga terdampak banjir bandang di Kota Padang pada 25 November 2025. Huntap tersebut dibangun beberapa titik, yaitu di Lubuk Minturun, Labuah Bukit dan Simpang Haru. 

“Beberapa waktu lalu, ada warga di hunian sementara yang melihat lokasi bangunan hunian tetap, namun katanya masih dalam pembangunan,” ujar Yusnianti.

Baca: Centang Parenang Setengah Tahun Penanggulangan Bencana Sumbar

Kepastian kapan akan dipindahkan ke hunian tetap sangat penting bagi Yusnianti dan penghuni huntara lainnya. Sebab selama tinggal di huntara para penyintas bencana kesulitan untuk menata perekonomiannya, terutama dalam mencari peluang pekerjaan baru. Apalagi, tidak sedikit dari penghuni huntara yang kehilangan sumber pendapatan sejak bencana tersebut. 

Hal senada juga disampaikan oleh penyitas banjir lainnya Istaria yang kini tidak memiliki pekerjaan tetap sejak tinggal di huntara. Ibu dua anak ini sebelumnya bertani di kawasan Batu Busuak. Empat petak sawah milik Istaria kini rata dengan lumpur usai diterjang banjir.

“Padahal padi waktu itu sudah menguning mau dipanen, tapi banjir datang dan semuanya habis, sudah rata tidak tersisa,” ujarnya.

Ia mengatakan hasil panen dari sawah tersebut mencapai lima atau enam karung beras. Hasil panen itu biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga serta dijual.

Sejak di huntara, Istaria mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian, terutama biaya anak-anaknya pergi sekolah. Sementara itu suami Istaria  harus berjibaku mencari pekerjaan serabutan.

The post Harap-Harap Cemas Menanti Hunian yang Dijanjikan appeared first on Langgam.id.

Tampak empat toren air berukuran cukup jumbo untuk menampung air bersih di huntara. Namun kata Yusnianti, toren itu sering kosong akibat mesin pompa air yang sering rusak.

“Seperti inilah kondisi kami, jangankan untuk mencuci pakaian hanya untuk mandi saja air susah kami dapatkan,” ujarnya kepada Langgam.id saat mencuci di toilet umum huntara. 

Yusnianti bersama dua anaknya telah tinggal di huntara sejak Januari lalu. Rumahnya di Batu Busuk Kota Padang hanyut diterjang banjir bandang pada akhir November 2025. Kini orang tua tunggal itu tengah menunggu kepastian kapan akan mendapatkan hunian tetap.

Ia berharap bisa segera menetap di hunian yang telah dijanjikan pemerintah. Sebab, selama di huntara Yusnianti bersama anaknya cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini kebutuhan keluarga Yusnianti bergantung sepenuhnya kepada anak yang kerja serabutan. 

Bantuan pun, sambung Yusnianti juga sudah jarang. Para penyitas bencana harus pintar-pintar untuk memutar otak agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

“Sejak selesai lebaran bantuan sudah jarang diberikan. Kalau ada bantuan yang datang saya bersyukur. Kalau tidak ada, saya hidup dari sisa-sisa bantuan yang ada,” katanya.

Hal sama juga diutarakan oleh penghuni huntara lainnya, Arizal (36). Bapak dua anak ini juga berharap bisa pindah ke hunian tetap, agar bisa merintis kembali peluang usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Arizal mengaku kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap setelah menjadi korban terdampak banjir. Kini ia kerja serabutan sebagai kuli bangunan. “Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan semakin sulit,” ujarnya.

Arizal mengaku yang paling berat baginya bukan hanya kehilangan rumah, melainkan rasa tidak pasti tentang masa depan keluarganya. “Saya hanya ingin punya rumah lagi, sederhana saja. Yang penting anak-anak bisa tidur tenang,”ujarnya.

Bergantung pada Rakit Darurat 

Selain pengerjaan hunian tetap yang masih berjalan, perbaikan sejumlah infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya, jembatan di Nagari Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang putus saat bencana November 2025.

The post Centang Parenang Setengah Tahun Penanggulangan Bencana Sumbar appeared first on Langgam.id.

1. Naik Drastis dalam Lima Tahun

Data DP3AP2KB Sumbar mencatat, sepanjang 2025 terdapat 760 kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Angka itu melonjak jauh dibandingkan tahun 2020 yang hanya 426 kasus.

Pada 2021 jumlah kasus naik menjadi 548 kasus, lalu 567 kasus pada 2022. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan 783 kasus, sebelum turun sedikit menjadi 721 kasus pada 2024.

“Kalau dilihat grafiknya memang naik terus. Tahun tertinggi itu 2023 dengan 783 kasus yang melapor,” kata Kabid PHPA DP3AP2KB Sumbar, Desrina Elena.

2. Kasus Anak Tiga Kali Lipat Lebih Banyak dari Kekerasan Perempuan

DP3AP2KB Sumbar menyebut jumlah kasus kekerasan terhadap anak jauh lebih tinggi dibanding kekerasan terhadap perempuan.

“Kasus anak ini jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Karena itu penanganannya menjadi sangat penting,” ujar Desrina.

3. Korban Diduga Diam karena Takut

Data yang tercatat diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Banyak korban diduga tidak melapor karena takut, tertekan, atau tidak punya tempat aman untuk mengadu.

“Anak-anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan lingkungan yang aman dan dukungan keluarga agar berani melapor. Tanpa dukungan tersebut, banyak kasus dikhawatirkan tidak pernah terungkap,” tuturnya.

4. Kekerasan Psikis, Fisik, dan Seksual Jadi Kasus Paling Dominan

Kasus yang paling banyak dilaporkan di Sumbar adalah kekerasan psikis, fisik, dan seksual.

“Yang paling dominan itu kekerasan psikis, fisik dan seksual,” kata Desrina.

5. Pelecehan Seksual hingga Sodomi Menimpa Anak-anak

DP3AP2KB Sumbar menyebut kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman serius.

“Bentuk kasusnya mulai dari pelecehan seksual sampai sodomi terhadap anak,” ujarnya.

6. Mayoritas Korban Berusia 13 hingga 17 Tahun

Korban kekerasan didominasi anak usia sekolah. Banyak dari mereka mengalami tekanan mental akibat persoalan keluarga maupun kekerasan dari lingkungan terdekat.

“Anak-anak ini rentan mengalami tekanan psikologis karena kondisi di rumah ataupun lingkungan sekitar,” ujarnya.

7. Dharmasraya, Pasaman, dan Padang Pariaman Jadi Daerah dengan Laporan Tertinggi

Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, laporan kasus terbanyak berasal dari Dharmasraya, Pasaman, dan Padang Pariaman.

“Laporan yang masuk banyak dari Dharmasraya, Pasaman dan Padang Pariaman,” ucap Desrina.

Meski begitu, ia menyebut tingginya laporan juga bisa menjadi tanda masyarakat mulai berani melapor.

“Kita apresiasi daerah yang banyak melapor, artinya partisipasi masyarakat untuk melindungi anak mulai tinggi,” ujarnya.

8. Bayi Dua Tahun Disiksa Ayah Kandung

Kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Kota Padang. Seorang bayi berusia dua tahun diduga menjadi korban kekerasan ayah kandungnya sendiri.

Korban disebut disundut rokok, digigit, hingga disiram air panas.

9. Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengungkap fakta paling memilukan, yakni mayoritas pelaku berasal dari lingkungan dekat korban sendiri.

“Mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak merupakan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, mulai dari orang tua kandung, anggota keluarga, hingga orang yang telah dikenal anak sebelumnya,” kata Jasra.

“Ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat, anak sering kali tidak memiliki keberanian untuk melapor karena takut, terancam, atau tidak memahami bahwa dirinya adalah korban,” ujarnya.

10. Sumbar Siapkan Skrining Psikologis untuk Siswa Baru

Pemprov Sumbar mulai menyiapkan langkah deteksi dini kekerasan terhadap anak melalui skrining psikologis di sekolah.

Program itu dilakukan bersama Dinas Pendidikan Sumbar dan Fakultas Kedokteran Unand. Nantinya siswa baru akan menjalani asesmen psikologis untuk mendeteksi trauma maupun indikasi kekerasan.

“Jadi nanti ada assessment yang ditanyakan kepada anak. Dari situ akan terpetakan apakah anak pernah mengalami kekerasan, masih tahap awal trauma atau sudah membutuhkan pendampingan psikologis,” kata Desrina.

“Anak-anak ini sebenarnya banyak yang punya masalah, tetapi tidak tahu harus bercerita ke siapa. Karena itu komunikasi dengan anak sangat penting,” imbuhnya. (ICA)

The post 10 Fakta Mencemaskan Kekerasan Anak di Sumbar yang Naik Drastis, Korban Dilecehkan hingga Disiksa Ayah Kandung appeared first on Langgam.id.

Syamsul datang dengan harapan lahan sawahnya seluas 1 hekater bisa segera diperbaiki usai di landa banjir bandang. Namun, hari itu, para petani terdampak hanya menyimak kata-kata sambutan. “Sampai acara selesai tak ada alat berat yang membersihkan lahan saya,” ujar Syamsul, Jumat (10/04/2026).

Beberapa minggu pascabanjir bandang 25 November 2025 lalu, Syamsul menyewa eskavator secara pribadi untuk membersihkan lahan sawahnya yang tertimbun pasir material longsor.

Setidaknya ia harus meronggoh kocek sekitar Rp4 juta untuk sewa eskavator selama dua hari. Namun, air sungai kembali naik dan menerjang lahan sawah Syamsul. Empat bulan berlalu, sawah Syamsul masih belum diperbaiki. Pematang sawah yang runtuh, belukar rumput liar juga memenuhi lahan sawah Syamsul.

“Selama ini yang baru saya dapat hanya sembako. Bukan tidak bersyukur, tetapi pemulihan lahan pertanian ini yang paling penting dibantu, sebab ini mata pencaharian utama saya,” ujarnya.

Symsul kini harus menanti sawah miliknya rampung diperbaiki, sehingga bisa kembali diolah sebagai sumber pendapatan sehari-hari. Biasanya, dari sawah sekitar 1 hektare itu Syamsul bisa mendapatkan 800 kilogram hingga 1.200 kilogram gabah.

Selain Syamsul, petani di Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Naman juga sempat menyewa eskavator secara pribadi untuk membersihkan lahan sawahnya yang tertimbun pasir dan bebatuan yang terbawa arus banjir. “Harga sewanya Rp2 juta sehari, itu belum termasuk bbm,” kata Naman.

Langkah tersebut terpaksa diambil Naman, sebab jika pemulihan lahan pertanian lambat dikerjakan, tentu akan mengganggu perekonomiannya. Saat ini sawah Naman sudah bersih dari material sisa banjir. Namun, masih belum bisa digarap lantaran system irigasi yang terdampak banjir masih dalam perbaikan.

Masalah yang sama juga dihadapi oleh Parmawi (85) yang terpaksa memperbaiki lahan sawah miliknya yang ikut terdampak banjir. Saat ini, sawah Parmawi masih tertimpun pasir, serta batang kayu berukuran besar bergelimpangan di tengah sawahnya.

“Kayunya besar-besar, harus dipotong-potong dulu agar bisa dipindahkan ke pinggir,” ucapnya sambil menunjuk ke arah sawahnya, Sabtu (11/04/2026).

Banjir bandang yang menerjang Solok menyebakan sawah Parmawi seluas setengah hectare rusak. Dari lahan tersebut, Parmawi bisa mendapatkan sebanyak dua ton. Kini ia juga berharap lahan tersebut kembali bisa diolah agar tidak berdampak pada musim tanam yang akan segara tiba.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat 6.451 hektar lebih sawah di rusak akibat bencana banjir bandang, banjir serta longsor akhir November 2025. Rinciannya, 2.827 hektar sawah rusak berat, 2.802 hektar rusak ringan dan 822 hektar rusak sedang. Total kerugian dari kejadian tersebut mencapai Rp663 miliar lebih. Sementara itu di Kabupaten Solok mencapai 1.920 hektar, dengan 367 hektar mengalami puso dan 1.394 meter jaringan irigasi rusak.

Tebelenggu Rantai Birokrasi dan Pendataan
Lambatnya proses perbaikan lahan sawah terdampak bencana tidak lepas dari rantai birokrasi pemerintahan yang tidak efektif. Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap pengambilan keputusan di lapangan.

The post Perbaikan Sawah Pascabencana Lambat: Ekonomi Petani Terhimpit, Musim Panen Terancam appeared first on Langgam.id.