Beberapa anggota forum yang berasal dari daerah yang berbeda di Sumatra Barat menuliskan kosakata yang mereka ketahui. Diskusi di forum itu berjalan lancar hingga kemudian salah satu anggota forum tersebut yang berlaku layaknya dunsanak para raja Minangkabau dari abad-abad lalu mengatakan bahwa semua kata-kata carut tersebut bukan bahasa Minangkabau.

“Kalau bukan bahasa Minangkabau, lalu bahasa mana?” begitu saya bertanya.

Setau saya, dalam bahasa Garundang tak ada kata kalera.

Dalam bahasa Langkitang juga tak ada kata kanciang. Kata karapai tak ada dalam bahasa Siamang. “Pokoknya bukan bahasa Minang,” begitu jawaban yang saya dapatkan, sebuah jawaban yang khas dari orang yang senang berpendapat tapi tidak punya argumen.

Saya mencoba menelusuri argumennya lebih lanjut, hingga kemudian ia mengatakan bahwa kata carut itu bukan bahasa Minang karena bahasa Minang adalah bahasa yang penuh adab, sopan-santun, dan seterusnya.

Seperti anggota forum tersebut, seseorang boleh saja punya ambisi soal keluhuran. Saat ini memang banyak sekali anggota masyarakat kita yang menunjukkan bakat tinggi untuk menjadi polisi moral, terutama bagi yang merasa tidak punya kemampuan lain yang bisa dikembangkan lebih baik.

Tapi, kita tak bisa sewenang-wenang meluputkan kenyataan bahwa kebudayaan tak cuma soal keluhuran, tetapi juga kebanalan. Keduanya sama-sama bagian sah dari suatu kebudayaan.

Minangkabau bukan cuma soal kato nan ampek tapi juga tentang galadia dan makian yang lazim diucapkan orang Minang.

Bagaimanapun juga, semua itu adalah produk dari cara hidup yang kita jalani bersama. Yang luhur dan yang banal itu juga saling berbagi rupa. Kita semakin sulit memberikan garis batas di antara keduanya di tengah semakin jamaknya keluhuran berbulu kebanalan atau kebanalan berbulu keluhuran.

Di titik ini saja kita sudah bisa melihat keterbatasan perspektif moral dalam melihat kenyataan.

Moralitas hanya sanggup membagi dunia ini menjadi baik atau buruk. Kita tentu butuh hidup bersama dengan “kesepakatan” moral tertentu, baik yang diwariskan atau yang kita kembangkan, tapi kita juga harus sadar bahwa kenyataan sehari-hari, yang sama-sama kita geluti bersama ini, tak akan pernah sesederhana “kesepakatan” kita atas moralitas itu sendiri.

Seberapun heroik para pendukungnya, perspektif moral selalu menemui jalan buntu yang tak terelakkan.

Tak ada barang baru di sini. Isu perihal hubungan antara moralitas, bahasa, dan kenyataan sehari-hari sudah menjadi pembicaraan lama dan akan tetap jadi pembicaraan selama kita masih menemukan kasus-kasus serupa, baik di tingkat bahasa daerah ataupun bahasa nasional.

Sebagaimana beberapa waktu belakangan ini, di arena nasional, kita kembali menemukan pelarangan penggunaan kata “anjay” oleh Komnas Perlindungan Anak.

Institusi itu jelas-jelas hanya bermain aman dalam heroisme perspektif moral dan memanfaatkan otoritas institusinya untuk membuat standar moralitas itu sendiri.

Ia tak hanya gagal melihat kompleksitas persoalan, tetapi juga terlalu percaya diri bahwa ia layak menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang buruk untuk masyarakat.

Ketika ia sampai di jalan buntu yang diciptakannya sendiri, kita dipaksanya untuk percaya bahwa kita sudah sampai di tujuan.

Kebuntuan perspektif moralitas seperti itu perlu diberi tanda bahaya. Di bawah kuasa moralitas hitam-putih, orang-orang terlalu mudah digoda untuk merasa paling benar.

Di tengah masyarakat kita yang berambisi untuk menjadi paling suci, perangkat moralitas memang sangat mudah untuk mencari kesalahan orang lain atau menjerumuskan orang lain dalam dosa yang seakan-akan tak terampuni.

Mentang-mentang hanya punya palu, bukan berarti semuanya bisa dijadikan paku. Sesuatu yang cuma persoalan personal bisa dilebih-lebihkan jadi persoalan besar yang dianggap bakal merusak bangsa.

Tak heran bila paradigma moralitas yang hitam-putih menjadi senjata paling digemari oleh para cecunguk dalam arena politik atau di arena kebudayaan.

Kita tentu masih ingat, sebagai contoh, di dalam kontestasi politik nasional, cara cepat untuk “membunuh” lawan politik adalah dengan menggunakan isu moral. Kubu-kubu yang saling berlawanan, seberapapun mereka sama-sama menentang serangan moral seperti itu, toh mereka sama-sama sadar dengan kekuataan isu moral dan bahkan tetap memanfaatkannya untuk menyerang lawan.

Dan yang tak kalah bahayanya, penggunaan isu moral adalah cara instan untuk menutupi persoalan yang lebih krusial di dalam kehidupan kita saat ini. Sibuk mengurus moral dengan mengatasnamakan banyak orang adalah cara mengelak yang paling ampuh untuk menghindari tanggungjawab sebenarnya.

Lihatlah para politikus kita telah merasa paling berjasa pada negeri ini hanya dengan mengajarkan ikan cara berenang daripada benar-benar memikirkan bagaimana masyarakat bisa makan tiga kali sehari.

Komnas PA menghabiskan waktunya untuk menunggu pohon pisang berbuah rambutan daripada mengadvokasi persoalan krusial seperti pekerja anak-anak yang semakin banyak dan teraniaya.

Daripada begitu heroik menilai mana yang sah dan mana yang tidak sah sebagai kebudayaan Minang, kita justru lebih butuh mengetahui, misalnya, apa hubungan antara kesenjangan ekonomi di Sumatra Barat dengan semakin banyaknya masyarakat yang bercarut di negeri ABS-SBK ini.

Seseorang menggunakan kata makian bukan karena tidak bermoral sama sekali, tetapi bisa saja karena telah habis kata yang bisa diucapkan untuk menyampaikan rasa putus asa atas kebohongan indah yang tak henti-henti diproduksi massal oleh pemerintah.

Orang-orang yang gemar berjoged di jalan buntu moralitas itu sudah saatnya berhenti menjajakan kotoran kuda berlapis keju. (*/Osh)

The post Kotoran Kuda Berlapis Keju appeared first on Langgam.id.

Rapat dewan juri yang digelar memutuskan, “keterdendangan” sebagai nilai tertinggi dalam penilaian nanti. “Keterdendangan yang dimaksud adalah bagaimana si penulis menggabungkan semua kekuatan prosa liris yang tersedia dalam khazanah sastra lisan Minangkabau,” ujar Gus tf, salah seorang juri, pada rapat yang berlangsung lewat wadah digital zoom, beberapa waktu lalu.

Kekuatan itu bisa tercipta lewat pantun, petatah-petitih, gurindam, dll yang sudah tersedia sejak dulu. “Ini memang akan jadi tantangan tersendiri bagi calon peserta lomba nantinya,” ujar Sastrawan Indonesia peraih Sea Write Award 2004 dari Kerajaan Thailand ini.

Keterdendangan ini sekaligus akan jadi pembeda bagi lomba lainnya semisal, cipta puisi, cerpen, novel, yang menjadikan keterbacaaan sebagai titik fokus utama. Namun, tentu saja, tokoh, alur dan plot tetap akan menjadi penilaian. “Kami juga menilai keterkaitan dan keseluruhan dari naskah peserta nantinya,” kata Dr Sheiful Yazan, dosen UIN Imam Bonjol yang juga didapuk menjadi juri.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau Aprimas dan Defrizal, kepala Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau Dinas Kebudayaan. Secara terpisah, Aprimas mengingatkan, lomba ini baru pertama jadi program di Dinas Kebudayaan. “Mungkin juga pertama dalam kegiatan yang pernah ada,” katanya.

Lebih jauh, munculnya lomba ini terkait dengan hasil Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPK). Sumatera Barat berada pada posisi 15 dari 34 propinsi dengan nilai 53, 23. Ini masih berada di bawah rataan nasional, 53, 74. “Salah satu dimensi munculnya angka itu adalah bahasa daerah. Walau dalam wilayah kerja masih berarsiran dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan ingin mendorong sosialisasi bahasa daerah lewat lomba ini,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan Gemala Ranti.

Sementara, Defrizal menginformasikan jumlah naskah yang sudah masuk ke panitia sudah mencapai 15. “Sudah lumayan untuk lomba yang digelar perdana,”. Namun, ia tetap berharap, naskah terus bertambah agar bisa menjadi program tetap di Dinas Kebudayaan nanti.

Ia juga menyebutkan, sosialisasi sudah dilakukan ke berbagai pihak. Termasuk perguruan tinggi dan di kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Lomba ditutup pada 4 September mendatang. Syarat dan ketentuan lomba bisa diakses di situs resmi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar. (*/SS)

The post Berhadiah Rp13,5 Juta, Naskah Lomba Sastra Minangkabau Ditunggu Hingga 4 September appeared first on Langgam.id.

Penerapan mata pelajaran tersebut, diklaim merupakan yang pertama kalinya di Provinsi Sumatra Barat. Walikota Pariaman Genius Umar langsung meresmikan mata pelajaran tersebut masuk dalam kurikulum sebagai muatan lokal wajib bagi SD dan SMP sederajat di Kota Pariaman.

“Hari ini kita launching mata pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagai muatan lokal wajib di tingkat SD, SMP/MTS sederajat se Kota Pariaman,” katanya, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya, penerapan mata pelajaran itu dilakukan mengingat setelah diberlakukannya kurikulum 2013, pelajaran muatan lokal hilang.

Baca juga: Wako Pariaman Lakukan Monitoring Hari Pertama Sekolah

“Dengan adanya kurikulum baru, kita bisa menambah muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau. Ini merupakan hal penting yang harus dilakukan dan diterapkan kepada anak didik kita,” ujar Genius.

Bahasa dan sastra merupakan hal penting yang harus selalu diajarkan kepada anak dan kemenakan di Ranah Minang.

“Ini bertujuan agar anak kemenakan kita hingga nanti tetap paham dan selalu menggunakan Bahasa dan Sastra Minangkabau yang saat ini nyaris tidak ada lagi di sekitar kita,” ujarnya.

Ia meyakini dengan penerapan mata pelajaran tersebut diharapkan agar nantinya anak didik di Kota Pariaman tidak akan terpengaruh dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih dan serba teknologi dan tetap memelihara budaya lokal.

“Apapun bentuk zaman bila sedari dini kita berikan pondasi akan bahasa dan sastra minangkabau, sampai kapanpun dan dimanapun mereka berada, anak – anak kita akan tetap dihargai dengan bahasa yang sapon dan santun,” katanya.

Kurikilum muatan lokal wajib Bahasa dan Sastra Minangkabau mulai dilaksanakan hari ini juga karena Pemerintah Kota Pariaman telah menyiapkan semua kelengkapan pendukung untuk suksesnya pembelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau itu.

Baca juga: Berakhir Hari Ini, PPDB SMP Kota Pariaman Diikuti 1.443 Calon Siswa

“Untuk SMA/SMK di Kota Pariaman kita akan menyurati gubernur untuk bisa melaksanakan muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau, karena wilayah Kota Pariaman merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Pariaman,” sebutnya.

Sementara untuk PAUD dan TK  juga akan skenarionya agar mereka juga mendapatkan pembelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau yang dipadukan dengan cara bermain. “Kita harus bersama dan bersatu untuk menciptakan akhlak dan moral minangkabau anak kita,” kata Genius.

Turut hadir dalam launching pembelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagai muatan lokal wajib itu yakni Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora, Tim penyusun muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau (UNAND dan UNP), Kepala Dinas, Kabag dan Camat dilingkungan Pemko Pariaman, ketua LKAAM Kota Pariaman, Ketua Dewan Pendidikan Kota Pariaman, Pengawas SD dan SMP, Kepala Sekolah SD dan SMP. (inf/HF)

The post Pemko Pariaman Masukan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk SD dan SMP appeared first on Langgam.id.