Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini akan diberlakukan bagi ASN baik di tingkat pusat dan daerah. Mekanismenya akan diatur melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) serta  Menteri Dalam Negeri.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3).

Kata Airlangga, dalam skema transformasi budaya kerja tersebut, pemerintah akan mendorong perubahan tata kelola pemerintahan berbasis digital. 

Pemerintah juga akan memberlakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.

“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” imbuh dia.

Pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk memberlakukan kebijakan serupa untuk turut serta membangun budaya kerja baru. Namun, Airlangga mengatakan,  tersebut akan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

“Adapun pengaturan (WFH bagi swasta) nanti melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” lanjut Airlangga.

Namun demikian, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan ini dan tetap diharapkan bekerja di kantor atau lapangan.

Sektor tersebut meliputi layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

The post ASN WFH Setiap Jumat Mulai April 2026 appeared first on Langgam.id.

Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon, mengatakan peningkatan angka perceraian ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Angka perceraian ASN kita mengalami peningkatan, sebab itu hari ini kami melakukan sosialisasi kepada ASN yang mengelola kepegawaian,” ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Bagi ASN Pemerintah Kota Padang, di Balai Kota Padang, Senin (27/10/2025).

Dari data BKPSDM, seluruh pengajuan perceraian tahun ini berasal dari ASN perempuan. Kasus tersebut didominasi oleh guru sebanyak enam orang, tenaga kesehatan tiga orang, dan tenaga teknis enam orang. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, Fitri Handayani, menyebutkan faktor utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk menekan angka perceraian, Pemerintah Kota Padang menggandeng Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Padang dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Pengurus APRI, Taufik Zulfahmi, menekankan pentingnya konsultasi keluarga sejak awal munculnya konflik, bukan setelah permasalahan membesar. Ia juga mengingatkan agar setiap pasangan berhati-hati dalam mengambil keputusan bercerai, terutama bagi perempuan, dengan mempertimbangkan aspek agama dan sosial.

Menariknya, peningkatan angka perceraian di kalangan ASN ini sejalan dengan tren menurunnya angka pernikahan di Kota Padang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2021 tercatat sebagai periode dengan jumlah perceraian tertinggi, yakni mencapai 1.527 kasus.

Dari sisi akademis, Sosiolog Universitas Negeri Padang, Eka Asih Febriani menilai bahwa faktor ekonomi dan pergeseran peran dalam rumah tangga menjadi penyebab utama meningkatnya perceraian di kalangan ASN perempuan, terutama guru. Menurutnya, stabilitas pendapatan dan tunjangan membuat banyak guru perempuan menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

“Guru perempuan cenderung mengalami kelelahan fisik dan mental akibat tekanan ekonomi serta minimnya dukungan emosional dari pasangan. Hal ini yang mendorong mereka mengambil keputusan untuk bercerai,” ujarnya.

Selain faktor ekonomi, pengaruh media sosial dan gaya hidup modern turut memperlebar jarak dalam hubungan rumah tangga. Standar hidup yang tidak realistis dan ekspektasi sosial di dunia maya seringkali menimbulkan rasa frustrasi dan memicu konflik.

Pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat ketahanan keluarga ASN melalui program konseling dan aplikasi “Samara”, yang disiapkan sebagai wadah konsultasi dan mediasi sebelum pasangan memutuskan untuk berpisah.

Dengan meningkatnya angka perceraian, terutama di kalangan ASN perempuan, tantangan ke depan bagi Pemerintah Kota Padang bukan hanya memperkuat ketahanan keluarga, tetapi juga menumbuhkan kembali nilai keseimbangan peran dan komunikasi dalam rumah tangga ASN.

The post Angka Perceraian ASN di Padang Meningkat, Didominasi Perempuan dan Guru appeared first on Langgam.id.

“Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh, Salam sehat, salam syukur, salam damai untuk kita semua. Untuk kesekian kalinya saya mengimbau dan menasehati kepada bapak dan ibu untuk tidak melanggar netralitas ASN apalagi melakukan perbuatan melawan hukum lainnya,” ucap Roberia dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Roberia menambahkan bahwa pimpinan OPD berserta seluruh ASN di Pemko Pariaman pada tingkat apa saja, merupakan pemimpin bagi banyak orang di OPD-nya masing-masing.

“Dan bapak dan ibu yang selama ini bertugas luar biasa menyelenggarakan tugas negara selaku ASN,” ujarnya.

“Kita sebagai ASN atau pegawai yang bekerja di pemerintahan, wajib taat hukum. Kita wajib selalu mengabdi dan fokus bekerja untuk rakyat. Kita wajib netral, karena kita memang dilarang berpihak kepada salah satu calon,” tegasnya.

Roberia mengatakan bahwa kita memang mempunyai pilihan. “Tetapi pilihan bapak dan ibu hanya ditunjukkan di bilik suara dan dilarang ditunjukkan atau disampaikan kepada orang lain apalagi kepada publik atau umum,” ujarnya. (*/yki)

The post Pj Wako Pariaman Tegaskan ASN Harus Netral dalam Pilkada 2024 appeared first on Langgam.id.

“Netralitas ASN harus kita tegakkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya terus mengulang pesan ini agar benar-benar dipahami,” tegas Mahyeldi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada seluruh ASN dalam kegiatan Subuh Mubarakah yang diselenggarakan Pemprov Sumbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Sumatra Barat, Minggu (1/9/2024).

Mahyeldi menjelaskan bahwa mulai September ini, aktivitas politik di ruang publik akan semakin meningkat, baik melalui pertemuan tatap muka maupun sosialisasi di berbagai platform media sosial.

“ASN jangan terlibat dalam politik praktis, meskipun hanya berupa like, share, atau komentar di media sosial. Itu dilarang sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menyadari bahwa sebagai individu dewasa dengan hak pilih, ASN mungkin memiliki preferensi terhadap salah satu pasangan calon. Namun, ia mengingatkan agar hal tersebut disalurkan dengan bijak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Salurkan preferensi Anda di bilik suara pada 27 November nanti, bukan sekarang,” tegas Mahyeldi.

Ia juga menekankan bahwa ASN harus mematuhi aturan dan batasan dalam bertindak, serta memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam mematuhi aturan.

“Jika hasrat berpolitik tidak bisa dikendalikan, lebih baik ajukan pengunduran diri. Jangan lakukan itu saat masih berstatus sebagai ASN,” tutupnya.

Mahyeldi berharap Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumbar dapat berlangsung aman, lancar, dan mengedepankan prinsip jujur serta adil, sehingga kualitasnya tercermin tidak hanya dalam penyelenggaraan tetapi juga dalam hasilnya. (*/Yh)

The post Gubernur Mahyeldi Imbau ASN untuk Netral dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 appeared first on Langgam.id.

Bupati Eka Putra menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan ini dan mendoakan agar para P3K yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Tanah Datar.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita semua,” ujar Bupati Eka Putra. “Pemerintah daerah akan terus berusaha keras untuk membuka peluang bagi penerimaan ASN dan P3K di masa depan bagi seluruh masyarakat Tanah Datar,” bebernya.

Eka Putra mengingatkan para P3K untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sebagai abdi negara, saudara sekalian haruslah selalu bersikap ramah dan murah senyum, terlebih karena tugas saudara berhubungan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eka Putra berpesan agar para P3K bersyukur atas pencapaian mereka dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Ingatlah perjuangan kalian sejak awal hingga bisa dilantik menjadi P3K hari ini. Wujudkan rasa syukur itu dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal,” pesannya.

Eka Putra juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses perekrutan dan pelantikan P3K.

“Semoga momen bersejarah ini dapat menambah semangat saudara sekalian dalam membangun Kabupaten Tanah Datar lebih maju dengan bekerja cerdas, ikhlas, dan tuntas, sesuai bidang kerja masing-masing,” tukasnya. (*Yh)

The post 669 P3K di Tanah Datar Dilantik appeared first on Langgam.id.

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Edi Busti menyampaikan bahwa apel gabungan ini bertujuan untuk memastikan kehadiran pegawai pasca libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1445 H di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hari ini merupakan awal kembalinya fungsi Pemerintahan Kabupaten Agam secara normal. Untuk itu, tentu perlu dilakukan pengecekan agar masing-masing OPD dapat melaksanakan tupoksinya 100 persen,” tegas Edi Busti.

Beliau juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang baru untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Apel gabungan ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II, III, dan IV, serta seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. (*/Yh)

The post Pemkab Agam Gelar Apel Gabungan Pasca Libur Idul Fitri, Pastikan Pelayanan Kembali Optimal appeared first on Langgam.id.

“Maraknya dugaan ASN yang secara terang-terangan berpihak dalam pemilu ini, sangat memprihatinkan,” Kata Guspardi saat dihubungi Minggu (21/1/2024).

Menurutnya, potensi kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024 tidak hanya sebatas pada netralitas ASN. Mulai dari penjabat (Pj) kepala daerah sampai kepala desa, berpotensi melakukan kecurangan dengan memobilisasi suara masyarakat agar memenangkan calon tertentu.

Politisi PAN yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI dapil Sumatera Barat 2 nomor urut 2 itu berharap, seluruh perangkat dalam tatanan pemerintah, baik ASN, TNI, Polri dan lainnya, mesti berkomitmen menjaga reputasi serta integritas untuk tidak berpihak dalam pemilu.

Keberpihakan pada salah satu calon akan merusak integritas mereka dan berpotensi sebagai pemicu terciptanya kegaduhan pada Pemilu 2024.

Kata dia, Bawaslu sebagai badan yang mengawasi pemilu, agar lebih jeli menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dan harus berani mengingatkan serta memproses setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran, Bawaslu mesti memberikan tindakan tegas tanpa tebang pilih.

“Ingat, Bawaslu itu dijadikan barometer oleh masyarakat dalam penegakan hukum terkait berbagai pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Tak hanya Bawaslu, KASN juga harus mengambil peranan dalam menyikapi dugaan ketidaknetralan ASN. Begitu juga peranan berbagai lapisan masyarakat untuk mengawal penegakan aturan juga sangat diperlukan.

Sebelumnya, diberitakan banyaknya laporan soal tidak netralnya ASN di Pilpres 2024 semakin santer terdengar. Di lain sisi, potensi mobilitas suara oleh para penjabat penyelenggara desa juga patut diwaspadai.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) per 10 Januari 2024, sudah ada 61 temuan terkait pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah itu, sebanyak 38 diputus melanggar dan sudah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

The post Guspardi Gaus Soroti Maraknya Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Mesti Tegas appeared first on Langgam.id.

“Saya melihat terjadi penurunan kehadiran setiap apel pagi,” tegas Andree di depan seluruh ASN di lingkup Balaikota Padang, Senin (30/10/2023).

Melihat minimnya kehadiran, Sekda berencana akan kembali meningkatkan kedisiplinan di lingkup kerjanya. Seperti pelaksanaan apel pagi setiap hari.

“Jika kehadiran masih minim juga ke depannya, kita terapkan kembali apel gabungan dan apel setiap hari di tiap OPD,” ucap Andree, sebagaimana dicuplik dari InfoPublik Padang, Selasa (31/10/2023).

Andree menyayangkan kedisiplinan ASN. Menurutnya, ASN yang hadir apel pagi orangnya hanya itu ke itu saja.

“Bagi yang tidak hadir dan yang hadir, tapi tunjangan kerjanya tetap sama, ini kan tak adil,” kata Andree.

Pagi itu, Andree langsung mengabsen seluruh ASN yang hadir. Andree menghitung masing-masing ASN, termasuk menghitung jumlah pejabat yang hadir. Kehadiran ASN langsung dicatat ajudan Sekda. (*/Yh)

The post Kehadiran ASN Saat Apel Pagi Minim, Sekda Padang Berang appeared first on Langgam.id.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, semua fraksi menyepakati RUU disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

“Keputusan ini diambil setelah sebelumnya dibacakan pandangan masing-masing fraksi dan juga mendengarkan pendapat pemerintah yang disampaikan oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas,”ujar Guspardi Rabu (27/9/2023).

Ia mengatakan, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan penting tentang RUU ASN ini. Di antaranya, meminta pemerintah senantiasa memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan ASN.

Peningkatan kesejahteraan ASN diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan semangat kerja, loyalitas dan produktivitas dari ASN.

Legislator dapil Sumatera Barat 2 itu juga mengapresiasi, semakin diperluasnya konsep PPPK di dalam RUU ASN. Sehingga memungkinkan PPPK bekerja secara full dan paruh waktu. Hal ini tentu dapat menjadi solusi untuk mengakomodir pegawai honorer di lingkungan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

“Fraksi PAN juga meminta pemerintah memperhatikan digitalisasi manajemen ASN dan penerapan e-Goverment guna terciptanya aparatur negara yang adaptif, dengan perkembangan teknologi digital dan lebih welcome dengan tren-tren baru terhadap birokrasi pemerintahan. Misalnya, sistem kerja dan monitoring kerja jarak jauh, penggunaan e-Office, dan lain sebagainya. Dan semuanya dilakukan dengan tetap memperhatikan produktivitas dan kinerja yang apik,” ujar Guspardi.

Ia mengatakan, dengan revisi UU ASN ini diharapkan dapat menjawab semua sengkarut permasalahan ASN. Semoga terwujud manajemen ASN yang lebih profesional, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung penataan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Kita juga ingin menciptkan aparatur sipil negara yang siap melayanai secara adil dan merata dalam melayani seluruh lapisan masyarakat dengan pelayanan paripurna” ujar anggota Baleg DPR RI tersebut.

The post Komisi II dan Pemerintah Sepakat RUU ASN Dibawa ke Paripurna, Guspardi Gaus: Konsep PPPK Diperluas appeared first on Langgam.id.

Penghargaan ini disematkan langsung oleh Bupati Agam Andri Warman, seusai pelaksanaan upacara pengibaran bendera HUT RI ke-78, Kamis (17/8).

Kepala BKPSDM Kabupaten Agam, Yunilson mengatakan tahun ini ASN di daerah itu yang menerima Satyalencana berjumlah 470 orang.

“Satyalencana ini diberikan kepada ASN yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun,” sebutnya, sebagaimana dicuplik dari AMCNews.

Satyalencana Karya Satya ini diberikan pemerintah sebagai motivasi kepada seluruh ASN untuk terus berprestasi bekerja mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pihaknya berharap, penganugerahan tanda kehormatan ini dapat menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan untuk meningkatkan darma bakti yang menjadi teladan bagi ASN lain.

“Semoga seluruh ASN untuk dapat bekerja meningkatkan disiplin membangun komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian visi dan misi bupati,” pungkasnya. (*/Yh)

The post 470 ASN di Agam Terima Satylencana appeared first on Langgam.id.