“Secara geografis Sumbar adalah daerah yang rentan terjadi bencana, untuk itu harus ada anggaran yang cukup untuk mencegah dan menanggulangi bencana,” kata Supardi, Rabu (27/1/2021) sebagaimana dikutip dari situs resmi DPRD Sumbar.

Menurutnya, selain potensi gempa yang cukup besar, potensi bencana banjir dan longsor juga cukup tinggi.

“Megathrust jelas perlu diwaspadai, sedangkan untuk longsor dan banjir, berdasarkan kajian badan geologi terdapat di lima daerah,” ujarnya.

Lima daerah berpotensi banjir dan longsor yaitu, Kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, Agam, Bukittinggi dan Tanah Datar.

Ia menjelaskan, sebanyak 1 juta atau 20 persen penduduk Sumbar tinggal di daerah rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.

Sedangkan untuk Kota Padang potensi banjir bandang cukup besar. Sedangkan untuk ancaman Gunung api, masih siaga di sekitar Gunung Kerinci yang mengancam kawasan Solok Selatan.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Rafdinal mengatakan DPRD akan kembali melakukan pemetaan sarana prasarana evakuasi masyarakat menghadapi bencana.

” Kita akan tingkatkan kembali jalur-jalur evakuasi masyarakat, begitu juga dengan selter. Sosialisasi untuk menghadapi bencana juga akan digencarkan,” katanya.(*/Ela)

The post DPRD Sumbar Anggarkan Rp 30 Miliar untuk Mitigasi Bencana appeared first on Langgam.id.

Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah mengatakan, penghapusan anggaran pokir tersebut, demi masyarakat. Pencoretan anggaran Pokir Dewan dari APBD 2021 yang telah disahkan Sabtu (28/11/2020) malam itu, menurutnya, atas kesepakatan seluruh anggota DPRD. Sebelumnya, anggaran Pokir juga dihilangkan karena dalam APBD 2020 karena anggaran fokus untuk penanganan dampak Covid-19.

“Menyadari dengan keterbatasan anggaran, kita di DPRD menyepakati anggaran Pokir ditiadakan. Ini berbeda dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya,” kata Mardiansyah, sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, Minggu (29/11/2020).

Ia mengatakan, pencoretan anggaran pokir, pengurangan biaya perjalanan dinas, bimtek dan reses untuk menutup kekurangan biaya di APBD. “Sehingga, kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tertutupi,” ujarnya.

Total APBD Padang Panjang 2021 adalah sebanyak Rp609.302.360.536, dengan pendapatan ditargetkan sebesar Rp582.302.360.536. Anggaran itu sudah tersedot untuk belanja rutin, seperti gaji PNS, THL dan dana kelurahan. Belum lagi pembiayaan-pembiayaan lain yang membutuhkan anggaran besar.

“Kita juga berharap dari pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Termasuk juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan banyak manfaat kepada masyarakat,” katanya. (*/SS)

The post DPRD Padang Panjang Hilangkan Anggaran Pokir, Kurangi Perjalanan Dinas appeared first on Langgam.id.

Plt.Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin dalam sambutannya mengapresiasi kerja sama DPRD dan dengan Pemerintah Kota Pariaman. “Dengan persetujuan dewan atas Raperda APBD tahun 2021 ini, berarti telah menetapkan produk hukum daerah yang menjadi landasan penganggaran semua kegiatan pembangunan daerah Kota Pariaman. Baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan,” katanya, sebagaimana dirilis Kominfo Kota Pariaman.

Ia berharap kondisi perekonomian bisa segera pulih kembali, masyarakat bisa bangkit dan keadaan Kota Pariaman kembali membaik. Anggaran yang disetujui untuk tahun 2021 sebesar Rp 671.483.709.418. Mardison mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi dan siap mengakomodir semua masukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Pariaman kedepannya.

“APBD ini kita susun bersama. Kita harapkan kerjasama ini kedepan dapat kita laksanakan lebih baik lagi dan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Ia mengatakaN, Pemerintah Kota Pariaman berupaya mengembangkan potensi yang ada kota sampai ke tingkat desa atau kelurahan. “Disamping itu, pemerintah juga mengedepankan pendidikan yang layak untuk warga Kota Pariaman dan kemajuan perekonomian masyarakat Kota Pariaman.”

Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora usai kegiatan mengatakan, pengesahan Ranperda APBD 2021 menjadi perda sudah melalui pembahasan dan pengkajian. baik di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) hingga fraksi fraksi.

“Enam fraksi di DPRD dalam masukannya, meminta prioritas anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, pendidikan di Kota Pariaman dan pembuatan plang pintu kereta api atau penugasan tenaga kontrak khusus untuk menjaga perlintasan kereta api sampai, “ katanya.

Ia berharap sinergisitas antara DPRD dengan Pemerintah Kota Pariaman tetap berjalan sehingga masyarakat di Kota Pariaman dan Kota Pariaman bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Pengesahan APBD 2021 yang dihadiri juga oleh Forkopimda Kota Pariaman, Pj.Sekda Kota Pariaman, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, Lurah dan kepala desa se Pariaman. (*/SS)

The post DPRD dan Pemko Sepakati APBD Kota Pariaman Rp671 Miliar appeared first on Langgam.id.

Penetapan persetujuan itu disepakati rapat paripurna DPRD pada Sabtu (28/11/2020) malam. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah, didampingi Wakil Ketua Yulius Kaisar dan Imbral. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano, Wakil Wali Kota Asrul, Sekdako Sonny Budaya Putra dan Forkopimda.

Dengan demikian, APBD 2021 telah sah dan menunggu evaluasi gubernur Sumbar untuk kemudian diterapkan. DPRD dan Pemko menyetujui belanja APBD 2021 sebanyak Rp609.302.360.536 . Sedangkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp582.302.360.536. Hal itu hasil pembahasan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama beberapa bulan terakhir.

“Setelah persetujuan, selanjutnya Ranperda ini akan dikirimkan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Jadi ini belum keputusan final. Keputusan finalnya nanti setelah adanya evaluasi dari gubernur,” kata Sekretaris DPRD Zulkifli, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Padang Panjang.

Lima fraksi di DPRD dalam masukannya, meminta prioritas anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan program prioritas yang akan diselenggarakan Pemko. Wali Kota Fadly Amran menyampaikan terima kasih atas kerja keras DPRD sehingga anggaran disetujui sesuai jadwal. “Dengan begitu, evaluasi gubernur dapat segera dilaksanakan,” katanya.

Menurut Fadly, setelah ada evaluasi dari gubernur, Pemko akan merealisasikan anggaran secepatnya. Pemko juga akan serius memaksimalkan anggaran yang terbatas di tahun 2021 ini. “Kami akan merealisasikan kegiatan di 2021 ini secepatnya dan maksimalkan. Insya Allah, untuk tender pembangunan, dimulai pada Desember tahun ini juga”

Selain itu, menurutnya, juga akan mencari peluang-peluang lain. “Seperti ke pusat dan provinsi untuk sharing dana dalam recovery ekonomi pasca Covid-19 maupun yang lainnya,” jelasnya.

Ketua DPRD Mardiansyah meminta program-program pembangunan, termasuk penyempurnaan Pasar Pusat, pengerjaannya di awal tahun sudah ditenderkan. Di samping itu, untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi, pada tahun anggaran 2021 ini DPRD juga sudah sepakat untuk meniadakan pokir.

“Ini kami lakukan untuk membantu visi-misi walikota dan membantu apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Padang Panjang,” ujarnya. (*/SS)

The post DPRD Padang Panjang Setujui APBD 2021, Belanja Rp609 Miliar appeared first on Langgam.id.

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang menghadiri rapat persetujuan dari Balaikota melalui zoom meeting, mengungkap dana transfer pusat ke daerah berkurang sehingga anggaran menjadi defisit.

“Untuk tahun 2021, dana transfer dari pusat ke daerah berkurang, sehingga kita defisit anggaran, maka kita melakukan peninjauan kembali program-program di tahun depan. APBD Kota Payakumbuh TA 2020 itu sebelum perubahan, tercatat sebanyak Rp 785 miliar,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari situs resmi Pemkot Payakumbuh

Rapat ini juga dihadiri beberapa pejabat lainnya, salah satunya Ketua DPRD, Hamdi Agus yang menjadi pimpinan rapat. Ia menyampaikan bahwa persejutuan ini digelar dalam 3 rapat paripurna.

Di antaranya, pengambilan keputusan atas Ranperda APBD Kota Payakumbuh TA 2021, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Payakumbuh Tahun 2021, dan pembatalan Nota Kesepakatan antara Pemko Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh tentang pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak pembangunan gedung utama Mesjid Agung Kota Payakumbuh.

Selain itu, ia juga berharap kondisi perekonomian bisa segera pulih kembali, agar masyarakat bisa bangkit dan keadaan daerah kembali membaik, “kita berhatap tahun depan pandemi Covid-19 dihilangkan oleh Allah SWT, agar semuanya kembali normal, dan Pemko dapat fokus pada peogram pemulihan ekonomi,” tutur Hamdi Agus.(Tasya/Ela)

The post Sepakati APBD 2021, Wako Payakumbuh: Kita Defisit Anggaran appeared first on Langgam.id.

Supardi mengatakan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu (25/11/2020). Rapat itu merupakan paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun 2021. “Alokasi belanja daerah masih belum proposional. Belanja operasional masih jauh lebih besar dari pada belanja modal,” katanya, sebagaimana dirilis sekretariat DPRD di situs resmi Pemprov Sumbar.

Ia meminta, ke depan alokasi belanja modal perlu lebih mendapat perhatian, ketimbang belanja operasional. Belanja modal harus ditingkatkan secara terus menerus.

Dalam APBD tersebut, proyeksi pendapatan daerah adalah sebesar Rp6,519 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,334 triliun, pendapatan transfer Rp4,149 triliun dan lain – lain pendapatan daerah sebesar Rp33,038 miliar.

Sedangkan, belanja daerah Rp6,7 triliun, terdiri dari belanja operasi sekitar Rp5,1 triliun lebih, belanja modal sekitar Rp576 miliar. Beanja tak terduga Rp84,8 miliar dan belanja transfer Rp902,1 miliar lebih.

Menurut Supardi, alokasi anggaran beberapa kegiatan yang belum prioritas dan mendesak, malah cukup besar. Ia meminta anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak. Beberapa di antaranya adalah penyelenggaraan Sumbar Expo, perjalanan dinas beberapa OPD serta beberapa kegiatan lain yang tidak memiliki relevansi dengan penanganan dampak ekonomi masyarakat.

Ia meminta, alokasi anggaran yang bersumber dari tambahan pendapatan dan rasionalisasi kegiatan, dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas serta memberikan dampak langsung kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti perbaikan irigasi, pelebaran jalan serta kegiatan lain yang terkait dengan pencapaian target RPJMD dan penanganan Covid-19.

RAPBD telah melalui pembahasan bersama antara DPRD melalui badan anggaran dengan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran. Fraksi – fraksi juga telah memberikan catatan, saran, dan masukan. Supardi meminta, catatan strategis yang diberikan oleh DPRD menjadi perhatian dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.  (*/SS)

The post Belanja Operasional Jauh Lebih Besar, Ketua DPRD: APBD Sumbar Belum Proporsional appeared first on Langgam.id.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, DPRD Sumbar akan paripurna dalam waktu dekat membahas Ranperda tentang APBD 2021. “Untuk saat ini, proses pembahasan telah mencapai 90 persen. Dalam waktu dekat akan paripurna,” ujarnya, sebagaimana dirilis Sekretariat DPRD Sumbar di situs resmi Pemprov Sumbar, Selasa (24/11/2020).

Ia mengatakan, Badan Anggaran DPRD Sumbar bersama TAPD pemerintah provinsi, terus melakukan pendalaman komposisi RAPBD 2021. Pembahasan berlangsung hingga larut malam dan mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut untuk melahirkan komposisi APBD yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah. Dalam proses pembahasan banyak hal menjadi perhatian, termasuk pergeseran anggaran dalam mengoptimalkan program recovery (pemulihan) ekonomi.

“Program recovery dalam APBD 2021 harus dikaji mendalam. Baik terhadap bentuk program, mekanisme pelaksanaan serta pertanggungjawabannya,” kata Supardi.

Menurutnya, agar memiliki daya dorong yang kuat, program pemulihan ekonomi harus sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. “Jangan berjalan sendiri-sendiri hingga tumpang tindih.”

Supardi mengatakan, seluruh Anggota DPRD Sumbar tetap memprioritaskan pembahasan anggaran, meski dalam suasana pemilihan kepala daerah. “Sesuai kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021, pendapatan daerah disepakati sekitar Rp6,474 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp6,674 triliun.”

Namun, menurutnya, target pendapatan dan alokasi belanja daerah dalam APBD tersebut masih terbuka untuk dikembangkan dalam pembahasan. “Untuk tahun 2021 mendatang, bersama kita masih akan fokus kepada penanganan Covid-19,” tutur Supardi.

Menurut Supardi, pada 2021, kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional antara 4,5 sampai 5,5 persen.

Agar penanganan Covid-19 tidak berlarut – larut, dia meminta semua pihak termasuk dari sisi masyarakat sendiri untuk mematuhi ketentuan protokol kesehatan.

Dari pembahasan pendapatan daerah oleh Banggar DPRD dan TAPD, menurutnya, terdapat penambahan pendapatan. Pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar Rp120 miliar, pendapatan transfer Rp409,5 miliar lebih serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar.

Tambahan tersebut untuk pemenuhan program dan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan sesuai kesepakatan. Ia mengatakan, dengan adanya penambahan pendapatan daerah tersebut, postur anggaran dalam KUA PPAS tahun 2021 terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp6,474 triliun serta belanja daerah sekitar Rp6,674 triliun. (*/SS)

The post DPRD Sumbar Segera Paripurnakan RAPBD 2021, Belanja Daerah Rp6,67 Triliun appeared first on Langgam.id.

Pjs Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Mardi mengatakan saat ini Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pessel tengah melakukan pembahasan agar target yang di pasang tercapai.

“Upaya itu dilakukan agar target ketok palu APBD tahun 2021 bisa dilakukan dengan target paling lambat 30 November 2020. Sebab kita menginginkan program tahun 2021 nanti efektif bisa dimulai sejak Januari, walau saat ini jabatan bupati dipegang oleh Pjs,” katanya dikutip dari laman resmi pemda, Sabtu (17/10/2020).

Ia menjelaskan bahwa sebagai Pjs Bupati Pessel, target yang ingin dicapai tidak hanya bisa menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020.

“Tapi juga menyukseskan pembahasan APBD tahun 2021 sesuai dengan target ketok palu yang direncanakan itu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan RKPD Pesisir Selatan 2021, ada lima prioritas pembangunan pada tahun 2021 nanti.

Di antaranya, penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penumbuhan sumber daya manusia unggul dan tanggap bencana, pemulihan ekonomi untuk pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur mendukung upaya pemulihan perekonomian, pariwisata dan peningkatan SDM, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor unggulan.

Menurut Pjs Bupati Mardi, pemanfaatan APBD 2021 dimaksudkan untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat  secara lebih merata dan mampu mempercepat pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19.

Adapun, proyeksi ekonomi makro Pessel tahun 2021 terdiri dari, perekonomian daerah direncanakan tumbuh sebesar 4,13 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan dapat meningkat menjadi 70,75, tingkat pengangguran terbuka diprediksi sebesar 8,47 persen, tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 7,62 persen, gini ratio ditargetkan terus dipertahankan dan bahkan semakin membaik pada angka 0,248 persen.

Sementara, rencana pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.263.465.571.025 (yang terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp153.292.688.227, dana transfer tahun 2021 baru dapat diproyeksikan adalah sebesar Rp 956.277.797.969, serta lain-Lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kebijakan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.251.465.571.025.

“Terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 851.915.870.127, serta belanja modal tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 305.765.587.157 pula,” tutupnya. (*/HFS)

The post Pjs Bupati Pessel: Ketok Palu APBD 2021 Ditarget Akhir November appeared first on Langgam.id.