Hal itu diungkapkan Anies, usai dirinya mengunjungi langsung sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Anies tidak hanya meninjau, namun juga menggobrol langsung dengan para korban bencana.

“Beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian. Ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur,” ujar Anies dikutip di laman Instagram miliknya, Sabtu (13/12/2025).

Anies mengungkapkan, setelah melihat langsung lokasi bencana di Sumatra, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah.

“Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara,” ucap Anies.

Dengan status bencana nasional, terang Anies, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat dan program pemulihan tanpa ragu-ragu.

Selain itu, kata Anies, dengan status bencana nasional, buat warga yang terdampak, maka aliran logistik bisa lebih deras, makanan air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial dan akses jalan yang putus, bisa lebih cepat dibuka.

“Karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif,” beber Anies.

Kemudian, sebut Anies, dengan berstatus bencana nasional, ke depan program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara. Bukan hanya menggandalkan APBD yang terbatas.

Anies pun paham dan mengakui adanya kekhawatiran kalau statusnya bencana nasional terkait makin rawan korupsi, makin rawan tumpang-tindih kewenangan atau intervensi pihak luar.

“Kekhawatiran itu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal,” tegas Anies.

“Dan bagi para korban status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama bukan kesedar usulan daerah,” sambung Anies.

Menurut Anies, meski bencana sudah berjalan beberapa waktu, belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan.

“Jadi menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar ini berstatus bencana nasional,” kata Anies.

Ia mengatakan dengan status bencana nasional lebih cepat ditetapkan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat dan semua pihak bisa bergerak lebih masif.

“Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka,” ujar Anies. (y)

The post Anies Nilai Bencana Sumatra Layak Jadi Bencana Nasional: Skala Kerusakan Butuh Kekuatan Negara appeared first on Langgam.id.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap individu yang ingin berkontestasi dalam pemilihan umum untuk merapatkan barisan dalam tubuh yang bernama partai politik. Oleh karena itu, keenganan Anies Rasyid Baswedan bergabung dengan partai politik untuk maju pada kontestasi bisa menjadi preseden buruk bagi wajah demokrasi Indonesia jika ia terpilih. 

Tanpa keanggotaan partai politik, Anies ibarat tubuh yang kosong dalam semangat berdemokrasi. Pemilihan umum, pada dasarnya adalah jalan menuju kekuasaan demi mengimplementasikan visi-misi politik yang termanifestasi dalam semangat partai politik. Tanpa partai, keikutsertaan dalam pemilu seperti kehilangan makna sejatinya—partai politiklah yang menyatukan visi dengan pelaksanaan, membentuk legitimasi politik.

Hemat saya, keputusan Anies untuk maju tanpa menjadi kader partai adalah keputusan yang naif dan egois. Ibarat orang yang ingin menjalin hubungan serius tapi tidak mau menikah, Anies seakan hanya ingin “berzina” dengan partai politik. Analoginya sederhana: menikah dengan partai politik berarti mengambil komitmen penuh. Ini tidak hanya terkait dengan pencapaian kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral dan ideologis untuk memajukan partai serta memperkuat demokrasi itu sendiri.

Dalam AD/ART partai politik seperti PDI Perjuangan juga Golkar sendiri secara tegas mengatur bahwa seorang kader harus loyal dan terlibat aktif dalam kegiatan partai. Kaderisasi menjadi proses wajib bagi mereka yang ingin diusung sebagai calon pemimpin. Tanpa menjadi kader, seseorang tidak akan terikat pada ideologi partai dan akan memunculkan keraguan mengenai keseriusan politiknya. Bahkan, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menekankan pentingnya kaderisasi dalam menjaga dan memajukan demokrasi di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU ini menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk berkompetisi dalam pemilu.

Jadi, jika Anies benar-benar serius dalam politik dan berniat untuk membawa perubahan bagi bangsa ini, maka bergabung dengan partai politik seharusnya menjadi langkah pertama yang diambilnya. Maju tanpa menjadi kader partai menciptakan kesan bahwa ia hanya ingin menggunakan partai sebagai kendaraan politik sementara, tanpa komitmen jangka panjang untuk memperkuat institusi demokrasi.

Salah satu kekhawatiran besar ketika seorang kandidat maju tanpa menjadi kader partai adalah meningkatnya risiko untuk menjadi korban deal politik antar partai. Dalam situasi politik Indonesia yang penuh dengan negosiasi di balik layar, kesepakatan antar partai seringkali melibatkan kompromi-kompromi yang tidak selalu menguntungkan kandidat independen atau non-kader.

Ambil contoh kemungkinan kesepakatan antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Jika ada deal politik yang dibuat di balik layar, PDI Perjuangan mungkin lebih memilih untuk tidak memajukan Anies sebagai calon gubernur atau presiden, melainkan meminta jatah di kabinet Prabowo, misalnya. Jakarta, sebagai barometer politik nasional, menjadi medan pertempuran strategis bagi partai-partai besar. Jika Anies adalah kader partai, kecil kemungkinan partainya akan mengorbankannya demi kepentingan politik lainnya. Namun, karena Anies adalah non-kader, partai tidak memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingannya dalam jangka panjang.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah Anies, dengan status non-kadernya, benar-benar dapat bertahan dalam dunia politik yang penuh dengan negosiasi ini? Partai politik yang mengusungnya tidak memiliki kewajiban untuk membelanya dalam deal politik di belakang layar. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki afiliasi yang kuat dengan partai politik bagi setiap calon pemimpin.

Partai politik di Indonesia harus mulai bersikap lebih tegas terhadap kandidat non-kader. Jika partai politik terus memberi ruang bagi orang luar untuk maju tanpa komitmen sebagai kader, partai akan kehilangan fungsinya sebagai institusi ideologis. Ini berarti bahwa partai hanya akan dilihat sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, bukan sebagai badan yang memiliki nilai-nilai politik yang dipegang teguh.

AD/ART partai seperti PKS dan Golkar menekankan bahwa kader harus memiliki loyalitas kepada partai dan ideologi yang diusungnya. Kaderisasi memastikan bahwa kandidat yang diusung partai memiliki pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi partai. Dengan demikian, partai tidak sekadar menjadi kendaraan politik, melainkan menjadi penggerak utama dalam menata arah bangsa.

Mulai hari ini, setiap partai harus lebih ketat dalam menerapkan aturan kaderisasi. Mereka harus memastikan bahwa kandidat yang maju melalui partai adalah mereka yang benar-benar berkomitmen untuk memperkuat partai dan memperjuangkan ideologi yang diusung. Hal ini tidak hanya penting bagi kelangsungan partai, tetapi juga bagi stabilitas demokrasi itu sendiri.

Jika Anies tetap maju tanpa menjadi kader partai, apa sebenarnya yang didapatkan oleh partai politik yang mengusungnya? Tanpa ikatan yang kuat dengan partai, keuntungan yang diperoleh hanya bersifat sementara. Popularitas Anies mungkin akan mendongkrak elektabilitas partai dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, partai tidak akan mendapatkan keuntungan strategis. Partai akan kehilangan pengakuan dari publik atas kesuksesan yang diraih Anies, karena publik tidak akan mengaitkan kesuksesannya dengan partai politik yang mengusungnya.

Situasi ini mirip dengan hubungan tanpa ikatan formal. Partai yang mengusung Anies mungkin mendapatkan manfaat sesaat, tetapi tidak ada pengakuan atau warisan jangka panjang yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Dalam jangka panjang, partai politik harus mempertimbangkan manfaat strategis dari mengusung seorang kandidat. Tanpa komitmen dari kandidat, partai akan kehilangan kesempatan untuk membangun reputasi dan legitimasi di mata publik.

Sikap Anies yang enggan menjadi kader partai menunjukkan ketidakseriusan dalam membangun karir politik yang bertanggung jawab. Politik bukan hanya soal mencapai kekuasaan, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan itu dicapai dan dipertahankan melalui cara-cara yang konsisten dan etis. Partai politik di Indonesia harus memperkuat fungsi mereka sebagai institusi ideologis, bukan sekadar kendaraan bagi ambisi individu.

Partai politik yang kuat akan menghasilkan kader-kader yang berkomitmen untuk memajukan bangsa dan negara. Tanpa komitmen sebagai kader, partai hanya akan menjadi alat bagi ambisi pribadi, dan demokrasi kita akan kehilangan makna sejatinya.

*Yogi Nofrizal adalah Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI)

The post Menakar Keseriusan Politik Anies Baswedan appeared first on Langgam.id.

Dua hari sebelum pemilu (pilpres) 14/2/2024 diselenggarakan saya meluncurkan essai berjudul Musa, Anies dan Pengulangan Sejarah (langgam.id, 12/2/2024). Pada batas tertentu ditemukan banyak kemiripan kisah di antara mereka, meskipun jarak pengulangannya demikian jauh baik secara waktu, tempat maupun wujud peradaban yang membingkai narasi. Terutama menyangkut pola relasi keduanya dengan rezim penguasa.

Musa vis a vis Fir’aun (Ramses II, Mineptah, Thutmose) Mesir, abad 13 SM berdasarkan kisah lama dan Anies vis a vis presiden (Jokowi) untuk sejarah kontemporer, Indonesia abad 21. Patut diduga proses pengulangan sejarah tengah berlangsung di tanah air. Singkat kata, apa yang terjadi di Mesir 34 abad silam, sepertinya tengah bergerak ke titik repetisi historisnya di bumi nusantara.

Pada akhir kolom yang sama disimpulkan beberapa poin prediksi tentang hal- hal menyangkut gagasan. Termasuk ramalan terkait “klaim” akan berlangsungnya dua putaran dimana paslon 01, pasangan Anies-Muhaimin pada akhirnya akan menjadi pemenang dipartai final pada 26 Juni 2024 nanti.

Pengrilisan lembaga survei dan keputusan KPU beberapa waktu yang lalu yang memenangkan kubu 02 dan bukannya 01 sebagaimana prediksi justru semakin menegasikan peluang probabilitas pengulangan sejarah semakin besar. Dikatakan demikian karena “ketakutan yang sama” juga dialami manusia sekelas nabi Musa dan warga Mesir lainnya sebelum kemenangan yang bersifat happy ending datang diakhir perlombaan (kontestasi). Artinya, fase maupun momen kritis berupa kekalahan “sementara” ini memang mesti dilewati terlebih dahulu. Bukankah dengan adanya gugatan sengketa pilpres ke MK sebagaimana tengah dilayangkan kubu 01 dan 03 menunjukkan bahwasanya kontestasi pada dasarnya belum berakhir?

Untuk keperluan penjelasan dan argumentasi maka pembahasan esai ditujukan pada dua unsur konstitutif narasi pada peristiwa perlombaan magis (mistis, klenik, supra natural) yang berlangsung antara Musa vis a vis para penyihir istana kerajaan Mesir Fir’aun. Yakni, tentang sihir dan penyihir yang pada essai sebelumnya memang tidak bisa dideskripsikan, mengingat keterbatasan kolom. Lalu, mengaitkan keduanya (sihir dan penyihir) dengan fenomena hitung cepat (quickcount) yang dirilis lembaga-lembaga survei pasca kontestasi pilpres 2024 antara paslon 01 (Amin) vis a vis paslon 02 (PS- GRR) proxy Presiden (Jokowi), disamping tentunya paslon 03 (GP-MMD).

Sebagaimana halnya sihir dan penyihir menjadi unsur penting dalam perlombaan pada kisah lama maka untuk konteks kekinian quickcount dan peran lembaga-lembaga survei juga menjadi elemen yang yang tidak bisa dipisahkan dari kontestasi pilpres. Adapun aspek pengumuman KPU sebagai pihak penyelenggara tidak diulas lebih jauh, mengingat keberadaannya tidak memiliki acuan institusional pada kisah lama. Lagi pula, keselarasan keputusannya dengan angka quickcount sudah dapat ditebak sebelumnya.

Secara metodologi isu pada tulisan berikut bukan pada otentisitas teks suci namun pada kesahihan (kredibilitas) informasi yang disampaikannya. Yang jelas sebagai dokumen tertulis informasi teks wahyu (pengetahuan apriori) merupakan fakta tersendiri yang menarik untuk dikaji secara induktif-empiris untuk keperluan pemaknaan sejarah kontemporer.

Kolom di bawah dapat dikatakan semacam ijtihad intelektual dalam rangka membumikan Al Quran – meminjam istilah Quraish Shihab- lewat perspektif studi sejarah.

Titik Pemberangkatan

Dalam perspektif Islam ayat pada hakekatnya terdiri dari dua jenis. Pertama, ayat atau teks tertulis sebagaimana yang tampak pada mushaf Al Quran atau yang umum diistilahkan dengan ayat-ayat tanziliyah. Kedua, ayat atau teks yang terbentang berupa fenomena faktual-empiris yang merupakan aktualisasi ataupun perwujudan dari teks tertulis tersebut. Lazim diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah.

Sehubungan dengan itu dalam kaitannya dengan pengulangan sejarah kisah Musa versus Fir’aun dengan fenomena Anies versus presiden (Jokowi) untuk konteks kekinian diperlukan sedikit catatan. Terutama dalam hal praksis pembacaan, pemaknaan -atau tepatnya- interpretasi terhadap teks suci. Ia menjadi tidak terbatas pada pembacaan teks secara literer diseputar perlombaan sihir-menyihir antara Musa versus Fir’aun yang direpresentasikan para penyihir istana kerajaan raja Mesir. Namun pada saat yang sama juga diperlukan pembacaan yang logis dan analitik terhadap “rivalitas” Anies vis a vis Presiden Jokowi yang diwakili lembaga-lembaga survei berdasarkan fenomena dan perkembangan politik Indonesia kontemporer.

Intinya, dalam hal ini bukan pembacaan teks yang menekankan hafalan ad verbatim yang dipentingkan. Namun lebih pada aspek analisis terhadap teks dan konteks secara bersamaan. Walhasil, fenomena “ketertundaan sementara” kemenangan Amin pada kontestasi pilpres 2024 dalam konteks pengulangan sejarah mesti dibaca secara holistik sehingga dapat dipahami dan dimaknai.

Dalam struktur narasi kisah Musa vis a vis Fir’aun secara umum keberadaan term sihir dan penyihir berawal dari tantangan yang diinisiasi pihak istana Fir’aun kepada Musa untuk mengadakan perlombaan magis (klenik, supra natural). Dan Musa yang ditemani Harun kala itu menerima tawaran kontestatif tersebut.

Adapun tantangan itu sendiri dipicu oleh  keterkejutan, ketakutan sekaligus ketakjuban Fir’aun. Tepatnya pasca Musa mempertontonkan mu’jizat tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular dihadapan sang raja dan pembesar istana lainnya. Dapat dikata rasa keterlecehan kolektif pihak istanalah yang membuat kontestasi terselenggara.

Kearah Kontekstualisasi Teks: Sihir dan Penyihir

Adalah sesuatu yang menarik ketika mencermati pembicaraan Al Quran tentang sihir. Meskipun tidak disebutkan pendefinisiannya secara khusus, namun pencirian natur-nya dapat ditemukan dalam mushaf. Setidaknya terdapat dua ciri terkait sihir dalam dua surat yang berbeda. Pertama, merayap dengan cepat. (QS. Taha: 66). Kedua, menyihir mata orang banyak. (QS. Al Araf: 116).

Sekarang kita mencoba untuk mengkontekstualisakan dua ciri sihir sebagaimana digambarkan Al Quran dengan fenomena quickcount yang menghebohkan publik tanah air lebih kurang satu dua bulan yang lalu. Untuk keperluan sistematika penjelasan maka tinjauan dan pengulasan kedua ayat dilakukan secara terpisah. Kita mulai dari ciri pertama sihir berdasarkan informasi wahyu pada surat Taha 66. Maka tiba- tiba tali- tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa merayap dengan cepat. 

Penggunaan adverb “cepat” pada redaksi “merayap dengan cepat” agaknya penting untuk digarisbawahi. Sepertinya pilihan terminologi Al Quran untuk mendeskripsikan arti dan maksudnya lebih dari sekedar cukup bagi pembaca untuk mengasosiasikan penggalan aspek perlombaan magis pada kisah lama dengan istilah hitung ataupun jajak “cepat” pada pemilu kemarin. Begitu pula dengan pemakaian kata Inggris “quick” pada frasa quickcount jelas memiliki padanan arti “cepat” dalam bahasa Indonesia. Hanya saja istilah quickcount lebih populer dan familiar ditelinga masyarakat kita, terutama pada masa pemilu seperti sekarang ini. Bahkan, term tersebut lebih sering digunakan orang maupun media dibandingkan frasa serapannya sendiri: hitung cepat atau jajak cepat.

Kiranya kata kerja “mendahului” dalam konteks ini dapat diartikan sebagai aktifitas maupun kegiatan penghitungan yang dilakukan berbagai lembaga survei terkait perolehan angka ketiga paslon dengan pembagian secara proporsional berdasarkan skala persentase. Secara argumentatif penayangan hitung cepat (quickcount) memang mendahului penghitungan suara yang sebenarnya (riel count) secara manual (C 1-plano). Dan faktanya memang demikian karena -aktifitas- proyeksi hasil pada quickcount oleh lembaga-lembaga survei secara komparatif lebih cepat tuntasnya dari penghitungan petugas KPPS maupun KPUD.

Adapun “kelambanan” penyelesaian kerja petugas dilapangan dapat dimengerti akibat beban pekerjaan, sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan untuk merampungkannya tentu lebih banyak. Untuk kemudian diinput secara bertahap kedalam sistem IT KPU lewat proses sirekap. Poinnya, dimungkinkannya pekerjaan para lembaga survei selesai dengan cepat karena yang dijadikan dasar penghitungan sebatas sampel random pada beberapa TPS yang tidak seberapa.

Kedua, kiranya frasa “merayap cepat” pada ayat diatas untuk konteks kekinian dapat pula diartikan ataupun dimaknai secara simbolik.  Bukankah visualisasi tabel-tabel batang pada quickcount selalu bergerak naik selaras dengan input data yang masuk dari berbagai daerah dan provinsi, termasuk pemilih dari luar negeri kedalam sistem makro IT KPU? Dan diagram, grafis maupun tabel- tabel tersebut selalu bergerak naik (merayap) secara konstan. Tren tersebut terus berlangsung tanpa mengenal penurunan sampai pada titik persentase (100%) yang dibagi secara proporsional kepada ketiga paslon. Masing-masing 01 (Amin), 02 (PS- GRR) dan yang terakhir 03 (GP- MMD).

Adapun ciri sihir yang kedua ditemukan pada Al- A’Raf 116 yang berbunyi “…Maka, setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)”. Dalam kisah lama saat perlombaan berlangsung disebutkan bahwasannya pasca para penyihir istana melemparkan instrumen sihir berupa tali-tali dan tongkat- tongkat maka hal tersebut menyihir mata orang banyak dan membuat mereka takut.

Dengan “mengidentikkan” sihir dengan quickcount untuk konteks kontemporer maka terlihat adanya kemiripan efek yang dimiliki keduanya terhadap masyarakat luas. Quickcount sebagai sihir “modernis” pada kenyataannya memang memiliki dampak besar terhadap masyarakat luas. Entah bersifat kebetulan atau tidak term “menyihir” yang digunakan Al Quran secara semantik bermakna memukau, menipu dan – atau mengakali berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan kata lain sihir ataupun quickcount yang dilemparkan (ditayangkan, dirilis) para lembaga survei lewat berbagai media dalam kenyataannya memang mumpuni untuk membuat mata orang banyak (publik) terpukau, terperdaya, tertipu (tersihir). Apalagi selama ini quickcount telah terlanjur menjadi acuan masyarakat dalam menentukan kriteria “kemenangan- kekalahan” pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Disamping tingkat akurasinya yang tinggi juga dapat dianggap steril dari kepentingan (vested interest) mengingat analisisnya berangkat dari tradisi sains. Ditambah pula oleh penyajian quickcount yang ditopang oleh penggunaan bahasa numerik-matematik lewat deretan tabel-tabel batang, sehingga tingkat kebenarannya dipersepsikan publik relatif pasti.

Dalam perspektif sejarah kekinian kredibilitas quickcount sebagaimana deskripsi diatas membuat semua stakeholder kubu paslon 01 dan 03 dihinggapi perasaan pesimistik dan nyaris putus asa. Terhitung sejak penayangan hasil pilres dirilis sore hari pasca pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin sampai lebih kurang beberapa minggu setelah itu. Poin pentingnya, kemenangan satu putaran kubu 02 (pihak istana) seakan-akan tidak mungkin terbendung dan dapat dihentikan.

Padahal hitung cepat atau quickcount pada dasarnya tidak lebih dari sekedar metode untuk memverifikasi hasil pemilu berdasarkan hasil yang diperoleh dari sejumlah tempat pemungutan suara yang dijadikan sampel. Lalu, probabilitas sampling tersebut diproyeksikan bagi hitungan persentase keterpilihan masing-masing paslon secara proporsional untuk  keseluruhan pemilih. Konkritnya, quickcount tidak memiliki basis legal maupun faktual sebagai tolok ukur kebenaran resmi dalam perhitungan yang sahih, absah (valid).

Ihwal mata. Kemudian frasa “menyihir mata” pada teks nash agaknya berkenaan dengan penggunaan grafik batang yang digunakan lembaga-lembaga survei dalam mendeskripsikan  secara visual raihan masing-masing paslon. Pemanfaatan metode statistik yang divisualisasikan para lembaga survei lewat diagram batang pada dasarnya memang hanya bisa dilihat, “dibaca” atau “dimengerti” oleh atau lewat mata. Artinya, ia memang tidak dapat diobservasi oleh alat indrawi lainnya seperti hidung, telinga, lidah ataupun mulut.

Berdasarkan deskripsi diatas maka pilihan penggunaan kata mata pada teks wahyu tidak saja tepat dan benar, namun secara empiris juga faktual-objektif karena antara pernyataan ilahi dengan realitas maupun aktualisasinya saling berkorespondensi. Adapun perihal “mata orang banyak” (baca: publik) tentu erat kaitannya dengan penayangan maupun pengrilisan quickcount diberbagai media arus utama. Baik cetak maupun online yang berlangsung secara intensif, massif dan nyaris tiada henti untuk beberapa waktu sesuai target pihak- pihak yang berkepentingan.

Penyihir dan Lembaga Survei: Sifat, Cara Kerja dan Orientasi

Di samping pembahasan menyangkut ciri-ciri sihir (objek) Al Quran juga membicarakan sifat, cara kerja dan orientasi penyihir (subjek) yang memanufaktur (to produce) sihir atau quickcount. Dalam kisah lama pada Al Quran memang tidak disebutkan nama-nama penyihir elit yang bekerja bagi kepentingan Fir’aun, sang raja untuk berkontestasi dengan Musa yang ditemani Harun.

Sifat; Berdasarkan informasi wahyu yang diturunkan Tuhan pada Muhammad via Jibril terdapat dua sifat menonjol yang dimiliki komunitas penyihir, yakni: takabbur dan dusta. Artinya, adanya perilaku mendahului takdir (takabbur) dan kecenderungan berbohong (dusta) merupakan karakter yang melekat (inheren) pada sikap dan perilaku para penyihir- halmana masing-masing tergambar lewat redaksi dua ayat berikut.“…Demi kekuasaan Firaun, pasti kamilah yang akan menang (QS. Asy-Syu’ara’: 44). Musa berkata kepada mereka (para pesihir), “Celakalah kamu! Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah nanti, Dia membinasakan kamu dengan azab”. Dan sungguh rugi orang yang mengadakan kebohongan (QS. Taha: 61).

Bila deskripsi tentang para penyihir pada kisah lama diperadaban Mesir Kuno dikaitkan dengan fenomena lembaga survei kekinian tentu patut untuk dicermati dan diwaspadai. Terutama dari segi kemiripan pola perilaku (behaviour) mereka tempo doeloe dengan para lembaga- lembaga survei papan atas diera Indonesia modern kekinian. Keduanya baik penyihir dalam kisah lama maupun lembaga survei (baca: konsultan politik) untuk sejarah kontemporer sama-sama memperlihatkan ketakabburan dan kedustaan.

Untuk konteks kekinian perilaku tersebut terkonfirmasi secara empiris lewat “kenekatan” lembaga-lembaga survei dengan memastikan kemenangan paslon 02 (PS-GRR) yang nota bene merupakan proxy istana. Padahal perhitungan nyata (real count) manual berupa C 1 plano yang sebenarnya belum selesai, mengingat hasil perhitungan resmi baru akan diumumkan KPU sesudahnya, yakni tanggal 20 Maret. Belum lagi menimbang keputusan MK sebagai lembaga “pemungkas”.

Pada titik ini dapat dikatakan lembaga-lembaga survei yang merangkap konsultan politik lebih mengutamakan kepentingan jangka pendeknya untuk menggiring opini massa tercapai.

Dalam hal ketakabburan tindak tanduk (perilaku, behaviour) antara penyihir Mesir dimasa peradaban Kunonya dengan lembaga-lembaga survei diera Indonesia modern agaknya sami mawon alias memiliki kemiripan. Fenomena faktual ini terkonfirmasi lewat komentar maupun pandangan mereka secara kasat mata sebagaimana yang diberitakan maupun dipertontonkan berbagai media cetak, maupun online. (Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Awi Prabowo-Gibran Pastikan Menang Satu Putaran, rm.id 10/2/2024. Meski Hasil Quick Count Belum 100 Persen Pilpres 2024 Satu Putaran, info Indonesia ro TV 14/2/2024. LSI Sebut Dua Syarat Pilpres 1 Putaran Terpenuhi versi Quick Count, CNN Indonesia 15/2/2024).

Dan yang mengejutkan adalah daftar nama lembaga survei yang terlibat dalam pengrilisan quickcount pada pilpres 2024 dapat dikatakan berkategori “papan atas”. Secara level  kualitasnya agaknya sama dengan para pesihir ulung diera Fir’aun pada kisah lama. Diantara institusi yang dimaksud dan terbaca dimedia yakni Indo Barometer Qodari, LSInya Denny J.A, Cyrus Network Hasan Nasbi- sekedar menyebut beberapa contoh.

Artinya, untuk konteks modern “penyihir-penyihir” lama ini bermetamorfosis menjadi pribadi- pribadi atau kumpulan orang yang tergabung dalam apa yang jamak dan populer disebut lembaga survei. Tepatnya konsultan politik yang menjadi master mind ataupun yang bekerja dipanggung belakang (back door) saat merepresentasikan kepentingan dinasti Jokowi dalam membendung paslon 01 dan 03 diajang pilpres yang lalu. Tujuannya jelas – dan sekaligus monolitik: agar paslon proxy istana dapat “dimenangkan” lewat satu putaran. Now or never.

Bak kaum agamawan dalam memberikan kuliah tauhid mereka para lembaga survei tersebut seakan mendokrin publik untuk mengimani hasil kerja (rilis- rilis quickcount) mereka. Tentu lewat fatwa para “penyihir kekinian” yang memang lagi “berlebaran” dan naik daun. Sebagaimana artis dan selebriti ilmuan ataupun kaum akademisi type ini sering diundang oleh berbagai stasiun televisi dan berbagai kanal media lainnya.

Perihal seberapa jauh keterlibatan lembaga-lembaga survei diatas terlibat dalam memenangkan kontestan 02 tentu dapat diperdebatkan dan perlu pendalaman. Sebab pada pemilu- pemilu sebelumnya 2014, 2019 yang muncul kepermukaan tetap saja lembaga survei yang sudah punya nama.

Adapun terkait dengan sifat keduanya yang disebutkan sebagai kebohongan tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut. Apakah hal yang disinyalir Al Quran itu memang sesuai dengan fakta dilapangan atau tidak? Jika ya, perlu diketahui pula dalam aspek apa saja kebohongan itu berlangsung dalam rangkaian keseluruhan sistem “pemenangan satu putaran” bagi paslon proxy istana.

Cara Kerja; Terkait penyihir, disamping membicarakan sifatnya Al Quran juga mengelaborasi sepintas  tentang aspek implementasi teknis- operasionalnya dilapangan (how). Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini (QS. Taha: 64).

Diluar frasa tipu daya yang masih debatable dan membutuhkannya pembuktian hukum redaksi “datanglah dengan berbaris” pada ayat diatas tentu menarik untuk digarisbawahi. Begitu pula dengan redaksi berikutnya pada ayat yang sama, “sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini”. Dua proposisi deduktif pada (QS. [20]: 64) cukup terang mencirikan cara kerja tentang bagaimana sihir (quickcount) dimanufaktur oleh para penyihir pada kisah lama atau lembaga-lembaga survei untuk konteks kontemporer. Adapun penjelasannya untuk sejarah kontemporer kita coba untuk mengira- ngiranya sebagai berikut.

Perihal redaksi teks “datanglah dengan berbaris”. Secara teknis para penyihir pada kisah lama sebagaimana deskripsi Tuhan pada QS. Thaha: 64 diatas pada taraf tertentu mengingatkan kita pada SOP para lembaga survei. Yakni penyajian quickcount dalam bentuk diagram batang yang dijejerkan secara paralel (statistik). Untuk konteks kekinian tentu terdapat tiga tabel selaras dengan jumlah kontestan yang berlaga dalam pilpres 2024. Masing-masing batangan tabel merepresentasikan paslon 01 (Amin), 02 (PS-GRR) dan 03 (GP-MMD). Ketinggian masing-masing batangan secara komparatif mencerminkan tingkat raihan persentase diantara mereka.

Adapun terkait proposisi “sungguh beruntung orang yang menang hari” ini tidak dapat dilepaskan dari pengrilisan hitung atau jajak cepat alias quickcount yang segera dimulai beberapa jam pasca pencoblosan (14/02/2024). Diera digital seperti sekarang ini penayangan quickcount dilakukan secara reguler dan intensif lewat media-media arus utama dan lembaga think tank yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Bahkan, tidak berhenti sampai disini saja. Tayangan quickcount juga diamplifikasi secara terus menerus lewat berbagai kanal podcast maupun corong- corong influencer dan buzzer papan atas.

Metode maupun pendekatan yang menyasar psyche massa ini tentu menguntungkan mereka yang berkepentingan, mengingat daya penetrasinya yang kuat dalam mengarahkan, menggiring dan membentuk opini publik. Hal ini diperparah pula oleh realitas populasi pemilih Indonesia yang mayoritas berlatar belakang pendidikan rendah. Disamping tentunya faktor budaya masyarakat Indonesia yang memang sudah dari sononya tidak at home dengan kritisisme secara umum.

Orientasi; Tampaknya tidak cukup pada pembahasan sifat dan cara kerja para penyihir saja yang dipaparkan Al Quran. Saking concern-nya Tuhan menyangkut subjek (pelaku) sihir, bahkan Dia mengulas pula faktor motif yang melatari para penyihir tersebut sudi melakukan pekerjaan tersebut. Barangkali pendeskripsian Tuhan terhadap orientasi mereka patut diduga untuk kewaspadaan terhadap segala hal yang terkait dengan isyu ini.

Dalam kisah lama hal diatas tampak pada pertanyaan lugas dan tanpa tedeng aling-aling para penyihir kepada Fir’aun, sang raja Mesir. Kejadian ini berlangsung sesaat menjelang mereka menghadapi Musa dalam perlombaan sihir klasik yang juga dibicarakan dalam teks- teks suci agama monoteis lainnya berdasarkan versi masing-masing. Apakah kami memang benar- benar mendapatkan imbalan yang besar jika kami memang kami yang menang? (QS. Asy- Syu‘ara’: 41). Ya bahkan kamu akan mendapatkan kedudukan yang dekat denganku, demikian Fir’aun meyakinkan para penyihir. (QS. Asy-Syu ‘ara’: 42)

Dalam case kekinian kegandrungan presiden Jokowi terhadap lembaga- lembaga survei yang seringkali merangkap sebagai konsultan politik ini rupanya telah berlangsung lama. Ini terkonfirmasi secara empiris lewat pemberitaan (Jokowi Undang Lembaga Survei hingga Pakar Politik, Ini yang Dibahas, detiknews 31 Mei 2018). Namun, kiranya pemanfaatan lembaga survei untuk keperluan advokatif ini tentu tidak diera Jokowi saja berlakunya. Prakteknya sudah cukup lama, apalagi di luar negeri.

Keberadaan undangan Jokowi kepada eksekutif para lembaga survei dan konsultan politik tentu menarik untuk dicermati. Dalam hal ini tentu yang dimaksudkan perihal tingginya tingkat ketergantungan Jokowi terhadap kerja-kerja “kreatif” mereka untuk mencapai tujuan kemenangan, meskipun dengan menerabas moral dan etika. Sudah menjadi rahasia umum beberapa owner lembaga survei bahkan secara terang-terangan menunjukkan preferensi dan dukungannya terhadap paslon tertentu (02).

Rangkaian fakta-fakta kekinian diatas tentu mengingatkan kita pada tabiat (perilaku, behaviour) Fir’aun yang mendatangkan dan mengumpulkan para penyihir terbaik negeri demi dapat memenangkan pertarungan melawan Musa. Ini direkam oleh dua ayat dibawah lewat redaksi: Dan Firaun berkata (kepada pemuka kaumnya). “Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung!” (QS. Yunus: 79). niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu”. Lalu,  dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. (QS. Asy- Syu’ara’: 37- 38)

Namun, problemnya adalah apakah  “deal” sang ayah Gibran dengan para lembaga surveikonsultan politik yang sekarang berupa iming- iming jabatan lewat kedekatan dengan istana seperti pada kisah lama; by project atau transaksi putus (in cash) dan sebagainya tentu memerlukan penyelidikan tersendiri. Hanya saja karena aspek ini berdimensi politik maka tentu akan sulit untuk membuktikan maupun mengkonfirmasinya.

Kemenangan Semu Sang Jendral

Dengan asumsi adanya pengulangan sejarah maka logikanya kemunculan pola kejadian atau peristiwa yang mirip menjadi sesuatu yang niscaya, bahkan justru “diperlukan” untuk keabsahan validitas “teori”. Dengan demikian ketakutan akibat angka quickcount (sihir) versi lembaga-lembaga survei (para penyihir) termasuk pengumuman resmi KPU yang mengunggulkan paslon 02 (PS-GRR) memang harus ditempuh dan dilewati kubu 01 (Amin) dan 03 (GP- MMD). Termasuk oleh seluruh pendukung kedua paslon masing-masing dalam perjuangan kontestatifnya dengan rezim sekarang. Sedemikian rupa sehingga terdapat semacam kekhawatiran akan pupusnya harapan dan optimisme berskala massal (kolektif).

Berdasarkan fakta teks dalam kisah lama kejadian maupun peristiwa magis yang memiliki efek destruktif pada wilayah psikologi politik ini juga dialami Musa yang nota bene seorang nabi dan rasul.   “Maka Musa merasa takut dalam hatinya”. (QS. Taha: 67). Hal yang sama dirasakan pula oleh warga Mesir, para penonton perlombaan kala itu. “…mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)”. (QS. Al – A’raf: 116).

Walhasil, dalam konteks pengulangan sejarah peniadaan masa bermuram durjana akibat pengaruh sihir (quickcount) justru mencederai prinsip dasar pengulangan sejarah itu sendiri secara saintifik. Namun, penting digarisbawahi bahwasanya untuk konteks kekinian fase kritis ini tidak akan berlangsung lama. Lalu, terjadi anti klimaks bagi para penyihir (lembaga-lembaga survei) sebagaimana pengkisahan simbolik-   narasi pada teks suci. (QS. Al- A’raf: 118-122).

Pada kisah lama fase ini ditandai oleh pengakuan kekalahan para penyihir istana sendiri (Fir’aun) pasca Musa melemparkan tongkat yang ada ditangan kanannya sebagaimana arahan Tuhan. Lalu, tongkat tersebut secara simbolik digambarkan segera “menelan” instrumen sihir (quickcount) para penyihir (lembaga- lembaga survei). Sesaat kemudian disusul oleh pengakuan para penyihir istana atas kemenangan Musa (paslon Anies-Sandi Muhaimin). Secara umum fase kritis pada aspek perlombaan ini dideskripsikan Tuhan lewat puluhan ayat pada empat surat yang berbeda. (QS. Al- A’raf: 115-122), (QS. Yunus: 80-81), (QS. Thaha: 61-70), (QS. As- syu’ra’: 43-48).

Bertolak dari pemikiran ini maka kiranya akan terjadi banyak kejutan politik dan hukum ditanah air dalam beberapa waktu dekat kedepan. Terutama pasca keputusan di MK dibacakan minggu depan. Dengan demikian peluang menghangatnya kembali isyu untuk menggulirkan hak angket menjadi terbuka.  Termasuk kemungkinan aksi-aksi parlemen jalanan. Bahkan, saat pengetikan naskah kolom ini data Bloomberg merilis pemberitaan yang pesimistis tentang ekonomi Indonesia kedepan.

Menurut laporannya, setidaknya dana Global telah menarik US $ 1,1 miliar dari obligasi Indonesia sejak pemungutan suara ditutup pada 14 Februari dengan arus keluar obligasi asing bersih dalam 16 dari 20 hari sejak itu. Investor internasional menjadi ragu-ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji Pemilu telah memicu kekhawatiran anggaran yang meningkat dan kemungkinan pemborosan. (Asing Tarik Dana dari Surat Utang RI, Khawatir Makan Siang Gratis, news 21 Maret 2024).

Dalam perspektif ini maka drama kosmik pengulangan sejarah lewat kanalisasi pilpres 2024 masih akan terus berlangsung. Tirai dipanggung belumlah tertutup, tanda pementasan belum usai. Setidaknya sampai 20 Oktober 2024, tanggal berakhirnya masa jabatan presiden Jokowi- Ma’ruf Amin. Bahkan, sekuel thriller politik nasional sepertinya akan memasuki episod yang dipenuhi banyak unsur kejutan. Berdasarkan kisah lama yang menjadi dasar analogi maka sulit untuk tidak membayangkan rezim sekarang tidak akan menuai badai – dan tenggelam.

Adapun ihwal sausana batin yang galau maupun down yang mendera kubu perubahan dan kalangan masyarakat sipil pro demokrasi akibat hasil rilis hitung cepat, jajak cepat atau quickcount maupun keputusan KPU beberapa waktu yang lalu tampaknya akan segera berlalu. Ibarat dipesawat  momen tersebut dapat dikatakan semacam turbulensi historis biasa dan normal terjadi menjelang landingnya paslon Amin dengan selamat.

Muhammad Ridha, peminat sejarah

The post Sihirnya Penyihir, Quickcountnya Lembaga Survei dan Turbulensi Sejarah appeared first on Langgam.id.

Pria yang akrab dipanggil Buyung mengetahui kedatangan ABW, panggilan akrab Anies, setelah Ulfa, anak bungsunya melihat info dari media sosial.

Anies bukan orang baru buat Buyung. Pada 2012, pria anak dua itu pernah menjadi supir rental saat Anies mensosialisasikan ide briliannya, Gerakan Indonesia Mengajar yaitu mengirimkan anak-anak muda berprestasi sebagai tenaga pengajar sekolah dasar keliling pelosok negeri.

“Pak Anies orangnya agamis. Setiap waktu salat dia pasti mengajak saya untuk berjamaah,” ujar Buyung.

Anies masih menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina saat bertemu pertama kali dengan Buyung. Bermodalkan mobil Kijang Innova berwarna hitam hasil kredit, dia mengantar jemput Anies dua kali yakni pada hari Senin dan Selasa.

“Saya lupa bulannya. Waktu itu Pak Anies menginap di Novotel Bukittinggi,” kata Buyung mencoba mengingat pertama kali membawa Anies keliling Padang dan Sumatera Barat.

20 tahun menjadi supir rental, Buyung mengaku belum pernah ditilang polisi. Dia berujar mungkin alasan itu yang membuat Anies betah disupiri dirinya.

“Empat kali perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) saya tidak pernah ditilang,” kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 memang terkesan dengan pembawaan Buyung. Dia bahkan menawarkan kepada pria yang kini membuka kios di Universitas PGRI Sumatera Barat untuk menghubungi saat berkunjung ke Jakarta.

“Tapi saya belum punya kesempatan ke ibu kota,” ujarnya.

Toh, niat Buyung kesampaian saat bertemu Amies di lobi Hotel Pangeran Beach, Padang. Pria yang kini menjadi calon presiden itu terlihat senang saat didatangi orang yang pernah mensupiri dirinya.

“Saya tadi sempat mendatangi Masjid Raya Padang. Saya kesulitan bertemu pak Anies karena warga yang ikut salat tarawih membludak,” pungkas Buyung. (Rls/Yh)

The post Cerita Buyung dan Kijang Innova Kreditan yang Antarkan Anies appeared first on Langgam.id.

Dalam kesempatan ini Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir di Surau Kalampaian, Kampuang Galapuang. Bantuan yang diberikan berupa 200 paket sembako.

“Kami menyampaikan beberapa bantuan. Harapannya bisa meringankan sekaligus bisa menguatkan,” kata Anies kepada awak media.

Anies berujar di balik musibah banjir ini ada hikmah besar yang nanti akan punya dampak bagi masyarakat.

“Insya Allah diberikan kekuatan, diberikan ketabahan melewati masa sulit ini,” ujar Anies.

Anies mengaku selain menyerahkan bantuan juga akan melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Padang jelang berbuka nanti, serta tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat.

Dia mengatakan tujuan utama kunjungan ke Padang kali ini adalah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Sumbar di Pilpres 2024 kemarin.

“Insya Allah kita terus ikhtiarkan perubahan bisa terjadi di republik ini,” tuturnya.

Mendapati capres idolanya mengunjungi wilayahnya, para warga yang kebanyakan ibu-ibu bungah. Teriakan “Anies Presiden” bahkan sempat terlontar. Anies juga ikut berfoto dengan anak-anak di serambi Surau Kalampaian, Kampuang Galapuang.

Turut mendampingi kunjungan Anies, Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Fadly Amran. Dia bersyukur suami Fery Farhati ini bisa ikut hadir memberikan pemberian sembako kepada warga.

Hujan deras menyebabkan banjir dan tanah longsor di Sumbar pada Kamis (7/3). Lebih dari 70 ribu orang dievakuasi dan sekira 26 orang tewas akibat bencana alam ini. (*/Yh)

The post Kunjungi Warga Terdampak Banjir Sumbar, Anies Serahkan Bantuan Paket Sembako appeared first on Langgam.id.

Sejumlah daerah dan agenda akan dihadiri oleh Anies saat mengunjungi Sumbar pada hari ini. Yaitu ke Padang Pariaman dan Kota Padang.

“Insya Allah siang ini akan berangkat menuju Pariaman dan diakhiri bertarawih di Kota Padang. Bismillah, mohon doanya agar semua kegiatan berjalan lancar,” tulis Anies dalam postingan di Instagramnya, @aniesbaswedan, Sabtu (16/3/2024).

Dalam postingan itu, ada tiga agenda Anies Baswedan di Sumbar. Yaitu pukul 15.00 WIB, mengunjung dan memberi bantuan kepada warga yang terdampah musibah di Nagari Ulakan, Padang Pariaman.

Kemudian pukul 17.00 WIB, Anies akan bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama masyarakat, tokoh dan relawan di Padang.

Selanjutnya, pukul 19.30 WIB, Anies akan salat isya dan tarawih di Masjid Raya Sumatra Barat yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman. (*/yki)

The post Anies Baswedan ke Sumbar Hari Ini, Berikut Agendanya appeared first on Langgam.id.

Pada Pilpres tahun 2014, Prabowo mendapatkan 76,92% berbanding Jokowi yang hanya memperoleh 23,08%. Perolehan suara Prabowo justru meningkat drastis pada Pilpres 2019 yang mencapai 85,92% dan Presiden Jokowi sebagai petahana menurun menjadi 14,08%.

Menariknya pada Pilpres 2024 dengan tiga pasang calon presiden, justru suara Prabowo turun drastis menjadi 39,54% dibandingkan Anies Baswedan yang memperoleh 56,53% dan Ganjar Pranowo memperoleh 3,93% (Kondisi suara yang masuk ke KPU sebanyak 92,04% saat artikel ini ditulis).

Lalu bagaimana memahami fenomena ini? Apakah ini bentuk politik identitas etnis Minangkabau yang banyak dituduhkan sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019? Ataukah gejala ini adalah cerminan identitas politik etnis Minangkabau yang ada hubungannya dengan kesan politik yang mereka dapatkan dari calon presiden? 

Politik Identitas atau Identitas Politik
Secara sederhana politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan yang mempolitisasi agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan kelompok minoritas dalam memperjuangkan kepentingannya sehingga memunculkan semangat kelompok untuk menegaskan perbedaan mereka dengan kelompok lain.

Ini jelas berbeda dengan identitas politik yang lebih mengedepankan dimensi nilai, norma dan keyakinan dari kelompok tertentu yang mendasari sikap dan perilakunya dalam membuat pilihan politik. Identitas politik tidak menegaskan adanya perbedaan dengan kelompok lain karena nilai, norma dan keyakinan yang diamalkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian mereka.

Indonesia memang unik. Kemajemukannya menjadi perhatian banyak negara-negara di dunia. Bayangkan saja jumlah suku bangsa yang hidup di nusantara ini mencapai 656 suku bangsa dengan 300 bahasa lokal yang digunakan sehari-hari ditambah keragaman agama, adat-istiadat dan ras.

Karenanya tidak heran untuk mempersatukan keberagaman suku bangsa dan bahasa ini, maka dibutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila dan UUD 1945 untuk membingkai pluralitas Negara Indonesia (NKRI).

Keberagaman ini menjadi pondasi dalam membangun NKRI yang multikultural dengan keunikan masing-masing yang diakui oleh UUD 1945.

Namun, dibalik keberagaman ini tentu menyimpan potensi konflik yang sangat luar biasa apalagi kalau tidak dikelola dengan baik. Karenanya tidak mengherankan pemerintah memberi perhatian khusus pada kemajemukan NKRI ini agar tetap saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu di tengah perbedaan ini.

Keberagaman ini tentu tidak hanya dalam konteks sosial dan budaya saja. Sistem nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk ini mempengaruhi sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Bahkan dalam tindakan politik yang dilakukan individu, misalnya dalam pemilu, juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang mereka yakini tersebut. Akumulasi nilai-nilai sosial dan budaya ini membimbing setiap individu untuk berinteraksi dengan individu lain apakah dalam lingkup kelompok ataupun di luar kelompok mereka. 

Pemerintah menyadari perlu ada penguatan hubungan antar suku bangsa yang majemuk di Indonesia ini dan sangat melarang masing-masing mereka menguatkan identitas-identitas yang berbeda sebagai alat perjuangan politik yang justru menonjolkan superioritas suku bangsa tertentu dan menunjukan inferioritas suku bangsa yang lain dalam NKRI.

Politik identitas jelas mengedepankan sikap superioritas atau memanfaatkan sikap inferioritas mereka sehingga menganggap bahwa siapa yang berbeda dengan nilai, norma dan keyakinan politik mereka alami adalah “lawan” dalam mencapai tujuan politik.

Dengan mempolitisasi nilai identitas, biasanya mereka berjuangan menunjukan eksistensinya dan melakukan perlawanan kepada kelompok lain yang ada baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Identitas Politik Minangkabau
Etnis Minangkabau jelas memiliki identitas politik yang direpresentasikan dengan falsafah ABS-SBK sekaligus menjadi pedoman hidup mereka. Falsafah ini menegaskan adat tradisi Minangkabau yang dikuatkan dengan Islam membentuk pandangan politik mereka.

Karenanya tidak heran preferensi politik yang mereka buat sangat dipengaruhi oleh falsafah ABS-SBK ini. Begitu juga dalam konteks politik kontemporer seperti Pilpres 2024 beberapa waktu yang lalu.

Identitas politik etnis Minangkabau ini punya pengaruh besar dalam membentuk persepsi dan penilaian terhadap calon presiden yang berkontestasi. Persepsi dan penilaian yang terbentuk ini membawa kesan politik (political impression) mendalam sehingga mempengaruhi pilihan politik mereka ketika pencoblosan.

Kesan politik ini dapat dipahami bagaimana seseorang mempersepsikan dan menilai kandidat tertentu yang dibungkan dengan kepribadian, tindakan masa lalu, gaya komunikasi, karakteristik penampilan, perilaku nonverbal, dan kebijakan calon presiden yang sedang berkontestasi.

Bagi etnis Minangkabau persepsi dan penilaian tersebut tersebut sadar atau tidak akan dikaitkan dengan nilai, norma dan keyakinan mereka yang melebur ke dalam falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Badandi Kitabullah.

Inilah mengapa kesan politik etnis Minangkabau ini lebih menonjol kepada calon presiden Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Walaupun pada aspek ini kecenderungan pilihan etnis Minangkabau ini cenderung “emosional” ketimbang sesuatu yang rasional.

Memang ada faktor lain yang juga ikut menentukan, yaitu bagaimana Partai Nasdem dan PKS berhasil membangun kesan politik Anies Baswedan ini menjadi lebih positif di mata orang Minang.

Artinya, kedua partai ini berhasil mengelola kesan politik Anies lebih baik berbanding Prabowo Subianto sehingga meningkat perolehan suara Anies dan menurunkan perolehan suara Prabowo yang sebelumnya sangat dominan di Sumatera Barat.

Bahkan kepiawaian mengelola kesan politik ini membawa dampak besar kepada perolehan suara Partai Nasdem dan PKS dalam pemilu legislatif.*

Asrinaldi A, Profesor Ilmu Politik Universitas Andalas

The post Memahami Kekalahan Prabowo di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Mereka akan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif dari level kabupaten/kota hingga pusat.

Tak ayal, di Sumatra Barat animo Pemilu juga santer terasa. Sumbar berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki 4 juta lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT). Urutan lima terbanyak di pulau Sumatra setelah provinsi Riau.

Selama ini dalam dua pemilu ke belakang (2014 dan 2019), Sumbar dikenal sebagai lumbung suara untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Tingginya dukungan terhadap Prabowo turut mengantarkan partai Gerindra meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di Sumatra Barat.

Tapi belakangan, pada perhelatan Pemilu 2024, secara umum dukungan masyarakat Sumbar terasa beralih kepada calon presiden Anies Baswedan.

Dengan sokongan dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies cukup meraih elektabilitas di Sumbar.

Terbukti, hampir di setiap spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye dari partai yang tergabung dalam koalisi perubahan itu, ada wajah Anies Baswedan. Hal ini seolah-olah menimbulkan suatu efek yang dikenal sebagai Anies coat-tail effect.

Efek ekor jas atau coat-tail effect adalah istilah umum yang merujuk kepada hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan tokoh penting atau tersohor, baik langsung maupun tidak langsung, melalui suatu perhelatan.

Namun, benarkah diusungnya Anies oleh koalisi perubahan membawa dampak elektoral tertentu terhadap raihan suara di pemilihan anggota legislatif bagi partai? Khususnya untuk meraih simpati masyarakat Sumatra Barat.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Prof Asrinaldi, melihat fenomena efek ekor jas Anies tidak terlalu terlihat di Sumbar. Dalam suatu kesempatan wawancara bersama Langgam.id, Asrinaldi mengatakan justru yang terjadi sebaliknya.

“Jadi kalau dilihat fenomena Anies ini sebenarnya, bukan kekuatan Anies yang akan menaikkan suara dari caleg DPR maupun DPRD. Justru mereka (caleg) yang ikut mengkampanyekan Anies,” katanya, Selasa (06/02/2024).

Pria yang biasa disapa Prof. Al itu mengatakan justru para caleglah yang saat ini sedang mengangkat dan menaikkan nama Anies Baswedan.

Ia menjelaskan efek Anies sendiri tidak terasa kepada calon anggota legislatif secara personal. Hanya saja memang, yang muncul itu tingkat penerimaan masyarakat terhadap caleg yang berada di bawah partai-partai pendukung Anies.

“Pada konteks caleg justru tidak jelas dimana posisi Anies itu akan mengangkat caleg-caleg itu. Justru caleg itu sendiri yang coba mempopulerkan anies, dan itu akan menjadi dorongan untuk memilih Anies sebagai calon presiden mereka,” kata Asrinaldi.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia menganut sistem multi partai. Di Amerika kata Asrinaldi, dimana hanya ada dua partai besar (Republik dan Demokrat), masing-masing calon Presiden akan mengangkat nama anggota partainya

Sementara di Indonesia ini dengan koalisi sistem multi partai, efek dari ekor jas ini tidak kelihatan kemana arahnya. Apalagi dengan adanya empat partai yang mengklaim Anies.

Walaupun demikian, Asrinaldi berpandangan, PKS adalah partai yang paling bisa memanfaatkan dan menerima hasil dari pencalonan Anies di Sumbar. Itu semua turut disokong oleh mesin partai, jejaring, dan kader PKS yang kuat di Sumbar.

Setelah itu, ia melihat Nasdem juga menerima sedikit manfaat dari majunya Anies sebagai calon Presiden. “Di samping bahwa caleg-caleg nasdem cukup populer dan kebanyakan juga elit lokal yang biasa dikenal oleh masyarakat. Sehingga bisa mempersonifikasikan hal tersebut,” ujar Asrinaldi.

Di lain sisi, PKB menurutnya tidak terlalu mendapat efek tersebut. Walaupun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah calon Wakil Presiden dari Anies Baswedan.

Di Sumbar sendiri kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand itu, PKB lebih banyak di dukung oleh loyalis-loyaslis yang bercirikan Islam tradisional.

Mereka tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, dan sedikit di Agam. Sedangkan secara umum, dengan adanya Muhammadiyah, masyarakat Sumbar lebih bercirikan islam modernis.

Oleh karena itu kata Asrinaldi, PKB tidak terlalu menerima manfaat dari tingginya animo masyarakat terhadap Anies di Sumbar.

Namun Asrinaldi tetap menekankan bahwa efek ekor jas Anies itu tidak akan terlalu terlihat di Sumbar. “Pertama pilihan masyarakat kepada calon presiden berbeda dengan pandangan pilihan anggota legislatif,” ujarnya.

“Caleg-caleg yang mempromosikan dan mengklaim mendukung Anies, sehingga berharap rakyat akan memilih mereka, ndak juga, ndak ada hubungannya. Di kita, masyarakat ini sudah ada preferensi caleg masing-masing,” sambungnya.

Lanjutnya, bahkan bisa jadi masyarakat memilih Anies sebagai presiden, tapi memilih caleg dari luar koalisi pasangan Amin.

Itu semua menurutnya tidak akan paralel. Sebab, sistem multi partai yang dianut ini menjadikan preferensi masyarakat terpolarisasi. Jadi pilihan kepada presiden bisa jadi berbeda kepada partai maupun calegnya.

“Itu yang membuat agak rumit juga memahami efek ekor jas itu,” ucap Asrinaldi. (Haris/yki)

The post Mempertanyakan Efek Ekor Jas Anies Baswedan di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Meski cuaca sangat panas, massa yang hadir tetap bertahan dengan penuh antusiasme. Hal ini membuat Anies semakin optimis akan terwujudnya perubahan.

“Ini luar biasa. Kalau melihat suasana, ini jam setengah 12 siang. Panas-panasnya waktu di ruang terbuka itu ya di jam-jam ini. Tapi massa tidak bergerak, semua bertahan dengan penuh antusiasme,” ujar Anies.

Anies juga mengatakan bahwa antusiasme masyarakat Minang ini membuktikan bahwa mereka selalu konsisten berada dalam barisan perubahan.

“Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat Minang selalu konsisten berada dalam barisan perubahan. Bukan hanya kali ini, saya merasakan antusiasme serupa setiap kali menginjakkan kaki di Sumatra Barat,” kata Anies.

Anies bersyukur bisa merasakan lagi gelora perubahan di Ranah Minang. Ia berharap masyarakat di Sumbar, juga warga Minang yang di luar Sumbar, akan konsisten di kubu perubahan 01.

“Ini membuat kami merasa semakin optimis bahwa masyarakat di Sumbar, juga warga Minang yang di luar Sumbar, akan konsisten di kubu perubahan 01,” tutup Anies.

Sementara itu, terkait survei, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Sumatra Barat, Rahmat Saleh, meyakini bahwa survei terbaru yang mengatakan elektabilitas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming mengungguli paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) di Ranah Minang tidak tepat.

Untuk membuktikan klaim tersebut, Rahmat mengatakan bahwa pihaknya akan merilis hasil survei dari SBLF. Survei yang dirilis nantinya adalah hasil olahan data hingga periode pertengahan Januari 2024.

“Kemarin ada yang merilis survei bahwa Pak Anies itu di bawah Pak Prabowo dengan komposisi yang jauh. Padahal itu sebaliknya, nanti kita rilis survei dari SBLF,” ujarnya di Bandara Minangkabau, Kamis (25/1).

Lebih lanjut, Ramat menjelaskan bahwa elektabilitas Anies – Cak Imin menurut SBLF mecapai 60,1 persen. Sedangkan, paslon 02 hanya di kisaran 20-30 persen.

Bukan sekadar survei, Rahmat menambahkan bukti tingginya elektabilitas AMIN di Sumbar juga tercermin dari antusiasme masyarakat. Setiap kampanye Anies Baswedan di Ranah Minang, kata dia, selalu dibanjiri massa, termasuk kampanye hari ini. (*/Fs)

The post Berpanas-panas di GOR Agus Salim, Anies Apresiasi Masyarakat Minang appeared first on Langgam.id.

Hal itu, sambung Rahmat, bisa terjadi karena karakter pemilih di Sumbar memang menginginkan perubahan. Pada 2019, sosok Prabowo-lah yang dianggap sebagai ikon perubahan itu.

“Tapi ketika beliau (Prabowo) berpaling ke sebelah, masyarakat Sumbar kecewa. Insyaallah ikon perubahan kali ini adalah Pak Anies,” jelasnya, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Rahmat menyebut bahwa masyarakat Sumbar sangat rasional. Karakter ini sejalan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, seperti Desak Anies dan orasi perubahan.

“Masyarakat Sumbar itu rasional. Alhamdulillah selama kampanye yang dilakukan Pak Anies, melakukan Desak Anies dan memberikan narasi-narasi perubahan, itu kena di masyarakat Sumbar,” kata Rahmat.

“Insyallah itu bisa bertahan sampai akhir pemilihan. Kita optimis tercapai suara yang ditargetkan,” tutupnya. (*/Fs)

The post TPD AMIN: Pemilih Prabowo 2019 di Sumbar Bakal Beralih ke Anies appeared first on Langgam.id.