Nobar Pesta Babi dihelat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang , Senin malam (11/5/2026). Turut hadir sutradara Film Pesta Babi, Dandhy Laksono, Redaktur Media Jubi, Syofiardi Bachyul, Perwakilan Walhi Sumbar, Indah Suryani, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari dan kehadiran Himpunan Mahasiswa Papua membahas film tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Unand, Feri Amsari mengatakan bahwa film ini merupakan film yang berkaitan dengan kemanusiaan, khususnya untuk saudara-saudara di Papua.

“Suara-suara rakyat papua harus didengar oleh seluruh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Papua juga adalah kita,” kata Feri.

Menurutnya, pemutaran film Pesta Babi di berbagai penjuru sangat berarti bagi masyarakat Papua, agar muncul solidaritas publik lebih luas untuk masyarakat di sana.

Sementara itu, Perwakilan Walhi Sumbar, Indah Suryani mengatakan bahwa melalui film ini dapat digambarkan cara-cara negara melakukan kerusakan dengan eskalasi yang besar.

“Kondisi saat ini apalagi di Papua menunjukkan pemaksaan oleh negara menggunakan proyek-proyek yang tidak memerhatikan kelangsungan masyarakat yang hidup di dalamnya,” katanya.

Indah menyoroti kebanyakan proyek-proyek yang merusak alam di Papua dan wilayah-wilayah lain di Indonesia tanpa sepengetahuan masyarakat.

“Tiba-tiba saja ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan alat berat masuk merusak alam. Padahal ketika alat-alat berat tersebut masuk, tidak hanya kelangsungan hidup masyarakat yang rusak, melainkan ekosistem hutan di dalamnya,” ujarnya.

Redaktur Media Jubi dan Anggota AJI Padang, Syofiardi Bachyul mengatakan bahwa melalui film ini tergambar bahwa sikap masyarakat adat yang menolak adalah respon dari pemaksaan pembangunan di wilayah mereka.

“Kita bisa analogikan, jika memang proyek tersebut untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, kenapa masifnya hanya di Papua saja seperti kondisi saat ini,” tutur Syofiardi.

Ia mengatakan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah saat tidak melibatkan langsung masyarakat adat adalah bentuk kolonialisme gaya baru.

“Dulu Kolonial Belanda ketika membuka kebun atau tambang di Indonesia melakukan kontrak tertulis dengan pemilik ulayat adat. Sekarang, keberadaan masyarakat adat seakan diabaikan. Makanya tagline Papua bukan tanah kosong adalah bukti bahwa di tanah tersebut ada warga asli yang hidup di sana,” jelas Syofiardi.

Sutradara Film Dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono mengatakan film diharapkan bisa menjadi pembuka mata masyarakat untuk melihat kondisi asli di Papua.

“Kita merasakan bahwa algoritma internet tidak bersahabat ketika membahas masalah Papua. Padahal di sana eksploitasi besar-besar yang ketika masyarakat Papua bersuara, suara mereka dibungkam,” ujar Dandhy.

Dhandy menyebut melalui film-film seperti ini orang-orang yang bertugas menghentikan informasi berkaitan dengan masalah Papua akan merasa tidak nyaman.

“Namun, sekali satu layar dihentikan penayangan film ini di suatu daerah, maka akan ada 100 hingga 1000 layar yang akan menayangkan film dokumenter ini,” tutup Dandhy.

Sementara itu, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Papua Josiron Kogoya mengatakan, film Pesta Babi ini menunjukkan bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat Papua sampai hari ini masih terus berjuang untuk mempertahankan tanah dari berbagai ancaman.

“Semoga dengan film ini meningkatkan kesadaran atas keadaan Papua saat yang tidak baik-baik saja. Melalui film ini bisa memabangun solidaritas untuk kita semua berjuang untuk tanah Papua dan tanah lain yang dirampas sepihak,” katanya.

Ketua AJI Padang, Novia Harlina dalam pengantarnya sebelum film diputar mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas kolaborasi bersama sebagai bentuk solidaritas untuk masyarakat di Papua.

“Kami ingin membuka ruang percakapan yang lebih kritis dan empatik. Film bisa menjadi medium yang lebih dekat untuk memahami luka sosial dan kemanusiaan di Papua,” ujarnya.

Ia menyebut antusias warga Padang untuk menonton film ini cukup tinggi, tiket yang disediakan panitia habis dalam waktu beberapa jam setelah diposting. Para penonton juga tidak dipungut biaya ketika melakukan pendaftaran untuk mendapatkan tiket. (fix)

The post Nobar Film Pesta Babi, Potret Kolonialisme Zaman Sekarang appeared first on Langgam.id.

Peluncuran posko tersebut dilakukan dalam kegiatan diskusi publik yang digelar di Warung Naras, Alai Parak Kopi, Kota Padang, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan itu juga menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Firdaus Firman serta Direktur LBH Pers Padang Aulia Rizal sebagai narasumber.

Ketua AJI Padang, Novia Harlina, mengatakan pembukaan posko ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja media.

“Kita mengetahui bahwa setiap tahun menjelang hari raya, persoalan THR masih menjadi masalah yang dialami sebagian pekerja media. Ada yang menerima THR tidak tepat waktu, tidak sesuai ketentuan, bahkan dalam beberapa kasus tidak menerima sama sekali,” ujar Novia.

Menurut dia, tunjangan hari raya merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. THR juga wajib diberikan kepada pekerja tetap maupun pekerja kontrak yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus.

Bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, besaran THR setara dengan satu bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak menerima THR secara proporsional sesuai masa kerja.

Novia menambahkan, ketentuan tersebut juga berlaku bagi pekerja media dengan status kontributor maupun pekerja lepas dengan skema tertentu.

Melalui posko ini, AJI Padang membuka ruang bagi pekerja media untuk menyampaikan pengaduan jika mengalami persoalan terkait pembayaran THR. Laporan yang masuk nantinya dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk melaporkan kasus tersebut ke dinas tenaga kerja setempat.

Selain itu, pengaduan yang diterima juga akan menjadi bahan pemetaan kondisi ketenagakerjaan di sektor media.

“Bagi AJI, kebebasan pers tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan jurnalis. Jurnalis yang bekerja tanpa jaminan kesejahteraan yang layak tentu menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” kata Novia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, Firdaus Firman, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja telah dijamin oleh undang-undang.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam aturan itu disebutkan bahwa perusahaan tidak boleh menghalangi pekerja membentuk serikat pekerja.

Menurut Firdaus, keberadaan serikat pekerja penting untuk memperkuat posisi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya.

“Kalau pekerja berjuang sendiri, perjuangannya bisa lambat dan lemah. Karena itu pekerja perlu bersatu dalam satu wadah, yaitu serikat pekerja, agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, pekerja dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dimediasi.

Sementara itu, Direktur LBH Pers Padang, Aulia Rizal, mengatakan bahwa secara normatif regulasi terkait perlindungan pekerja di Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun, implementasi di lapangan masih kerap menjadi persoalan.

Menurut Aulia, jurnalis yang menerima upah dan menjalankan pekerjaan atas perintah perusahaan media pada dasarnya memiliki hubungan kerja dan berhak memperoleh perlindungan sesuai peraturan ketenagakerjaan.

“Jurnalis yang menerima upah dan menjalankan perintah kerja dari perusahaan media pada dasarnya adalah pekerja. Karena itu mereka berhak atas hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan,” kata Aulia.

Ia juga menekankan pentingnya kontrak kerja bagi pekerja media untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.

Diskusi yang digelar AJI Padang ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai hak-hak ketenagakerjaan serta mendorong perusahaan media untuk memenuhi kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku.

The post Penuhi Hak Pekerja Media, AJI Padang Luncurkan Posko Pengaduan THR appeared first on Langgam.id.

Peringatan HUT ke-21 AJI Padang digelar bersamaan dengan diskusi publik lintas sektor yang melibatkan jurnalis, akademisi, aktivis lingkungan dan HAM, komunitas pendidikan, kelompok perempuan serta mahasiswa dan masyarakat umum.

Kegiatan ini berlangsung di Pustaka Steva, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026).

Diskusi lintas sektor tersebut membahas isu-isu krusial pemulihan pasca bencana dari berbagai perspektif, mulai dari hak asasi manusia, lingkungan hidup hingga evaluasi dan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ketua AJI Padang, Novia Harlina dalam sambutannya menegaskan bahwa tema “Mengawal Sumatra Pulih” dipilih bukan sekadar slogan, melainkan sikap pers dalam arti etik berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

“Bencana ekologis yang berulang di Sumatra tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa alam semata. Ada persoalan tata kelola sumber daya alam, kebijakan pembangunan, dan lemahnya pengawasan yang harus terus dikawal,” ujar Novia.

Menurut Novia, jurnalisme tidak berhenti pada peliputan saat bencana terjadi, tetapi harus terus hadir dalam fase pemulihan jangka panjang. Pers, kata dia, berperan penting mengawasi apakah hak-hak korban terpenuhi, apakah lingkungan dipulihkan secara berkelanjutan, dan apakah kelompok rentan.

“Kita ingin memastikan bahwa suara korban tidak tenggelam setelah perhatian publik mereda. Di sinilah fungsi kontrol pers diuji mengawal rehab rekon, mengkritisi kebijakan yang abai pada aspek ekologis,” tambahnya.

Pada kegiatan diskusi lintas sektor, AJI Padang mengundang empat orang pembicara yaitu Amalya Reza dari Trend Asia, Aidil Ikhlas dari AJI Padang, Mitra Oktavia dari LBH Padang, Khalid Syaifullah dari Posko Sumbar Peduli dan dipandu oleh Yola Sastra dari AJI Padang.

Mengawali kegiatan diskusi lintas sektor tersebut, Amalya Reza perwakilan Trend Asia, menegaskan bahwa bencana ekologis yang berulang di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari fenomena polikrisi yakni kondisi ketika krisis iklim berinteraksi dengan krisis sosial, ekonomi, dan tata kelola secara bersamaan.

“Krisis iklim hari ini tidak berdiri sendiri. Ia hadir bersamaan dengan krisis pangan, krisis energi dan krisis ekonomi. Inilah yang disebut sebagai polikrisis. Dampaknya berlapis dan paling berat dirasakan oleh kelompok rentan, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana,” ujar Amalya.

Menurut Amalya, bencana banjir, longsor dan kerusakan ekosistem yang terus berulang menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan dan pemulihan pascabencana masih belum berbasis pada keadilan iklim.

Negara, kata dia, hanya fokus pada pemulihan fisik dan infrastruktur, namun mengabaikan akar persoalan struktural seperti eksploitasi sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada energi fosil.

“Jika pemulihan pascabencana tidak disertai perubahan kebijakan yang menyasar akar krisis iklim, maka yang terjadi adalah siklus bencana yang terus berulang. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditempatkan dalam kerangka transisi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan warga,” tegasnya.

Perwakilan AJI Padang, Aidil Ikhlas yang terlibat langsung dalam pemantauan lapangan ke sejumlah lokasi banjir bandang di Sumatra Barat, membagikan temuan faktual dari kondisi di lapangan.

Aidil menyebut, dari kunjungan langsung ke beberapa titik terdampak, terlihat jelas bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyisakan persoalan sosial dan ekologis yang serius.

“Ketika turun langsung ke lokasi-lokasi bencana dan melihat sendiri bagaimana warga kehilangan rumah, lahan pertanian, hingga sumber penghidupan. Banyak dari mereka masih hidup dalam ketidakpastian, sementara proses pemulihan berjalan lambat dan tidak selalu melibatkan warga terdampak,” kata Aidil.

Menurut Aidil, pola bencana yang berulang di berbagai daerah di Sumatra Barat menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum diselesaikan, terutama terkait kerusakan lingkungan dan tata kelola ruang.

Ia menilai bahwa banjir bandang tidak bisa dilepaskan dari pembukaan hutan, aktivitas ekstraktif, serta lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pembangunan di kawasan rawan bencana.

“Di lapangan, ditemukan bahwa banyak wilayah terdampak berada di sekitar kawasan yang mengalami perubahan fungsi lahan. Ini memperkuat dugaan bahwa bencana bukan semata kejadian alam, tetapi juga akibat dari pilihan kebijakan,” tegasnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, LBH Padang menegaskan bahwa bencana ekologis di Sumatra Barat tidak dapat dipisahkan dari persoalan pelanggaran HAM yang bersifat struktural.

Mitra Oktavia, perwakilan LBH Padang menyampaikan bahwa kerja-kerja pendampingan hukum pascabencana menunjukkan adanya kerentanan serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak.

“Dalam banyak kasus pascabencana, korban tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan akses terhadap hak atas rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Situasi ini diperparah ketika negara justru membuka atau membiarkan proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan di wilayah rawan bencana,” ujar Mitra.

Mitra menjelaskan, LBH Padang kerap menemukan irisan antara wilayah terdampak bencana dengan kawasan aktivitas tambang dan ekstraksi sumber daya alam.

“Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang dan kebijakan tata ruang, negara sering kali justru melanjutkan atau bahkan memperluas proyek ekstraktif atas nama pembangunan dan pemulihan ekonomi. Ini adalah persoalan HAM serius karena menempatkan warga dalam siklus kerentanan yang terus berulang,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pemulihan pascabencana seharusnya berbasis hak korban, bukan semata berbasis proyek.

“Pemulihan yang adil harus memastikan tidak ada kebijakan yang justru memperparah risiko bencana ke depan. Negara wajib melindungi warga dari dampak krisis iklim dan aktivitas ekstraktif, bukan sebaliknya,” pungkas Mitra.

Sementara itu, dari sisi respons kemanusiaan dan pemulihan pascabencana, Perwakilan Posko Sumbar Peduli, Khalid Syaifullah menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi serta sejumlah rekomendasi berbasis pengalaman pendampingan langsung terhadap masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat.

“Pengalaman kami di lapangan menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh hanya fokus pada pembangunan kembali rumah atau infrastruktur yang rusak. Pemulihan harus dimulai dari pemetaan risiko, pemulihan ruang hidup warga, serta penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” ujar Khalid.

Menurut Khalid, salah satu persoalan utama dalam proses rehab rekon adalah minimnya pelibatan masyarakat terdampak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Warga sering hanya dijadikan penerima bantuan, bukan subjek pemulihan. Padahal, mereka yang paling memahami kondisi wilayahnya. Tanpa partisipasi warga, rehab rekon rawan menjadi proyek administratif yang mengabaikan aspek sosial, budaya dan ekologis,” tegasnya.
Khalid.

Ia menuturkan pascabencana di Sumatra Barat dilakukan dengan pendekatan berbasis ekologi dan pengurangan risiko bencana, termasuk evaluasi tata ruang, penghentian aktivitas yang merusak lingkungan di kawasan rawan, serta integrasi pengetahuan lokal dalam mitigasi bencana.

“Jika rehabilitasi dan rekonstruksi tidak disertai koreksi kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan, maka bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu. Pemulihan sejati harus memutus siklus kerusakan, bukan sekadar membangun ulang di atas risiko yang sama,” tutupnya.

Sebagai bagian penutup dari rangkaian HUT ke-21, AJI Padang juga memberikan Anugerah Pers Mahasiswa sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik mahasiswa yang konsisten mengangkat isu lingkungan hidup dan bencana ekologis.

Selain itu, AJI Padang akan menyalurkan donasi untuk anak-anak korban bencana ekologis, sebagai wujud solidaritas dan kepedulian nyata terhadap kelompok paling rentan yang terdampak bencana. (*/Yh)

The post AJI Padang Peringati HUT ke-21, Tegaskan Komitmen Pers Mengawal Pemulihan Ekologis Sumatra appeared first on Langgam.id.

Diskusi ini dihelat di Sekretariat AJI Padang pada Sabtu (14/9/2024) malam, dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting, seperti Nashrian Bahzein dari AJI Padang, M Khadafi dari Bawaslu Sumbar, dan Asrinaldi, akademisi politik dari Universitas Andalas. Diskusi ini dipandu oleh Sucy Delyarahmi.

Dalam diskusi tersebut, M Khadafi dari Bawaslu Sumbar mengungkapkan kekhawatirannya terkait masalah data pemilih. Ia mengemukakan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu, masih ada warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

“Kami menemukan ada warga yang sudah cukup umur dan memenuhi syarat untuk memilih, namun namanya tidak tercantum dalam DPT,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya indikasi praktik politik uang yang masih muncul menjelang Pilkada. Meski seringkali sulit dilacak, fenomena ini dinilai masih menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi.

Sementara itu, Asrinaldi, akademisi politik dari Universitas Andalas, menyatakan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Ia mengkritik kebijakan yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya berupaya dikendalikan oleh DPR.

“Dalam satu dekade terakhir, demokrasi kita mengalami banyak kemunduran, salah satunya terkait putusan MK soal Pilkada yang berusaha dikebiri oleh DPR RI. Ada pula potensi Pilkada dirancang dengan pilihan kotak kosong,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Asrinaldi juga menyoroti masalah politik uang yang terus menjadi isu dalam setiap pemilu dan pilkada. Ia menegaskan bahwa regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk mengatasi praktik ini.

“Setiap pilkada dan pemilu, masalah politik uang selalu muncul. Ini seolah-olah menjadi masalah berulang yang tak pernah selesai. Kuncinya adalah regulasi yang jelas,” tegasnya.

Dalam penutup, Asrinaldi mengajak masyarakat, terutama insan pers, untuk mengawal Pilkada 2024 dengan memberikan informasi yang benar dan edukatif kepada publik.

“Kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar mereka dapat memilih calon pemimpin berdasarkan program yang bermanfaat bagi rakyat,” pesannya.

Nashrian Bahzein dari AJI Padang turut menyoroti bahaya disinformasi dan misinformasi yang kian marak menjelang Pilkada. Ia menyebut, informasi yang tidak akurat dan bias politik dapat merusak proses demokrasi, terutama ketika media mainstream hanya fokus pada kampanye satu pasangan calon tertentu.

“Masyarakat kini semakin sulit mendapatkan informasi yang objektif, karena pemberitaan media banyak terfokus pada blusukan paslon tertentu,” kata Nashrian. (DH/Fs)

The post Koalisi Cek Fakta Sumbar Gelar Diskusi Publik Bahas Ancaman Disinformasi di Pilkada 2024 appeared first on Langgam.id.

Ketua Pelaksana Konferta ke-7 AJI Padang Fachri Hamzah mengatakan, sebagai forum tertinggi di AJI Padang, Konferta akan memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Padang periode 2024-2027.

“Periode jabatan ketua sekarang sebenarnya berakhir Maret lalu, tapi seluruh anggota sepakat memperpanjang hingga dua minggu usai kongres. Jadi selain memilih ketua dan sekretaris baru, akan ada sosialisasi hasil kongres dan perumusan Garis Besar Haluan Program,’ ujar jurnalis Tempo itu, Sabtu (11/5/2024).

Panitia Konferta ke-12 AJI Padang menargetkan Ketua Umum AJI Nany Afrida dan Sekretaris Jenderal Bayu Wardhana hadir di Padang untuk mengikuti Konferta.

“Kita sudah kirimkan surat pemberitahuan dan undangan kepada Kak Ketum dan Mas Sekjen, semoga beliau bisa hadir di Padang,” ujar Fachri.

Selain memilih pengganti Aidil Ichlas dan Zulfikar sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Padang, Konferta AJI Padang juga akan memilih Majelis Pertimbangan dan Legislasi (sebelumnya MPO) yang baru, menggantikan Gerson Saleleubaja, Febrianti dan Yuafriza.

Selain itu juga akan dipilih anggota Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (sebelumnya ME), yang kini ditangani oleh Hendra Makmur, Yonda Sisco dan Kautsar.

“Bisa saja para majelis ini kembali duduk, atau bisa saja berganti. Kita tunggu saja bagaimana nanti prosesnya. Yang pasti dua majelis itu akan diisi oleh orang-orang yang berkompeten,” ungkap Fachri.

Ketua AJI Padang Aidil Ichlas mengatakan, hingga saat ini belum ada keinginannya untuk kembali maju memimpin salah satu organisasi profesi jurnalis di Sumatera Barat itu. Ia justru mendorong para jurnalis muda untuk memimpin AJI Padang.

“Nantilah, kita lihat dulu bagaimana prosesnya. Tapi saya berharap kawan-kawan lain, khususnya yang muda bisa memberi warna baru bagi organisasi ini. Sesuai dengan semangat 19 tahun AJI Padang, menguatkan generasi baru,” ujar Aidil.

AJI Padang merupakan organisasi jurnalis yang lahir pada 23 Januari 2005, yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Saat ini anggotanya berjumlah 44 orang, berasal dari berbagai platform media. Organisasi ini juga bagian Aliansi Jurnalis Independen yang berdiri pada 1994. (*/Fs)

The post Gelar Konferta ke 7: AJI Padang Pilih Ketua dan Sekretaris Baru appeared first on Langgam.id.

Hadir sebagai pemantik diskusi yang digelar dalam rangka HUT ke-19 AJI Padang tersebut, Direktur LBH Padang Indira Suryani, Direktur WALHI Sumbar Wengki Purwanto, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Charles Simabura, dan Direktur YCMM Rivai Lubis dengan moderator Hendra Makmur dari AJI Padang.

Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan penyempitan ruang gerak masyarakat sipil ditandai dengan tren kasus kriminalisasi yang mencapai puncaknya pada 2023.

“Kami melihat angka kriminalisasi terhadap petani dan penangkapan pembela HAM melonjak drastis pada tahun 2023. Aparat melakukan intimidasi terhadap mereka yang berani menyuarakan pendapat,” ujarnya.

Tak hanya kriminalisasi, penyempitan ruang gerak masyarakat sipil, menurutnya ditandai dengan maraknya pembubaran demonstrasi.

“Sepuluh tahun lalu, demonstrasi jarang dibubarkan. Namun kini kami sering melihat penangkapan dan pembubaran demonstrasi oleh aparat keamanan,” ujar Indira.

Direktur Pusako Charles Simabura menyebut, Pemilu 2024 merupakan pertaruhan demokrasi, yang terlihat nyata dimainkan oleh aktor politik.

“Jika 2019 terlihat polarisasi, di Pemilu 2024 kita lihat bagaimana dinasti politik tanpa malu memerkan hasrat kekuasaan mereka, misal upaya perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode,” ujar Charles.

Pemberangusan demokrasi, imbuh Charles justru dilakukan oleh pemimpin sipil yang sebelumnya diharapkan dapat membawa perubahan positif namun kini menuai kekecewaan.

“Kita sama-sama saksikan bagaimana seorang pemimpin sipil akhirnya berubah haluan dan meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi yang pernah dijunjung tinggi,” tambahnya.

Untuk itu, ia menambahkan, inisiatif kolektif dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan demokrasi perlu dirawat.

“Kita berada di titik pertaruhan demokrasi. Kita ingin memilih pemimpin baru yang dapat membawa perubahan positif atau mempertahankan kebijakan masa lalu yang telah terbukti berhasil,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur WALHI Sumbar Wengki Purwanto menyoroti bagaimana krisis politik membawa krisis ekologi.

“Krisis politik yang sedang kita hadapi berdampak langsung pada krisis ekologi. Panen bencana ekologis akan semakin terakumulasi jika kita tidak memilih pemimpin yang peduli terhadap lingkungan,” ungkapnya.

Wengki melihat bahwa agenda pembangunan pemerintah saat ini lebih mengutamakan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

“Contoh PSN di Air Bangis. Bagaimana bisa 70 persen dari luas wilayah nagari tersebut diberikan kepada badan hukum korporasi. Rakyat dipenjara karena berada di kawasan hutan yang ironinya akan dihapuskan untuk kepentingan komersialisasi,” paparnya.

Di sisi lain, Direktur YCM Mentawai Rifai Lubis menyoroti marginalisasi yang dialami oleh masyarakat adat dalam proses pembangunan.

“Kebijakan dan undang-undang yang ada cenderung mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pemilu hanya memberi harga pada kelompok mayoritas, sementara masyarakat adat sering diabaikan,” tuturnya.

Rifai menjelaskan idealnya pemilihan pemimpin dan pengambilan kebijakan harus memperhitungkan hak-hak masyarakat adat.

“Salah satu fungsi pemilu adalah seleksi kebijakan. Pemilu harus menawarkan kebijakan yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat,” tambahnya. (*/Yh)

The post Diskusi Publik HUT AJI Padang: Pemilu 2024 Pertaruhan Terhadap Kebebasan Masyarakat Sipil, Demokrasi, Ekologi, dan Hak Masyarakat Adat appeared first on Langgam.id.

Tujuh anggota AJI itu, Alif Ilham Fajriadi (Tribun Padang), Dharma Harisa (Langgam.id), Fatris MF (Freelancer), Habil Ramanda (Freelancer), Neneng Nora Hastuti (Freelancer), Lisa Septri Melina (Merdeka.com), dan Wahyu Bahar (Tribun Padang).

Menurut Koordinator Bidang Organisasi dan Kesekretariatan AJI Padang, Rizka Desri Yusfita, tujuh anggota baru itu telah melewati proses seleksi selama tujuh bulan, seperti proses administrasi, wawancara, pemantauan, rekomendasi, serta pembekalan etik dan keorganisasian AJI.

“Proses pendaftaran dimulai Maret 2023, ada 13 orang yang mendaftar. Lalu setelah berbagai proses dan ditetapkan dalam rapat anggota, tujuh jurnalis inilah yang dinyatakan lolos sebagai anggota. Dengan tambahan ini anggota AJI Padang kini 44 jurnalis,” ujar Rizka.

Dalam pengukuhan, Ketua AJI Padang Aidil Ichlas mengatakan tujuh jurnalis itu telah punya hak dan kewajiban yang sama dengan jurnalis lain yang telah dulu bergabung dengan AJI. Aidil juga berharap kehadiran mereka bisa menambah kekuatan organisasi profesi itu.

“Selamat kepada kawan-kawan yang sudah resmi sebagai anggota AJI Padang. Kita berharap kawan-kawan bisa menambah kekuatan AJI untuk terus memperjuangkan tripanji AJI, yaitu mengawal kemerdekaan pers, menjaga profesionalisme dan memperjuangkan kesejahteraan jurnalis,” ujar Aidil.

Anggota baru AJI Padang Dharma Harisa mengapresiasi kembali dibukanya penerimaan anggota AJI, sehingga harapannya untuk bisa mendapatkan banyak ilmu di bidang jurnalistik terwujud.

“Saya berharap AJI Padang terus memberikan banyak ilmu di bidang jurnalistik dan ilmu lainnya. Di awal bergabung ini, saya berharap bisa menjadi harapan untuk AJI Padang lebih tumbuh dan berkembang,” tutur Haris.

Hal senada juga disampaikan Anggota baru Aji Padang, Lisa Septri Melina. Ia berharap bergabung dengan AJI Padang menjadi pilihan yang terbaik untuk dia ke depannya dalam berkiprah di dunia jurnalistik.

“Saya berharap dengan masuk AJI Padang ini dapat meningkatkan serta memperluas wawasan saya tentang jurnalistik dan juga dapat menjaring relasi yang baik antara sesama anggota AJI Padang dan juga jurnalis-jurnalis lain yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Pengukuhan anggota AJI Padang dilaksanakan selama dua hari dalam bentuk kemah bersama, yang juga diisi dengan sejumlah pembekalan, diskusi dan malam keakraban. Pembekalan disampaikan oleh Ketua Majelis Etik AJI Padang dan ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional AJI Hendra Makmur, Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Padang dan Pengurus Nasional Bidang Ketenagakerjaan AJI Yuafriza, serta Koordinator Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI Padang, Novia Herlina. (*/Yh)

The post Anggota AJI Padang Bertambah 7 Orang appeared first on Langgam.id.

Dalam siaran persnya, Ketua AJI Padang Aidil Ichlas, Ketua PFI Padang Arif Pribadi dan
Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi menyatakan,
sejumlah jurnalis yang sedang meliput di Masjid Raya Sumatera Barat pada Sabtu (5/8/2023) mengalami kekerasan, intimidasi dan penghalangan oleh personil kepolisian.

Saat itu, sedang terjadi kerusuhan dalam proses pemulangan masyarakat Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, yang bertahan di lokasi, setelah menggelar demonstrasi sejak 31 Juli hingga 4 Agustus 2023 di Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Dari data yang didapatkan AJI Padang, sedikitnya 4 orang jurnalis yang menjadi korban. Jurnalis Tribunnews Nandito Putra, dipiting oleh polisi berpakaian bebas saat sedang merekam kondisi sambil live streaming untuk medianya. Ia sebelumnya juga dilarang mengambil gambar dan ponselnya juga berupaya direnggut.

Dalam siaran pers itu, Nandito menjelaskan, sekitar jam 15.30 WIB, dirinya sedang melakukan siaran langsung di Facebook Tribunpadang.com dan merekam situasi pemulangan warag Jorong Pigogah Pati Bubur di pelataran Masjid Raya Sumbar.

Mulanya kegiatan siaran langsung berjalan lancar tanpa ada gangguan. Setelah dua menit merekam kondisi warga, dirinya mengarahkan kamera ke arah aparat polisi yang sedang menarik-narik seorang perempuan.

“Saya mengikuti kerumunan itu hingga jarak lebih kurang tiga meter. Namun tiba-tiba saat saya merekam, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan menarik saya. handphone saya sempat diambil paksa. Lalu aparat tersebut menanyakan apa tujuan saya dan saya menjelaskan kalau saya sedang liputan,” katanya.

Dito baru dilepaskan setelah dua orang jurnalis menyampaikan protes kepada para polisi, karena rekan mereka diamankan. Namun saat upaya itu, petugas juga mengangkat kerah baju Fachri Hamzah Jurnalis Tempo dan melontarkan ancaman.

Selain Fachri, Aidil Ichlas Ketua AJI Padang juga mendapatkan ancaman dari petugas yang sama saat berupaya melepaskan Nandito. Beberapa menit kemudian, sejumlah perwira dari Polresta Padang menengahi dan meminta maaf kepada Nandito, Fachri dan Aidil atas peristiwa tersebut.

Tidak hanya itu, intimidasi juga dialami oleh Dasril Jurnalis Padang TV. Saat itu, Dasril sedang mengambil gambar penangkapan salah satu pendamping dari LBH Padang.

Tiba-tiba ada salah satu pihak dari kepolisian menghalangi kamera Dasril untuk merekam. “Sudah-sudah jangan direkam lagi,” kata salah seorang polisi kepada Dasril. Mendapatkan perlakuan tersebut, Dasril tetap melanjutkan.

Selain itu, Zulia Yandani (Lia), seorang jurnalis perempuan dari Classy FM juga mengalami kekerasan dalam kerusuhan itu. Lia saat itu baru selesai sholat dan mendengar kericuhan di lantai I Masjid Raya Sumbar.
Karena melihat situasi memanas, ia lalu merekam peristiwa itu namun didatangi oleh sejumlah polisi, yang kemudian mengambil ponsel nya.

“Saya sudah menerangkan kalau saya wartawan, tetapi mereka tetap menarik saya dan mengangkat kedua kaki saya. Saya hendak dibawa ke mobil,” katanya.

Atas peristiwa itu AJI Padang, PFI Padang dan IJTI Sumbar berpandangan, bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian telah melanggar kebebasan pers. Padahal, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers telah tegas mengatur tentang kerja-kerja jurnalistik.

Selain itu, tindakan intimidasi tersebut juga telah melanggar Pasal 18 Ayat 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Pasal, Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.

Berdasar fakta-fakta itu, ketiga organisasi menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan oleh pihak kepolisian terhadap jurnalis yang sedang bertugas di Masjid Raya Sumbar.
2. Mendesak Kapolda Sumbar meminta maaf atas peristiwa intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh sejumlah jurnalis di Masjid Raya Sumbar.
3. Meminta Kapolda Sumbar untuk memproses anggotanya yang melakukan intimidasi dan kekerasan kepada jurnalis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meminta Kapolda Sumbar memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani aksi, tetap mengedepankan profesionalisme, persuasif dan menghormati kebebasan pers.
5. Mengapresiasi tindakan sejumlah perwira polisi dari Polresta Padang yang mencegah berlanjutnya kekerasan kepada tiga jurnalis dan langsung meminta maaf pada kesempatan itu.
6. Mengimbau jurnalis untuk tetap mematuhi kode etik jurnalistik. (*/SS)

The post 3 Organisasi Kecam Kekerasan pada Jurnalis Saat Pemulangan Paksa Warga Air Bangis appeared first on Langgam.id.

Dari 16 anggota AJI Padang yang ikut ujian kali ini, sebanyak 12 orang difasilitasi Dewan Pers sedangkan empat lainnya dibiayai mandiri AJI Indonesia bersama AJI Padang.

Mereka yang lulus adalah Ketua AJI Padang Aidil Ichlas (Interes.id) pada jenjang utama dan Patrisius Sanene (mentawaikita.com) pada jenjang madya. Selain itu, yang lulus pada jenjang muda adalah Novia Harlina (liputan6.com), Fachri Hamzah (Tempo), Sonya Yulistan Andomo (CNNIndonesia.com), Rahma Dhoni (caritau.com) dan Rahmat Irfan Denas (freelancer).

Kemudian, masih pada jenjang muda, tujuh jurnalis tribunnews (Tribun Padang), yakni Rahmadi, Muhammad Fuadi Zikri, Nandito Putra, Rizka Desri Yusfita, Rahmat Panji, Rima Kurniati dan Rezi Azwar. Juga dua jurnalis langgam.id yakni Mukhtar Syafi’i dan M. Afdal Afrianto.

Para jurnalis tersebut diuji oleh lima penguji UKJ AJI, yakni Hasudungan Sirait, Budisantoso Budiman dan Hendra Makmur yang hadir secara langsung serta Dwidjo U Maksum (Kediri) dan Wahyuni Utami (Pekanbaru) yang menguji secara daring. Selain itu, Dian Yuliastuti, anggota Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi AJI Indonesia hadir mewakili pengurus nasional didampingi staf AJI Nova Wardiani.

Para peserta yang telah lulus UKJ tersebut, menambah jumlah anggota AJI Padang yang telah lulus UKJ. Sebelum ini, puluhan anggota AJI Padang telah lulus UKJ pada jenjang utama, madya dan muda.

Ketua AJI Padang Aidil Ichlas mengatakan, mengikuti UKJ adalah hak anggota dalam aturan organisasi AJI. Sehingga selain yang bisa difasilitasi Dewan Pers, sisanya dibiayai oleh AJI agar semua peserta tak harus membayar untuk mengikuti UKJ.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Pers dan AJI Indonesia atas fasilitasi tersebut,” katanya, saat penutupan acara, Sabtu (20/5/2023) malam.

Ketua Badan Penguji UKJ AJI Hasudungan Sirait mengapresiasi semangat para peserta selama dua hari sejak pagi hingga malam mengikuti semua materi ujian. Pendiri AJI tersebut berpesan, agar para jurnalis terus meningkatkan kapasitas dan selalu mematuhi kode etik jurnalistik.

Selama dua hari, peserta UKJ mengikuti ujian sejak dari teori komunikasi, teori jurnalistik, bahasa jurnalistik, sejarah pers, hukum pers, kode etik jurnalistik hingga praktek wawancara, perencanaan dan pelaksanaan liputan ke lapangan, membuat berita, menyunting hingga jadi karya jurnalistik yang dipublikasikan di media.

Selain memfasilitasi 12 anggota AJI Padang, Dewan Pers dalam Program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau UKJ di Padang juga memfasilitasi ujian 24 anggota IJTI Sumbar yang diuji oleh para jurnalis senior organisasi wartawan televisi ini.

Pada hari pertama ujian, para anggota IJTI dan AJI berbagi ruangan yang sama. Sementara, pada hari kedua, ujian para anggota kedua organisasi konstituen Dewan Pers ini berlangsung di ruangan berbeda.

Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya hadir di Padang untuk membuka dan menutup secara resmi ujian tersebut. Menurutnya, selain IJTI dan AJI yang kali ini dapat giliran di Sumbar, Dewan Pers sebelumnya sudah berulangkali di berbagai daerah memfasilitasi UKW untuk wartawan Indonesia yang digelar AJI, IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) serta sejumlah lembaga penguji lainnya. (HM)

The post 16 Anggota AJI Padang Lulus Uji Kompetensi, Ujian Bersamaan dengan IJTI appeared first on Langgam.id.

Empat ketua yang hadir dalam rapat di kantor PWI Sumbar tersebut adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar Basril Basyar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang Aidil Ichlas, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar Defri Mulyadi dan Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Padang Arif Pribadi.

Usul tersebut mengemuka dalam diskusi, karena tanggal 10 Mei 2023 dinilai sebagai tonggak penting bagi perjalanan pers di Sumbar.

Pada tanggal tersebut, hampir 200 jurnalis berunjuk rasa di depan gubernur Sumbar memprotes pengusiran sejumlah wartawan oleh pegawai Pemprov Sumbar yang sedang meliput acara pelantikan wakil wali kota di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.

Pengusiran tersebut belum pernah terjadi selama wartawan meliput di kantor gubernur Sumbar selama puluhan tahun, sejak gubernur pertama Sumbar Kaharuddin Datuak Rangkayo Basa. Aksi unjuk rasa wartawan ke kantor gubernur Sumbar juga adalah yang pertama yang kemudian dilanjutkan pelaporan ke Polda Sumbar. Solidaritas mayoritas media di Sumbar memboikot pemberitaan pemprov selama beberapa hari juga pertama kali terjadi.

Karena itu, rapat KWAK mengapungkan usul kepada masyarakat pers Sumbar untuk menjadikan 10 Mei sebagai Hari Solidaritas Pers Sumatra Barat.

Masyarakat pers Sumbar, setidaknya terdiri dari para jurnalis yang bergabung di organisasi wartawan maupun tidak, serta ratusan perusahaan pers yang tergabung dalam berbagai organisasi perusahaan media.

Di Sumbar setidaknya terdapat empat pengurus cabang dari tujuh organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers. Empat organisasi itu adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Selain soal itu, rapat KWAK juga menyatakan tetap mengawal kasus penghalang-halangan jurnalis yang sudah dilaporkan ke Polda Sumbar. Selanjutnya, terkait permintaan bertemu dengan wartawan dari kalangan pemprov, KWAK mengajukan sejumlah syarat. Antara lain, permintaan maaf dari gubernur kepada masyarakat pers untuk sejumlah kejadian yang memperburuk hubungan pemprov dengan pers serta sejumlah syarat lainnya. (*/SS)

The post 10 Mei Diusulkan Jadi Hari Solidaritas Pers Sumbar appeared first on Langgam.id.