“De omnibus dubitandum” Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan politik tertentu merembes ke saluran-saluran yang semestinya bersih dari diksi itu, seperti perguruan tinggi (kampus) baik Islam atau umum dan juga lembaga vertikal lainnya. Perguruan tinggi, saat ini tidak lagi menjadi ruang steril dari anasir-anasir politik. Sudah mulai ter(di)cemari oleh kepentingan politik. Situasi politik semacam itu dimulai ketika segala keputusan penting internal seperti pemilihan rektor ditentukan di tingkat pusat (sentralistik). Otonomi kampus tinggal menjadi angan-angan saja ketika kepentingan dan hajatnya ditentukan secara absolut oleh menteri khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Senat di level PTKIN hanya menjadi stempel tanpa bisa … Lanjutkan membaca Para “Mualaf” dan Krisis “Ontologi” Nahdatul Ulama Sumbar?