Namun dalam dinamika persidangan, muncul fakta-fakta yang tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi dakwaan, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait validitas konstruksi hukum yang dibangun.

Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi mengenai kegiatan dan kinerja, termasuk penggunaan dana publik. Dalam konteks proyek video profil desa, seharusnya seluruh proses—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga hasil pekerjaan—terbuka dan dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Lebih lanjut, pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi mengenai rencana kerja dan anggaran, sementara huruf b mengatur kewajiban menyediakan laporan keuangan. 

Jika merujuk pada fakta persidangan, sejumlah kepala desa sebagai pengguna jasa justru menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan hasilnya diterima dengan baik. Fakta ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa secara empiris tidak terdapat keberatan dari pihak pengguna layanan. 

Dalam kerangka teori transparansi yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi, keterbukaan informasi merupakan instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memastikan adanya kontrol publik terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran. 

Dengan kata lain, ketika proses dan hasil pekerjaan dapat diuji secara terbuka, maka klaim adanya kerugian negara seharusnya dapat diverifikasi secara objektif, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau interpretasi sepihak.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering terjadi kecenderungan menarik persoalan administratif atau kontraktual ke dalam ranah pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam kasus Amsal Sitepu, di mana dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak justru dikonstruksikan sebagai tindak pidana. 

Padahal, dalam teori hukum pidana dikenal prinsip ultimum remedium, yakni hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah instrumen hukum lain tidak efektif. Selain itu, konsep mens rea atau niat jahat menjadi unsur penting dalam pembuktian tindak pidana. Jika tidak terdapat niat jahat dan pekerjaan telah dilaksanakan serta diterima, maka pemidanaan menjadi problematik secara substantif.

Indikasi kekeliruan penegakan hukum oleh APH dalam kasus ini semakin terlihat dari adanya disharmoni antara keterangan saksi di persidangan dengan konstruksi dakwaan. Ketika saksi fakta menyatakan tidak ada kerugian dan pekerjaan telah selesai, namun penuntut umum tetap bersikeras pada adanya kerugian negara, maka muncul potensi terjadinya miscarriage of justice.

Dalam konsep due process of law, setiap proses hukum harus menjamin keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Artinya, hukum tidak boleh dipaksakan berjalan jika bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Kasus ini bukanlah fenomena tunggal. Dalam sejumlah perkara lain di Indonesia, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, banyak terdakwa yang akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti adanya kerugian negara secara nyata. 

Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan overcriminalization atau kriminalisasi berlebihan terhadap kebijakan atau tindakan administratif. Dalam perspektif good governance, kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi antara prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Lebih jauh, Pasal 3 UU KIP menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara mengetahui proses pengambilan kebijakan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Jika prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka potensi kesalahan dalam penegakan hukum dapat diminimalisir karena setiap klaim, termasuk dugaan kerugian negara, dapat diuji secara terbuka oleh publik. 

Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum.

Dalam kerangka teori moralitas batin hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, hukum yang baik harus memenuhi prinsip konsistensi, kejelasan, dan tidak bertentangan dengan fakta sosial. Ketika penegakan hukum mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak didukung oleh transparansi informasi yang memadai, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Oleh karena itu, kasus Amsal Christy Sitepu seharusnya menjadi refleksi penting bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia. Penguatan keterbukaan informasi publik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam memahami batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. 

Tanpa itu, hukum berpotensi menjadi alat yang justru menciptakan ketidakadilan. Transparansi bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi fondasi utama untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Musfi Yendra adalah Komisioner Komisi Informasi Sumbar

The post Membaca Kasus Hukum Amsal Christy Sitepu dari Kacamata Keterbukaan Informasi Publik appeared first on Langgam.id.

GFS mengukur human flourishing—kesejahteraan yang mencakup kesehatan, makna hidup, relasi sosial, karakter moral, dan kondisi ekonomi. Namun, ketika dimensi ekonomi itu kita tarik ke realitas Indonesia, gambarnya tidak sesederhana yang ditampilkan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) masih menunjukkan jutaan rakyat hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ekonomi tetap nyata, dengan rasio Gini yang belum bergerak signifikan menuju pemerataan. Di banyak daerah, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak masih menjadi perjuangan. Maka, di mana tepatnya kebahagiaan itu bersemayam?

Di sinilah kita harus jujur: ada kemungkinan bahwa kebahagiaan yang kita banggakan adalah kebahagiaan yang “ditahan”—lahir dari daya tahan, bukan dari kesejahteraan. Kita adalah bangsa yang pandai bersyukur, tetapi jangan sampai syukur itu berubah menjadi pembenaran atas ketimpangan.
Islam tidak pernah mengajarkan kebahagiaan yang menutup mata terhadap ketidakadilan. Al-Qur’an memang menegaskan: “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (QS. Ar-Ra’d: 28). Tetapi ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit, seolah-olah ketenteraman batin cukup tanpa perubahan sosial.

Justru, Al-Qur’an dengan tegas mengingatkan: “Dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19). Ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan perintah sosial. Artinya, kebahagiaan tidak sah jika berdiri di atas penderitaan orang lain.

Rasulullah ﷺ pun menolak pemahaman kebahagiaan yang sempit. “Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa” (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, Nabi yang sama juga membangun sistem zakat, melindungi fakir miskin, dan menegakkan keadilan ekonomi. Kekayaan jiwa bukan alasan untuk membiarkan kemiskinan struktural.

Di sinilah kritik harus diarahkan secara jernih: apakah negara telah sungguh-sungguh menjadikan kesejahteraan sebagai prioritas? Ataukah kebahagiaan rakyat hanya menjadi narasi yang nyaman didengar, tetapi tidak cukup kuat untuk menggerakkan kebijakan?

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan atas hasil ini. Pernyataan itu penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memastikan bahwa kebahagiaan tidak berhenti sebagai statistik global, melainkan terwujud dalam kehidupan yang nyata: pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata, dan akses kesehatan yang adil.

Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme “bahagia dalam kesederhanaan” jika di baliknya terdapat ketimpangan yang dibiarkan. Kesederhanaan adalah nilai, tetapi kemiskinan bukanlah ideal. Islam memuliakan orang yang sabar, tetapi juga mewajibkan umat untuk menghapus sebab-sebab penderitaan.

Konsep qana’ah pun sering disalahpahami. Ia bukan ajakan untuk menerima ketidakadilan, melainkan kekuatan untuk tidak dikuasai oleh keserakahan. Dalam saat yang sama, Islam menuntut perjuangan aktif untuk menghadirkan keadilan sosial.

Jika masyarakat Indonesia tetap menunjukkan kebahagiaan, itu adalah bukti kekuatan iman dan solidaritas sosial. Namun, kekuatan ini tidak boleh dieksploitasi menjadi alasan untuk menunda perubahan. Ketahanan sosial bukanlah substitusi bagi keadilan struktural.

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang berat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini adalah peringatan keras bahwa kebijakan publik bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Maka, kebahagiaan yang sejati bukanlah kebahagiaan yang membuat kita terlena, tetapi kebahagiaan yang membangkitkan kesadaran. Kesadaran bahwa iman harus melahirkan keadilan, dan syukur harus mendorong perubahan.

Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan: menjadikan kebahagiaan sebagai selimut yang menutupi ketimpangan, atau sebagai cermin yang mendorong perbaikan. Islam jelas berpihak pada yang kedua.

Dan hanya dengan jalan itulah, kebahagiaan akan menemukan maknanya yang utuh—bukan sekadar rasa di dalam hati, tetapi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hingga kelak, kita tidak hanya disebut sebagai bangsa yang bahagia, tetapi juga bangsa yang adil di hadapan manusia dan diridhai di sisi-Nya: “Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai” (QS. Al-Fajr: 27–28). *

*Penulis: Shofwan Karim (Penulis Esai, Pengamat dan Pembelajar Pascasarjana UM Sumbar; Ketua PWM 2015-2022, 2000-2005; Wk Ketua MLH PP Muhammadiyah 2022-2027).

The post Bahagia, Menahan Luka di dalam Diam appeared first on Langgam.id.

Data menunjukkan bahwa program Pulang Basamo 2026 melibatkan sekitar 250 unit bus yang mengangkut sekitar 12.000 pemudik, sementara pada gelombang tertentu juga diberangkatkan sekitar 6.000 pemudik menggunakan 150 bus menuju Sumatera Barat. Program ini jelas membawa dampak sosial yang positif, terutama dalam membantu perantau yang kesulitan biaya transportasi.

Namun demikian, di balik apresiasi tersebut, muncul pertanyaan strategis yang layak dikritisi: mengapa program sebesar ini tidak secara tegas memprioritaskan penggunaan bus milik anak nagari Minang yang jumlahnya sangat banyak?

Sumatera Barat memiliki banyak perusahaan otobus milik pengusaha Minang, bahkan beberapa di antaranya sudah beroperasi sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah transportasi nasional, seperti perusahaan bus yang berbasis di Sumatera Barat dan berkembang hingga lintas provinsi. Dengan skala Pulang Basamo yang melibatkan ratusan armada, seharusnya momentum ini bisa menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor transportasi milik anak nagari.

Jika bus yang digunakan berasal dari luar komunitas Minang, maka dana yang dikeluarkan dalam jumlah besar tidak berputar dalam ekosistem ekonomi Minangkabau. Uang yang seharusnya memperkuat usaha pengusaha Minang justru mengalir keluar daerah. Padahal, salah satu tujuan program ini disebut-sebut juga untuk mendorong ekonomi Sumatera Barat, yang pertumbuhannya masih relatif rendah dibanding daerah lain.

Sebaliknya, apabila bus milik pengusaha Minang diprioritaskan, manfaatnya sangat luas. Pertama, terjadi perputaran ekonomi internal. Dana penyewaan armada kembali kepada pengusaha Minang, yang kemudian digunakan untuk membayar kru, perawatan kendaraan, serta operasional lainnya yang melibatkan masyarakat Minang.

Kedua, penggunaan bus anak nagari akan memperkuat sektor transportasi Minang. Kontrak besar dari program Pulang Basamo dapat membantu perusahaan bus lokal memperbarui armada, meningkatkan kualitas layanan, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sumatera Barat.

Ketiga, dampaknya langsung ke daerah. Pajak kendaraan, operasional perusahaan, hingga kegiatan logistik akan banyak terkait dengan Sumatera Barat. Ini menciptakan efek berantai yang mampu menggerakkan ekonomi nagari secara nyata.

Selain itu, biaya besar dalam program Pulang Basamo seharusnya tidak hanya habis untuk transportasi. Sebagian dana dapat diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi nagari, seperti penguatan UMKM, bantuan modal usaha pemuda, atau pengembangan wisata daerah. Dengan demikian, Pulang Basamo tidak hanya menjadi perjalanan pulang kampung, tetapi juga menjadi investasi ekonomi bagi Sumatera Barat.

Program Pulang Basamo adalah langkah baik dan patut diapresiasi. Namun, akan lebih berdampak jika program ini tidak hanya berorientasi pada jumlah pemudik, tetapi juga pada penguatan ekonomi anak nagari. Menggunakan bus milik pengusaha Minang bukan sekadar pilihan teknis, tetapi strategi membangun kemandirian ekonomi Minangkabau.

Pulang kampung seharusnya tidak hanya membawa rindu, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi kampung halaman. Jika dikelola secara strategis, Pulang Basamo dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi diaspora Minangkabau yang berkelanjutan.

-Dr. H. Ahmad Fathoni, Lc., MA.
Sekretaris Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia

The post Pulang Basamo IKM: Momentum Silaturrahmi atau Peluang Ekonomi yang Terlewat? appeared first on Langgam.id.

Market Religion, Religious Entertainment, dan Religious Spectacle

Di banyak tempat, semarak Ramadan tampak lebih mengemuka sisi ritual rutin tahunan penuh seremonialnya, ketimbang momentum untuk meng-upgrade spiritual menjadi lebih baik. Pergeseran dari religiusitas substantif ke religiusitas simbolik dengan kasat mata bisa dilihat dari data empiris hampir sepanjang bulan puasa. Lonjakan konsumsi rumah tangga justru terjadi dibanding bulan-bulan biasa, sejak dari makanan dan minuman, hingga kebutuhan komoditas menjelang lebaran seperti busana baru, parcel, dan dekorasi rumah. Ramadan tampak berubah menjadi ajang festival konsumsi musiman, sehingga religiusitas pun berbaur dengan market religion. Agama beroperasi dalam logika pasar, akibatnya ritual dan simbol menjadi komoditas layaknya dalam sistem ekonomi. Komodifikasi pun menjadikan agama masuk dalam industri budaya religius yang nyaris kehilangan makna. Padahal, secara normatif puasa justru dimaksudkan sebagai training menahan diri dari gejolak nafsu sekaligus membangun pola hidup sederhana.

Begitu pula gejala komersialisasi agama berlangsung massif di dunia industri entertainment, seperti televisi. Tidak hanya promosi produk bertema religi, tetapi juga program yang tampaknya lebih mengutamakan nilai jual, rating dan iklan. Sehingga, seringkali tayangan keagamaan diproduksi dengan logika industri media tanpa menimbang dampak kehilangan substansinya. Format religious entertainment memaksa faktor popularitas seperti “ustadz seleb” lebih diprioritaskan sebagai nara sumber bintang tamu meski miskin otoritas. Sinetron religi, reality show, dakwah komedi, dan sejenisnya, cenderung lebih kental nuansa hiburan dan minim edukasi religius spiritual. Meski secara sosial memiliki dampak positif seperti jangkauan audiens dakwah yang makin luas dan agama tetap hadir di ruang publik, namun dampak negatifnya amat signifikan. Agama bisa berpotensi sebagai hiburan semata, hingga munculnya religiusitas simbolik yang nihil transformasi etis.

Fenomena demikian bisa dibaca kritis dari perspektif “masyarakat spektakel”, meminjam istilah Guy Debord dalam karyanya The Society of the Spectacle (2002), terjemahan dari La société du spectacle (1967). Menurut Debord, masyarakat modern semakin hidup dalam dunia citra dan representasi. Realitas tidak lagi hanya dijalani, tetapi juga dipertontonkan di ruang publik, termasuk agama. Religious spectacle terjadi ketika simbol dan ekspresi agama menjadi bagian dari budaya pertunjukan. Kesalehan tidak hanya dirasakan personal, tetapi juga ditampilkan sebagai citra publik. Meski Ramadan memiliki dimensi sosial seperti mempererat solidaritas dan memperkuat komunitas, tetapi perspektif “masyarakat spektakel” mengingatkan bahwa dominasi simbol berisiko serius. Agama bisa lebih dipentingkan pada penampakan luar dibanding transformasi moral. Perhatian utama pada “apa yang terlihat”, semisal busana dan aksesoris religius, ungkapan kesalehan di medsos sosial, atau festival keagamaan besar dan meriah. Sementara dimensi batiniah seperti kejujuran, empati, dan integritas moral nyaris hilang.

Revitalisasi Karakteristik Takwa

Meski dari perspektif sosiologi agama, religious spectacle sulit dihindari dalam masyarakat modern lantaran ruang publik sangat dipengaruhi media, pasar, dan budaya visual, namun fenomena ini dapat dikendalikan agar makna spiritualitas agama tidak tercerabut dari simbol. Upaya mendasar adalah reorientasi ibadah untuk transformasi moral. Sejatinya Islam berprinsip ibadah bukan sekadar ritual, tetapi bertujuan membentuk karakter. Puasa sendiri diarahkan pada lahirnya takwa, berarti penekanannya justru pada latihan pengendalian diri dan perbaikan akhlak, sehingga agama bertransformasi menjadi etika. Mengutip nasehat popular Imam al-Ghazali, bahwa ibadah tanpa perubahan moral hanya menjadi ritual kosong.

Dari aspek tasawuf, revitalisasi etika spiritual yang menekankan keikhlasan sangat urgen dilakukan untuk mengembalikan makna sejati ibadah yang pada “masyarakat spektakel” telah digeser perilaku riya. Jalauddin Ar-Rumi menekankan bahwa spiritualitas hakiki tidak terletak pada tampilan luar, tetapi pada kedalaman batin. Selain itu, penguatan dimensi etika sosial agama juga sangat penting. Tidak saja kejujuran, kepedulian sosial, keadilan, tetapi juga solidaritas kaum lemah harus selalu ditumbuhkembangkan secara permanen pasca Ramadan.

Tak kalah pentingnya adalah pendidikan agama yang reflektif, bukan sekedar seremonial formal belaka. Dalam konteks bulan puasa, Pesantren Ramadan mesti diarahkan pada pemahaman makna ibadah, refleksi etis dari ajaran agama, serta kesadaran kritis terhadap budaya konsumerisme religius, market religion, dan religion entertainment.

Pada akhirnya pemahaman agama yang dangkal, formalistik ritualistik semata, akan tergantikan oleh pemahaman substantif yang membentuk karakteristik takwa. Semua ini akan menumbuhkan spiritualitas autentik, yakni ketika agama menjadi refleksi diri, ibadah dijalani dengan kesadaran batin, dan ritual menjadi wahana character building. Dengan begitu agama tidak terdegradasi menjadi industri simbol religius, dakwah sebagai hiburan, dan religiusitas hanya sebatas branding sosial. Wallahu a’lam!

*Penulis: Faisal Zaini Dahlan (Dosen UIN IB Padang)

The post Ramadan Transformatif, Dari Ritualistik ke Karakteristik appeared first on Langgam.id.

Cerita itu segera menyulut diskusi luas. Banyak orang Minangkabau merasa tersentak. Tawaran gelar tersebut membuka satu sisi yang selama ini jarang muncul ke ruang publik. Peristiwa ini juga memancing satu pertanyaan yang lebih besar. Apa sebenarnya makna gelar datuk pada masa kini?

Djamari Chaniago menyampaikan satu penegasan yang terasa sederhana. Ia memang orang Minang tapi menyatakan diri, tidak memerlukan gelar datuk untuk mengukuhkan identitas tersebut. Ia memakai nama suku Chaniago sejak masa taruna Akabri pada tahun 1971. Nama itu berasal dari garis ibunya. Bagi dirinya, identitas Minangkabau telah melekat melalui garis suku. Kita menyebutnya, sistem matrilineal. Suku adalah penanda utama identitas, yang menghubungkan seseorang dengan kaum, rumah gadang, dan jaringan kekerabatan. Tentu saja, Djamari bisa mendapatkan gelar adat dari kaumnya jika ia mau. Diskursus ini dapat dibaca salah satunya dalam Jeffri Hadler, Sengketa Tiada Putus (2008). 

Diskursus soal gala adat, apalagi menjelang kontestasi politik, acap muncul. Terutama untuk para kandidat yang punya selera untuk ikut tampil dikancah politik. Jangankan putra minang, tokoh nasional yang mau, bisa diberikan gala adat sangsako. Sebagai penghargaan dan penanda diterima di Minangkabau.   Pertanyaan yang terus menggelitik, mengapa tawaran gelar datang ketika seseorang telah mencapai jabatan tinggi negara? Pertanyaan ini segera memancing refleksi publik. Banyak orang membaca hubungan antara gelar adat dan simbol kekuasaan. Jabatan politik sering memberi kesempatan mendapatkan kehormatan adat yang datang tiba-tiba.

Refleksi ini membawa kita kembali pada makna asli gelar datuk dalam adat Minangkabau. Gelar adat adalah bagian dari institusi kepemimpinan kaum. Gelar didapatkan dari hasil mufakat di kaum masing-masing. Para ninik mamak berkumpul. Mereka menimbang kelayakan seseorang. Mereka mempertimbangkan integritas, kedewasaan, serta kemampuan memimpin kaum. Proses itu nantinya berujung dengan peristiwa batagak penghulu atau malewakan gala. Prosesi ini memuat simbol yang kuat. Seekor kerbau disembelih, masyarakat nagari berkumpul. Para ninik mamak memberikan restu adat. Prosesi ini menandai lahirnya seorang pemimpin kaum.

Seorang datuk memikul tanggung jawab besar, memimpin keluarga besar, menjaga harta pusaka dan menyelesaikan konflik di dalam kaum. Tugasnya membimbing anak kemenakan, merujuk pepatah kaluk paku kacang balimbiang, anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan.

Tanggung jawab itu menegaskan satu hal penting. Gelar datuk yang diberikan kaum merupakan simbol kehormatan dan tanggung jawaba. Gelar ini menuntut kehadiran sosial yang nyata. Seorang penghulu harus hidup dekat dengan kaumnya, hadir dalam setiap persoalan keluarga. Seterusnya, menjadi ninik mamak, punggawa adat di dalam nagari. 

Sakali aia gadang, sakali tapian barubah. Dunia bergerak maju. Politik kekuasaan dari negara memberi tempat dan kesempatan atas nama demokrasi, kepada seseorang untuk dipilih menjadi kepala daerah atau menjadi anggota legislatif. Salah satu dampaknya, gelar datuk menjadi salah satu pendekatan politik. Kenyataannya, setiap kontestasi, di berbagai tingkat, tokoh yang tampil umumnya bergelar datuk. SEmacam kebanggan dari kaum, juga semacam pendekatan politik terhadap kaum adat. 

Begitulah, akhirnya pejabat negara, pengusaha besar, atau figur publik menerima gelar adat dari berbagai nagari. Kadang bukan karena garis ibu yang mengharuskan, ada juga yang harus dipaksakan kaum itu memberikan gala sangsako. Gelar yang didapatkan atas penghormatan kepada seseorang, sebagaimana sederetan nama beken Indonesia mendapatkannya. Sekadar contoh, Hj. DP Megawati S. Soekarnoputri Puti Reno Nilam, H. Dr. Soesilo B. Yudhoyono Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak Sari Alam, Hj. Kristiani Herrawati Puti Ambun Suri, H. Andi Amran Sulaiman Tuanku Besar Palinduang Bumi, H. Gatot Kustyadi Tuanku Besar Pendekar Raja, H. Dwi Soecipto Tuanku Besar Tumenggung Diraja, Jendral (Purn) H. Syamsul Maarif Yang Dipertuan Raja Maulana Pagar Alam, Hj. Sultan Hamengkubuwono X  Yang Dipatuan Maharajo Sati dan Hj. GKRH  Puan Gadih Reno Indaswari

Gelar yang mereka sandang, bukanlah atas dasar garis keturunan, atau gelar Sako dalam kaum, tetapi gelar sangsako atau gelar kehormatan yang diberikan suatu kaum atau lebih setelah mempertimbangkan adat oleh ninik mamak. Pendukung praktik ini menyebutnya sebagai bentuk penghormatan budaya. Mereka melihat gelar tersebut sebagai jembatan silaturahmi antara tokoh nasional dan masyarakat daerah. Namun sebagian kalangan adat memandang fenomena ini secara berbeda. Mereka melihat perubahan makna gelar adat yang cukup serius. Perubahan ini dikenal dalam diskursus adat sebagai praktik manjojokan gala. Istilah ini merujuk pada upaya menawarkan gelar kepada seseorang yang berada di luar struktur kaum. Praktik ini menciptakan dilema yang tidak sederhana. Gelar adat bergerak dari ruang sosial kaum menuju ruang simbolik kekuasaan.

Perubahan makna ini membawa konsekuensi yang luas. Gelar datuk bisa kehilangan hubungan langsung dengan kaum yang ia pimpin. Seorang tokoh nasional yang tinggal jauh dari nagari tentu sulit menjalankan fungsi sosial seorang penghulu. Tidak mungkin hadir dalam setiap persoalan keluarga, tidak mungkin menyelesaikan konflik adat secara langsung.

Di sinilah muncul polemik tentang marwah penghulu muncul. Marwah berarti kehormatan moral yang melekat pada seorang pemimpin adat. Seorang datuk harus menjadi teladan bagi masyarakat, memimpin dengan integritas, menjaga nama baik kaum. Djamari Chaniago menyinggung satu kasus yang cukup mengusik. Menyebut seorang jenderal yang pernah menerima gelar adat namun kemudian terjerat kasus narkoba. Pernyataan ini menciptakan satu refleksi lagi yang sangat serius. Ketika seorang pemegang gelar adat terlibat dalam kasus kriminal, marwah adat ikut tercoreng. Peristiwa ini menunjukkan, gelar adat memerlukan seleksi moral yang sangat ketat. Gelar adat, boleh jatuh kepada figur yang kehilangan integritas. Tanpa standar moral yang kuat, simbol adat akan kehilangan legitimasi sosial.

Polemik yang muncul setelah pernyataan Djamari Chaniago menunjukkan dinamika baru. Sebagian tokoh adat merasa keberatan dengan kritik tersebut. Mereka menilai pernyataan itu terlalu luas. Namun perdebatan ini justru membuka ruang refleksi yang penting bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat kini kembali bertanya tentang masa depan adat. Mereka menimbang kembali hubungan antara adat dan kekuasaan. Mereka juga menilai kembali fungsi gelar penghulu dalam kehidupan modern.

Refleksi ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana namun mendalam. Gelar Datuk akan tetap memiliki marwah jika masyarakat menjaga prosesnya secara ketat. Musyawarah kaum harus tetap menjadi fondasi utama. Legitimasi nagari harus tetap berdiri sebagai otoritas adat. Kesadaran kolektif masyarakat Minangkabau menjadi kunci utama. Ketika masyarakat menjaga nilai adat dengan penuh tanggung jawab, gelar penghulu akan tetap berdiri sebagai simbol kepemimpinan yang bermartabat. Namun di saat kepentingan pragmatis masuk ke ruang adat, marwah penghulu akan terus berada di ujung pertaruhan. Semoga tidak begitu. Salam.

WENDRA YUNALDI adalah Penulis Buku Nagari dan Negara/Dosen UM Sumbar

The post Gala Adat dan Pertaruhan Marwah appeared first on Langgam.id.

Harapan publik tidak selalu terpenuhi. Tidak jarang ekonom fasih bicara angka, tetapi gagal membaca kenyataan sosial. Mereka lancar menjelaskan pertumbuhan, inflasi, investasi, dan efisiensi, tetapi tidak cukup peka terhadap hidup rakyat yang tertekan oleh harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang rapuh, dan daya beli yang melemah. Sosok seperti ini layak disebut ekonom aneh.

Ia aneh bukan karena berbeda pendapat. Perbedaan pandangan justru menyehatkan ilmu ekonomi. Ia aneh karena memutus hubungan antara angka dan manusia. Baginya, ekonomi seolah hanya urusan tabel, model, dan proyeksi. Padahal setiap kebijakan ekonomi selalu menyentuh hidup orang banyak. Kenaikan harga pangan bukan sekadar inflasi. Itu soal dapur keluarga. Suku bunga tinggi bukan sekadar instrumen moneter. Itu soal pelaku usaha kecil yang menunda ekspansi. Pemotongan belanja publik bukan sekadar disiplin fiskal. Itu bisa berarti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang makin jauh dari rakyat.

Ekonom aneh juga gemar bersembunyi di balik bahasa teknokratis. Ia menyebut kebijakan tertentu rasional, modern, dan perlu, seolah tak ada pilihan lain. Padahal setiap kebijakan selalu membawa beban dan manfaat yang tidak terbagi merata. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dikorbankan. Ada kelompok yang mendapat insentif, ada kelompok yang diminta bersabar. Ketika seorang ekonom menutup pertanyaan itu dengan jargon objektivitas, ia tidak sedang netral. Ia sedang menyamarkan keberpihakan.

Di titik itu, ekonom aneh berubah menjadi perapi ketidakadilan. Ia bisa mengubah pengurangan perlindungan sosial menjadi reformasi. Ia bisa mengubah tekanan hidup kelas menengah menjadi penyesuaian sementara. Ia bisa mengubah fasilitas bagi kelompok besar menjadi strategi investasi. Semua terdengar rapi, ilmiah, dan meyakinkan. Padahal sering kali yang terjadi hanya pembenaran atas kebijakan yang berat sebelah.

Masalah ini makin serius karena ruang publik sering memberi panggung lebih besar kepada ekonom yang aman bagi kekuasaan. Kritik yang tajam dianggap mengganggu stabilitas. Pertanyaan yang jujur dinilai tidak konstruktif. Media pun kerap memilih ekonom yang piawai mengubah persoalan rumit menjadi kutipan singkat. Akibatnya, publik dibanjiri analisis yang terdengar canggih, tetapi miskin empati dan dangkal secara moral.

Indonesia tidak membutuhkan ekonom yang hanya pandai terdengar pintar. Indonesia membutuhkan ekonom yang mampu menghubungkan efisiensi dengan keadilan, stabilitas dengan martabat, pertumbuhan dengan pemerataan, dan investasi dengan penguatan kapasitas nasional. Negeri ini menghadapi pengangguran terdidik, produktivitas yang timpang, kerentanan pangan, ketergantungan impor, dan tekanan global yang terus berubah. Semua itu tidak cukup dibaca dengan indikator agregat. Semua itu menuntut kejujuran untuk melihat manusia di balik statistik.

Karena itu, publik perlu lebih kritis. Jangan mudah tunduk pada gelar, jargon, dan tabel presentasi. Ajukan pertanyaan sederhana. Siapa yang untung dari kebijakan ini. Siapa yang menanggung biayanya. Apakah penjelasan sang ekonom membuat masalah lebih terang atau justru lebih kabur. Apakah ia berbicara untuk kepentingan publik atau sekadar merapikan bahasa kekuasaan.

Ekonomi bukan sekadar soal angka naik dan turun. Ekonomi adalah soal hidup orang banyak. Ketika seorang ekonom tak lagi sanggup menghubungkan kebijakan dengan nasib manusia, ia bukan sekadar keliru membaca data. Ia sedang kehilangan inti dari ilmunya. Saat itulah ekonom aneh menjadi berbahaya, karena ia membuat kebijakan yang melukai rakyat terdengar masuk akal. Ketika itu dibiarkan, bukan hanya debat ekonomi yang rusak, tetapi juga akal sehat publik.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)

The post Ekonom Aneh appeared first on Langgam.id.

Inilah perang ummat manusia modern. Israel bersekutu dengan Amerika menyerang Iran. Iran membalas. Tiada henti, hingga kini. Ribuan nyawa melayang, ada yang disiarkan ada yang tidak. Langit Timur Tengah tiada henti mengirim kabar ke layar digital ke 5,3 miliar manusia di berbagai penjuru dunia. Menurut data, sekitar 65 persen populasi dunia sudah masuk ke ruang digital.

Maka desing rudal supersonic, drone canggih tanpa awak, iron dome, pesawat tempur, orang-orang merintih takut, orang-orang marah, saban hari diproduksi dari lokasi tempur dengan segala bentuk kepentingan propaganda di baliknya. Perang menjadi pengalaman visual kolektif ummat manusia sepanjang hari.

Fenomena layar digital ini, disebut Marshall McLuhan dalam Understanding Media (1964), sebagai extension of man, perpanjangan indera manusia. Apa yang dahulu hanya terlihat oleh tentara di garis depan kini terlihat oleh umat manusia melalui layer digital. Perang telah berubah menjadi tontonan global yang membentuk emosi, persepsi, dan sikap politik masyarakat dunia. Sayangnya, bukan mendapatkan kebenaran atas peristiwa, tetapi realitas baru bernama simulacra. Citra yang terpancar dari peristiwa yang telah mengalami terlalu bias kepentingan pekerja media social. McLuhan menyebutnya, medium is message!

Konflik kontemporer itu kini memiliki dua medan yang berjalan bersamaan, medan militer dan medan informasi. Medan informasi perlu dikuasai, agar segala kejahatan tanpa dipandang baik dan disetujui. Penelitian dari Oxford Internet Institute pada 2023 menemukan, lebih dari 80 negara menggunakan operasi propaganda digital untuk mempengaruhi opini publik global. Pun dalam konflik Iran dan Israel, narasi digital berkembang sangat cepat. Sebagian konten menggambarkan Iran sebagai korban dominasi geopolitik Barat, sementara narasi lain menampilkan Israel sebagai negara yang mempertahankan keamanan nasionalnya. Begitulah secara bolak-balik, dipengaruhi laju kinerja algoritma. Kedua narasi ini bersaing di ruang digital melalui ribuan unggahan, video analisis, dan potongan pidato politik. Mereka yang terpapar post-truth akan mengalami pembengkakan emosional melebihi seharusnya. Disuntik hypodermic tanpa terasa sakit, tanpa menyadari, tajam dan cepatnya algoritma masuk ke otaknya.

Manuel Castells dalam Communication Power (2009) mengungkapkan, kekuasaan dalam masyarakat jaringan terletak pada kemampuan mengontrol arus informasi. Siapa yang menguasai narasi, dalam dunia digital, tampak lebih berpengaruh daripada siapa yang memenangkan pertempuran. Karena itu, konflik militer hari ini selalu diiringi perang wacana yang berlangsung di media sosial. Trump merasa benar dan seakan-akan tampak benar. Netanyahu seperti berkuasa penuh. Sekalipun kenyataannya, tanah mereka hancur lebur. Pun Iran, dengan rasa sakit terus bangkit membalas bahkan dengan kenyataan yang mencengangkan dunia.

Pada kebisingan peristiwa dan konflik di titik didih itu, teknologi kecerdasan buatan semakin memperumit lanskap informasi konflik dan mengganggu akal sehat. Laporan Carnegie Endowment for International Peace pada 2025 menunjukkan bahwa AI generatif telah digunakan untuk membuat video simulasi serangan militer, rekaman suara pemimpin politik, hingga gambar kehancuran yang sulit dibedakan dari realitas. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai synthetic propaganda.

Penelitian dari MIT Media Lab pada 2024 menyebutkan, konten visual palsu di media sosial memiliki tingkat penyebaran hingga 70 persen lebih cepat dibandingkan informasi yang telah diverifikasi. Publik, dalam situasi ini, mengalami kesulitan membedakan fakta dan manipulasi. Kecuali yang kehilangan nalar kritis tentunya. Hal ini membenarkan tesis Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1981). Baurdrillard mengingatkan, masyarakat modern hidup dalam dunia simulasi, di mana citra lebih dominan daripada realitas. Ini relevan dengan fenomena kita saat ini, dimana gambaran kehancuran yang beredar di layar digital telah menjadi realitas emosional bagi publik, meskipun kebenaran faktualnya belum tentu terverifikasi.

Psikologi publik juga berubah ketika perang hadir secara terus-menerus di media digital. Penelitian dari Pew Research Center pada 2024 mengabarkan, paparan konten konflik yang intens dapat meningkatkan kecemasan publik dan memperkuat polarisasi politik. Algoritma mendorong media sosial memperbesar emosi pengguna, terutama kemarahan dan ketakutan, karena emosi tersebut meningkatkan interaksi digital.

Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism (1951) mengingatkan, propaganda yang terus-menerus dapat membentuk persepsi publik secara perlahan hingga masyarakat menerima konstruksi realitas tertentu sebagai kebenaran. Ini pula terjadi, dalam konflik global, publik merespons perang melalui emosi, simpati, kemarahan, atau kebencian. Akibatnya, tragedi kemanusiaan di balik perang dapat berubah menjadi konten visual yang dikonsumsi seperti berita hiburan. Sementara itu, realitas penderitaan manusia sudah tenggelam di balik banjir video ledakan, peta serangan militer, dan analisis geopolitik yang beredar setiap hari.

Apakah kita pernah dan mulai memperhitungkan dampak-dampak ini? Bagaimana semestinya kita bersikap bijak? Mereka yang memiliki pengetahuan lebih untuk ini, perlu memberi pencerahan kepada public, perihal verifikasi, konfirmasi, komparasi, terhadap informasi digital yang layak dikonsumsi. Prinsip tabayyun (Q.S. 49: 6) mesti terpasang di pikiran masing-masing. Tidak lena dengan propaganda dari konten-konten social media yang saban hari menyerang nalar kita.

Konflik geopolitik yang meledak pada bulan Ramadan ini adalah ironi spiritual. Menantang untuk menjadi refleksi yang jauh lebih dalam. Melalui ibadah puasah, perlu melakukan menambah ketekunan untuk refleksi, menaikkan level kesabaran, dan pengendalian diri agar informasi konflik di layar digital menjadi i’tibar. Kesadaran kritis terhadap informasi sangat mendesak agar masyarakat tidak terjebak dalam manipulasi narasi yang berkembang di ruang digital.

Perang, yang kita saksikan melalui layar digital seharusnya membawa pelajaran moral yang mendalam bagi masyarakat global. Teknologi informasi memang membantu mempercepat arus berita, tetapi kecepatan tersebut sering melampaui kemampuan manusia untuk memverifikasi kebenaran. Thomas Mccarthy (1991) dalam The Theory of Communicative Action, mengungkapkan, diperlukan peningkatan rasionalitas komunikasi dalam ruang publik agar diskursus sosial tidak dikuasai propaganda yang memperburuk system berpikir kemanusiaan kita. Di sinilah letak literasi media digital dan literasi informasi harus terus didengungkan ke telinga public agar tidak terpapar, tidak ikut menyebar, sebelum menjalani prinsip verifikasi berita, kejujuran komunikasi, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Pada akhirnya, perang yang kita saksikan di layar digital tiada lain adalah peristiwa geopolitik yang menjadi cermin yang menguji kedewasaan moral manusia dalam menggunakan teknologi. Melalui ibadah puasa di bulan suci ini, kebisingan dunia digital itu menguji kekuatan dan ketahanan kejernihan hati, kejernihan akal, dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran. Begitulah, ihwal perang yang ada di layar digital kita. Selamat berpuasa. []

Dr Abdullah Khusairi adalah Dosen Islam dan Komunikasi pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

The post Ihwal Perang di Layar Digital Kita appeared first on Langgam.id.

Ada yang menarik dari beredarnya Keppres Nomor 17/P Tahun 2026 yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan dewan pengawas serta direksi BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031. Setidaknya, profil direktur utama dan ketua dewan pengawas memberikan sinyalemen kebijakan strategis sekaligus target kinerja terukur yang ditugaskan oleh presiden kepada entitas BPJS Kesehatan, di saat kehebohan ruang publik dalam sebulan terakhir.

Tantangan dan beban berat keberlanjutan BPJS Kesehatan dalam memikul amanat pelayanan JKN terutama cakupan jumlah peserta diikuti dengan resiko exposure fiskal program yang signifikan, merupakan amanah yang dipercayakan oleh presiden kepada para direksi dan dewan pengawas yang baru.

Kebijakan strategis penetapan kepengurusan tersebut tentunya berdasarkan analisis karakteristik BPJS Kesehatan, antara lain meliputi; cakupan layanan nasional, interaksi langsung dengan APBN (PBI dan dukungan fiskal), sensitivitas persepsi publik, ketergantungan pada peserta aktif, hingga resiko inflasi medis dan moral hazard.

Melihat komposisi dan profil direksi terpilih, seharusnya isu-isu strategis di atas bisa diatasi melalui kepemimpinan para anggota direksi di bawah komando direktur utama. Profil direktur utama dan ketua dewan pengawas yang berasal dari latar belakang praktisi dan akademisi klinis serta manajemen, setidaknya memiliki peluang positif bahwa tugas dan fungsi koordinasi hingga kolaborasi organisasi berpotensi diselenggarakan dengan lebih baik, antara direksi dan dewan pengawas.

Namun karena pelaksanaan fungsi BPJS Kesehatan melibatkan banyak pihak, maka insiden sinkronisasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan serta potensi insiden lainnya dimasa depan tetap merupakan resiko langsung yang dialami oleh faskes terutama rumah sakit sebagai pelaksana layanan. Maka berdasarkan kondisi lapangan tersebut, tata kelola pengawasan rumah sakit harus diperkuat, bukan hanya pengawasan bersifat kuratif, namun lebih ke arah preventif.

Reformasi paradigma dewan pengawas rumah sakit sebagai organ utama pengawasan tata kelola rumah sakit, merupakan peluang strategis untuk percepatan perkuatan kinerja rumah sakit yang bisa lebih adaptif terhadap dinamika pelayanan kesehatan terutama dari aspek pembiayaan dalam rangka menjaga kendali mutu pelayanan kesehatan. Permasalahan ini merupakan prioritas pembahasan tulisan ini karena pembiayaan utama rumah sakit saat ini secara umum bersumber dari klaim BPJS Kesehatan.

Ditargetkan dengan adanya reformasi organisasi dewan pengawas rumah sakit melalui sinkronisasi pengawasan BPJS Kesehatan, maka dewan pengawas rumah sakit mampu melakukan pengawasan preventif yang lebih baik untuk menunjang keberlanjutan pembiayaan rumah sakit secara parsial hingga nasional melalui program JKN.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014, mengatur bahwa; Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.

Sedangkan menurut The Australian Commission on Safety and Quality in Health Care menyebutkan bahwa governing body rumah sakit bertanggung jawab untuk mengawasi organisasi dan pengambilan keputusan strategis untuk keselamatan dan mutu pelayanan.

Berdasarkan dua buah referensi di atas maka, dewan pengawas rumah sakit selaku governing body adalah pihak yang bertanggung-jawab penuh kepada pemilik dan para pihak pemangku kepentingan terhadap pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola rumah sakit.

Konsekuensinya dewan pengawas selaku governing body adalah organ yang bertanggung jawab atas keputusan dan kinerja organisasi sebuah entitas rumah sakit sebagai penyedia layanan publik (umum) di bidang kesehatan.

“Sehingga dewan pengawas rumah sakit harusnya terdiri dari para individu yang berperan sebagai pengendali utama dan bertanggung jawab kepada para pihak pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di rumah sakit.”

Untuk mewujudkan pendekatan latar belakang dan analisis di atas maka dalam rangka perkuatan fungsi dewan pengawas rumah sakit selaku governing body, komposisi anggota dewan pengawas rumah sakit seharusnya mengikuti komposisi anggota dewan pengawas BPJS Kesehatan yaitu terdiri dari; unsur pekerja, unsur pemerintah, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat.

Dikarenakan organisasi rumah sakit memiliki dua bagian yang terpisah yaitu administrasi klinis dan administrasi rumah sakit, maka untuk unsur pekerja merupakan perwakilan tenaga professional klinis dan unsur pemberi kerja (pemodal) harus memiliki kompetensi/tenaga professional administratif/manajemen rumah sakit. Khusus untuk rumah sakit pemerintah harus memiliki unsur pemerintah sebagai anggota dewan pengawas.

Jika jumlah minimal anggota dewan pengawas rumah sakit adalah 3 (tiga) orang, maka untuk rumah sakit swasta (private) anggotanya terdiri dari; unsur pemberi kerja, unsur pekerja, dan unsur tokoh masyarakat. Sebaliknya untuk rumah sakit milik pemerintah anggotanya terdiri dari; unsur pemerintah, unsur pekerja, dan unsur tokoh masyarakat.

Berdasarkan komposisi anggota dewan pengawas tersebut di atas, maka rumah sakit kelas D minimal memiliki anggota dewan pengawas 3 (tiga) orang. Sedangkan untuk rumah sakit dengan klasifikasi lebih tinggi memiliki jumlah anggota dewan pengawas sesuai kebutuhan dan analisis kemampuan keuangan masingmasing.

Penyesuaian komposisi anggota dewan pengawas rumah sakit sebagai kegiatan utama Program Reformasi Pengawasan Rumah Sakit, ditargetkan mampu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral layanan kesehatan nasional, khususnya untuk menunjang keberlangsungan program JKN oleh BPJS Kesehatan, disamping merupakan upaya untuk Optimalisasi Struktur dan Fungsi Dewan Pengawas masing-masing rumah sakit secara parsial.

Selamat bertugas kepada para direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan periode masa jabatan 2026-2031, semoga amanah dan selalu mampu menjaga integritas profesionalisme serta sikap kesatria dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh negara. (*)

Teddy Yantaria Riza, Anggota Perdokmil

The post Reformasi Pengawasan Rumah Sakit appeared first on Langgam.id.

Risiko pertama muncul dari asumsi harga minyak. Kementerian ESDM dan DPR telah menyepakati kisaran ICP RAPBN 2026 sebesar US$60–80 per barel. Di sisi lain, pemerintah juga mengakui sensitivitas fiskal terhadap harga minyak sangat tinggi. Sekretaris Kemenko Perekonomian menyebut setiap kenaikan US$1 per barel dapat menambah belanja APBN sekitar Rp10,3 triliun, sementara tambahan penerimaan migas hanya sekitar Rp3,6 triliun. Artinya, beban bersih mendekati Rp6,7 triliun per US$1. Jadi, angka publik yang menyebut sekitar Rp7 triliun per kenaikan US$1 masih masuk akal sebagai ukuran risiko. Bila konflik memanjang dan minyak bertahan jauh di atas asumsi, tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi akan membesar dengan cepat.

Masalahnya tidak berhenti pada subsidi. Indonesia tetap menjadi net importer petroleum. EIA mencatat konsumsi petroleum dan produk turunannya mencapai 1,7 juta barel per hari pada 2024, jauh di atas produksi cairan petroleum sekitar 868 ribu barel per hari. Struktur ini membuat kenaikan harga minyak langsung menekan kebutuhan devisa, memperlemah neraca eksternal, dan memperbesar tekanan pada rupiah. Saat kurs tertekan, biaya impor energi naik lagi. Lingkaran ini membuat minyak mahal cepat berubah dari masalah energi menjadi masalah fiskal dan stabilitas makro.

Karena itu, pilihan menjadikan APBN sebagai buffer memang masuk akal untuk fase awal. Pemerintah perlu mencegah lonjakan harga energi yang mendadak agar inflasi tidak melonjak dan daya beli rumah tangga bawah tidak jatuh. Pendekatan seperti ini pernah dipakai saat perang Rusia–Ukraina meledak. Akan tetapi, buffer tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi subsidi yang boros dan salah sasaran. Bila negara menutup semua kenaikan harga dengan memangkas belanja produktif, negara hanya memindahkan biaya dari inflasi hari ini ke pertumbuhan yang lebih lemah pada tahun-tahun berikutnya. Pilihan paling masuk akal adalah menjaga perlindungan bagi rumah tangga rentan, transportasi publik, dan rantai pasok pangan, lalu menertibkan belanja yang rendah dampak.

Ada yang berpendapat inflasi yang rendah memberi ruang untuk mengurangi subsidi energi. Pandangan itu tidak lagi sekuat beberapa bulan lalu. Data Bank Indonesia dan BPS menunjukkan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76% yoy, sedangkan target inflasi 2026 tetap 2,5% ±1%. Dengan inflasi di atas batas atas sasaran, penyesuaian harga energi secara serentak justru berisiko memperkuat imported inflation, menekan konsumsi, dan mendorong ekspektasi harga lebih tinggi. Jadi, reformasi subsidi tetap penting, tetapi harus dijalankan bertahap, terarah, dan ditopang kompensasi yang akurat. Reformasi yang baik tidak melindungi liter BBM. Reformasi yang baik melindungi manusia yang paling rentan terdampak.

Pelajaran kebijakan dari berbagai studi juga jelas. Guncangan minyak tidak seragam dan efeknya sangat bergantung pada sumber shock, struktur ekonomi, dan respons kebijakan (Hamilton, 1983; Kilian, 2009). Dalam konteks Indonesia, subsidi energi yang luas cenderung lebih banyak dinikmati kelompok mampu, sehingga efisiensinya rendah dan nilai keadilannya lemah (Gobel et al., 2024). Karena itu, respons terbaik atas perang Iran bukanlah mempertahankan status quo. Pemerintah perlu menata ulang subsidi secara selektif, menjaga kredibilitas fiskal, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, dan mempercepat diversifikasi energi. Krisis ini memberi pesan yang sangat jelas: selama Indonesia terlalu bergantung pada minyak impor, setiap ledakan di Timur Tengah akan ikut mengguncang APBN di Jakarta.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)

The post Risiko Perang: Harga Minyak Menjepit APBN appeared first on Langgam.id.

Menkeu Purbaya sampai turun tangan. Purbaya memerintahkan anak buahnya untuk segera menjatuhkan sanksi. Kata Purbaya, uang yang sudah dihabiskan penerima beasiswa itu (maksudnya mungkin suami DS) segera dikembalikan. Tidak hanya hutang pokok, bunganya juga dihitung.

Bahkan beliau akan memasukkan ke dalam daftar hitam (black list) penerima beasiswa LPDP yang menghina negara itu di seluruh instansi pemerintahan. Maksudnya, peluang yang bersangkutan bekerja di pemerintahan ditutup rapat.

Terlepas dari pernyataan Menkeu Purbaya yang berlebihan, kejadian ini mesti jadi pelajaran bagi anak-anak muda yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Bagaimanapun, aturan yang dibuat LPDP harus dihormati. Kewajiban untuk kembali ke Indonesia setelah tamat kuliah tentu harus dipatuhi.

Jika tidak setuju dengan itu, jangan ambil. Berikan saja kesempatan kepada yang lain yang membutuhkan dan menyanggupi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Sesederhana itu.

Apakah tanpa LPDP anak-anak muda Indonesia tidak bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa? Bisa dan bahkan peluangnya cukup besar. Sekarang banyak beasiswa yang disediakan lembaga-lembaga atau perguruan tinggi yang tidak mensyaratkan penerimanya harus pulang ke negara asal.

Saya punya pengalaman. Tahun 2007 saya menerima besiswa dari Macquarie University Sydney Australia melalui skema Macquarie Research Exelence Scholarship (MQRES). Beasiswa penuh, meliputi biaya kuliah (tuition fee) dan biaya hidup (living cost) termasuk biaya sekolah anak. Beasiswa ini tidak mengharuskan saya untuk pulang kampung begitu kuliah saya selesai.

Tidak hanya Macquarie, banyak lagi lembaga atau kampus yang memberikan beasiswa seperti itu.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditiru untuk memperoleh beasiswa serupa yang saya dapat, khususnya untuk kuliah tingkat doktoral.

Pertama, siapkan proposal rencana penelitian. Proposal yang menggambarkan secara detail recana penelitian yang akan anda buat jika diterima di perguruan tinggi dimaksud, dan rencana setelah tamat kuliah yang berdampak kepada ilmu dan kemanusiaan. Sebelum proposal disebar, sebaiknya ada orang lain yang membacanya untuk memastikan konten dan kualitas bahasa Inggris poropsal anda baik.

Kedua, temukan calon supervisor atau pembimbing yang cocok dengan tema penelitian anda. Cara menemukannya mudah, kunjungi website perguruan tinggi yang dituju. Pelajari bidang keahlian profesor atau staf pengajar yang bidangnya cocok dengan bidang yang akan anda teliti. Setelah ditemukan, hubungi yang bersangkutan melalui surat elektronik (email). Sampaikan keinginan anda menjadi bimbingannya sembari mengirimkan proposal yan sudah anda siapkan.

Ketiga, masukkan lamaran ke perguruan tinggi yang dituju. Setelah supervisor didapatkan, tahap selanjutnya adalah mendaftar ke perguruan tinggi dimaksud. Biasanya, di formulir pendaftaran terdapat kolom profesor atau staf pengajar di kampus tersebut yang sudah bersedia menjadi supervisor. Itulah pentingnya anda menemukan calon supervisor sebelum memasukkan lamaran.

Biasanya, bila kualifikasi anda memenuhi syarat untuk kuliah di kampus yang anda lamar (termasuk calon supervisor sudah ditemukan), anda akan diberikan LoA (Letter of Acceptance) atau surat penerimaan untuk kuliah di kampus tersebut.

Ingat, jangan taruh telur anda hanya di satu keranjang. Masukkan lamaran anda ke kampus-kampus yang dirasa cocok dan tentu yang sudah ada calon supervisor yang bersedia membimbing anda.

Keempat, saatnya berburu beasiswa. LoA yang sudah di tangan adalah modal besar, untuk mendapatkan beasiswa dari calon pemberi beasiswa. Masukkan sebanyak-banyaknya permohonan beasiswa kepada lembaga-lembaga pemberi beasiswa yang anda ketahui. Yang paling penting, permohonan beasiswa dimasukkan ke kampus yang sudah memberikan anda LoA. Biasanya, setiap kampus di luar negeri menyediakan beasiswa sendiri meskipun jumlahnya agak terbatas dan kompetitif.

Pengalaman saya dulu berburu beasiswa, saya mengantogi 5 LoA. Tiga dari Britania Raya dan dua dari Australia. Setelah menunggu beberapa lama, saya berjodoh dengan Australia yaitu Macquarie University di Sydney.

Macquarie tidak menyuruh saya pulang begitu kuliah saya selesai. Terserah saya. Perjanjiannya memang begitu. Saya pulang ke Indonesia dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Rendang sepertinya tetap lebih menggoda daripada fish and chips.

Selamat mencoba. Kalau berhasil, kelak anda tidak akan diancam-ancam Purbaya ketika anda tidak mau pulang ke Indonesia setelah selesai kuliah.

Miko Kamal dikenal sebagai Advokat dan Wakil Rektor III Universitas Islam Sumatera Barat

The post LPDP Bukan Satu-satunya Pilihan appeared first on Langgam.id.