Turnamen tersebut diinisiasi Komunitas Pecinta Olahraga Billiard Bank Nagari yang diikuti oleh 64 peserta. Mereka merupakan karyawan yang berasal dari berbagai kantor cabang di seluruh wilayah Sumatra Barat (Sumbar).

Ketua panitia turnamen, Rizalul Fiqri mengatakan, kegiatan ini berjalan lancar berkat kolaborasi. Dia sendiri merupakan Wakil Ketua POBSI Kabupaten Agam periode 2022–2026. Turnamen juga didukung POBSI Kota Padang yang menghadirkan bendaharanya, Dhiyaa Rizqullah. Begitu juga dukungan penuh dari POBSI Sumbar.

“Antusiasme luar biasa datang dari seluruh peserta. Dukungan dan partisipasi ini menjadi kunci sukses terselenggaranya kegiatan Even Break & Celebrate 64 dengan baik dan lancar,” katanya.

Ketua POBSI Sumbar, Irvan Amran, mengapresiasi terselenggaranya turnamen billiard Bank Nagari.

“Kami berterima kasih atas inisiatif Komunitas Billiard Karyawan Bank Nagari yang telah berkontribusi dalam mendukung perkembangan olahraga billiard di Sumatera Barat. Kegiatan ini sangat positif dan menjadi langkah awal yang baik,” ujarnya.

Turnamen ini pertama kali digelar di Sumbar dengan melibatkan 64 peserta dari internal satu institusi. Hal ini menjadikannya sebagai momentum penting dalam membangun semangat kompetisi sekaligus mempererat hubungan antar karyawan dalam suasana yang sportif.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi wadah dalam menjaring potensi atlet billiard berbakat yang dapat dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi. (*/ICA)

The post Turnamen Billiard Bank Nagari Perdana di Sumbar Diramaikan 64 Karyawan, Momentum Adu Skill dan Silaturahmi appeared first on Langgam.id.

Dalam rekaman video beredar, tampak sejumlah kendaraan berada dalam pengawalan polisi berhenti di badan jalan, persis di tikungan pendakian Panorama 1 yang dikenal dengan tanjakan viral Sitinjau Lauik. Lalu, para  penumpang kendaraan rombongan ini ramai-ramai turun untuk berfoto.

Aksi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di lokasi yang dikenal memiliki medan berbahaya. Sejumlah kendaraan besar, termasuk truk, terpaksa menghentikan laju dan mengantre untuk melewati jalur tersebut.

Kondisi ini memicu kritik karena dinilai mengganggu keselamatan dan kelancaran pengguna jalan lain. Video kejadian ini sempat beredar di Instagram, sebelum akhirnya menghilang, namun kembali ramai diperbincangkan setelah muncul di Threads.

Salah satu akun yang mengunggah ulang kejadian itu menilai tindakan rombongan tersebut tidak masuk akal dan memprihatinkan, karena berhenti di tikungan curam hanya untuk berfoto.

“Kejadian yang tidak masuk akal sekaligus memprihatinkan. Di tikungan terjal dan curam, mereka berhenti hanya untuk berfoto, sementara pengguna jalan yang lain terpaksa menunggu. Sangat membahayakan mereka sendiri & pengguna jalan yang lain. Mirisnya ini dikawal oleh polantas pula. Terpantau salah satunya dengan mobil dengan Nopol BA,” tulis akun Threads @joezenzie disertai video aksi rombongan tersebut.

Ada Arteria Dahlan

Belakangan diketahui bahwa dalam rombongan itu terdapat politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang juga mantan Anggota DPR RI. Informasi ini juga dibenarkan oleh Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Sumbar, AKBP Andis Anshori.

Ia menjelaskan bahwa pengawalan tersebut bukan berasal dari PJR Ditlantas Polda Sumbar, melainkan dari Satlantas Polres Solok Kota.

“Kejadian itu sudah berlangsung sekitar sepekan lalu. Pengawalan dilakukan oleh Polres Solok Kota, bukan dari PJR, karena sering kali masyarakat mengira semua pengawalan itu dari PJR,” ujar Andis kepada Langgam.id, Minggu (12/4/2026).

Berdasarkan informasi, kata Andis, rombongan tersebut tengah menjalankan agenda kunjungan kerja. Selain itu, kegiatan mereka juga mencakup penyaluran bantuan sosial yang sekaligus didokumentasikan di lokasi.

Namun demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan berhenti di titik rawan tetap berbahaya.

“Iya bahaya, seharusnya yang dikawal paham karena info dari anggota polres, sudah diingatkan,” tambah Andis.

Pasca kejadian tersebut, kepolisian menjadikannya sebagai perhatian khusus agar tidak terulang di masa mendatang dan tidak menjadi contoh bagi pengguna jalan lain.

“Iya, itu menjadi atensi pimpinan terkait tindakan tersebut,” ucap Andis.

Ia juga menegaskan bahwa pengawalan bukanlah alasan untuk mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain. Seluruh personel telah diarahkan agar menjalankan tugas sesuai prosedur dan tetap mengutamakan keamanan bersama.

Sementara itu, upaya konfirmasi Langgam.id kepada Arteria Dahlan terkait kejadian tersebut belum mendapatkan tanggapan, meskipun pesan Whatsapp yang dikirim telah dibaca. (ICA)

The post Heboh Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kendaraan Lain Terpaksa Antre appeared first on Langgam.id.

Salah satu kegiatan perbaikan dilakukan di kawasan Jalan Raya Indarung, Bandar Buat, Kamis (9/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, tim Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PJU berhasil memperbaiki sedikitnya delapan titik lampu jalan yang sebelumnya mengalami gangguan.

Petugas teknis UPTD PJU, Roni Frianto, mengatakan pemeliharaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pimpinan untuk merespons cepat laporan masyarakat terkait lampu jalan yang padam.

“Hari ini kami melakukan perbaikan di Jalan Raya Indarung, tepatnya di Bandar Buat. Sejauh ini sudah sekitar delapan titik yang berhasil diperbaiki dan pekerjaan akan terus dilanjutkan ke titik lainnya,” ujar Roni, dikutip dari Kominfo, Minggu (12/4/2026).

Menurut dia, pemeliharaan PJU dilakukan secara rutin dengan mengombinasikan dua metode pengawasan, yakni berdasarkan laporan masyarakat dan pemantauan langsung oleh tim di lapangan.

“Kami menindaklanjuti laporan warga, sekaligus melakukan patroli malam untuk memastikan kondisi lampu jalan tetap berfungsi dengan baik,” katanya.

Upaya ini, lanjut Roni, bertujuan menjaga seluruh infrastruktur penerangan jalan di Kota Padang tetap optimal. Dengan penerangan yang memadai, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas serta potensi tindak kriminal di area yang minim pencahayaan.

Pemerintah Kota Padang juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan lampu jalan yang tidak berfungsi di lingkungannya, sehingga dapat segera ditangani oleh petugas.

The post Pemko Padang Perbaiki Lampu Jalan di Indarung, 8 Titik Sudah Berfungsi Kembali appeared first on Langgam.id.

Pelaksana Tugas Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan pembangunan JTTS tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, termasuk pada situasi kedaruratan.

“Pembangunan JTTS terus kami dorong agar mampu memberikan manfaat yang semakin luas, baik dari sisi konektivitas, efisiensi perjalanan dan logistik, maupun dukungan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam masa pemulihan pascabencana,” ujar Hamdani dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2026).

Salah satu ruas yang menjadi fokus percepatan adalah Jalan Tol Sigli–Banda Aceh sepanjang 74,2 kilometer. Hingga saat ini, progres pembebasan lahan telah mencapai 94,79 persen, sementara progres konstruksi mencapai 97,91 persen.

Dari enam seksi yang ada, Seksi 2 hingga Seksi 5 telah beroperasi, sementara Seksi 6 telah difungsikan pada jalur utama. Adapun Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 25 kilometer masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan beroperasi pada kuartal II 2026.

Di tengah proses pembangunan, ruas fungsional Seksi 1 tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dalam penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh sejak Desember 2025.

Selain itu, Hutama Karya turut berkontribusi dalam pemulihan wilayah terdampak bencana melalui pembangunan hunian sementara di sejumlah daerah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Pidie Jaya.

Perkembangan proyek ini turut ditinjau dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang melakukan peninjauan lapangan di Gerbang Tol Padang Tiji dan melanjutkan pertemuan di Gerbang Tol Jantho. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan progres pembangunan sekaligus melihat pemanfaatan ruas tol dalam mendukung pemulihan pascabencana.

Selain di Aceh, dukungan terhadap percepatan JTTS juga terlihat dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jambi. Pada wilayah ini, Hutama Karya tengah menggarap ruas Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,70 kilometer.

Sejumlah segmen pada ruas tersebut telah beroperasi tanpa tarif, yakni Bayung Lencir–Tempino sepanjang 34,10 kilometer dan Tempino–Ness sepanjang 18,49 kilometer. Sementara itu, pembangunan pada seksi lainnya masih terus berlangsung dengan progres pembebasan lahan dan konstruksi yang bervariasi.

Sebagai pengembangan lanjutan, Hutama Karya juga menyiapkan rencana pembangunan ruas Tol Jambi–Rengat sepanjang 198,13 kilometer. Ruas ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antara Provinsi Jambi dan Riau, sekaligus mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Menurut Hamdani, dukungan dari pemerintah dan DPR RI menjadi energi penting bagi keberlanjutan pembangunan JTTS.

“Hutama Karya akan terus menjaga komitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang andal, terhubung, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah,” katanya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan dapat berjalan optimal dan segera memberikan dampak luas bagi masyarakat.

The post Pemerintah dan DPR Dorong HK Percepat Penyelesaian Tol Trans Sumatera appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Ketua GAPKI Sumbar, Bambang Wiguritno, dalam dialog antara Pemprov Sumbar dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aula Hotel Balairung, Jumat (10/4/2026).

“Kami pada prinsipnya tidak menolak kewajiban. Kami siap patuh, asalkan mekanisme yang diterapkan transparan, adil, dan berbasis kondisi riil di lapangan,” ujar Bambang.

Menurut dia, pelaku usaha membutuhkan kejelasan terkait dasar pengenaan pajak, metode perhitungan, serta mekanisme penetapan agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi teknis sebelum kebijakan diberlakukan.

“Perlu ada pengukuran yang akurat dan verifikasi lapangan, sehingga tidak ada perhitungan berbasis asumsi yang berpotensi merugikan,” katanya.

Selain itu, Bambang mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi potensi tumpang tindih pungutan, terutama antara pajak air tanah dan pajak air permukaan. Kejelasan batas kewenangan dinilai menjadi kunci agar kebijakan dapat diterima dunia usaha.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa kebijakan pajak air permukaan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas usaha.

“Negara hadir untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan adil, merata, dan berkelanjutan, bukan untuk membebani dunia usaha,” ujarnya.

Mahyeldi menjelaskan, pajak air tanah dan pajak air permukaan merupakan dua objek yang berbeda dengan kewenangan yang juga berbeda. Air tanah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan air permukaan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan yang muncul selama ini lebih banyak terkait aspek teknis pelaksanaan. Karena itu, dialog menjadi langkah penting untuk mencari titik temu antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Kita ingin kebijakan ini berjalan transparan, akuntabel, dan dapat diterima semua pihak. Ini bagian dari membangun kemitraan jangka panjang,” katanya.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar turut menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam penyelesaian isu tersebut. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sepakat bahwa komunikasi terbuka menjadi kunci untuk menghindari konflik di lapangan.

Dialog tersebut menghasilkan kesepahaman awal bahwa kebijakan pajak air permukaan akan tetap dilanjutkan, namun implementasinya perlu disempurnakan melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan berbasis data lapangan.

Dengan adanya kesepahaman tersebut, pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat berjalan seiring dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, sekaligus menjaga iklim investasi di Sumatera Barat tetap kondusif.

The post GAPKI Sumbar Sebut Siap Patuhi Pajak Air Permukaan, Asal Transparan dan Adil appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan, kebijakan pajak air permukaan memiliki dasar hukum yang jelas dan berjenjang. Ia memastikan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas dunia usaha, melainkan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

“Negara hadir bukan untuk membatasi, tetapi memastikan penggunaan air permukaan memberikan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi aktivitas ekonomi, masyarakat, dan daerah,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, perbedaan antara air tanah dan air permukaan menjadi aspek penting untuk menghindari kesalahpahaman, termasuk kekhawatiran adanya pungutan ganda. Menurut dia, air tanah yang berada di bawah permukaan tanah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan air permukaan seperti sungai dan danau menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Dari sisi objek dan kewenangan, keduanya berbeda, sehingga potensi pungutan ganda sangat kecil,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, perbedaan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha saat ini lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan. Karena itu, dialog menjadi langkah penting untuk mencari titik temu agar kebijakan dapat diterapkan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan, pajak air permukaan merupakan instrumen untuk memperkuat keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, bukan untuk menambah beban dunia usaha.

“Kita ingin pemanfaatan air dilakukan secara tertib, terukur, dan memberikan kontribusi yang adil bagi daerah tanpa mengganggu iklim usaha,” ujarnya.

Dari sisi penegakan hukum, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menilai langkah persuasif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif.

“Kita menghindari pendekatan represif. Dialog harus menjadi pilihan utama untuk membangun kesepahaman,” katanya.

Sejalan dengan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin menegaskan bahwa pajak air tanah dan pajak air permukaan merupakan dua objek yang berbeda. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akurasi dalam perhitungan agar kebijakan dapat diterima semua pihak.

“Yang perlu diperkuat adalah transparansi, akurasi pengukuran, serta metodologi perhitungan agar pembebanannya objektif dan adil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumbar Bambang Wiguritno menyatakan pelaku usaha pada prinsipnya siap memenuhi kewajiban pajak. Namun, ia meminta agar mekanisme dan dasar pengenaan pajak disusun lebih transparan dan berbasis kondisi riil di lapangan.

“Kami tidak menolak kewajiban, tetapi berharap mekanismenya lebih adil, transparan, dan tidak berbasis asumsi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi teknis sebelum penetapan pajak guna menghindari potensi tumpang tindih pungutan.

Dialog tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, kepala daerah dari wilayah sentra sawit, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan perusahaan perkebunan.

Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman awal bahwa kebijakan pajak air permukaan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, implementasinya masih perlu disempurnakan melalui pendekatan dialogis, transparan, dan berbasis data lapangan.

The post Pungut Pajak Air Permukaan, Pemprov Sumbar Lakukan Pertemuan dengan Perusahaan Sawit appeared first on Langgam.id.

Sekretaris Tim 9 sekaligus Alumni Teknik Industri Angkatan 2013 UBH, Ulul Azmi, mengapresiasi Mubes yang berjalan tertib dan penuh semangat persatuan. Seluruh rangkaian kegiatan dinilai mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga marwah organisasi.

Ia menilai, keberhasilan forum yang menetapkan Mardiansyah sebagai Ketum Alumni UBH menjadi bukti kedewasaan alumni dalam membangun organisasi yang inklusif dan berorientasi pada persatuan.

“Keberhasilan pelaksanaan musyawarah besar ini tidak terlepas dari kontribusi kolektif berbagai pihak, mulai dari Tim 9, Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), Panitia Pelaksana, hingga seluruh struktur organisasi alumni di tingkat DPD, DPC, dan Komisariat,” kata Ulul.

Menurutnya, partisipasi aktif seluruh alumni menjadi kekuatan utama dalam memastikan setiap tahapan berjalan secara demokratis dan bermartabat.

“Selamat kepada Ketua Umum terpilih Mardiansyah yang telah ditetapkan melalui mekanisme musyawarah mufakat,” katanya.

Ulul menegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan refleksi nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi fondasi organisasi alumni UBH.

“Amanah yang diberikan diharapkan mampu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta komitmen untuk memperkuat konsolidasi organisasi ke depan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh bakal calon dan calon ketua umum yang telah berpartisipasi dalam proses pemilihan.

“Saya apresiasi kepada Defri Nasli selaku Calon Ketua Umum yang telah menunjukkan sikap legowo, mengedepankan semangat kebersamaan dan persatuan, serta menempatkan musyawarah sebagai jalan utama dalam pengambilan keputusan,” katanya.

“Sikap tersebut dinilai mencerminkan nilai-nilai keteladanan yang diwariskan oleh Bung Hatta, yakni menjunjung tinggi demokrasi yang beradab, rasionalitas dalam berpikir, serta keikhlasan dalam menerima hasil demi kepentingan yang lebih besar,” sambung Ulul lagi.

Ulul juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh demisioner Ketua Umum Alumni UBH atas dedikasi dan kontribusi selama masa kepemimpinan sebelumnya.

Ia menekankan bahwa Mubes ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri perbedaan yang pernah terjadi, sekaligus memperkuat rekonsiliasi di tubuh organisasi.

“Semangat rekonsiliasi dan persatuan harus terus dijaga sebagai energi kolektif untuk membangun organisasi alumni UBH yang lebih kuat, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat luas,” jelasnya.

Ulul mengajak seluruh alumni untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan hasil Mubes sebagai langkah awal menuju organisasi yang lebih progresif.

“Tidak ada lagi ruang untuk fragmentasi, yang ada adalah komitmen bersama untuk melangkah dalam satu barisan demi kemajuan almamater,” tuturnya. (ICA)

The post Pejabat Hutama Karya Jadi Ketum Alumni UBH 2026-2030, Mubes Momentum Titik Balik Persatuan appeared first on Langgam.id.

Wasiat itu berupa tulisan tangan di sebuah buku. Hal ini dibenarkan Mesi (25), pemilik kos. Ia orang pertama yang menemukan FDA dengan kondisi leher dililit tali yang diikat di ventilasi kamar mandi. 

“Ada buku ditemukan. Tapi saya belum sempat melihat untuk membacanya,” kata Mesi.

Buku itu langsung disita polisi. Dari foto yang beredar di media sosial, terdapat kalimat pesan yang diduga ditulis oleh FDA. 

“Siapapun yang baca buku ini tolong buka hp dan WA ku ada pesan untuk keluargaku yang aku lakukan ini dan baca pesan WA ku,” begitu kalimat wasiat di buku tersebut. 

FDA merupakan mahasiswa angkatan 2023, kini sudah semester enam. Ia menempuh pendidikan D-3 jurusan Administrasi Niaga.

Hal ini dibenarkan Kasubag Umum PNP, Fajri Arianto. Ia menyebutkan, pihak kampus masih melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dialami mahasiswa tersebut. 

Fajri menambahkan, FDA dikenal sebagai sosok yang tergolong tertutup atau introvert di kalangan teman-temanya. Permasalahan yang dihadapi tidak pernah diceritakan. 

“Sehari-hari informasinya memang mahasiswa ini introvert. Menurut temannya, dia tidak pernah dan tidak suka cerita. Memang tertutup anaknya,” ujar Fajri.

Keterangan temannya, kata Fajri, FDA sudah seminggu tidak bisa dihubungi. Selama itu pula ia tidak pernah mengikuti perkuliahan. 

“Beliau sudah seminggu tidak bisa dihubungi teman-temannya. Informasinya tidak masuk-masuk kuliah,” katanya. (ICA)

The post Wasiat Mahasiswa PNP Jelang Diduga Bunuh Diri di Padang, Minta HP dan WA Dibuka appeared first on Langgam.id.

Korban berinisial FDA (24) itu merupakan mahasiswa PNP angkatan 2023 yang kini sudah semester enam. Ia merupakan mahasiswa jurusan D-3 Administrasi Niaga.

Fakta ini diungkapkan oleh Kasubag Umum PNP, Fajri Arianto. Menurutnya, pihak kampus masih melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dialami mahasiswa tersebut. 

Menurut Fajri, FDA dikenal sebagai sosok yang tergolong tertutup atau introvert di kalangan teman-temanya. Permasalahan yang dihadapi tidak pernah diceritakan. 

“Sehari-hari informasinya memang mahasiswa ini introvert. Menurut temannya, dia tidak pernah dan tidak suka cerita. Memang tertutup anaknya,” ujarnya kepada Langgam.id, Sabtu (11/4/2026).

Keterangan temannya, kata Fahri, FDA sudah seminggu tidak bisa dihubungi. Selama itu pula ia tidak pernah mengikuti perkuliahan. 

“Beliau sudah seminggu tidak bisa dihubungi teman-temannya. Informasinya tidak masuk-masuk kuliah,” ungkapnya.

Jenazah FDA saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang. Pihak PNP masih menunggu informasi selanjutnya terkait dengan dugaan bunuh diri.

“Kami masih mencari dan menunggu informasi ada indikasi apa sehingga bisa bunuh diri. Ini kan baru diduga, kami belum bisa mengambil kesimpulan,” ucap Fajri. 

Sebelumnya diberitakan bahwa seorang mahasiswa berinisial FDA (24) diduga bunuh diri di kamar kosnya di Jalan Puncak, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (11/4/2026).

FDA ditemukan dalam posisi berdiri dengan leher terlilit tali yang diikat di pintu ventilasi kamar mandi. Kondisi tubuhnya sudah hitam dan membengkak.

Pemilik indekos, Mesi menyebutkan, korban ditemukan pada pukul sekitar 08.25 WIB. Sebelumnya, orang tua korban memintanya untuk melihat kondisi anaknya tersebut. 

“Ayahnya WhatsAap saya, tolong lihat anaknya, apakah sakit atau bagaimana,” kata Mesi. 

Pemilik indekos kemudian melakukan pengecekan. Kebetulan, di lokasi indekos terdapat aktivitas pengerjaan bangunan. Pengecekan dilakukan bersama para tukang bangunan. 

Mesi bilang, awalnya pintu kamar indekos sudah diketuk tiga kali. Namun tidak ada sahutan dari dalam. Karena penasaran, ia memutuskan membukanya pintu menggunakan kunci cadangan. 

“Diambil kunci cadangan, pas buka pintu, ternyata korban sudah tergantung di pintu kamar mandi. Tubuhnya sudah hitam dan membengkak,” katanya. (ICA)

The post Mahasiswa PNP Diduga Bunuh Diri di Kos Disebut Tertutup, Pihak Kampus: Seminggu Tak Bisa Dihubungi! appeared first on Langgam.id.

Jasadnya ditemukan di kamar kosannya yang berlokasi di Jalan Puncak, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

FDA ditemukan dengan posisi berdiri di pintu kamar mandi dengan leher dililit tali yang diikat di ventilasi. Sebagian tubuhnya sudah menghitam.

Pemilik indekos, Mesi menyebutkan, FDA ditemukan pada pukul sekitar 08.25 WIB. Sebelumnya, orang tua korban memintanya untuk melihat kondisi anaknya tersebut.

“Ayahnya WhatsApp saya, tolong lihat anaknya, apakah sakit atau bagaimana,” kata Mesi kepada Langgam.id di lokasi kejadian.

Mesi kemudian melakukan pengecekan. Kebetulan, di lokasi indekos terdapat aktivitas pengerjaan bangunan. Dia pun mengecek bersama para tukang bangunan.

Awalnya, kata Mesi, pintu kamar indekos sudah diketuk tiga kali. Namun tidak ada sahutan dari dalam. Karena penasaran, ia memutuskan membuka pintu menggunakan kunci cadangan.

“Diambil kunci cadangan, pas buka pintu, ternyata korban sudah tergantung di pintu kamar mandi. Tubuhnya sudah hitam dan membengkak,” ucapnya.

Kasus dugaan bunuh diri ini pun membuat buncah warga sekitar. Kepolisian sudah datang ke lokasi untuk evakuasi jenazah korban yang selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Padang.

Informasinya, korban berasal dari Kabupaten Dharmasraya. Ia diketahui merupakan mahasiswa semester akhir. Meski begitu, Langgam.id masih melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut, termasuk status korban di kampus. (ICA)

The post Geger Mahasiswa di Padang Meninggal di Kamar Kos, Diduga Bunuh Diri dan Tubuh Menghitam appeared first on Langgam.id.