Beberapa penghuni huntara Kapalo Koto, Kota Padang sering datang ke lokasi pembangunan hunian tetap atau huntap, untuk memastikan rumah-rumah tersebut terus dikerjakan oleh pemerintah. 

“Ada yang mengatakan bahwa bulan delapan nanti kami harus meninggalkan hunian sementara ini, namun kabar tentang hunian tetap yang dijanjikan kepada kami juga belum ada hingga hari ini,” ujar salah satu penghuni huntara Yusnianti kepada langgam.id.

Saat ini pemerintah tengah membangun 500-800 unit hunian tetap untuk warga terdampak banjir bandang pada 25 November 2025. Huntap tersebut dibangun beberapa titik, yaitu di Lubuk Minturun, Labuah Bukit dan Simpang Haru. 

“Beberapa waktu lalu, ada warga di hunian sementara yang melihat lokasi bangunan hunian tetap, namun katanya masih dalam pembangunan,” ujar Yusnianti.

Kepastian kapan akan dipindahkan ke hunian tetap sangat penting bagi Yusnianti dan penghuni huntara lainnya. Sebab selama tinggal di huntara para penyintas bencana kesulitan untuk menata perekonomiannya, terutama dalam mencari peluang pekerjaan baru. Apalagi, tidak sedikit dari penghuni huntara yang kehilangan sumber pendapatan sejak bencana tersebut. 

Hal senada juga disampaikan oleh penyitas banjir lainnya Istaria yang kini tidak memiliki pekerjaan sejak tinggal di huntara. Ibu dua anak ini sebelumnya bertani di kawasan Batu Busuak. Empat petak sawah milik Istaria kini rata dengan lumpur usai diterjang banjir.

“Padahal padi waktu itu sudah menguning mau dipanen, tapi banjir datang dan semuanya habis, sudah rata tidak tersisa,” ujarnya.

Ia mengatakan hasil panen dari sawah tersebut mencapai lima atau enam karung beras. Hasil panen itu biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga serta dijual.

Sejak di huntara, Istaria mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian, terutama biaya anak-anaknya pergi sekolah. Sementara itu suami Istaria  harus berjibaku mencari pekerjaan serabutan.

The post Harap-Harap Cemas Penghuni Huntara Menanti Hunian yang Dijanjikan appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak empat jemaah haji asal Sumatera Barat dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci, Arab Saudi.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah, Umrah Rifki, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jemaah tersebut.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya para jemaah haji asal Sumatera Barat dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujarnya, Selasa (26/5/2026)

Jemaah pertama yang meninggal dunia yakni Mainusni Marukun (74), jemaah haji Kloter PDG 12 asal Kota Sawahlunto. Almarhumah wafat di Makkah pada Jumat (22/5/2026) pukul 12.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Sebelum meninggal dunia, Mainusni sempat beberapa kali mendapatkan penanganan medis akibat sesak napas yang dialaminya selama berada di Tanah Suci.

Kabar duka berikutnya datang dari Syamsu Kari Sudin (58), jemaah asal Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Syamsu wafat setelah menjalani perawatan di Saudi German Hospital (SGH) Makkah pada Kamis (21/5/2026) pukul 17.30 WAS.

Ia diketahui menderita penyakit ginjal kronis atau Chronic Kidney Disease (CKD) sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir di rumah sakit tersebut.

Sementara itu, jemaah asal Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Imam Kanapi (81), yang tergabung dalam Kloter PDG 11, juga dilaporkan wafat di Makkah pada Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 13.30 WAS.

Sebelum kondisinya menurun, Imam Kanapi sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Ia kemudian mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah sebelum dinyatakan meninggal dunia.

Jemaah lainnya yang wafat yakni Yunilis Muin (73) asal Kota Bukittinggi. Yunilis meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi, salah satu kompleks pemakaman bersejarah di Tanah Suci. (HER)

The post Jelang Puncak Haji, 4 Jemaah Asal Sumbar Wafat di Tanah Suci appeared first on Langgam.id.

Langgam.id– Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di Kota Padang, Sumatera Barat, cerah sepanjang Selasa (26/5/2026). Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 18 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 59 sampai 94 persen.

Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah di Kota Padang diprediksi mengalami cuaca cerah sejak pagi hingga malam hari.

Untuk wilayah Padang Selatan, suhu udara berkisar 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan 63 sampai 77 persen. Sementara Padang Timur diperkirakan memiliki suhu 25 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan 64 hingga 79 persen.

Kemudian kawasan Padang Barat dan Padang Utara diprediksi cerah dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celsius serta kelembapan 64 hingga 78 persen.

Di wilayah Bungus Teluk Kabung, suhu udara berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan 60 sampai 80 persen.

Sementara itu, kawasan Lubuk Begalung diperkirakan memiliki suhu 19 hingga 27 derajat Celsius dengan kelembapan 63 sampai 80 persen. Lubuk Kilangan juga diprediksi cerah dengan suhu 19 hingga 27 derajat Celsius dan kelembapan 59 sampai 88 persen.

Untuk wilayah Pauh, suhu udara berkisar 18 hingga 26 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 62 sampai 93 persen. Sedangkan Kecamatan Kuranji diperkirakan bersuhu 22 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembapan 64 hingga 85 persen.

BMKG juga memperkirakan wilayah Nanggalo cerah dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celsius dan kelembapan 65 hingga 80 persen. Adapun kawasan Koto Tangah memiliki suhu 21 hingga 27 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 65 hingga 94 persen. (HER)

The post BMKG: Cuaca Kota Padang Cerah Hari Ini, Suhu Capai 30 Derajat Celsius appeared first on Langgam.id.

Langgam.id— Pemerintah Kota Padang menyiapkan sebanyak 1.700 agen pendamping untuk mendukung implementasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pelayanan publik sekaligus memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Program tersebut mulai dipersiapkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang menjadi proyek percontohan nasional implementasi digitalisasi bansos.

“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly.

Menurut dia, sistem bansos berbasis digital akan membuat pemerintah lebih mudah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Dengan sistem tersebut, warga yang sewaktu-waktu terdampak bencana atau kondisi darurat dapat segera terdata dan memperoleh bantuan.

“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time,” katanya.

Fadly menjelaskan, sebanyak 1.700 agen pendamping yang disiapkan berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pengurus RW dan RT, hingga pengurus masjid dan mushala.

Para agen pendamping tersebut akan bertugas membantu proses pendataan, validasi, serta pengawasan penyaluran bantuan sosial di lapangan.

Ia meminta seluruh unsur yang terlibat, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, camat, lurah, serta agen pendamping, serius mengikuti pelatihan agar nantinya dapat menjadi pelatih di wilayah masing-masing.

Program digitalisasi bansos itu juga disebut akan terintegrasi dengan berbagai layanan digital pemerintah daerah, seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, dan aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.

“Program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik,” ujar Fadly.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Padang juga telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.

Kegiatan bimtek tersebut turut dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, serta camat dan lurah se-Kota Padang. (HER)

The post Padang Siapkan 1.700 Agen Pendamping Kawal Digitalisasi Penyaluran Bansos appeared first on Langgam.id.

Kebijakan itu disambut positif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menilai dukungan anggaran tersebut penting untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

Komitmen anggaran tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera bersama sejumlah kementerian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026), yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi mengatakan, langkah pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian serius terhadap daerah-daerah di Sumatera yang tengah berupaya bangkit setelah dilanda bencana.

“Pemerintah pusat telah berkomitmen memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah terdampak,” ujar Mahyeldi.

Menurut dia, dukungan anggaran tersebut tidak hanya diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian terkait hunian dan layanan dasar.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya,” katanya.

Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap mendukung percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami di daerah siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif agar pemulihan masyarakat terdampak dapat berlangsung lebih cepat,” ujar Mahyeldi.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk periode 2026-2028.

Dari jumlah itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar, di antaranya Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kepala Pelaksana BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon. (HER)

The post Pusat Anggarkan Rp100,16 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra appeared first on Langgam.id.

Pelantikan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 800.1.3.3/105/BKPSDM/2026 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator dan Pengawas serta Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/106/BKPSDM/2026 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPT.

Dalam sambutannya, Leli Arni menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Jabatan ini adalah amanah. Saudara-saudari dituntut bekerja dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Leli Arni.

Menurut dia, pejabat administrator dan pengawas memiliki posisi strategis sebagai penggerak birokrasi sekaligus penghubung antara kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Ia menilai kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Khusus kepada kepala UPT puskesmas yang dilantik, Leli Arni meminta agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Puskesmas, kata dia, merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

“Di tangan Saudara-Saudari, masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, ramah, profesional dan berkeadilan. Karena itu, layani masyarakat dengan hati dan penuh empati,” katanya.

Wakil bupati juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas, menjauhi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik, serta terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi antarlembaga pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa mutasi dan promosi merupakan hal yang lumrah dalam perjalanan karier aparatur sipil negara. Namun, yang paling penting adalah kemampuan setiap aparatur menjalankan amanah dengan dedikasi dan tanggung jawab.

“Yang terpenting adalah bagaimana amanah ini dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” ujarnya.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain Santy Virgo Putri sebagai Sekretaris Kantor Camat Sungai Rumbai, Dra. Eka Zakiah sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, serta drg. Lennita Arifin yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Silago.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Medison, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, camat, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (HER)

The post Wabup Dharmasraya Lantik Pejabat Administrator dan Kepala Puskesmas appeared first on Langgam.id.

Pada Senin (25/5/2026), KAI bersama sejumlah instansi menutup tiga perlintasan liar yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan.

Tiga titik perlintasan liar yang ditutup berada di Desa Cimparuah dan Kelurahan Jalan Kereta Api, Kecamatan Pariaman Tengah. Lokasi tersebut masing-masing berada di KM 57+0/1, KM 57+3/4, dan KM 57+9/0 pada petak jalan rel Lubuk Alung–Pariaman.

Kegiatan penutupan dipimpin Manager Pengamanan KAI Divre II Sumbar Kolonel Ernst Rikumahu dan melibatkan berbagai unsur lintas instansi, mulai dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Dinas Perhubungan Kota Pariaman, PT Jasa Raharja, TNI/Polri, hingga komunitas pecinta kereta api dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, mengatakan keberadaan perlintasan liar memiliki tingkat kerawanan tinggi karena tidak dilengkapi fasilitas keselamatan dan tidak berada dalam pengawasan resmi.

“Perlintasan liar berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara bersama-sama melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait,” ujar Reza dalam keterangan resmi.

Menurut dia, ketiga perlintasan yang ditutup memiliki lebar sekitar dua meter dan berada di area operasional kereta api tanpa dukungan perlengkapan keselamatan sesuai standar.

Penataan dan penutupan perlintasan liar tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Langkah itu juga menjadi tindak lanjut hasil inspeksi bersama atau joint inspection yang sebelumnya dilakukan KAI bersama instansi terkait di Sumatera Barat.

Reza menjelaskan, penanganan perlintasan sebidang dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk menekan potensi kecelakaan di jalur kereta api. Kegiatan serupa, kata dia, akan terus dilaksanakan secara bertahap di sejumlah titik lain di Sumatera Barat.

Selain penutupan perlintasan liar, KAI Divre II Sumbar juga melakukan edukasi keselamatan kepada masyarakat melalui sosialisasi di perlintasan sebidang, sekolah, masjid, mushala, hingga pemasangan media imbauan di lokasi strategis.

“Kereta api memiliki jalur dan prioritas perjalanan tersendiri serta membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan,” kata Reza.

Lurah Jalan Kereta Api, Irfan SPt, menyampaikan apresiasi atas langkah bersama yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat di sekitar jalur rel.

“Kami sangat mendukung langkah ini karena menyangkut keselamatan masyarakat. Penutupan perlintasan liar ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi risiko kecelakaan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga,” ujarnya.

KAI Divre II Sumbar juga mengimbau masyarakat agar tidak kembali membuka akses perlintasan liar maupun menggunakan jalur tidak resmi yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. (HER)

The post KAI Divre II Sumbar Lanjutkan Penataan Perlintasan Sebidang di Kota Pariaman appeared first on Langgam.id.

Aparat penegak ketertiban itu dinilai memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial agar agenda pembangunan berjalan aman dan kondusif.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, saat menjadi inspektur upacara pada Gelar Pasukan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Hari Ulang Tahun ke-76 Satpol PP, dan Hari Ulang Tahun ke-64 Satlinmas Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Politeknik Pelayaran Sumbar, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (25/5/2026).

Menurut Ahmad Zakri, tantangan tugas Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas ke depan akan semakin kompleks seiring pelaksanaan berbagai agenda prioritas pembangunan daerah.

“Satpol PP, Damkar dan Satlinmas harus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, memberikan rasa aman, serta mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang madani, maju dan berkeadilan,” ujar Ahmad Zakri.

Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar saat ini tengah fokus menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya percepatan investasi dan hilirisasi industri, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, transformasi digital pemerintahan, hingga penguatan pendidikan dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat.

Dalam konteks itu, Satpol PP diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, tetapi juga menjadi pengawal kebijakan pemerintah sekaligus pelaksana perlindungan masyarakat agar pembangunan berlangsung tertib dan kondusif.

Selain mengawal pembangunan, Ahmad Zakri juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian di Sumatera Barat, seperti tawuran remaja, balap liar, dan penyakit masyarakat lainnya.

Ia meminta Satpol PP meningkatkan patroli rutin, memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta memperluas edukasi kepada pelajar dan masyarakat. Sinergi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial.

“Stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat menjadi fondasi penting agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pemprov Sumbar juga memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang dinilai berprestasi di bidang pemadam kebakaran dan penegakan ketertiban umum.

Penghargaan dari Gubernur Sumbar diberikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi, serta Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto atas partisipasi mereka dalam ajang National Firefighter Skill Competition (NFSC) tingkat nasional tahun 2026 di Palembang, Sumatera Selatan.

Pemprov Sumbar juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang berhasil masuk enam besar terbaik nasional dalam kompetisi tersebut.

Selain itu, penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan kepada Dinas Satpol PP Kota Bukittinggi, Dinas Satpol PP Kota Padang, serta Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.

Kegiatan itu turut dihadiri kepala Satpol PP dan kepala dinas pemadam kebakaran se-Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Sumbar. (HER)

The post Satpol PP dan Damkar Diminta Kawal Program Strategis Pemprov Sumbar appeared first on Langgam.id.

Seorang pedagang sapi di Pasar Ternak Muaro Paneh, Masri mengatakan, harga sapi saat ini bervariasi tergantung jenis dan kualitas ternak yang dijual. Harga pun berkisar antara Rp17,5 juta hingga Rp19 juta per ekor, tergantung ukuran dan kualitas tubuh sapi.

Ia menjelaskan, sapi dengan harga sekitar Rp19 juta umumnya memiliki estimasi daging mencapai 125 kilogram. Sedangkan sapi seharga Rp17,5 juta rata-rata menghasilkan sekitar 100 kilogram daging.

“Kalau tahun lalu bisa Rp 17,1 juta jenis limosin. Harga itu sesuai kualitas dan ukuran sapi,” kata Masri kepada Langgam.id, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, sapi jenis limosin, brahman dan semental masih menjadi pilihan masyarakat. Karena memiliki bobot daging lebih banyak dan padat dibanding sapi jenis lainnya.

“Kalau limosin, semental dan brahman, itu dagingnya lebih banyak. Orang sekarang banyak mencari jenis itu untuk kurban,” ujarnya.

Menurut Masri, kenaikan harga sapi juga dipengaruhi tingginya permintaan menjelang Iduladha. Meski demikian, pembeli masih bisa melakukan negosiasi harga dengan pedagang.

“Harga bisa nego, tergantung kualitas sapi juga. Kalau bagus tentu beda harganya,” ucapnya.

Selain itu, ia memastikan kondisi hewan ternak yang dijual di pasar dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan adanya penyakit pada sapi. “Semua yang dijual sehat,” imbuhnya. (WAN) 

The post Iduladha 2026: Harga Sapi Kurban di Solok Capai Rp19 Juta per Ekor, Limosin hingga Simental Paling Laris appeared first on Langgam.id.

Meskipun hasil laboratorium uji sampel muntahan para korban ditemukan bakteri bacillus cereus, pihak keluarga korban memilih tidak perkarakan dan melaporkan pedagang bakso tusuk berinisial H (40) tersebut ke polisi.

Kapolsek Sungai Beremas, AKP Elvis Susilo mengakui tidak ada satu pun keluarga korban yang membuat laporan polisi terkait peristiwa itu. 

“Orang tua sudah membuat surat pernyataan tidak menuntut secara hukum,” ujar Elvis kepada Langgam.id, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, pihak kepolisian telah melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan pihak puskesmas setempat. Namun karena tidak ada laporan resmi dari keluarga korban, maka pedagang bakso dipulangkan ke pihak keluarganya.

“Tidak ada masukan laporan oleh pihak keluarga, tukang bakso sudah dipulangkan,” ujarnya.

Menurut Elvis, keputusan untuk melanjutkan proses hukum tetap berada pada kewenangan penyidik. Namun pihak keluarga korban memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

“Keluarga korban memilih jalur damai,” ungkapnya.  

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina Alecia, bakteri bacillus cereus dapat menyebabkan gejala mual, muntah hingga diare. Ia menjelaskan, bakteri ini kemungkinan kontaminasi karena penyimpanan daging yang tidak baik, mulai dari penjemputan di penggilingan sampai ke rumah. 

“Kemudian bisa juga karena daging disimpan tidak di pendingin sampai di rumah, atau disimpan di kulkas yang suhunya kurang dingin dan tidak di freezer serta diolah pada dini hari dan pagi hari,” jelasnya.  

Selain itu, kata Gina, wadah tempat penyimpanan daging di dalam kulkas tidak tertutup juga bisa menjadi penyebab. Termasuk, wadah penyimpanan bakso di gerobak pada kotak yang kemungkinan sudah terkontaminasi oleh bahteri.

“Selanjutnya proses pembakaran bakso tusuk dilakukan hanya sebentar, kemungkinan tidak membunuh bahteri. Serta makanan yang disiapkan dibungkus menggunakan plastik dalam keadaan masih panas, dan sudah terkontaminasi oleh bahteri,” katanya. 

Lanjut Gina, Dinas Kesehatan Pasaman Barat akan memberikan penyuluhan kepada pedagang bakso bakar tusuk tentang keamanan pangan dan tatalaksana pengolahan makanan. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.  

“Kami berikan pembinaan kepada pedagang mulai dari bagaimana pemilihan bahan baku, proses pemasakan, pendistribusian, dan penyimpanan makanan. Selanjutnya, pembinaan tentang hygiene sanitasi makanan serta penjamah makanan oleh seksi penyehatan,” imbuhnya. (WAN) 

The post Hasil Lab Ada Bakteri Bacillus Cereus, Kasus 25 Anak Keracunan Bakso Tusuk di Pasbar Berakhir Damai  appeared first on Langgam.id.